• Menyatakan hukum tidak sah dan tidak mempuayai kekuatan hukummengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas nama Tergugat atastanah obyek sengketa;. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam menguasai danmemohonkan penerbitan Sertifikat hak milik Nomor 00167 diatas tanahobyek sengketa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hokumdan bertentangan dengan hakhak Penggugat;.

  Tentang Kompetensi Absolute;Bahwa obyek Gugatan dalam perkara Aquo adalah Sertifikat Hak MilikNomor. 00167 atas nama LA RIFAI (Tergugat) atas sebidang tanahyang terletak di Desa Korihi Kec. Lohia, Kab.

  Bahwa dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 00167/Korihi,tanggal 25062013 Surat Ukur (SU) Nomor 44/Korihi/2013 Luas 555sesuai dengan prosedur sehingga sertipikat yang diterbitkan sah M2telah secara hukum..

  Sehingga dapat dipastikan permohonan Pendaftaran Sertifikat HakMilik Nomor 00167/Desa Korihi atas nama La Rifai cacat hukumdan bertentangan dengan hukum;5.5.

  ,Bahwa berdasar pengakuan tersebut, apabila tanah obyeksengketa yang dimaksud Terbanding adalah bagian atausebagian dari Sertifikat Hak Milik No. 00167, maka dapatdipastikan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00167/Desa Korihioleh Turut Terbanding melangggar ketentuan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah pada Pasal 42 ayat (5) yang berbunyi :Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumahsusun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi

• uraian banding tanggal 2 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put106702.16/2010/PP/M.XIA Tahun 2019, tanggal 9 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00275/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2010 Nomor 00167

  Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00275/KEB/WPJ.19/2016 tanggal O6 Juni 2016tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00167/207/10/091/15 tanggal 15 April 2015 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakHalaman 3 dari 8 halaman.

  Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00167/207/10/091/15 tanggal 15 April 2015 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00022/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 13 April 2016tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNSecara Jabatan, atas nama PT Bank Bukopin, Tbk, NPWP01.367.605.1091.000, beralamat di Gedung Bank Bukopin, JalanM.T.

  Putusan Nomor 3194 B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor KEP00275/KEB/WPJ.19/2016 tanggal O06 Juni 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00167/207/10/091/15 tanggal 15 April 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00022/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 13 April 2016 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.367.605.1091.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah

• (Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan Terlampir) ; - Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan hak milik SHM No. 00709/Desa Segodorejo, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2004, No. 00167/Segodorejo/2004 Luas : 411 m2. atas nama : 1. KARYATI ANTIKE WARDIANI, 2. MUCHAMMAD IRWANDIK JULIA ANGGORO, 3.

  (Surat Perjanjian Jual Beli TanahPekarangan Terlampir) ; Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan hak milik SHMNo. 00709/Desa Segodorejo, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2004, No.00167/Segodorejo/2004 Luas : 411 m2. atas nama : 1. KARYATIANTIKE WARDIANI, 2. MUCHAMMAD IRWANDIK JULIA ANGGORO,5:43.

  (Surat Perjanjian Jual Beli TanahPekarangan Terlampir) ; Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan hak milik SHMNo. 00709/Desa Segodorejo, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2004, No.00167/Segodorejo/2004 Luas : 411 m2. atas nama : 1. KARYATIANTIKE WARDIANI, 2. MUCHAMMAD IRWANDIK JULIA ANGGORO,3.

  (Surat Perjanjian Jual Beli TanahPekarangan Terlampir) ; 8 Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan hak milik SHMNo. 00709/Desa Segodorejo, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2004, No.00167/Segodorejo/2004 Luas : 411 m2. atas nama : 1. KARYATIANTIKE WARDIANI, 2. MUCHAMMAD IRWANDIK JULIA ANGGORO,3.

  (Surat Perjanjian Jual Beli TanahPekarangan Terlampir) ; Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan hak milik SHMNo. 00709/Desa Segodorejo, Surat Ukur tanggal 18 Maret 2004, No. 10 00167/Segodorejo/2004 Luas : 411 m2. atas nama : 1. KARYATIANTIKE WARDIANI, 2. MUCHAMMAD IRWANDIK JULIA ANGGORO,3.

