Ditemukan 533784 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2012 2022 2020 2009 2001
Penelusuran terkait : Perlindungan anak (uu 23/2002) Uu no 23 tahun 2002 Surat no. 829/pd4/d/pd/2002 Tanggal 15 mei 2002 Surat keputusan no. 821.21/110/09/2002 tanggal 30 april 2002 Keputusan (menteri kehutanan) dengan nomor : 9983/kpts-ii/2002 tanggat 31 oktober 2002 Surat keputusan ijin pemakaian tanah no.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 desember 2002 Penetapan tertulis nomor 131.433/10823/012/2002 Pasal 82 uu ri no. 23 tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 05-12-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 35/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 5 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUHARTO Bin LEGIMAN
66 — 9
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 23-01-2020 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 17/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 23 Januari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
Harno alias Kibin bin Kaswi.
77 — 4
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2138 — 624
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    Bahwa UU KPK yangdisahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, disahkan dandiundangkan setelah adanya perubahan pertama UUD 1945;B.
    Pasal 72 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD1945;3.
    Untuk itu, maka dibentuk UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi.4.
    Asimow, Administrative Law (2002) hal.2)Lebin jauh, mengutip keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalamperkara Humprey's Executor vs.
    Lihat juga dalam EddyO.S Hiariej, 2002, MemahamiAsas Praduga Bersalah Dan Tidak Bersalah,KOMPAS, 21 Oktober 2002, halaman 4)Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak menganut secara ketat satu model tertentu. Kendatipun kecenderungannya pada crime control model, namunrealitanya dikombinasikan dengan model yang lain.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
2408 — 1390
  • Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    manusia;. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategipencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsiyang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikanpenghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;d. bahwa...MengingatSK No 009517 Ad.1.caPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2bahwa beberapa ketentuan mengenai KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002
    Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan,perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakatsehingga UndangUndang tersebut perlu diubah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlumembentuk UndangUndang tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002
    tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Pasal 20 dan Pasal 21 UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas UndangUndang
    Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimenjadi UndangUndang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5698);Dengan...ayPOOH.flysPRESIDENREPUBLIK INDONESIA3Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMenetapkanSK No 009518 AdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANGKOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.Pasal
    IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menjadi UndangUndang (Lembaran
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 06-07-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PN PATI Nomor 44/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 6 Juli 2020 — NGATMININGTYAS binti HADI PIYOYO
184 — 68
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 07-02-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN PATI Nomor 3/Pid C / 2019 / PN Pti
Tanggal 7 Februari 2019 — RUFIATI binti SUJONO
58 — 21
  • Jepara .Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :Telah membaca : dan seterusnya ;Telah mendengar : dan seterusnya;Menimbang : dan seterusnya ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Pati No. 22 tahun 2002,tentang Minuman keras dan UndangundangNo. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang undanganlain yang bersangkutan ;1.MENGADILIMenyatakan terdakwa RUFIATI
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 22-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 5/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 22 Maret 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUWARTO bin SUKRAT
42 — 11
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 07-10-2021 — Putus : 08-03-2022 — Upload : 28-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Pti
Tanggal 8 Maret 2022 — Penggugat:
1.SUKINAH
2.KUNZAENAH
3.MUGIYONO
4.HARYONO
5.SUKARWI
6.YUSWANTO
Tergugat:
1.KASDANA
2.SYAEFUDIN
3.SUNOTO
4.Kepala Desa Bermi
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati
28 — 4
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 04-06-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 40/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 4 Juni 2020 — PURYADI Alias DOYOK Bin WAGIYO
105 — 28
  • Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras, oleh karena itu Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan/atau. alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
    Pasal 9 Peraturan Pemerintah DaerahKabupaten Pati No. 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa PURYADI Alias DOYOK Bin WAGIYO, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;2.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 30-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Yyk
Tanggal 3 Maret 2020 — PIDANA : MUHAMMAD NAUFAL DIEN ASJAD Bin PAMI DWI ANGGORO
433 — 0
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Anak
Register : 27-09-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 25-04-2018
Putusan PN PATI Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Pti
Tanggal 13 Desember 2017 — Sigit Raharjo alias Brutu bin Sujadi
148 — 37
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 Tahun 2009
1202 — 397
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukanpengujian terhadap Pasal 32 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(selanjutnya disebut UU 30/2002).2.
    kinerja penegakan hukum akanterganggu oleh implementasi Pasal 32 ayat (1) uruf c UU 30/2002 yang kinisedang diuji di hadapan Mahkamah.Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 mengedepankan asaspra duga bersalah, dimana Pimpinan KPK yang dinyatakan berstatushukum terdakwa berhenti atau diberhentikan.
    Tahun 2002.
    ;Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 mengatur tentang pemberhentianPimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana58kejahatan.
    salah satu ketentuan strategis dalam UU 30/2002.UndangUndang 30/2002 menetapkan laranganlarangan dan sanksiterhadap Pimpinan dan Anggota KPK (vide Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66 danPasal 67 UU 30/2002).
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 15-02-2021 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN PATI Nomor 4/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 15 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
RENI RIANA SARI binti MURYANTO
36 — 5
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 06-08-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 45/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 6 Agustus 2020 — Terdakwa: JOKO PUJI LEKSONO bin WARDI SUJADI
71 — 17
  • sebagaiJOKO PUJI LEKSONO bin WARDISUJADIPati, 4 Oktober 197445 tahun 10 bulanLakilakiIslamWiraswastaIndonesiaDukuh Setulan Rt.2 Rw.1 Desa Sidoharjo,Kecamatan Pati, Kabupaten PatiKawin082321167675SMA tamatTerdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Dan seterusnya ;Setelah mendengar : Dan seterusnya ;Menimbang : Dan seterusnya ;Memperhatikan, Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor22 Tahun 2002
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 12-12-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 40/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 12 Desember 2019 — Terdakwa: SUGENG Bin NGASIMAN
74 — 5
  • ;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca : Dan seterusnya.Setelah mendengar : Dan seterusnya.Menimbang : Dan seterusnya.Mengingat akan pasal 5 jo pasal 9 Perda Kab Pati No.22 tahun 2002 tentangMinuman Keras dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan perundangundangan lainya yang berlaku.MENGADILI:1.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 21-11-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN PATI Nomor 29/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
1.ALIM MUSTAKIM
2.AGUS NURSALIM
Terdakwa:
FERI SUWANDI bin SULAIMAN
61 — 6
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 12-12-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 39/Pid.C/2019 /PN Pti
Tanggal 12 Desember 2019 — DIDIK ANIM RASMINTO Bin SUWARDI
48 — 8
  • ;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca : Dan seterusnya.Setelah mendengar : Dan seterusnya.Menimbang : Dan seterusnya.Mengingat akan pasal 5 jo pasal 9 Perda Kab Pati No.22 tahun 2002 tentangMinuman Keras dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan perundangundangan lainya yang berlaku.MENGADILI:1.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 16-01-2020 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 5/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 16 Januari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ALIM MUSTAKIM
Terdakwa:
SUKARTI Binti GARNADI
55 — 7
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 04-06-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN PATI Nomor 38/Pid.C/2020/PN Pti.
Tanggal 4 Juni 2020 — AHMAD WAHYUDI Bin HARDI;
35 — 11
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 26-04-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 10/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 26 April 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
YADIMAN Bin SUMOTOWI
76 — 11