Penggugat sebagai Ahli Waris dari Hasan Mulachele, kepada Kantor Pertanahan Kota Manado terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya terletak dahulu di Kelurahan Tuminting Kecamatan Manado Utara sekarang Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting, dengan batas-batas sebagai berikut:

Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Manado /Turut Tergugat dapat memproses untuk menerbitkan sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas dasar objek jual beli antara Dien Kumaat, Jan Hein Mamoto, dan John George Mamoto/Tergugat I sesuai Akta Jual Beli Nomor: 67/AJB/VII/2006 tanggal 30 Agustus 2006;

Mamoto
3.Leonard Mamoto
4.Larry Mamoto
5.Lavimia Mamoto
Turut Tergugat:
Kementerian Agararia Tata Ruang/BPN RI Cq Kementerian Agararia Tata Ruang/BPN Kanwil Sulawesi Utara Cq. Kementerian Agararia Tata Ruang/BPN Kantah Manado

Penggugat:
Helma Yetti
Tergugat:
1.Asri Kamal
2.Zainal Arifin
3.Maharani
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/ Kementerian Agararia dan Tata Ruang

Dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah baratSebelah utaraSebelah timarSebelah selatanDengan tanda batas: tanah pekarangan atas nama Bapak Sugito;: tanah pekarangan atas nama Bapak BenyHaryanto Sahari;: pekarangan atas nama Bapak Suyatno;: Jalan Desa;: tugu beton peraturan negara agararia/KepalaBPN Nomor 3 Tahun 1997;b.

, atas nama Beny HaryantoSahari d/a Desa Jeblog, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten.Dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah barat : tanah pekarangan atas nama Bapak Dulmami; Sebelah Utara : tanah pekarangan atas nama Bapak Sutrisno; Sebelah Timar :tanah pekarangan atas nama Bapak BenyHaryanto Sahari; Sebelah Selatan : tanah pekarangan atas nama Bapak Sugito;Dengan tanda batas : tugu beton peraturan negara agararia/KepalaBPN Nomor 3 Tahun 1997;c.

Dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah barat Sebelah utara Sebelah timar Sebelah selatanDengan tanda batas: tanah pekarangan atas nama Bapak Sugito;: tanah pekarangan atas nama Bapak BenyHaryanto Sahari;: pekarangan atas nama Bapak Suyatno;: Jalan Desa;: tugu beton peraturan negara agararia/KepalaBPN Nomor 3 Tahun 1997;b.

Dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah barat : tanah pekarangan atas nama Bapak Sugito; Sebelah utara : tanah pekarangan atas nama Bapak BenyHaryanto Sahari; Sebelah timar : pekarangan atas nama Bapak Suyatno; Sebelah selatan : Jalan Desa;Dengan tanda batas: tugu beton peraturan negara agararia/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;b.

Dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat : tanah pekarangan atas nama Bapak Sugito; Sebelah Utara : tanah pekarangan atas nama Bapak BenyHaryanto Sahari; Sebelah Timar : pekarangan atas nama Bapak Suyatno; Sebelah Selatan : Jalan Desa;Dengan tanda batas : tugu beton peraturan negara agararia/KepalaBPN Nomor 3 Tahun 1997;b.

Dengan batas batas sebagaiberikut :Sebelah barat Sebelah utara Sebelah timar Sebelah selatan Dengan tanda batas: tanah pekarangan a/n Bapak Sugito: tanah pekarangan a/n Bapak Beny HaryantoSahari: pekarangan a/n Bapak Suyatno: Jalan Desa: Tugu Beton peraturan negara agararia/Kepala BPN No. 3 Th 1997.b. Sertifikat Hak Milik No. 93, Luas : 180 m2, a/n Beny Haryanto Sahari d/a Ds.Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten.

Dengan tanda batas: Tugu Beton peraturan negara agararia/Kepala BPN No. 3 Th 1997.b. Sertifikat Hak Milik No. 93, Luas : 180 m2, a/n Beny Haryanto Sahari d/a Ds.Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten.

Dengan batas batas sebagaiberikut :Sebelah baratSebelah utaraSebelah timarSebelah selatan: tanah pekarangan a/n Bapak Sugito: tanah pekarangan a/n Bapak Beny HaryantoSahari: pekarangan a/n Bapak Suyatno: Jalan Desa Dengan tanda batas : Tugu Beton peraturan negara agararia/Kepala BPN No. 3 Th 1997.b. Sertifikat Hak Milik No. 93, Luas : 180 m2, a/n Beny Haryanto Sahari d/a Ds.Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten.

