DASEP AHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.; 2. Menghukum terdakwa Ir.

Menyatakan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair

Menyatakan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1)huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangHal. 2 dari 173 Hal. Putusan No. 78/Pid.SusTPK/2016/PN.

Bgl.tanggal 21 Juli 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial ProgramKeluarga Harapan Kementrian Sosial R. di Desa Sebayur JayaKecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran2011 S/d 2015. a Perbutan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1)huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan

Bgl.Perbuatan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 9 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2)dan ayat (8) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, terdakwa telahdidakwa Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1)huruf a

Menyatakan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) hurufa dan b, ayat (2) ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangHal. 117 dari 173 Hal. Putusan No. 78/Pid.SusTPK/2016/PN.

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Umar Samiaji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimna diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

SUGIARTO RAMLI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAHARI BIN MAWALUDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANDUM TRI SETIAWAN, S.E. bin (Alm) UNTUNG SUBAKIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DWI PURBADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ARLELAN KANEDI Bin M DAID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-UndangNomor31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal

Menyatakan Terdakwa ENDANG SRIWAHYUNI Binti RUSMAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) a, b jo Pasal 18 ayat (2) (3) Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah, S.T tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; ---2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ; -----------------------------3.

tidakmemenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 115tahun 2003 ; 5 Pembentukan kredit fiktif untuk menutup pengeluaran setoran modalpemerintah daerah kabupaten pekalongan dan pengeluaran biayasupaya laba tidak berkurang sebesar Rp.15.775.500, ;6 Penggunaan uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ditutupdengan kredit fiktif sebesar Rp.3.959.500, :7 Penerimaan angsuran kredit tidak disetor ke kas kemudian ditutupdengan kredit fiktif ;Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1)Jo pasal 18 Undangundang No 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 64ayat I KUHP. ; 2 2222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnSUBSIDAIR 3 222222 n nnn nn nnn nnn enn nnn nce en een eensBahwa terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO yangsebelumnya diangkat menjadi Plt Pimpinan BKK Paninggaran KabupatenPekalongan berdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor : 800/236/2005 tanggal: 9Mei 2005 selanjutnya terdakwa diangkat sebagai pimpinan BKK PaninggaranKabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Kabupaten

2013/PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenailamanya pidana yang dijatuhkan dan redaksi subsidaritas dendasertapengurangan masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan,sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut ; 1 Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTISUDARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Primair yaitu Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64(1) KitabUndangundang Hukum Pidana ; 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;3 Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTISUDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI, S STP, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

MENGADILI

• menyatakan terdakwa HASBULLAH NUR BIN NURDIN, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
• membebaskan Terdakwa dari dakwaan

nomor 27/ Pid.Sus /-TPK / 2020 / PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sesuai ketetuan pasl 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa DARMAWAN, SE BIN JAFAR secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentangHalaman 46 putusan Nomor 8/Pid.Sus/TIPIKOR/2021/PT BNAPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangundang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menjatuhkan pidana penjara kepada

Banda Aceh tanggal 10 Maret 2021 nomor 27/ Pid.Sus/TPK / 2020 / PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan makamasa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sesuai ketetuan pasl 22 ayat (4)KUHAP haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam tingkat banding;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIDI Bin SARIMIN dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa DAMAR SUSILAWATI,S.H. tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2.

Membebaskan Terdakwa DAMAR SUSILAWATI,S.H dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.3.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menyatakan Terdakwa DAMAR SUSILAWATI,S.H secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanSUBSIDIAIR, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke

Menyatakan bahwa Terdakwa DAMAR SUSILOWATI, S.H. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan di tambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke(1) KUHP.2.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan SUYUTIMACHFUL dan KURNIAWAN EFFENDI telah mengakibatkankerugian negara sebesar Rp.823.536.000,Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP.Subsidiar :Bahwa terdakwa DAMAR SUSILOWATI

Uang yang telah diserahkan oleh para pihak tidak masuk ke kasNegara.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam PasalMelanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No 371

Membebaskan Terdakwa DAMAR SUSILAWATI,S.H dari DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.Menyatakan Terdakwa DAMAR SUSILAWATI,S.H secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalamDakwaan SUBSIDIAIR, yaitu

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PANJI EKA NUGRAHA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) a, b jo Pasal 18 ayat (2) (3) Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI.No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut. 3.

Mokhamad Taroki,ST MT tidak terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat UndangUndang RI.No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI.No. 20Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke IKUHP. sebagaimanadalamsurat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primairtersebut ;22 Menyatakan Terdakwa H

SR1534/FW13/5/2013 tanggal 8 Mei 2013.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Mega Jaya sebelummasa pemeliharaan dikerjakan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum terurai diatas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur serta bersalah melakukantindak pidana dari dan sesuai dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, yakni :PRIMAIR: Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR : Pasal 3 jo.

MT., tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) a, b jo Pasal 18 ayat (2) (3) UndangUndang RI.