• No.18 B/PK/PJK/20081.Nilai pengalihan aktiva kami di dalam proses Merger adalah Nilai Buku.Namun di dalam menghitung dan membayar BPHTB, kami menggunakanNJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang dengan mengacupada UU BPHTB yang berlaku.

  Selanjutnya di Lampiran PSAK No. 52juga disebutkan bahwa Akun yang diukur kembali dengan menggunakankurs historis salah satunya adalah Aktiva Tetap ;Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 3 tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa :Penghitungan BPHTB yang telah kami lakukan yaitu dengan menerapkanNJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang adalah sudahbenar, sesuai dan sejalan dengan UU BPHTB ;Pihak Tergugat telah salah menginterpretasikan pemahaman akuntansi ataspencatatan aktiva Tanah

  berlaku di dalam pengajuan pengurangan BPHTB, untuk membatalkanSurat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S1008/PJ.6/2006 tanggal 22 Agustus2006 dan meminta Pihak Tergugat untuk menerima dan mengabulkan SuratNomor 025/LGEINTAX/II/2006 tertanggal 1 Maret 2006 tentang PermohonanPengurangan BPHTB ;Perhitungan BPHTB yang seharusnya :Berdasarkan uraian di atas, kami mohon agar penghitungan BPHTB di SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor : S1008/PJ.6/2006 tanggal 22 Agustus 2006diubah menjadi sebagai berikut :

  Nilai pengalihan aktiva kami di dalam proses Merger adalah Nilai Buku.Namun di dalam menghitung dan membayar BPHTB, kami menggunakanHal. 5 dari 8 hal. Put. No.18 B/PK/PJK/2008NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang dengan mengacupada UU BPHTB yang berlaku. Alasan kami menggunakan NJOP, danbukan Nilai Buku yang merupakan nilai pengalihan aktiva, karena NJOPlebin mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aktiva Tanah & Bangunantersebut jika dibandingkan dengan Nilai Buku.

  Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 3 tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa : Penghiutngan BPHTB yang telah kami lakukan yaitu dengan menerapkanNJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang adalah sudahbenar, sesuai dan sejalan dengan UU BPHTB ; Pihak Tergugat telah salah menginterprestasikan pemahaman akuntansiatas pencatatan aktiva Tanah & Bangunan dalam US Dollar.

• Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan Surat Perintah Setor BPHTB secara lengkap dan terperinci besaran jumlahnya atas bidang tanah sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 95/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.

  Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar dapat menerima penitipan (konsignasi) sejumlah uang sebagai pembayaran BPHTB tanah yang didaftarkan atas nama Penggugat/PT. Citra Sugi Aditya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yakni kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang akan disetorkan oleh Penggugat sesaat setelah putusan provisi ini dikabulkan; 4.

  Menghukum dan memerintahkan Tergugat I agar segera menerbitkan biaya perincian BPHTB pendaftaran tanah atas nama Penggugat secara akurat dan terperinci dan setelahnya segera menerbitkan surat perintah setor BPHTB atas nama Penggugat; 5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I agar segera menerima pembayaran BPHTB tersebut dari Penggugat sekaligus memberikan bukti tanda terima BPHTB, sesaat sejak terbitnya Surat Perintah Setoran BPHTB tersebut; 6.

• 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama SUHARMAN.
• 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama SAHIDIN.
• 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama DELVI YANTI.

• 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama DESRIANTI.
• 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama SHALSA PUTRI DESRIA.
• 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama ANNISA PRIMADINI.

• 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama RIRI IRZAN.
• 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama EMRIZAL.
• 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama ROSA ADELINA.

• 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama AMVERI WALDI.
• 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama RATNA DEWITA.
• 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama IRWANTO.

• 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama IRWANTO.
• 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) wajib pajak atas nama SEPDA NOFRINI.

Dikembalikan kepada saksi Sri Rejeki Suksessilawati;

• 1 (satu) lembar struktur dan tugas karyawan Kantor Notaris/PPAT SRI REJEKI SUKSESSILAWATI,S.H.