Dengan batas batassebagai berikut : Sebelah barat Sebelah utara Sebelah timar Sebelah selatan Dengan tanda batas: tanah pekarangan a/n Bapak Sugito: tanah pekarangan a/n Bapak BenyHaryanto Sahari: pekarangan a/n Bapak Suyatno: Jalan Desa: Tugu Beton peraturan negara agararia /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997,Sertifikat Hak Milik No. 93, Luas : 180 m2, a/n Beny Haryanto Sahari d/aDs. Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten.

Sebelah Selatan : tanah pekarangan a/n Bapak Sugito Dengan tanda batas : Tugu Beton peraturan negara agararia /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997,c. Sertifikat Hak Milik No. 428, Luas : 515 m2 a/n Beny Haryanto Sahari d/aDs. Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten.

Nyonya HajahZAENAB, dengan tandatanda batas:ab tembok yang berdiri didalam.Tugutugu batas sampai dengan III yang berdiri disudut batasdan memenuhi peraturan menteri agararia No. 8 tahun 1961;b. SHM No. 1130 gambar situasi 19 September 1992,nomor : 1365/T/92, dengan Luas: 2220 M?, An.

UMMUCHOLIDAH, dengan tandatanda batas:ab,cd,de,dan fa tembok yang berdiri didalam.Tanda batas menurut peraturan menteri agararia No. 8 tahun1961,tidak perlu dipasang oleh karena temboktembok tersebutsudah mencukupi.5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepadaPARA PENGGUGAT yakni:Halaman 6 Putusan Nomor 349PDT/2020/PT SBY.a.

UMMUCHOLIDAH, dengan tandatanda batas:ab,cd,de,dan fa tembok yang berdiri didalam.Tanda batas menurut peraturan menteri agararia No. 8 tahun1961, tidak perlu dipasang oleh karena temboktembok tersebutsudah mencukupi.Halaman 7 Putusan Nomor 349PDT/2020/PT SBY.7.

Kanwil Agararia Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional NTB diMataram, Cq. Kepala Kantor Atr/Pertanahan Kabupaten Lombok Barat,2berkedudukan di Jalan Soerkarno Hatta, Giri Menang Gerung, Kabupaten LombokBarat, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IIl;4. NOTARIS/PPAT Eddy Hermansyah,S.H.: beralamat Kantor di Jalan PejanggikShopping Center Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;5.

Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat yang ditetapkan denganperaturan pemerintah dan ketentuan undangundang;Terjadinya hak milik karena pemerintah yaitu, pemerintah memberikan hakmilik atas tanah berdasarkan perubahan dari suatu hak yang sudah ada;Sedangkan terjadinya hak milik karena ketentuan undangundang dapat dilihatdari UndangUndang Pokok Agararia yaitu, pada tanggal 24 September 1960pada saat diundangkannya UndangUndang Pokok Agararia, maka hakhak atastanah dapat diubah menjadi hak

milik jika hak atas tanah tersebut telahmemenuhi syaratsyarat untuk mempunyai hak milik menurut aturan dalamUndangUndang Pokok Agararia;SyaratSyarat Permohonan Hak MilikSyaratsyarat permohonan untuk hak milik adalah sebagai berikut:1.

Lie Soek Tho Alias Soekmawati
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agararia dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya

Penggugat:
NI LUH PUTU WIDYASTUTI
Tergugat:
1.AZHAR FAHMI
2.BAINAH
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.Kantor Wilayah Agraria dan ATR/ Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Tengah cq Kantor Agararia dan ATR Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat(Tergugat) berdasarkan kewenangan yang diatur dalam pasal 5 hurufa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1999 tentangPelimpahan....Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah Negara, dalam menerbitkan SuratKeputusan Pemberian Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada point 2(dua) telah melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 52 sampai dengan pasal 54 Peraturan MenteriNegara Agararia

PeraturanMenteri Negara Agararia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran3. Menyatakan sah demi hukum obyek sengketa yang telah diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat(Tergugat) ;4.