• Menyatakan hukum tidak sah dan tidak mempuayai kekuatan hukummengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas nama Tergugat atastanah obyek sengketa;. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam menguasai danmemohonkan penerbitan Sertifikat hak milik Nomor 00167 diatas tanahobyek sengketa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hokumdan bertentangan dengan hakhak Penggugat;.

  Tentang Kompetensi Absolute;Bahwa obyek Gugatan dalam perkara Aquo adalah Sertifikat Hak MilikNomor. 00167 atas nama LA RIFAI (Tergugat) atas sebidang tanahyang terletak di Desa Korihi Kec. Lohia, Kab.

  Bahwa dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 00167/Korihi,tanggal 25062013 Surat Ukur (SU) Nomor 44/Korihi/2013 Luas 555sesuai dengan prosedur sehingga sertipikat yang diterbitkan sah M2telah secara hukum..

  Sehingga dapat dipastikan permohonan Pendaftaran Sertifikat HakMilik Nomor 00167/Desa Korihi atas nama La Rifai cacat hukumdan bertentangan dengan hukum;5.5.

  ,Bahwa berdasar pengakuan tersebut, apabila tanah obyeksengketa yang dimaksud Terbanding adalah bagian atausebagian dari Sertifikat Hak Milik No. 00167, maka dapatdipastikan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00167/Desa Korihioleh Turut Terbanding melangggar ketentuan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah pada Pasal 42 ayat (5) yang berbunyi :Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumahsusun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi

• suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118054.99/2014/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak untuk dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat danmembatalkan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00167

  Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118054.99/2014/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00704/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00167

  Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00704/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Oktober 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00167/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016Masa Pajak Oktober 2014, atas nama PT Nissan Motor Indonesia,NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di Kawasan Industri KotaBukit Indah Blok Alll LOT 114,

  Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00167/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober2016 Masa Pajak Oktober 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok Alll LOT 114, Bungursari,Halaman 3 dari 7 halaman.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00704/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00167/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober2016

• p>

  - Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

  DALAM POKOK PERKARA

  • Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

  DALAM REKONVENSI

  1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan objek sengketa yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00167

  Menyatakan hukum tidak sah dan tidak mempuayai kekuatan hukummengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas nama Tergugat atastanah obyek sengketa;4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam menguasai danmemohonkan penerbitan Sertifikat hak milik Nomor 00167 diatas tanahobyek sengketa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukumdan bertentangan dengan hakhak Penggugat;5.

  Menyatakan hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat dalammenerbitkan Sertifikat hak milik Nomor 00167 diatas tanah obyeksengketa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum danbertentangan dengan hakhak Penggugat;6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa lalukemudian menyerahkanya kepada Penggugat seketika tanpa dibebanisyarat apapun juga;7.

  Tentang Kompetensi Absolute;Bahwa obyek Gugatan dalam perkara Aquo adalah Sertifikat Hak MilikNomor. 00167 atas nama LA RIFAI (Tergugat) atas sebidang tanahyang terletak di Desa Korihi Kec. Lohia, Kab. Muna, seluas 555 M?

  Menyatakan sah sertifikat hak milik No. 00167/ Desa Korihi atas tanahsengketa atas nama Tergugat;4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai danmensertifikatkan tanah obyek sengketa adalah suatu perbuatan yangsesuai dengan hukum;5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbulakibat perkara ini;AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.C.

  Bahwa benar objek sengketa adalah sebagian dari objek Sertifikat HakMilik Nomor 00167/Korihi yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Muna pada tanggal 25 Juni 2013 atas nama pemegang hakLa Rifai (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) berdasarkan SuratKeputusan Kakantah Nomor 53/HM/BPN74.03/2013 Tanggal 21 Juni2013 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;2.

