Ditemukan 1587369 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 C/PK/PJK/2023 Tanggal 20 Februari 2023 — PT BELITUNG DISTRIBUSINDORAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 C/PK/PJK/2023 Tanggal 20 Februari 2023 — PT BELITUNG DISTRIBUSINDORAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 16-11-2011 — Putus : 09-04-2012 — Upload : 23-05-2012
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 50/G/2011/PTUN.SMG. Tanggal 9 April 2012 — H. MALIKI NURUDDIN Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
131 — 137
131 — 137
KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Desember2011 di bawah register perkara Nomor : 50/G/2011/PTUN.Smg. dan telahHalaman 4 dari 6 halamanPutusan Perkara Nomor 50/G/2011/PTUN.SMGdiperbaiki pada tanggal 11 Januari 2012 telah mengajukan gugatansebagai berikut : 222 n 2 nena nnn nn nnnBahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor: 170/63/2011 tertangggal 12 Desember2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu
Partai bersama Fraksi yang manadalam penyampaian naskah pendapat akhir tersebut Penggugat hanyamenambah prolog, kata pengantar, penutup di dalam sambutan tersebut,sehingga tidak ada perubahan isi maupun subtansi dari naskah tersebut;Bahwa tanpa ada pemberitahuan apapun dan tanpa ada kesalahanapapun yang dilakukan oleh Penggugat, DPC PDI Perjuangan KabupatenRembang membuat Surat usulan Nomor: 58/IN/DPC/IX/2010 tertanggal19 Agustus 2010 tentang Permohonan Rekomendasi Atas PengajuanPenggantian Antar Waktu
Anggota DPRD Kabupaten Rembang terhadapPenggugat ke DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk mendapatkanpersetujuannya; Bahwa setelah Surat usulan dari DPC PDI Perjussoon Renan WOON ATTYRembang disetujui oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah kemudianterbitlah Surat Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan Nomor : 1425/IN/DPP/X/2011 tertanggal 28 Oktober 2011 tentang Persetujuan PengantianAntar Waktu Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Rembangatas nama Penggugat dimana terbitnya Surat rekomendasi tersebut
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 C/PK/PJK/2023 Tanggal 20 Februari 2023 — PT BELITUNG DISTRIBUSINDORAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247 C/PK/PJK/2023 Tanggal 20 Februari 2023 — PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 27-01-2010 — Putus : 26-07-2010 — Upload : 15-09-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/12-K/PM I-01/AD/I/2010, 26-07-2010 Tanggal 26 Juli 2010 — PRATU ARKADIUS
46 — 19
46 — 19
Membebani Terdakwa untuk membayar 'biayaperkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagaiberikutBahwa Terdakwa pada waktu waktu 9 dan tempattempat tersebut dibawah ini yaitu) pada tanggal Duapuluh enam bulan Juni tahun Dua ribu sembilan sampaidengan tanggal Enam belas bulan Agustus tahun Dua ribusembilan, atau setidak tidaknya dalam bulan Junitahun Dua ribu sembilan sampai dengan bulan Agustustahun
Dalam waktu damai.4. Lebih lama dari tiga puluh hari.Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakanpendapatnya sebagai berikut1.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damaiBahwa di dalam pasal pasal KUHP maupun KUHPM tidakdijelaskan mengenai pengertian dalam waktu damai.Undang undangitersebut hanya menjelaskan mengenaiperluasan pengertian waktu perang, yang merupakan1011lawan kata (acontrario) dari pengertian waktu damai.Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan waktuperang adalah suatu jangka waktu di mana suatu negarasedang berperang atau turut berperang dengan negaralainnya.Sedang mengenai perluasan pengertian dalam waktuperang,
Aceh.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga"dalam waktu damai telah terpenuhi.4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluhhari.
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu) : ARKADIUS, PratuNRP 31030471751181, terbukti sSsecara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :14Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, $Menetapkanselama waktu Terdakwa berada dalam tahanandikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.3.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Tenggang Waktu Pengajuan PK
Kata Kunci : tenggang waktu pengajuan pk;tenggat waktu
AGAMA/7/SEMA 4 2014 1453 — 0
- Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan PK, apakah sejak ditemukannya surat-surat (novum) meskipun Perkara kasasi belum putus, atau dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh para pihak?Jawab:Tenggat waktu upaya ... [Selengkapnya]
Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan PK, apakah sejak ditemukannya surat-surat (novum) meskipun Perkara kasasi belum putus, atau dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh para pihak?
Jawab:
Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya pemberitahuan isi putusan kepada para pihak.