hanya menjadikanPeraturan Badan Kepala Pertanahan Nasional Replublik Indonesia Nomor3/Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan penanganan KasusPertanahan Yo Peraturan Menteri Nergara Agraria/ Badan PertanahanNasional Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hakatas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan disatu pihak tetapi di lain pihakmenganulir peraturan pemerintah No.24 / Tahun 1997;Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN pusat No.3Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Negara Agararia

ENDANG GUSTI NINGSIH
Tergugat:
1.ZULLANDA KARTINI
2.ZULKARNAEN POHAN
Turut Tergugat:
Presiden Republik Indonesia Cq.Menteri Agararia Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan

Pengadilan NegeriPekanbaru pada tanggal 05 Desember 2011, dengan demikian pengajuangugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketaa quo adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahdan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agararia

quo), Tergugat sama sekali tidak pernahmemberitahukan atau menghubungi Para Penggugat selaku pihak yangberkepentingan ;Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugatyang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo) adalahperbuatan sewenangwenang dan bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yakni Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agararia

UndangUndang No.5Republik Indonesia tahun 1960 tentang peraturan PokokPokokAgararia ;Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1 ) Undang Undang No. 5Republik Indonesia Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok PokokAgararia disebutkan untuk menjamin kepastian hukum = danmelindungi pemilik hak oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanahdiseluruh wilayah Republik Indonesia ;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum sesuai Pasal 19 ayat( 1 ) Undang Undang No. 5 Republik Indonesia Tahun 1960tentang Peraturan Pokok Pokok Agararia

PenerbitanSurat Keputusan Tata Usaha berupa SURAT KETERANGAN TANAH( OBYEK SENGKETA ) oleh TERGUGAT adalah melanggar Undang Undang No. 5 Republik Indonesia Tahun 1960 tentang PeraturanPokok Pokok Agararia ;Halaman 15PutusanPerkara Nomor : 56/G/2020/PTUNMDN.15.16.17.18.Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara berupa SURAT KETERANGAN TANAH (Obyek sengketa)telah terbukti melanggar Pasal 19 ayat (1) Undang Undang No. 5Republik Indonesia Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok PokokAgararia

tanahdengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.oleh karena ituPENGGUGAT harus mendapat perlindungan hukum ;Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 32ayat 1 menyatakan Sertipikat merupakan surat tanda bukti yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan datayuridis tersebut Sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur danbuku tanah hak yang bersangkutan ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agararia

Undang UndangNo.5 Republik Indonesia tahun 1960tentang peraturan PokokPokok Agararia.,b.

Undang Undang No.30 Tahun 2014 tentang AdminsterasiPemerintahanPeraturan Pemerintah No.3 tahun 1997Peraturan Pemerintah No.24 tentang pendaftaran tanahAzas Azas Umum Pemerintahan yang Baik (A UPBPeraturan Menteri Negara Agararia No.3 tahun 1977Maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan+9 20Tanah ( Obyek Sengketa ) adalah tidak sah oleh sebab ituharuslah dibatalkan dan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.Bahwa oleh karena its PENGGUGAT memohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara

Raya;e Sebelah selatan berbatas dahulu dengan La Ode Kata sekarang WaOde Lisna;e Sebelah barat berbatas dengan jalan Raya sekarang denganHasanuddin Malenda, sesuai dengan Surat Keputusan KepalaDirektorat Agararia Sulawesi Tenggara Nomor: 201/Ka/1968 tanggal30 Desember 1968;5.

Raya;e Sebelah selatan berbatas dahulu dengan La Ode Kata sekarang WaOde Lisna;e Sebelah barat berbatas dengan jalan Raya sekarang denganHasanuddin Malenda, sesuai dengan Surat Keputusan KepalaDirektorat Agararia Sulawesi Tenggara Nomor: 201/Ka/1968 tanggal30 Desember 1968;Menimbang, bahwa tanah Warisan tersebut dimasa hidupnya AlmarhumPewaris telah dipinjaamkan kepada La Ode Malefu, dan hingga almarhumPewaris meninggal dunia tanah tersebut belum dikembalikan, dan secaramelawan hukum oleh Pemerintah

Secara yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanahyaitu terdapat dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturandasar pokokpokok Agararia ( UUPA ) pelaksanaan ketentuan pasal 33 ayat 3UUD 1945.a.

TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah telah diatur bahwa:Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaranperubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yangtelah terdaftar dengan mencatainya di dalam daftar umum sesuai denganketentuan di dalam peraturan ini;Lebih lanjut, mengenai yang termasuk Kategori Perubahan Data Yuridismaka Tergugat Il Intervensi mengacu pada Pasal 94 angka 2 PeraturanMenteri Negara Agararia

yangdialihkan;g. izinpemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);h. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 21Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;i. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang;Kemudian hal tersebut pun dipertegas dalam Pasal 104 Angka 1 PeraturanMenteri Negara Agararia

Intervensi tidak menerbitkan sertipikatbaru, melainkan dilakukannya pemeliharan data dengan mencoret danmenulis pemegang hak barunya dalam sertipikat tersebut knususnya datayuridis dalam sertipikat tersebut, kemudian perbuatan hukum terhadaprumah sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :5282/Grogol Selatan, Kebayoran Lama (sebelumnya Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 3760/Grogol Selatan, Kebayoran Lama) yaitu dansesuai Pasal 103 angka 2 juncto Pasal 104 angka 1 Peraturan MenteriNegara Agararia

Herlina Tobing Manullang, S.H,.telah sesuai dengan Ketentuan sebagaiman diatur dalam Peraturan MenteriNegara Agararia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TahunHalaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor: 103/G/2019/PTUNJKT.15.1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Keputusan MenteriAgraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 TentangPemberian Hak Milik

Herlina Tobing Manullang, S.H., sebagaimana telahTergugat Il Intervensi uraikan sebelumnya dalam Jawaban ini telah sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah juncto Peraturan Menteri Negara Agararia/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertaTergugat Il Intervensi memperoleh tanah tersebut langsung dari Sdr.

Ujang Dewa Sedadap RT. 08 KelurahanNunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan oleh InstansiPemerintah/ Satuan Kerja yang memerlukan Tanah maupun tanpa adanyapersetujuan penetapan lokasi dari Bupati Nunukan sesuai dengan ketentuanPasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Agararia Kepala Badan PertanahanNasional Nomor: 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan KeppresNomor: 55 Tahun 1993, saksi H. DARMIN DJEMADIL, SH.

Ujang Dewa Sedadap RT 08 KelurahanNunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan oleh InstansiPemerintah/ Satuan Kerja yang memerlukan Tanah maupun tanpa adanyapersetujuan penetapan lokasi dari Bupati Nunukan sesuai dengan ketentuanPasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Agararia Kepala Badan PertanahanNasional Nomor: 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan KeppresNomor: 55 Tahun 1993, saksi H. DARMIN DJEMADIL, SH.

Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agararia/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan PelaksanaanKeputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993: Taksiran nilai tanah menurut jenis hakatas tanah dan status penguasaan tanah adalah hak milik yang sudah bersertifikatdinilai 100% (seratus persen) dan hak milik yang belum bersertifikat dinilai 90%(sembilan puluh persen).

meski asli dokumen kepemilikannya tiada dikuasai penjual;Sebagaimana ketentuan tersebut seharusnya Sertifikat Hak Milik para Penggugattersebut telah diserahkan kepada Tergugat II Intervensi, sehingga apabila sertifikathak Milik para Penggugat tersebut dibatalkan adalah sudah sepatutnya dibatalkankarena atas perintah Undangundang dan Putusan Pengadilan Negeri JakartaHalaman 36 dari 55 Halaman Putusan Nomor 134/G/2019/PTUN.BDGBarat dan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur;Bahwa Peraturan Menteri Negara Agararia

Pertanahan adalahPenyelesaian sengketa dengan Pelaksanaan Mediasi (paragraph 2), Bab IVPenanganan Perkara melalui Perkara Perdata atau tata Usaha Negara,yang harusdilaksanakan oleh Badan Pertanahan setelah adanya hasil Putusan tersebut;Bahwa adapun dalil Para Penggugat terhadap pasal 55 Ayat (3) dan Pasal125 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara agrarian/Kepala Badan PertanahanNasional No.3 Tahun 1997 tidak melanggar aturan tersebut karena yang berlakusebagai Lex Specialis adalah Peraturan Menteri Negara Agararia

/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ;Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan tidak diundang didalamGelar Kasus Pasal 2 ayat (2), tentang data fisik tanah pasal 10 Ayat (2),PeraturanMenteri Negara Agararia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 Tahun2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sebagaiberikut :Data Fisik Tanah pasal 2 sudah cukup jelas disebutkan dapat berupa artinya tidakharus seluruhnya yang disebutkan didalam Pasal