• .03/2008 sebagai aturan pelaksanaanmenyatakan bahwa permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan PemohonBanding hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan;bahwa pemberian sanksi administrasi yang terdapat dalam Surat Tagihan Pajak PPN No.00082/107/06/056/08 tanggal 24 September 2008 tersebut adalah tidak tepat karena sanksitersebut dibebankan kepada Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak FebruariDesember 2006 No. 00167

  /207/06/056/08 tanggal 24September 2008 yang merupakan hasil pemeriksaan kewajiban perpajakan yang dilakukan olehTergugat;bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak FebruariDesember 2006 No. 00167/207/06/056/08 tanggal 24 September 2008 tersebut, Penggugat telahmengajukan keberatan dan permohonan keberatan Penggugat telah dikabulkan sebagianberdasarkan Keputusan Tergugat No.

  Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun2000;bahwa berdasarkan hal a quo Penggugat mengajukan gugatan dengan surat Nomor:29/0712/PTSFSI/Surat Bantahan STP PPN 2006 tanggal 17 Juli 2012;bahwa Tergugat menolak permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasiatas STP Penggugat dengan alasan tidak memenuhi ketentuan formal yaitu Penggugat telahmengajukan keberatan atas SKPKB PPN No. 00167

  Sanksi Psl. 14 (4) KUP PenjelasanTergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00167/207/06/056/08.

  Kep 186/PJ.07/2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa FebruariDesember 2006No. 00167/207/06/056/08 tanggal 24 September 2008.

• Ngemplak, KabupatenBoyolali, Surat Ukur No. 00167/Donohudan/2007, atas nama SriSuryati (Pelawan).Bahwa Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang berdiridiatasnya milik Pelawan yang telah dilaksanakan oleh PengadilanNegeri Surakarta dengan dibantu Pengadilan Negeri Boyolalisebagaimana terurai dalam posita 4 Perlawanan, ternyata jugadikuatkan dalam amar putusan Perkara Perdata No. 101/Pdt.G/2007/PN.Ska Jo.

  Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Surat UkurNo. 00167/Donohudan/2007, atas nama Sri Suryati (Pelawan).Bahwa dalam Perkara Perdata No.101/Pdt.G/2007/PN.Ska JoNo.41/PDT/2009/PT. SMG antara Terlawan I sebagai Penggugat, danTerlawan II sebagai Tergugat I serta Terlawan Tersita 11 sebagaiTergugat 11, Pelawan tidak termasuk sebagai Pihak, dan Pelawanjuga tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan I.Bahwa =menurut hukum, sengketa Perkara Perdata No.101/Pdt.G/2007/PN.Ska Jo No.41/PDT/2009/PT.

  Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No.00167/Donohudan/2007, atas nama Sri Suryati (Pelawan),yang berasaldari Sertifikat Hak Milik No. 4088 atas nama Vera Indriyani(Terlawan II), sangat dirugikan dan keberatan atas dilaksanakansita atas tanah tanah aquo.Bahwa gugatan ini diajukan dengan buktibukti yang akuratdan outentik,maka telah memenuhi syarat hukum pasal 180 HIR 10.SEMA No. 3 tahun 2000 dengan demikian putusan dapat dilaksanakanterlebih dahulu (Uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada verset

  Ngemplak, KabupatenBoyolali, Surat Ukur No. 00167/Donohudan/2007,atas nama Sri Suryati (Pelawan) adalah melawanhukum dan cacat hukum sehingga batal demi hukumdengan segala akibat hukumnnya..

  Ngemplak, KabupatenBoyolali, Surat Ukur No.00167/Donohudan/2007,atas nama Sri Suryati(Pelawan),. Menyatakan secara hukum amar putusan PengadilanPerkara Perdata No.101/Pdt.G/ 2007/PN.Ska Jo. No.4. / PDT / 2009 / PT.SMG antara Terlawan I sebagaiPenggugat, dan Terlawan II sebagai Tergugat I sertaTerlawan Tersita 11 sebagai Tergugat 11, yang bunyiamamya sbb, Menyatakan sah dan berharga SitaJaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriSurakarta Jo.

