Ditemukan 2283 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dendengan desadenai desadebgan dewasadengan dededengan depandengan donadengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-09-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 September 2016 — ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENAL ABIDIN;
96 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untukdilaksanakan sesuai dengan proposal permohonan pencairan dana, melainkandikelola sendiri oleh saksi Liilis Sumiyati atas perintah atau kebijakan Terdakwaselaku kepala desa dan diketahui saksi Sarip Supriatna bin Udin selakusekretaris desa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan PermendagriNomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa pasal 22ayat (1) "pelaksanaan kegiatankegiatan yang pembiayaannya bersumber dariADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desadengan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 06-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 2/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Intervensi:
ISMAIL UMAR
132 — 51
  • Bahwa dengan adanya pelanggaran dalam pemilihan Calon Kepala Desadengan ini Penggugat memberikan keberatan, sanggahan berupa Surat dalam halpenyimpangan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses PenyelenggaraanCalon Kepala Desa yang pada hari Kamis tanggal 07 bulan Desember tahun 2017kepada Camat Jabung yang ditembuskan;1) Bupati Lampung Timur2) Ketua DPRD Kab. Lampung Timur3) Kapolres Lampung Timur4) Kadis PMD Kab.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 29-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 16/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUKHSIN, S.E. Bin HAMUDDIN Diwakili Oleh : MUHAMMAD ARIFIN, SH
88 — 48
  • BASOQ MAWAKKA (Terdakwa dalam berkas terpisah)Halaman 4 dari 71 halamanPutusan Nomor 16PIDTPK2020PT.MKSbersama dengan saksi Zaenal Bin CAMI (Terdakwa dalam berkas terpisah)telah membelanjakan dan mempertanggung jawabkan penggunaan Dana Desadengan nilai anggaran sebesar Rp. 834.759.000, (delapan ratus tiga puluhempat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).Bahwa saksi A. SAHARUDDIN, S.Ag.,M.Si. Bin A.
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN WONOSOBO Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Wsb
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
Mardi Yuwono
Tergugat:
Ir Jaka Sutikna
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Wonosobo
2.Camat Kejajar
3.Plt. Kepala Desa Dieng
4.Kepala Kantor Kementrian ATR /BPN Kab Wonosobo
123 — 42
  • (tiga juta dua ratus riburupiah) diganti dengan tanah di Sidengkeng.e Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Dieng sebagai ahli waris dari AtmoSuwito.e Bahwa Saksi paham objek sengketanya Di Blok Sidengkeng seluas +10.000 m2.e Bahwa Jadi masalah Karena ada pengajuan HGB baru.e Bahwa saksi tahu ada pengajuan HGB baru dari Mediasi di Balai Desadengan PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 31 Mei 2017 — MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH, DK
85 — 49
  • Sukaraja untuk tahun 2015 setahu saksi1,7 milyar rupiah sekian; Bahwa aang kelebihan/silpa seharusnya disetorkan pada 31 Desember2015; Bahwa uang sejumlah Rp46.000.000,00 sekian yang ditemukan waktupemeriksaan adalah merupakan siloa dan uang tersebut baru disetorkanpada 12 Februari 2016, harusnya silpa dikembalikan pada tanggal31 Desember 2015; Bahwa dari data yang saksi dapatkan per hari Jumat belum ada datapelaporan pengembalian uang; Bahwa Saksi dalam melihat pajak untuk belanja yang dilakukan oleh desadengan
    IMAM NAWAWI Bin YOTOBahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dipenyidikan tersebut adalah benar;Bahwa di desa Sukaraja saksi ada mempunyai jabatan yaitu sebagaiKetua LPMD (Lembaga Pertahanan Masyarakat Desa);Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Ketua LPMD adalah Kepala Desadengan SK dan saksi sebagai Ketua LPMD sejak tahun 2014;Bahwa struktur lembaga LPMD desa Sukaraja yaitu: saksi sebagai Ketua,Daniel sebagai Sekretaris, Budi sebagai Bendahara sedangkan anggotatidak ada;Bahwa
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUS ROBANI, SH
Terdakwa:
HERI DWI WIDIANTO BIN SUMANTO
147 — 51
  • PERDES tersebut mnengaturtentang pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa Teras kepada pihakketiga ;Bahwa saat di lakukan penerapan PERDES nomor : 10 / 2008 / IV / 2017tentang pengelolaan pungutan desa, kontribusi dan bantuan pihak ketigatersebut belum mendapatkan evalusi dari Bupati ;Bahwa saat itu rancangan PERDESnya terkait dengan pungutan desa yangdilakukan oleh pemerintah desa Teras belum TERDAKWA ajukan ke BupatiBahwa Terdakwa seharusnya tidak boleh melakukan sebuah pungutan desadengan
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 15-11-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 17/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 13 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : Cepy Indra Gunawan, SH
Terbanding/Terdakwa : KUMAIDI, S.Ag Als KUMAIDI YUSUF Bin YUSUF
189 — 301
  • Dalam prosesnya, Terdakwa melakukan penjualan tanah milik desadengan menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah(Sporadik) untuk masyarakat yang membeli tanah tersebut serta memerintahkanpungutan berupa kewajiban membayar uang pendaftaran tanah kavling kiossebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang booking pembeliankavling kios sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepadawarga desa Petaling Jaya yang akan membeli tanah kavling kios dan sebagianuang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT;