2 tersebut, termasuk datadataputusan peradilan,sebagaimana Surat Tergugat telah disebutkan didalam suratNomor 32.100.MP.02.02/2057/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 ;Bahwa Dalil Para Penggugat tentang hasil analisa disampaikan kepadaKepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Pasal 56 ayat (3),PeraturanMenteri Negara Agararia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 Tahun2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; adalah sebagaiberikut :Dalam Pasal 56 disebutkan yang dalam hal putusan Pengadilan

Tinggi Jkarata Nomor : 476/Pdt/2016/PT.DKI, tanggal 7September 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1935 K/Pdt/2017 tanggal22 September 2017 yang dalam Putusannya telah ditolak, sehingga apa yangdidalilkan Oleh Para Penggugat tersebut sudah merupakan kewenanganPengadilan Negeri Knususnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat;Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan pada halaman 13 angka 16yang tidak diundang dalam gelar oleh Tergugat hal tersebut tidak ada diwajibkandidalam Peraturan Menteri Negara Agararia

saksiProsedurnya mengajukan secara tertulis ke Bupati; Bahwa tanah tersebut menjadi sengketa sejak tahun 2014; Bahwa yang mengeluarkan perpanjangan Hak Guna Usaha tahun 1986 adalah BupatiLampung Tengah; Saksi RUSNADI ;hal 40 dari 62 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Gns Bahwa saksi menjabat Kepala Bagian Pertanahan di Kantor BupatiKabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan 2014; Bahwa menurut Undangundang No.22/99 yang berwenang mengeluarkan ijinlahan perkebunan adalah Propinsi cq Direktorat Agararia

Usaha dapat diterbitkan oleh Badan PertanahanNasional (BPN), dasarnya ada ijin lokasi pembukaan perkebunan terlebihdahulu baru dapat dikeluarkan Hak Guna Usaha (HGU); PT Bumi Sentosa Abadi tidak tercatat di Bagian Perkebunan dan KehutananKabupaten Lampung Tenga; Bahwa ijin lokasi milik PT Chandra Bumi Kota diterbitkan sebelum adaUndangUndang No.22/99, sebelum Kabupaten Lampung Tengah menjadiotonomi daerah; Bahwa sebelum ada otonomi daerah yang berwenang mengeluarkan jjinlokasi perkebunan direktorat Agararia

Propinsi; Bahwa sebelum otonomi daerah surat ljin lokasi perkebunan itu sudah keluarkarena otonomi daerah Kabupaten Lampung Tengah terbentuk pada tahun1999, sedangkan ijin lokasi perkebunan itu sudah ada; Bahwa Hak Guna Usaha No. 11 tahun 1986 milik PT Chandra Bumi Kota; Bahwa yang mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunanPropinsi/Direktorat Agararia; Bahwa saksi tahu kalau ada tali asin dari PT Chandra Bumi Kota denganmasyarakat; Bahwa yang mengeluarkan dana tali asin kepada warga masyarakat

tiga) kampungdengan pihak PT Bumi Sentosa Abadi sejak awal tahun 2015 melalui kuasahukumnya; Bahwa diadakan perundingan antara masyarakat dengan PT Bumi SentosaAbadi di kantor PT Bumi Sentosa Abadi, karena tidak ada kesepakatan keduabelah pihak maka kesepakatan diambil diselesaikan melalui PengadilanNegeri; Bahwa yang berwewenang mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU) adalahBupati Lampung Tengah; Bahwa kewewenangan mengeluarkan Hak Guna Usaha sebelum Otonomidaerah berada pada Gubernur dan Direktorat Agararia

;hal 42 dari 62 Putusan Nomor 27/Padt.G/2014/PN.Gns Bahwa propinsi adalah pelaksananya untuk mengeluarkan hak guna usaha(hgu) tersebut; Bahwa ljin lokasi perkebunan yang mengeluarkannya Badan pertanahanPropinsi Direktorat Agararia; Bahwa yang mengeluarkan sertifikat tanah milik PT Chandra Bumi KotaBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa tahun 1986 status tanah yang menjadi sengketa yang menguasinyaPT Chandra Bumi Kota; Bahwa peraturan ijin lokasi perkebunan dikeluarkan sejak tahun