• Banyuwangi dengan surat ukurtanggal 20 April 2012 No. 00167/2012 luas 104 m? dengan bIok A.14;c. ARI MUDJIANTO, S.H. dengan Hak Milik No. 2838 Desa GentengWertan Kecamatan Genteng Kab. Banyuwangi dengan surat ukurtanggal 20 April 2012 No. 00168/2012 luas 115 m? dengan blok A.15;Bahwa untuk blok A.13 SHM No. 2872 surat ukur tanggal 23 April 2012No. 00183 luas 104 m?

  dengan batasbatas :Utara: jalanTimur : jalanSelatan : tanah sengketa IlBarat : Dr AkiSelanjutnya disebut obyek tanah sengketa Bahwa untuk blok A.14 SHM No. 2837 surat ukur tanggal 20 April 2012No. 00167/2012 luas 104 m?

  dengan No. 00167/2012;2.3. SHM No. 2838/Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng,Kabupaten Banyuwangi dengan Surat Ukur tanggal 20 April 2012,seluas 115 M2 dengan No. 00168/2012;Bahwa hal tersebut dapat Tergugat II jelaskan bahwa Tergugat telahmembeli kepada ARI MUDJIANTO, pada tahun 2015 terhadap :3.1 SHM No. 2872/Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng,Kabupaten Banyuwangi dengan Surat Ukur tanggal 23 April 2012seluas 104 M?

  dengan No. 00167/2012, sebagaimana berdasarkanAkta Jual Beli Nomor 55/2015, tanggal 25 Februari 2015, dinadapanNotaris AGUS SALIM, S.H., MKn. selaku PPAT;Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Byw3.3 SHM No. 2838/Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng,Kabupaten Banyuwangi dengan Surat Ukur tanggal 20 April 2012,seluas 115 M?

  Untuk kavling blok A.14 dengan Sertifikat Hak Milik No. 2837/DesaGenteng Wetan, surat ukur No. 00167/2012 tanggal 20 April 2012 luas104 m?;c. Untuk kavling blok A.15 dengan Sertifikat Hak Milik No. 2838/DesaGenteng Wetan, surat ukur No. 00168/2012 tanggal 20 April 2012 luas115 m?; Bahwa perumahan Madania Residence tersebut pengelolaannya dibawahPT.

• EMANUEL KRISTI HARDANA, TABITA ANGGRE VEROSSA, TRI DJAKA SANTASA, INDIJAH KARJAWATI, dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Pembagian Hak Bersama di Notaris/PPAT yang mana objek berupa tanah, yaitu sebagai berikut berdasarkan :

• Dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02714 atas nama SOEHARDJO (Ayah suami Pemohon) berdasarkan surat ukur Nomor: 00167/Bendogerit/2000 dengan luas: 20 m2, terletak di Kelurahan Bendogerit Kecamatan

  2018 sebagaimanatercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3572KM281120180005 tertanggal 29 November 2018 yang diterbitkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;Bahwa almarhum suami pemohon (MIARSA JUANA) selainmeninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan yangberupa tanah milik keluarga sebagaimana tercantum dalam SertifikatHak Milik yaitu : Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02714 atas namaSOEHARDJO (Ayah suami Pemohon) berdasarkan surat ukurNomor: 00167

  BapakSOEHARDJO dan Almh. lbu DEWI BINT DJOJOSASTRO bersepakatuntuk membagi tanah tersebut berdasarkan: Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02714 atas namaSOEHARDJO (Ayah suami Pemohon) berdasarkan surat ukurNomor: 00167/Bendogerit/2000 dengan luas: 20 m2, terletak di/ Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 246/Padt.P/2021/PN BitKelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ProvinsiJawa Timur; Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02718 atas namaSOEHARDJO (Ayah suami Pemohon) berdasarkan

  EMANUEL KRISTI HARDANA, TABITAANGGRE VEROSSA, TRI DJAKA SANTASA, INDIJAH KARJAWATI,dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruhproses administrasi Akta Pembagian Hak Bersama di Notaris/PPATyang mana objek berupa tanah, yaitu sebagai berikut berdasarkan : Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02714 atas namaSOEHARDJO (Ayah suami Pemohon) berdasarkan surat ukurNomor: 00167/Bendogerit/2000 dengan luas: 20 m2, terletak diKelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ProvinsiJawa

  Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur,surat bukti diberi tanda P 15;16.Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03100 atas namaSOEHARDJO berdasarkan surat ukur Nomor: 00077/Bendogerit/2005dengan luas : 105 mz, terletak di Kelurahan Bendogerit KecamatanSananwetan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, surat bukti diberi tanda P 16;/ Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 246/Padt.P/2021/PN Bit17.Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02714 atas namaSOEHARDJO berdasarkan surat ukur Nomor: 00167