• Pringsewu priode bulan Januari 2022-Desember 2022;

• 6 (enam) bundle kelengkapan permohonan pengajuan BPHTB sebagai berikut:
• Dokumen Permohonan Pengajuan BPHTB waris an. Wajib Pajak Dr. Retno Ariza Soeprihatini, CS NOP PBB: 181302002001101170;
• Dokumen permohonan pengajuan BPHTB waris an. Wajib Pajak Dr. Sugesti Hendarto. NOP PBB: 18130800800900130;
• Dokumen permohonan pengajuan BPHTB waris an. Wajib Pajak Dr. Sugesti Hendarto.

  NOP PBB: 18130800800900770;

• Dokumen permohonan pengajuan BPHTB waris an. Wajib Pajak Dr. Sugesti Hendarto. NOP PBB: 18130800800200129;
• Dokumen permohonan pengajuan BPHTB waris an. Wajib Pajak Dr. Sugesti Hendarto. NOP PBB: 18130800200101070;
• Dokumen permohonan pengajuan BPHTB waris an. Wajib Pajak alm Bahtiar NOP PBB: 181302000600403690;
  1. SOP Penetapan Pajak Daerah BPHTB melalui system e-pajak pada Bapenda Kab.

     Pringsewu Nomor:800/395/B.03/2022 tangga; 12 April 2022;

  2. 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi data BPHTB;
  3. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An. Wajib Pajak Amral Bahtiar;
  4. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An. Wajib Pajak Sumarwoto;
  5. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An. Wajib Pajak Merdeka NS;
  6. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An.

     Wajib Pajak Turino;

  7. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An. Wajib Pajak Trisna Abitian;
  8. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An. Wajib Pajak NA Imul Barkah;
  9. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An. Wajib Pajak Abdul Hakim;
  10. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An. Wajib Pajak Asriah;
  11. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An.

      Wajib Pajak Amad Kaelani;

  12. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An. Wajib Pajak Robert Mardiono Manulang;
  13. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An. Wajib Pajak Lucas Sangkuriang;
  14. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An. Wajib Pajak Lucas Sangkuriang Luas 1,311 ;
  15. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An. Wajib Pajak Marsono;
  16. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen SSPD-BPHTB An. Wajib Pajak Suryani; Disita dari M.

• , PERHITUNGAN BPHTB YANG DISETOR, PD BPHTB NO, PD BPHTB;

• 1 (satu) buah cap/stempel bentuk segi empat ukuran kecil merk Joyko S-68 dari material campuran plastic dan besi warna abu-abu terdapat tulisan LUNAS dan pilihan tanggal, bulan, tahun ;
• 1 (satu) kotak bantalan tinta cap/stempel merk DB DEBOZZ No.3 warna putih ungu;
• 1 (satu) buah Tas punggung/ransel merk BODYPACK warna hitam.

  , PERHITUNGAN BPHTB YANG DISETOR, PD-BPHTB No Ferivikasi, Pelayanan Penelitian PD-BPHTB tidak dipungut biaya.

• 1 (satu) lembar tindesan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) NOP.050 001 039 0896 0 atas nama MUHAMAD TAUFAN ;
• 1 (satu) lembar tindesan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) NOP.010 001 011 0026 0 atas nama MOHAMMAD H.

  ABDULLAH ;

• 1 (satu) lembar tindesan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) NOP.030 006 019 0044 0 atas nama ANI AK ;
• 1 (satu) lembar tindesan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) NOP.020 003 006 2157 0 atas nama NINA LUTFIANA ALKADRIE ;
• 1 (satu) lembar tindesan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) NOP.011 004 001 6712 0 atas

  nama WINDA PRATIWI ;

