saksi ERYERYANSYAH tanpa ada ijin dari saksi ERY ERYANSYAH sehinggapengajuan dana yang diajukan oleh terdakwa secara fiktif dapat disetujuiatau di Approval sehingga terjadi pemindah bukuan dan terdakwa tinggalmengambil pengeluaran uang kepada saksi SUCI MAYLANI selakuAccount Payable;Bahwa saksi menjelaskan bahwa secara tugas dan tanggungjawab,pemegang token tersebut punya hak untuk menggunakan token masingmasing (Sesuai wewenang), dan setiap pemegang token harus menjagapenggunaan token tersebut dan keamananan

seluasluasnya, kecualiurusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagaiurusan Pemerintah Pusat;(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugaspembantuan;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 22 tahun1999, tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 7 ayat 1, tercantum:Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidangpemerintahan, kecuali kKewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan keamananan

.~ Angka 8 : Turut serta menjaga keamananan ketertiban dilokasi Sekitarnya.Bahwa oleh karena Penggugat II selama waktu pemberian jin LokasiPerkebunan sama sekali tidak melakukan kegiatan/aktifitas makaKeputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.649/2010 tanggal 02November 2010 tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapatdilanjutkan;Dalam keputusan Bupati Malinau Nomor 530 /K.649/2010 tanggal 02November 2010 juga disebutkan bahwa apabila hendak diperpanjangkeputusan ini, permohonannya harus sudah diterima di

Penerimaan dan PenyerapanPenggunaan ADD TA 2016 Semester tanggal 22 Juli 2016;68. 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan Penyerapan PenggunaanADD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Maret tanggal 28 Maret2016;69. 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan penyerapan PenggunaanADD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan April tanggal 25 April 2016;70. 1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa BangunciptoKecamatan Sentolo TA 2018 tanggal 22 Maret 2018 Bidang PemerintahanKegiatan : Ketertiban dan Keamananan

22 Juli 2016;68) 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan PenyerapanPenggunaan ADD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulanMaret tanggal 28 Maret 2016;69) 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan penyerapanPenggunaan ADD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulanApril tanggal 25 April 2016;70) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa BangunciptoHalaman 214 dari 272 Putusan Nomor 9/PID SUS TPK/2020/PT YykKecamatan Sentolo TA 2018 tanggal 22 Maret 2018 BidangPemerintahan Kegiatan : Ketertiban dan Keamananan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1999 tentang Hak Pengusahaan Hutan, selain melakukanpengelolaan lahan hutan alam dengan Hak Pengusahaan Hutan,juga terdapat kewajiban dari Penggugat untuk melakukanpenanaman dan pemeliharaan hutan termasuk di dalamnyamenjaga dari gangguan keamananan terhadap kelestarian hutan;Menimbang, bahwa areal lahan kerja Hak Pengusahaan Hutanmilik Penggugat berdasarkan bukti P3 di lukiskan pada PetaWilayah Kerja PT.

Sejalan dengan itu, S.H Sarundajang mengatakan bahwaOtonomi Daerah, sebagai salah satu bentuk desentralisasi'pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhikepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebihmendekati tujuantujuan penyelenggaraan pemerintahan untukmewujudkan citacita masyarakat adil dan lebih makmur ;Bahwa kewenangan daerah yang dimaksud adalah mencakupkewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecualikewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan, keamananan

Perneg (tim 11) diusulkan agar dibubarkan, 4) menunjuksdr Walid Umasugi (kuasa hukum Pemerintah Negeri Batumerah)sebagai Asistensi penyusunan Perneg, 5) hasil rapat internal sanirinegeri yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 03/SNBTM/X1/2019tanggal 23 November 2019 (hasil voting) dijadikan sebagai dasar danmuatan dalam draft Rancangan Perneg tentang Mata rumahParentah, atas dalil tersebut Tergugat berpendapat:> Bahwa ditutupnya dan dinyatakan tidak berlanjut musyawarahadat dikarenakan kondisi keamananan

Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika diIndonesia yang sudah dinyatakan dalam keadaan darurat sertaperang terhadap penyalahgunaan Narkotika dimana wilayahRepublik Indonesia sebagai tujuan utama jadi incaranpemasarannya dan hal ini sangat membahayakan, kedaulatankeutuhan serta menggoyahkan segi keamananan yangberpengaruh terhadap keadaan masyarakat menjadikan negaradalam keadaan kritis terhadap penyalahgunaan Narkotikasehingga sangat bertentangan dengan tujuan program prioritaspemerintah

pengadaan barang dan jasaatas proyek pembangunan pagar bandara batu licin ;29.Bahwa saya tidak pernah menerima surat keputusan atas pembangunanproyek pagar bandara batu licin tersebut ;30.Bahwa saya tidak pernah menerima surat keputusan atas pembangunanproyek pagar bandara batu licin tersebut ;31.Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebuttetapi saya waktu itu tanda tangan saja dan tidak membacanya ;32.Bahwa alasan kenapa pagar bandara Batulicin dibangun Karena pertamamenjaga keamananan

seluasluasnya, kecualiurusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagaiurusan Pemerintah Pusat.(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugaspembantuan.Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 22 tahun1999, tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 7 ayat 1, tercantum : Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidangpemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan keamananan