  EMANUEL KRISTI HARDANA, TABITA ANGGRE VEROSSA,TRI DJAKA SANTASA, INDIJAH KARJAWATI, dalam hal ini untukmelakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh prosesadministrasi Akta Pembagian Hak Bersama di Notaris/PPAT yangmana objek berupa tanah, yaitu sebagai berikut berdasarkan : Dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02714 atas namaSOEHARDJO (Ayah suami Pemohon) berdasarkan surat ukurNomor: 00167/Bendogerit/2000 dengan luas: 20 m2, terletak diKelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota BlitarProvinsi

• Putusan Nomor 1755/B/PK/Pjk/2021Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2010 Nomor 00167/207/10/091/12 tanggal 15 Maret 2012, atas nama PTSynnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3092.000, beralamat diAPL Tower 42nd Floor Suite 18, Jalan Letjen S.

  mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.74703/PP/M.VIII A/16/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP723/WPUJ.19/2013 tanggal 10Juni 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2010 Nomor 00167

  Menyatakan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan KembaliNomor: KEP723/WPJ.19/2013 tanggal 10 Juni 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00167/207/10/091/12 tanggal 15 Maret 2012, atas nama PTSynnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3092.000,beralamat di APL Tower 42nd Floor Suite 18, Jalan Letjen S.Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, atas sengketa a quo adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

  permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yangMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor NomorKEP723/WPJ.19/2013tanggal 10 Juni 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMei 2010 Nomor 00167

• terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT103580.16/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00064/KEB/WPUJ.20/2016 tanggal 23 Februari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011Nomor 00167

  mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT103580.16/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00064/KEB/WPUJ.20/2016 tanggal 23 Februari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011Nomor 00167

  Dengan mengadili sendiri:c.1.Mengabulkan permohonan banding Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding);c.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor::KEP00064/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 23 Februari 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2011 Nomor: 00167/207/11/007/14 tanggal 3Desember 2014, atas nama: PT Sinarmas Distribusi Nusantara,NPWP: 01.604.506.4007.000, alamat: JI.

  Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00064/KEB/WPUJ.20/2016 tanggal 23Februari 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00167

• Tamba;

• Foto copy laporan hasil penetapan batas/lokasi Hak Milik No. 00167/Goarie (dahulu);
• Foto copy Berita acara pengukuran ulang No/ 283/200.5/73.12/III/2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Tamba Guntur, Hermanto kepada Rusli Bin H.Tamba,Foto copy laporan hasil penetapan batas/lokasi Hak Milik No.00167/Goarie (dahulu),Foto copy Berita acara pengukuran ulang No/283/200.5/73.12/III/2018 dan atas bukti surat tersebut, Para Terdakwamenyatakan mengetahuinya;Bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng memadang perlu mengambilsumpah para saksi berdasarkan Pasal 208 KUHP untuk memberi pembuktianyang cukup dalam perkara ini, sehingga saksisaksi dalam perkara ini memberiketerangan di bawah sumpah yaitu

Tamba,Foto copy laporan hasilpenetapan batas/lokasi Hak Milik No. 00167/Goarie (dahulu),Foto copy Beritaacara pengukuran ulang No/ 283/200.5/73.12/IIl/2018, dipandang telah selesaidan tidak diperlukan oleh yang bersangkutan sehingga sudah selayaknya untuktetap terlampir dalam berkas perkara ini;Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) huruf a Perpu No. 51 Tahun 1960,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang HukumAcara Pidana dan Peraturanperaturan lain yang berhubungan dengan perkaraint;MENGADILI

Tamba; Foto copy laporan hasil penetapan batas/lokasi Hak Milik No.00167/Goarie (dahulu);e Foto copy Berita acara pengukuran ulang No/283/200.5/73.12/III/2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada negara.Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 14 Agustus 2018 olehFITRIANA, S.H.