• 1 (satu) lembar tindesan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) NOP.020 002 002 4117 0 atas nama YOKMAN ; -
• 1 (satu) lembar tindesan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) NOP.010 006 011 1009 0 atas nama TJHUA NGI JONG ;
• 1 (satu) lembar tindesan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) NOP.040 005 007 0925 0 atas

  blangko SSPD BPHTB lembar 2 s/d 5ketinggalan diatas meja pengisian formulir blangko SSPD BPHTB, sewaktuterdakwa menaiki tangga kantor BKD Kota Pontianak terdakwa dipanggil olehSUHENDRY FIRMANSYAH yang langsung menegur terdakwa karenaterdakwa memalsukan formulir blangko SSPD BPHTB, akhirnya terdakwadibawa ke ruangan Sdr.

  saksi SUHENDRYFIRMANSYAH untuk meminta formulir blangko SSPD BPHTB kosong kepadapetugas loket 4, terdakwa berhasil mendapatkan formulir blangko SSPDBPHTB dari saksi SUHENDRY FIRMANSYAH, setelah itu terdakwa mengisiHalaman 9 dari 33 hal Putusan No. 1018/Pid.B/2017formulir blangko SSPD BPHTB kosong tersebut dengan data sehubungan jualbeli antara HERRY dan MAHDI seolaholah terdakwa adalah wajib pajak yangmau bayar BPHTB, selesai mengisi formulir blangko SSPD BPHTB tersebutterdakwa pergi ke Toilet yang

  ke loket 4 setelah melalui tahapan pendaftaran danklarifikasi keberatan maka selanjutnya mengisi formulir blangko SSPD BPHTBdan membayar pajak BPHTB yang pasti setelan mengsi formulir blangkoSSPD BPHTB maka harusnya dikembalikan kepada petugasnya namun saatitu prosedur yang ada di kantor BKD Kota Pontianak mengenai tata carapembayaran BPHTB tidak terdakwa lakukan.

  , NJOP BANGUNAN WM,PERHITUNGAN BPHTB, PERHITUNGAN BPHTB YANG DISETOR,PDBPHTB No Ferivikasi, Pelayanan Penelitian PDBPHTB tidakdipungut biaya.1 (satu) lembar tindesan Surat Setoran Pajak Daerah Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) NOP.050 001 039 0896O atas nama MUHAMAD TAUFAN ;. 1 (Satu) lembar tindesan Surat Setoran Pajak Daerah Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) NOP.010 001 011 00260 atas nama MOHAMMAD H.

  , NJOP BANGUNAN WM%,PERHITUNGAN BPHTB, PERHITUNGAN BPHTB YANG DISETOR,PDBPHTB No Ferivikasi, Pelayanan Penelitian PDBPHTB tidakdipungut biaya.1 (Satu) lembar tindesan Surat Setoran Pajak Daerah Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) NOP.O50 001 0390896 O atas nama MUHAMAD TAUFAN ;. 1 (Satu) lembar tindesan Surat Setoran Pajak Daerah Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) NOP.O10 001 0110026 O atas nama MOHAMMAD H.

• Tata cara pencairan dana pengembalian penerimaan negaraakibat kelebihan pembayaran BPHTB; danb.

  Putusan Nomor 1154/B/ PK/PJK/2017pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB disertai denganImbalan Bunga.3.

  Putusan Nomor 1154/B/ PK/PJK/2017seluruh permohonan banding Penggugat terhadap sengketa bandingBPHTB sehingga terdapat BPHTB yang Lebih dibayar berdasarkanPUT37886 sebesar Rp1.586.235.000,00;Bahwa adapun BPHTB dalam sengketa banding yang telah diputusdengan PUT37886 ini ditagih oleh KPP Pratama Prabumulih melaluiSurat Nomor S256/WPJ.03/KP.1106/2009 (S256) tanggal 28 Oktober2009 Perihal Pelunasan BPHTB dengan jumlah BPHTB yang harusdibayar sebesar Rp1.585.350.000,00 dan SKBKB BPHTB Nomor00001/280/

  BPHTB sebagai bahan acuanPemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah;b. standard prosedur operasi terkait BPHTB sebagai bahanacuan Pemerintah Daerah dalam menyusun standarprosedur operasi;c. struktur, tugas, dan fungsi organisasi Direktorat JenderalPajak terkait pemungutan BPHTB sebagai bahan acuanPemerintah Daerah untuk merumuskan struktur organisasidan tata kerja pemungut BPHTB;d. data piutang BPHTB beserta berkas pendukungnya;Halaman 15 dari 31 halaman.