Putus : 26-10-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138K/TUN/2004 Tanggal 26 Oktober 2004 — Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan; Ngarijan Salim
208 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
kasasi secara lisan padatanggal 20 Januari 2004 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan Kasasi No. 04/G.TUN/2003/PTUN.MDN. jo No.03/K/2004/PTUN.MDN. yang dibuat oleh Panitera Penga dilan Tata Usaha Negara Medan ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan barulah pada tanggal 20 Januari 2004 sedangkan pemberitahuan isi putusan telah terjadi pada tanggal 18 Desember 2003 dengan demikian penerimaan permohonan kasasitersebut telah melampaui tenggang waktu
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 C/PK/PJK/2023 Tanggal 20 Februari 2023 — PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-04-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 911/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 4 April 2019 — PT MURINIWOOD INDAH INDUSTRY vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 17 Juli 2018;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidiajukan pada tanggal 17 Juli 2018, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan PengadilanPajak Nomor PUT107464.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret2018, telah dilakukan pada tanggal 16 April 2018, sehingga permohonantersebut telah melewati tenggang waktu
Register : 06-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 — H. MUHAMAD ASYURA, SE.,M.MP VS I. Plt. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN., III. BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN;
215 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muhamad Asyura, S.E., M.MP., yangPenggugat ketahui pada tanggal 9 Mei 2016 dengan demikian masih dalamtenggang waktu yang ditentukan untuk diajukannya gugatan yakni 90 hariHalaman 2 dari 43 halaman.
KarimunMasa Jabatan 2014 2019, yang Penggugat ketahui pada tanggal 28 Maret2016 dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untukdiajukannya gugatan yakni 90 hari sebagaimana tertera dalam Pasal 55UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa tenggang waktu Objek Sengketa Ill
Putusan Nomor 295 K/TUN/2017Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 sehinggaterdapat tenggang waktu keterlambatan selama 29 hari kerja yaknimelampaui tenggang waktu yang dibenarkan UndangUndang;50.
Tenggang waktu pengajuan gugatan ;Ad.a.
Tenggang Waktu Pengajuan GugatanMenimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diHalaman 40 dari 43 halaman.
Putus : 24-08-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135K/TUN/2004 Tanggal 24 Agustus 2004 — Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK); Bambang Subiyantopo, BAc.
58 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyayang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, maka olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaadalah:1.
Putus : 27-07-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SERANG Nomor 51/Pdt.SUS-PHI/2020/PN.Srg Tanggal 27 Juli 2020 — HERI SETIADI
LAWAN
PT EGA TEKELINDO PRIMA
678 — 326
678 — 326
Bahwa Penggugat diterima dan mulai bekerja pada Tergugat sebagai Operatorpada bagian produksi sejak tanggal 10 Desember 2010, dengan status PerjanjianKerja Waktu Tertentu sehingga sampai dengan adanya Pemutusan HubunganKerja (PHK) sepihak oleh Tergugat pada tanggal 02 Januari 2019, dengan alasantelah berakhir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan sudah memiliki masakerja selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan dengan Gaji Pokok terakhir yang diterimaPenggugat adalah sebesar Rp. 2.892.400, (Dua Juta
tidak pernahdiberikan salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);7.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Perjanjian Kerja UntukWakiu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenisdan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalulama dan paling lama 3 (tiga) tahu;c.
) kali untuk jangkawaktu paling lama 1 (satu) tahun;Putusan Nomor 51/Padt.SusPHI/2020/PN SRG Hal 4 dari Hal 3611.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Pengusaha yangbermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7(tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukanmaksudnya secara tertulis kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan;12.Bahwa sesuai dengan ketentuan
Pasal 59 ayat (6) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Pembaharuan perjanjiankerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama,pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kalidan paling lama 2 (dua) tahun;13.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan
Putus : 03-11-2009 — Upload : 11-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/MIL/2009 Tanggal 3 Nopember 2009 — EDUART OBINARU
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
karenadidakwa :Bahwa Terdakwa pada wakiuwakiu dan tempattempat sebagaimana tersebutdi bawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu tujuhsampai dengan tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh setidaktidaknya dalam tahun 2007 di Kesatuan Rindam XV//Pattimura Ambon setidaktidaknya ditempattempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Ill18Ambon telah melakukan tindak pidana :"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu
Republik Indonesia pada saat itu dalam keadaan aman dan damai.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I18Ambon tanggal 27 September 2007 sebagai berikut :Menyatakan : Terdakwa Serka Eduart Obinaru Nrp.568777 bersalah melakukantindak pidana : "Desersi dalam waktu
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwamenjalani penahanan dikurangkansepenuhnya dari pidana yangdijatunkan.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.3.