• , letak di Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali,Surat Ukur No. 00167/Donohudan/2007, atas nama Sri Suryati (Pelawan);Bahwa Pelawan memperoleh hak milik atas tanah tanah a quoberdasarkan Pemecahan Hak Milik No. 4088 atas nama Vera Indriyani(Terlawan Tersita ), karena jual beli antara Pelawan dengan Terlawan Tersita ,sesuai dengan Akte Jual Beli tanggal 05112007 No. 609/JB/NGM/XV2007,yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Suryantini, SH selaku PPAT di Boyolali danAkte Jual Beli tanggal

  No. 1287 K/Pdt/2012Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No. 00167 / Donohudan/2007, atas nama SriSuryati (Pelawan);Bahwa sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnyamilik Pelawan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surakartadengan dibantu Pengadilan Negeri Boyolali sebagaimana terurai dalam posita 4perlawanan, ternyata juga dikuatkan dalam amar putusan perkara perdataNo.101/Pdt.G/2007/PN.Ska Jo.

  , letak diDesa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Surat UkurNo.00167/Donohudan/2007, atas nama Sri Suryati (Pelawan);Bahwa dalam Perkara Perdata No. 101 / Pdt.G/ 2007 / PN.Ska Jo No. 41 /PDT / 2009 / PT.SMG antara Terlawan Penyita sebagai Penggugat, dan TerlawanTersita sebagai Tergugat serta Terlawan Tersita ll sebagai Tergugat Il, PelawanHal. 3 dari 14 hal. Put.

  No. 1287 K/Pdt/2012Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Surat UkurNo. 00167/Donohudan/2007, atas nama Sri Suryati (Pelawan), yang berasaldari Sertifikat Hak Milik No. 4088 atas nama Vera Indriyani (TerlawanTersita );Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakanoleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan penetapannya tertanggal 19 Mei2008, No. 101/PDT.G/2007/PN.Ska dengan dibantu oleh Pengadilan NegeriBoyolali dengan Penetapannya No. 2/Del/Pen.Pdt.G/2008/PN.Bi,

  , letak di Desa Donohudan, KecamatanNgemplak, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No. 00167 / Donohudan / 2007,atas nama Sri Suryati (Pelawan);Menyatakan secara hukum amar putusan Pengadilan Perkara PerdataNo.101/Pdt.G/2007/PN.Ska Jo.

• Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai bukti surat tersebutdiatas tidak obyektif dalam menilai bukti surat bertanda T.L.II.III3 berupasertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember2017 ; Bahwa kalau Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda T.I.IL.III3 berupasertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember2017tersebut secara obyektif maka majelis hakim seharusnya menilai sebagaiberikut :1.

  tanggal 7 Desember2017 ; Bahwa kalau Majelis Hakim menilai bukti surat T.3 bertanda T.1.II.II3 berupasertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember2017tersebut secara obyektif maka majelis hakim seharusnya menilai sebagaiberikut : Bahwa bukti surat T.2 adalah salah satu dasar adanya kepemilikan TanahTergugat dari tanah objek sengketa sehingga melahirkan sertifikat Hak Milik atasIndrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember 2017 sehingga dengan adanyabukti surat P.5 sampai P.10

  Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai bukti surat tersebutdiatas tidak obyektif dalam menilai bukti surat T.3 bertanda T.I.II.IIl3 berupasertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember2017 ;Halaman 35 dari 54 halaman Putusan NOMOR58/PDT/2019/PT KDI Bahwa kalau Majelis Hakim menilai bukti surat T.3 bertanda T.L.II.III3 berupasertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember2017tersebut secara obyektif maka majelis hakim seharusnya menilai sebagaiberikut

  Bahwa Yudex Factie tingkat pertama dalam menilai bukti surat tersebutdiatas tidak obyektif dalam menilai bukti surat T.3 bertanda T.I.II.IIl3 berupasertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember2017 ; Bahwa kalau Majelis Hakim menilai bukti surat T.3 bertanda T.L.II.III3 berupasertifikat Hak Milik atas Indrawati Nomor : 00167 tanggal 7 Desember2017tersebut secara obyektif maka majelis hakim seharusnya menilai sebagaiberikut : .a.