135 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GSBL adalahseluas + 600 ha yang dihitung/na Rp 55.000,00 (lima puluhlima ribu rupiah) dalam 1 tahun mendapatkan PAD sebesarRp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) selama 3 tahunterakhir, dengan adanya pergeseran wilayah batas desadengan Desa Mayang berkurang + 200 ha, sehingga di tahunterakhir pada saat surat keputusan Tergugat a quo akanditerbitkan PAD Desa Air Limau menjadi + Rp 22.000.000,00Halaman 5 dari 79 halaman.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 46/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penggugat:
H. BAHARUDDIN B
Tergugat:
BUPATI JENEPONTO
Intervensi:
HERMAN, S. Pd
311 — 295
  • hasilpemilihan dan panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusanBupati/Walikota ;Pasal 38 ayat (1) UU Desa :"Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabatyang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) han setelah penertitankeputusan Bupati/Walikota"Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1Tahun 2015 tentang Pemilhan, Pemberhentian, dan Masa JabatanKepala Desa ("Perda Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015") :"Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desadengan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-04-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 152/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 April 2012 —
37 — 15
  • Dengan demikianpenarikan biaya adalah sah secara hukum, dan bukan atas penyalahgunaan wewenangTerdakwa sebagai Kepala DesaDengan demikian, maka unsur SECARA MELAWAN HUKUM ATAU DENGANMENY ALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA tidak terbukti secara sah menurut hukum".Bahwa benar dari seluruh peserta Ajudikasi di Desa Pulogedang tahun 2006 seluruhnyamembayar kepada Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh terdakwa namun pada faktanyatidak ada peserta yang mencoba berkehendak menyiapkan sendiri keperluan yang menjaditanggungan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 02-03-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 15 Juni 2017 — Nama : KADER ABDURRAHIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani/Pekebun; Tempat tinggal : di Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 memberikan kuasa kepada YUSMAN ARIFIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor LAW OFFICE YUSMAN ARIFIN, S.H. & PARTNER, beralamat kantor di Amasung, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan Karet Putih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017. Dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu: 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
252 — 1871
  • selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelahpemungutan suara;Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati palinglambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan danpengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterima laporan dari Badan Permusyavaratan Desa;Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepaladesa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkankeputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desadengan
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum Penghinaan
Putus : 15-04-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Pemilu/2014/PN.Cms
Tanggal 15 April 2014 — - PENDI SUPENDI Bin O SUPENA
51 — 11
  • Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa sehubungan dengandugaan pelaksanaan kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Terdakwayang merupakan Caleg dari PDIP pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014sekitar pukul 15.10 Wib di rumah Pak Memed di Dusun Pabuaran Rt.01 Rw.01Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang merupakan Daerah27Pemilihan (Dapil) Banjar II dan masih satu zona koordinasi pengawasan desadengan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 15-11-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 165/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
Yudi Yulianto
Tergugat:
Kepala Desa Srimulyo
Intervensi:
Sulistiyanto
76 — 40
  • Sulistiyanto termasuk namanama yang disertakansebagai bahan pertimbangan Rekomendasi Camat Gondang; Bahwa dari bukti T17 berupa Rekomendasi Camat GondangNomor :141/509/47/2018, diketahui Camat Gondang padatanggal 13 Agustus 2018 menerbitkan Rekomendasi kepadaKepala Desa Srimulyo untuk menerbitkan surat keputusandiantaranya atas nama Sulistiyanto sebagai Perangkat Desadengan Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Srimulyo; Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut di atas,diperoleh kesimpulan adanya
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 29-11-2018 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Srh
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat:
ARDIN SIAGIAN
Tergugat:
1.Berti Tiambun Sirait
2.Gustap Sirait
3.Alexander Sirait
4.Nurmala Sirait
5.Rumondang Sirait
6.Pasti Sirait
7.Daniel Sirait
8.Billiater Sirait
9.Jhonson Sirait
10.Bernard Sirait,
11.Pesta Sirait
Turut Tergugat:
1.Lintong P Panjaitan
2.Hotmaida Br Panjaitan
3.Rita Br Panjaitan
4.Linda Br Panjaitan
5.Nova Br Panjaitan
6.Bihsar Sahala Raja Panjaitan