Lambok Simanungkalit selaku pembakartangki duduk dan pompa minyak kedalam tangki dan Sadr.Pangaribuan selaku pemompa minyak.Bahwa keberadaan Terdakwa dan Saksi5 ada di gudangwaktunya jam kerja yaitu kalau pagi pukul 10.00 WIB, dankadang sore pukul 14.00 WIB s.d. pukul 21.00 WIB saat adakegiatan lembur pengolahan minyak tetapi tidak setiap hari,Saksi5 pada saat pelaksanaan kegiatan transaksi tugasnyasebagai keamananan gudang dan mengawal kendaraantruk tangki yang akan melaksanakan pengiriman minyakbakar

Dalam menjawab pertanyaan,PENGGUGAT mengatakan pada mereka bahwa ia berusia tidak lebihdari 18 TAHUN. la mengulang tanggal kelahirannya adalah 1 MARET1995;Pada tanggal 1 Oktober 2010 PENGGUGAT dijatuhi hukuman dan dikirimke penjara dengan penjagaan keamananan yang ketat ke PusatPemasyarakatan Arthur Gorri Brisbane, Queenland Australia danDISATUKAN DENGAN PARA NARAPIDANA DEWASA;Pada tanggal 15 Februari 2011 nasehat dari Bantuan Hukum Quenslandmenasehatkan kepada PENGGUGAT untuk menyetujui menyerahkan

ditentukan sebagaiurusan Pemerintah Pusat.(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugasPutusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 54 dari 100pembantuan.Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 22 tahun1999, tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 7 ayat 1, tercantum : Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidangpemerintahan, kecuali Kewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan keamananan

Dalam menjawab pertanyaan, PENGGUGATmengatakan pada mereka bahwa ia berusia tidak lebih dari 18 TAHUN. lamengulang tanggal kelahirannya adalah 1 MARET 1995;Pada tanggal 1 Oktober 2010 PENGGUGAT dijatuhi hukuman dan dikirim kepenjara dengan penjagaan keamananan yang ketat ke Pusat PemasyarakatanArthur Gorri Brisbane, Queenland Australia dan DISATUKAN DENGAN PARANARAPIDANA DEWASA;Halaman 25 Putusan Sela Nomor : 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst49.50.51.52.53.Pada tanggal 15 Februari 2011 nasehat dari Bantuan

Penyerapan Penggunaan ADD TA 2016 Semester I tanggal 22 Juli 2016;68) 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan Penyerapan Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Maret tanggal 28 Maret 2016;69) 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan penyerapan Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan April tanggal 25 April 2016;70) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo TA 2018 tanggal 22 Maret 2018 Bidang Pemerintahan Kegiatan : Ketertiban dan Keamananan

Laporan Penerimaan dan Penyerapan Penggunaan ADDTA 2016 Semester tanggal 22 Juli 2016;3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan Penyerapan Penggunaan AD DTahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Maret tanggal 28 Maret2016;3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan penyerapan Penggunaan ADDTahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan April tanggal 25 April 2016;1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa BangunciptoKecamatan Sentolo TA 2018 tanggal 22 Maret 2018 BidangPemerintahan Kegiatan : Ketertiban dan Keamananan

Laporan Penerimaan dan Penyerapan Penggunaan ADDTahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Maret tanggal 28 Maret 2016;3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan penyerapan Penggunaan ADDTahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan April tanggal 25 April 2016;Halaman 571 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN Yyk70)71)72)73)74)75)76)77)78)79)80)81)82)1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa BangunciptoKecamatan Sentolo TA 2018 tanggal 22 Maret 2018 Bidang PemerintahanKegiatan : Ketertiban dan Keamananan

Penerimaan dan Penyerapan Penggunaan ADDTA 2016 Semester tanggal 22 Juli 2016;68) 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan Penyerapan Penggunaan ADDTahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Maret tanggal 28 Maret2016;69) 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan penyerapan Penggunaan ADDTahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan April tanggal 25 April 2016;70) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa BangunciptoKecamatan Sentolo TA 2018 tanggal 22 Maret 2018 BidangPemerintahan Kegiatan : Ketertiban dan Keamananan

22 Juli 2016;Halaman 682 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN Yyk68) 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan Penyerapan Penggunaan ADDTahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Maret tanggal 28 Maret2016;69) 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan penyerapan Penggunaan ADDTahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan April tanggal 25 April 2016;70) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa BangunciptoKecamatan Sentolo TA 2018 tanggal 22 Maret 2018 Bidang PemerintahanKegiatan : Ketertiban dan Keamananan

seluasluasnya, kecualiurusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagaiurusan Pemerintah Pusat.(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugaspembantuan.Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 22 tahun1999, tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 7 ayat 1, tercantum : Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidangpemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan keamananan

Setelah itu sebelum Penggugat meninggalkan lokasi, Penggugatbertemu dengan Petugas Keamananan yang berada di lokasi, yakniSdr Yunus, yang merupakan Ketua RT.06, Desa Ibul Besar ,Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, yang sekaligus jugabekerja sebagai Petugas Keamanan Proyek dari Para Tergugat.Kepada Sdr. Yunus Penggugat memberitahukan keberatan ataspengrusakan Tanah Erhan untuk disampaikan kepada pihak yangbertanggung jawab atas perusakan terhadap tanah milik Penggugat.Sdr.

Untuk memperlancar kegiatanOperasional perusahaan serta menjamin keamananan transaksi kKeuanganpada PT.

Penyerapan Penggunaan ADD TA 2016 Semester I tanggal 22 Juli 2016;68. 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan Penyerapan Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Maret tanggal 28 Maret 2016;69. 3 (tiga) bundel Laporan Penerimaan dan penyerapan Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan April tanggal 25 April 2016;70. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo TA 2018 tanggal 22 Maret 2018 Bidang Pemerintahan Kegiatan : Ketertiban dan Keamananan

Semester I tanggal 22 Juli 2016;