  Menyatakan hukum bahwa membatalkan sertivikat tanah atas namaINDRAWATI yang melalui( Prona) dengan sertivikat hak milik Nomor : 00167,surat Ukur Nomor : 00174/ La Pandewa jaya /2017 dengan luas 28 M2tamnggal 7 Desember 2017 tidak mempuyai Kekuatan hukum mengikat ;7.

• Atas permohonankedua ini oleh Tergugat telah ditolak melalui Keputusan NomorKEP2208/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 29 Desember 2011;6. bahwa Penggugat tidak setuju sebagian atas pengenaan sanksiadministrasi sebagaimana yang tercantum dalam STP PPN masa pajakJanuari Desember 2008 Nomor 00167/107/08/431/10 tanggal 28Oktober 2010, yaitu atas sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) atassejumlah penyerahan yang Faktur Pajaknya diterbitkan dengan nomorseri yang tidak berurutan, yaitu sebesar :2% x Rp 81.664.508.289,00

  atas, Majelisberkesimpulan Keputusan Tergugat Nomor KEP2208/WPuJ.22/BD.06/2011 tanggal 29 Desember 2011 dapat diajukan gugatan kePengadilan Pajak, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;Halaman 21 Alinea ke4 bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dasarpenetapan penghitungan Sanksi Pasal 14 ayat (4) Undangundang KUPyang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat TagihanPajak PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakJanuari Desember 2089 Nomor 00167

  Terdapat penerbitan Faktur Pajak yang nomorserinya tidak berurutan sebesar Rp 81.664.508.289;. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)menerbitkan STP PPN Masa Pajak Januari Desember 2008Nomor 00167/107/08/431/10 tanggal 28 Oktober 2010 denganperhitungan sebagai berikut:Denda Pasal 7 UU KUP = Rp 50.000Sanksi Pasal 9 ayat (2a) UU KUP2% X 15 bulan x Rp 691.172.942,00=Rp 207.351.883Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP2% x Rp 89.051.638.935,00 = Rp1.781.032.779Halaman 16 dari 29 halaman.

  Putusan Nomor 1186/B/PK/PJK/2017Jumlah = Rp1.988.434.662bahwa perhitungan sanksi Pasal 14 ayat (4) adalah sebagaiberikut:Sanksi Koreksi penjualan yang belum dilaporkan karena ekualisasi =Rp 147.742.613Sanksi FP Keluaran dianggap cacat =Rp1.633.290.166Total pengenaan sanksi Pasal 14 ayat (4) =Rp 1.781.032.779. bahwa terhadap STP PPN masa pajak Januari Desember 2008Nomor 00167/107/08/431/10 tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp1.988.434.662,00 telah diajukan permohonan pengurangan ataupembatalan STP melalui

  alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor : KEP2208/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 29 Desember 2011,tentang Pengurangan atau Pembatalan STP Yang Tidak Benar atas SuratTagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Januari Desember 2008 Nomor 00167

• EMMA FATIMAH ASSAIDI binti EIDACHASSAIDI pada saat menjabat sebagai Asisten Administrasi Dan Tata PrajaSekretaris Daerah Pemerintah Kota Tegal dalam kedudukannya sebagai KetuaPanitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum Tingkat Kota Tegal berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/00167.A/2001 tanggal 29 Oktober 2001, dengan bertindak sendlri sendiriatau secara bersama sama dengan Ir. H.

  MAKSUMdan ASIKIN bin TALAN selaku pihak pertama yang melepaskan hak,karena Terdakwa hanya mendasarkan SK Walikota Tegal Nomor:590/00167.A/2001, tanggal 29 Oktober 2001 yang mengartikan laintentang " menyaksikan langsung sehingga Terdakwa menyerahkansepenuhnya hal itu kepada Bank BPD Jateng Cabang Tegal.Terdakwa membiarkan terjadinya perbedaan antara jumlah uangpembayaran ganti layak yang diterima oleh Ir. H. BARUN AL RASUJID binM.