  Daerah untuk merumuskanstruktur organisasi dan tata kerja pemungut BPHTB;d. data piutang BPHTB beserta berkas pendukungnya;e. data pendukung' dalam rangka pelaksanaanpemungutan BPHTB oleh Pemerintah Daerah berupadata Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per 1 Januari 2011;danf.

• SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran BPHTB Perumahan Green View atas nama ERNIDAWATI Blok C4 sebesar Rp. 16. 250.000,-

• 1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran pembayaran peminjaman dana yang dilakukan oleh Staf keuangan (Sdri.

  SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran BPHTB Perumahan Nuansa Cilebut Asri atas nama Sdri.

  perumahan Green Kemang Rtesidence blok B 2 sebesar Rp. 7.700.000,-

• 1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran pembayaran biaya BPHTB perumahan Green Kemang Rtesidence blok C 2 sebesar Rp. 7.700.000,-
• 1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran pembayaran biaya BPHTB perumahan Green Kemang Rtesidence Blok C 11 sebesar Rp. 7.700.000,-
• 1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban

  dan bukti-bukti pengeluaran pembayaran biaya BPHTB perumahan Green Kemang Rtesidence Blok E 10 sebesar Rp. 10.500.000,-

• 1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran pembayaran biaya BPHTB perumahan Green Kemang Rtesidence Blok E 13 sebesar Rp. 10.500.000,-
• 1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran pembayaran biaya BPHTB perumahan Green Kemang Rtesidence Blok F 11 sebesar Rp. 6.180.000,-
<

li>1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran pembayaran biaya BPHTB perumahan Green Kemang Rtesidence Blok E 5 sebesar Rp. 7.700.000,-

1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran pembayaran biaya BPHTB perumahan Green Kemang Residence Blok D 4 sebesar Rp. 6.000.000,-

1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran pembayaran PPJB pada notaris ARUA SYAHRIR RIFASI SH

kelengkapan untuk pembayaran BPHTB tersebuttidak terpenuhi antara lain mengenai PBB PT.

atas nama wajib pajakWISNU TRI HANDOKO, Nomor SSPD BPHTB : 2017.002695.01 jumlahsebesar Rp 8.853.450.

kepada staf saksi bahwadana BPHTB sudah ada dan dari pihak Notaris menolak dan mengatakanbahwa BPHTB tidak mungkin dibayar apabila PBB dan sertifikatnya belumdipecah, selain itu setelah ada permasalahan 41 lembar BPHTB tersebutterdakwa pernah mengklarifikasi kepada pihak Notaris, dan atas keberatanterdakwa maka saksi menyatakan tetap pada keterangannya;7.

pasti sebelumnya NomorSSPD BPHTB sudah ada pada system SSPD BPHTB dan apabila belum adadalam system SSPD BPHTB Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KotaBogor maka pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan, karena pihak Bank BJBakan menerima pembayaran disesuaikan dengan Nomor bayar atau NomorSSPD yang tercantum dalam lembar SSPD BPHTB disesuaikan yang tercantumdalam system;Halaman 70 dari 156 Halaman.

