Bahwa dalam putusan Judex Facti telah salah mempertimbangkan unsurmelawan hukum dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, sebagai perbuatan menyalahgunakankewenangan bukan perbuatan melawan hukum.Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaanSubsidairitas, Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, untuk kemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yangakan disebutkan dibawah ini.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, makakepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semuatingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danHal. 727 dari 1069 hal.

GASK 9.086.789.423, 36Jumlah Kerugian Keuangan Negara (12) 6.906.596.940, 64Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin

GASK 9.086.789.423, 36Jumlah Kerugian Keuangan Negara (12) 6.906.596.940, 64Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin

GASK 9.086.789.423, 36Jumlah Kerugian Keuangan Negara (12) 6.906.596.940, 64Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa Ia Terdakwa LIE ENG JUN Bin LIE

dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaranpengadaan matras cabang olahraga IPSI kepada CV.DMans Karya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majleis Hakim akan mempertimbangkan apakahdari fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas dapat memenuhi unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepada terdakwa.Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangandengan Dakwaan yang disusun secara Gabungan Alternatif subsidaritas sebagai berikut:PERTAMA.PRIMAIR melanggar Pasal

2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum PidanaSUBSIDAIR melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dakwaan Kesatu Primair ; dan terbukti pulabersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut :Pasal

2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 #xTahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair ;.

KUHAP, yang pada pokoknyadipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknyaTerdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:Kesatu : Pasal

2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.ATAUKedua : Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik

Penggelembungan harga satuan dan volume pada kontraksubkontraktor sebesar Rp10.162.914.065,00 (sepuluhmilyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus empatbelas ribu enam puluh lima rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999juncto Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi junctis Pasal 55 ayat (1) ke1 juncto Pasal 65 ayat (1)KUHP (Kitab Undangundang Hukum Pidana);2.

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MANIBUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

tanggal22 Maret 2017 yang menguatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN Yyk, tanggal 09 Januari2017 harus diperbaiki mengenai mengenai lamanya pidana penjara dan uangpengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun

dalamupaya menciptakan pemerintahan yang bersih bebas dari perbuatan Korupsi,Kolusi dan Nopotisme; Perbuatan Terdakwa dapat menghambat upaya pembangunan masyarakatwilayah Kabupaten Merauke;Halhal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semuatingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan

Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor : LAP101/PW.03/5/2013 Tanggal 22 Maret 2012.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi terbukti ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitasyaitu;KESATUPrimair :Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun

sembilan ribu delapan ratusempat puluh tiga rupiah dan tiga puluh sen) sebagaimana dalamLaporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKRI Nomor 24/HP/XIX/09/2015 tanggal 18 September 2015 atasPelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi, Kelola dan Transfer InstalasiPengolahan Air (IPA) ll Panaikang antara PDAM Kota Makassar denganPT TRAYA TIRTA MAKASSAR Tahun 2007 sampai dengan Tahun2013, atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1JunctoPasal 64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;ATAUKedua :Bahwa Terdakwa ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN selaku WalikotaMakassar periode 20042009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor

No. 942 K/Pid.Sus/2015Mengingat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi /uncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana

Rincian pencairan danafiktif perjalanan dinas.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi terbukti ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk SubsidairitasKESATUPrimair :Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Penggelembungan harga satuan dan volume pada kontraksubkontraktor sebesar Rp10.162.914.065,00 (sepuluh miliarseratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat belasribu enam puluh lima rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

Terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Juncto Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, Juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHidana, Pasal 5 Ayat (1)huruf a Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undangundang Nomor20 Tahun 2001, Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun

SALEH, MM Bin ALI AMRAN sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDAIR :nn Bahwa ia Terdakwa M.SALEH, MM Bin ALI AMRAN selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Selaku