tanggal 24 November 2008 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 Nopember2008 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi padatanggal 11 Nopember 2008 serta memori kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Militer Il18 Ambon pada tanggal tanggal 24November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu
Register : 16-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 65-K/PM I-02/AD/V/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — Arif Hidayat, Pratu NRP 31110071040192
27 — 17
27 — 17
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arif Hidayat, Pratu NRP 31110071040192 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangi saluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:a. 2 (dua) lembar Daftar DPO An.
waktuwaktu dan tempattempat tersebutdibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun 2000lima belas sampai dengan tanggal enam bulan April tahun 2016 atausetidak tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan 2016 di KesatuanDanyonif 100/Raider Propinsi Sumatera utara atau setidak tidaknya ditempattempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 02 Medan, telah melakukan tindak pidana:"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidak hadiran tanpa izin dalam waktu
:Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikandipersidangan yang pada pokoknya ia menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi lagi pembuatnya dan memohon keringanan hukuman,Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam putusandibawah ini.: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwantunggal mengandung unsurunsur sebagai berikut :Unsur ke1 : Militer;Unsur ke2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa izin;Unsur ke3 : Dalam waktu
Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom 1/52Binjai pada tanggal 6 April 2016.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Yang dengansengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin telah terpenuhi.Unsur ke3 : Dalam waktu damai;Bahwa di dalam pasalpasal KUHP maupun KUHPM tidakdijelaskan mengenai pengertian dalam waktu damai.
Undangundangtersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian waktuperang, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian waktudamai.Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan waktu perangadalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atauturut berperang dengan negara lainnya.Sedang mengenai perluasan pengertian dalam waktu perang, didalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggapdalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedangdiperintahkan
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu. : Arif Hidayat, Pratu NRP31110071040192 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDesersi dalam waktu damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan.Menetapkan selama waktu = Terdakwa menjalanipenahanan dikurangi saluruhnya dari pidana yangdijatunkan.133. Menetapkan barang bukti berupa suratsurat:a. 2 (dua) lembar Daftar DPO An.
Register : 18-06-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 29-K/PM.III-13/AD/VI/2013 Tanggal 9 September 2013 — Nur Abduh, Praka NRP 31030730810382, Brigif 16 / WY
28 — 11
28 — 11
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : NUR ABDUH, Praka NRP 31030739810382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai .2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :- 2 (dua) lembar Absensi An.
Register : 10-03-2010 — Putus : 28-09-2010 — Upload : 14-09-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/29-K/PM I-01/AD/III/2010, 28-09-2010 Tanggal 28 September 2010 — PRADA INDRA HEFIANTO
32 — 16
32 — 16
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah telah melakukan tindak pidanaMiliter yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lamadari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1)ke2 jo ayat (2) KUHPM.b.
Membebani Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. /7.500,00 (tujuh ribu' limaratus rupiah).: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikutBahwa Terdakwa pada waktu waktu) dan tempat tempattersebut dibawah ini yaitu) pada tanggal Delapan bulanNopember tahun dua ribu sembilan sampai dengansekarang saat perkara ini mulai' disidik yaitu padatanggal Tujuh belas bulan Desember tahun dua ribusembilan atau setidak tidaknya dalam bulan Nopembertahun
Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterimadi Pengadilan Militer I01 Banda Aceh dan telahdiregister dengan Nomor : 29/K/PM I 01/AD/II1/2010,tanggal 10 Maret 2010 dan sampai dengan persidanganint telah mencapai waktu selama 6 bulan lebih 3 hari.2: Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87Ayat (1) ke2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalahDesersi.3.
Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpaijin yang sah dari Dansat pihak kesatuan telahberupaya melakukan pencarian di wilayah Korem 012/TUkemudian membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atasnama Terdakwa.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keduaYang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpaijin telah terpenuhi.Unsur ketiga Dalam waktu damaiBahwa di dalam pasal pasal KUHP maupun KUHPM tidakdijelaskan mengenai pengertian dalam waktu damai.Undangundang tersebut hanya menjelaskan
mengenaiperluasan pengertian waktu perang, yang merupakanlawan kata (acontrario) dari pengertian waktu damai.Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan waktuperang adalah suatu jangka waktu di mana suatu negarasedang berperang atau turut berperang dengan negaralainnya.Sedang mengenai perluasan pengertian dalam waktuperang, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwasuatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika olehpenguasa militer kesatuan tersebut sedangdiperintahkan untuk turut serta dalam suatu
Register : 27-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 130-K/PM I-02/AD/VII/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 — Rendy Pratama Simanjuntak Prada NRP 31130400610392.