  Walikota Tegal No.590/00167.A/2001 ~=itertanggal 429 Oktober 2001 tentangpembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah KotaHal. 47 dari 67 hal. Put.

  tersebut dalam SuratDakwaan No.Reg.Perk.: PDS02/TGL/Ft.1/0905 tertanggal 27 April2006 adalah juga cacat hukum karena perbuatan melawanhukum yang disangkakan kepada Terdakwa dalam kaitannyadengan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untukkepentingan umum Pemerintah Kota Tegal didasarkan pada SKWalikota Tegal No. 590/00167.A/2001 tertanggal 29 OktoberHal. 49 dari 67 hal.

  Walikota Tegal No.590/00167 A.Tertanggal 291001, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah,maupun dalam Pasal 18 Kepres No.55 Tahun 1993, tugas PanitiaPembebasan Tanah adalah tidak untuk melakukan pembayaranganti rugi, juga tidak memerintahkan kepada pihak lain untukmelakukan pembayaran ganti rugi akan tetapi tugas panitiapembebasan tanah adalah sebagai berikut:1.

• FormalBahwa Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009,status Lebih Bayar Rp2.885.377.185,00 dilaporkan pada tanggal 27 September2010;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRINPL416/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2010 tanggal 18 Nopember 2010, telahditerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00167/207/09/431/11 tanggal 26 September 2011;Bahwa sesuai hak yang dimiliki Pemohon Banding sebagaimana diatur padaPasal 25 UndangUndang

  Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007, terhadapSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasatersebut Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui SuratNomor 1204/BNKPP.MB/2011 tanggal 21 Desember 2011 ditujukan kepadaTerbanding diterima tanggal 22 Desember 2011, tentang permohonankeberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00167/207/09/431/11 tanggal

  26 September 2011;Bahwa permohonan Pemohon Banding telah diproses oleh Kantor Wilayah DJPJawa Barat Il dan berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP1355/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 20 Desember 2012 telah diterbitkanKeputusan Terbanding Nomor KEP1316/WPuJ.22/BD.06/2012 tanggal 20Desember 2012, tentang keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00167/207/09/431/11 tanggal 26September 2011;Bahwa KEP00033/WPJ.22/KP.0703/2012 tanggal 20 Desember 2012

  tentangpembetulan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00167/207/09/431/11 tanggal 26 September 2011;Bahwa sesuai hak yang dimiliki Pemohon Banding sebagaimana diatur padaHalaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 736/B/PK/PJK/2017Pasal27 UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35, Pasal 36dan Pasal 37 UndangUndang Nomor

  Put.53637/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Nomor KEP1316/WPuJ.22/BD.06/2012tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP429/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai BarangDan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00167/207/09/431/11 tanggal 26September 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP00033

• .: 00167/NNF/2019 Tanggal 10 Januari 2019, setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan Nomor 00292/2019/NNF, s/d 00297/2019/NNF (barangbukti sebagaimana tersebut diatas) adalah benar kristal Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan No.

  Lab.: 00167/NNF/2019 Tanggal 10 Januari 2019, setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan Nomor 00292/2019/NNF, s/d 00297/2019/NNF (barangbukti sebagaimana tersebut diatas) adalah benar kristal Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan No.

  Lab.00167/NNF/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat danditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, Dra. FITRYANA HAWA danTITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Pemeriksa pada laboratorium ForensikCabang SurabayaMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul13.00 wib terdakwa ditangkap dirumah terdakwa di Dusun Banjar TalelaDesa Banjar Talela Kec. Camplong Kab.

  Lab. 00167 /NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuatdan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, Dra. FITRYANA HAWA danTITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.

• Putusan Nomor. 527/B/PK/PJK/2012Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor:00167/207/06/052/08 tanggal 26 Juni 2008, dengan perincian sebagai berikut:Rp 267.365.131,00Rp 14.486.966,00Rp 227.123.560,00Rp 508.975.657,00Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan TerbandingNomor: KEP647/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 8 Juni 2009 tersebut dengan dasarpengajuan banding sebagai berikut: Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah

  Putusan Nomor. 527/B/PK/PJK/2012Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP647/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 8 Juni 2009 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00167/207/06/052/08 tanggal26 Juni 2008, atas nama PT. Nichias Rockwool Indonesia, NPWP: 01.081 .635.3052.000, Alamat: Jl. Jenderal A.

  tersebut harus dibatalkan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP647/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 8 Juni 2009 mengenai Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2006 Nomor: 00167