7.Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Satuan kerja Satker Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi Cq. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi
8.Pemerintah RI cq PPK Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu Tebing Tinggi
151 — 81
  • berlaku sebagai tanda bukti pembayaran yang dianggap telah sah;Menimbang, bahwa Pasal 1868 KUHPerdata mengatur bahwa suatuakta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan olehundangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itudi tempat akta itu dibuatMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P.1 makaSurat Penyerahan/Ganti Rugi surat tersebut dibuat dan ditandatangani olehpihak pertama (BM Panjaitan) dan pihak kedua (Penggugat) serta Kepala Desadengan
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/PID.TPK/2017/PT SMG
Tanggal 31 Januari 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : GRAHITA FIDIANTO, SH
Terbanding/Terdakwa : NURUDIN Bin H. SULAEMAN
90 — 43
  • sebagaimana yang dipersyaratkandalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yangselengkapnya sebagai berikut:Ayat (1):Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukanpelepasan Hak Kepemilikan kepada pihak lain, kecuali di perlukan untukkepentingan umum.Ayat (2) :Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat 1dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desadengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — H. KALLA HALIM BIN SAKA, vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU, DKK
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3),sedangkan yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah.Semua surat ukur yang disimpan itu tiaptiap tahun dijilid danmerupakan daftar surat ukur;Dalam faktanya Tergugat lalai tidak melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana tersebut di atas dan atau Tergugat tidak pernah melakukanpenyelidikan riwayat bidang tanah itu, penetapan batasbatasnya, dibuatpetapeta pendaftaran yang memakai perbandingan, peta itumemperlinatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desadengan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2014 — Putus : 20-03-2015 — Upload : 27-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 20 Maret 2015 — - JUMRAH,AR
83 — 40
  • yang ditunjuk oleh Kepala Desa yaitusdr.Gunawarman mengumpulkan uang dari warga penerima Raskinkemudian uang yang terkumpul disetorkan ke rekening Bulog Dompumelalui Bank BRI Cabang Dompu, bukti setoran BRI dibawa ke BulogDompu untuk dibuatkan rekomendasi pencairan raskin;Bahwa Gunawarman selaku petugas yang menangani raskindiangkat berdasarkan SK dari Kepala Desa Wawonduru;Bahwa sebelum Raskin tiba di desa terlebih dahulu ada serah terimaRaskin di gudang Bulog cabang Dompu antara petugas dari desadengan
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 03-03-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 31/PDT/2016/PT PTK
Tanggal 31 Mei 2016 — Pembanding/Penggugat : MOMONUS Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : ABULIPAH Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : NUH RUSMANTO Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : JAMALUDIN Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : NATALI DESE Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : GADUNG Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : STEVANUS HERI Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : MANGGAU Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : JARAWADI Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : DEDI ASENG Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : ENGKALEK Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : SIMON EKO Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : KADIR Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : MOSES Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : JONI Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH<
103 — 63
  • Badan Permusyawaratan DesaBahwa selain Pengaturan dan Penyeleggaraan Pemerintahan antara Desadengan Desa Adat yang terdapat kewenangan yang berbeda, yaitu:Pasal 103Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 huruf a meliputi:a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asl;b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku diDesa
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 12-09-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 316/Pid.B/2017/PN Cbi .
Tanggal 12 September 2017 — Pidana -TARMIN Bin OCA -NIYAH Binti KARINI -MARTA Bin OCA -MARSIH Binti OCA, -JAYADI KUSUMA Bin OCA -UDIN Bin OCA -MARSAN Bin OCA
100 — 102
  • Padahal C Desadengan No. 706 / 800 tersebut telah diterangkan oleh saksi saudaraAGUS BADRUSALAM tidak terdaftar di buku C Desa cipeucangKec.Cileungsi Kab.Bogor.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 31-01-2018 — Upload : 13-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG
Tanggal 31 Januari 2018 — NURUDIN Bin H. SULAEMAN
122 — 79
  • sebagaimana yang dipersyaratkandalam Pasal 15 ayat (1), (2), (8) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yangselengkapnya sebagai berikut:Ayat (1) :Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukanpelepasan Hak Kepemilikan kepada pihak lain, kecuali di perlukan untukkepentingan umum.Ayat (2) :Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat 1dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desadengan