35 — 13
35 — 13
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Rendy Pratama Simanjuntak Prada NRP 31130400610392, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3.
waktuwaktu dan tempattempat tersebutdibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu enambelas sampai dengan dua puluh dua sembilan bulan Desember tahun 2000enam belas atau setidaktidaknya dalam tahun 2016 di Kesatuan DanyonArhanudse 11/BS Propinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 02 Medan,telah melakukan tindak pidana :"Milliter yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izinTerdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi TNI lainnyauntuk memberitahukan keberadaannya.Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor : 130K/PM 102/AD/VII/2017MenimbangMenimbangDengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke2 Yang dengansengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin telah terpenuhi.Unsur ketiga : Dalam waktu damai.Bahwa yang dimaksud dengan Dalam waktu damai berarti pada saattindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun
dua ratus delapan puluh tiga) hari yaitusejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke4 lebih lama daritiga puluh hari telah terpenuhi.: Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas merupakan fakta yangdiperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukupbukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukantindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirantanpa ijin dalam waktu
Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalamdiktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.: Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampaisaat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka MaijelisHakim memandang terdakwa perlu untuk tetap ditahan.Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor : 130K/PM 102/AD/VII/2017Menimbang : Bahwa selama waktu
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Rendy Pratama Simanjuntak Prada NRP31130400610392, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Desersi dalam waktu damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : Penjara selama 11 (Sebelas) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perludikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa An.
Register : 28-09-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 19-07-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 188-K/PM I-02/AD/IX/2017 Tanggal 18 Desember 2017 — Octavianus Saragih, Pratu NRP 3108180431088.
99 — 34
99 — 34
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Octavianus Saragih, Pratu NRP 3108180431088 Tayanru Bak SO 1 Mayonarmed 2/105, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : a. 1 ( satu ) lembar daftar Absensi a.n.
Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepadaMajelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam denganpidana menurut pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.1.
2017 tanggal 15 Nopember 2017, yang menyatakan bahwaTerdakwa atas nama Oktavianus Saragih Pratu NRP 31081804310888 TayanradBak So 1 Simu Raima Yonarmed 2/105 Dal/BB, belum kembali kekesatuansampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikandiri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu
Terdakwa pada waktuwaktu dan tempattempat sebagaimana tersebutdibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei Tahun 2000 tujuh belassampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Juli Tahun 2017 atau setidak tidaknyadalam tahun 2017 di Kesatuan Yonarmed 2/105 Propinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I02 Medan, telahmelakukan tindak pidana :"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpaijin dalam waktu
Dan menurut pasal46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarelapada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terusmenerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat buktilainnya di persidangan maka dapat diungkapkan faktafakta sebagai berikut :1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Octavianus Saragih, Pratu NRP3108180431088 Tayanru Bak SO 1 Mayonarmed 2/105, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.Bs Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :a. 1 ( satu ) lembar daftar Absensi a.n.
Register : 04-04-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 28-K/PM I-02/AD/II/2016 Tanggal 3 Agustus 2016 — Iwan Fadliansyah Serda NRP 21090017310987
38 — 21
38 — 21
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Iwan Fadliansyah Serda NRP 21090017310987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. b Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.3. Menetapkan barang bukti berupa surat : a. 3 (tiga) lembar Absensi An.
surat dari Ka BekangdamVBB Nomor :R/218/VIV2016 tanggal 17 Juli 2016, yang menyatakan bahwaTerdakwa atas nama Iwan Fadliansyah Serda NRP 21090017310987Ba BekangdamVBB, belum kembali ke Kesatuan sampai dengansekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersisebagaimana yang diatur dalam Kitab Undangundang HukumPidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidakdiketemukan lagi dalam waktu
Terdakwa pada waktuwaktu. dan tempattempatsebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh satubulan September tahun 2000 lima belas sampai dengan LaporanPolisi Nomor : LP081/A75/X/2015/1/5 tanggal 18 Nopember 2015di Kesatuan Bekangdam/BB Pematangsiantar Propinsi SumateraUtara atau setidaktidaknya ditempattempat yang termasukwewenang Pengadilan Militer 102 Medan, telah melakukan tindakpidana :"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu
Dan menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPMmiliter adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela padaAngkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarelaterusmenerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adatbukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan faktafaktasebagai berikut :1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinas diBekangdamVBB dengan pangkat Serda NRP 21090017370987jabatan Ba Bekangdaml/BB.2.
Serda lwanFadliansyah, Ba Bekangdam/BB, namun Terdakwa kembailimelakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat,sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belumlewat dari lima tahun.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keduaDengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telahterpenuhi.11Unsur ketiga : Dalam waktu damaiYang dimaksud Dalam waktu damai adalah pada saatTerdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RItidak sedang dalam keadaan
(sepulrsi dalam waktu damai dengan pemberatan.Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a.