• 3165 BPHTB NUR W 11.010.000 18.015.000 12/02/20186 Turun BPHTB ATMADI CS 14.527.600 14.527.600 16/03/2018warisShm 35337 Jual beli PPH THEODORA 2.918.750Shm 3516 BPHTB SUTIRAH 2.837.500 5.756.250 04/05/20188 Jula beli PPH PAIJO 5.000.000Shm371 BPHTB YAYAT S 7.000.000 12.000.000 04/05/2018Jumlah 111.277.275 Bahwa mekanisme standar pelayanan pengurusan PPH dan BPHTB padakantor Notaris dan PPAT HERSA KRISNA MUSLIM S.H.

  beli PPH ARTIN W 7.005.000Shm 3165 BPHTB NUR W 11.010.000 18.015.000 12/02/2018Turun waris BPHTB ATMADI CS 14.527.600 14.527.600 16/03/2018Shm 3533Jual beli PPH THEODORA 2.918.750Shm 3516 BPHTB SUTIRAH 2.837.500 9.756.250 04/05/2018Jula beli PPH PAIJO 5.000.000Shm371 BPHTB YAYAT S 7.000.000 12.000.000 04/05/2018Jumlah 111.277.275 Bahwa mekanisme standar pelayanan pengurusan PPH dan BPHTB padakantor Notaris dan PPAT HERSA KRISNA MUSLIM S.H.

  Jenis Wajib pajak Nilai Jumlah/RP Tgl penyerahan0 setoran Nominal/RP1 Jual beli PPH GUNARTI 9.647.500 31.442.500 19/09/2017Shm 1371 BPHTB KHANIFAH 21.795.000 04/04/20182 Jula Beli PPH SUPIYATI 5.113.750Shm 3838 BPHTB SUKARDI 7.227.500 12.341.250 16 /10/20173 Turun waris BPHTB SRI 4.048.750 4.048.750 25/10/2017C 726SARMINI4 Turun waris BPHTB END NANA 13.145.925 13.145.925 10/11/2017C10MASRINGATl5 Jual beli PPH ARTIN W 7.005.000Shm 3165 BPHTB NURW 11.010.000 18.015.000 12/02/20186 Turun waris BPHTB

  3165 BPHTB NUR W 11.010.000 18.015.000 12/02/20186 Turun waris BPHTB ATMADI 14.527.600 14.527.600 16/03/2018Shm 3533 CS Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wat Jual beli PPH THEODOR 2.918.750Shm 3516 BPHTB A 2.837.500 5.756.250 04/05/2018SUTIRAHJula beli PPH PAIJO 5.000.000Shm371 BPHTB YAYAT S 7.000.000 12.000.000 04/05/2018Jumlah 111.277.275 Dan benar total jumlah uang titipan dari klien kantor Notaris dan PPATHERSA KRISNA MUSLIM S.H.

  Jual beli PPH ARTIN W 7.005.000Shm 3165 BPHTB NURW 11.010.000 18.015.000 12/02/20186 Turun waris BPHTB ATMADICS 14.527.600 14.527.600 16/03/2018Shm 35337 Jual beli PPH THEODORA 2.918.750Shm 3516 BPHTB SUTIRAH 2.837.500 5.756.250 04/05/20188 Jula beli PPH PAIJO 5.000.000Shm371 BPHTB YAYAT S 7.000.000 12.000.000 04/05/2018Jumlah 111.277.275 Terdakwa bekerja di Kantor Notaris dan PPAT HERSA KRISNA MUSLIMS.H.

• DEDI KARYADI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu para ahli waris dari Yani Karyani dan Dedi Karyadi;

• 1 (satu) Bundel print mutasi rekening BCA Nomor: 6040358119 atas nama SISKA APRIYANTI periode Maret 2019;
• 1 (satu) lembar surat berkops Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor nomor : 180/13/2020-P2D, tangga 8 Januari 2020 perihal BPHTB an. YANI KARYANI CS yang ditandatangani oleh Ir.

  DENI HENDANA Msi;

• 1 (satu) lembar hasil print system e-SSPD BPHTB Kota Bogor atas nama wajib pajak YANI KARYANI CS nomor Objek Pajak : 32.71.020.011.022.0367.0;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

data tersebutbaru akan kami minta setelah adanya proses pembayaran dan validasi danapabila belum dilakukan pembayaran maka arsip data tersebut tidak ada; Bahwa saksi menerangkan pembayaran atas BPHTB tersebutterkoneksi antara system BPHTB dengan BJB.

Jadi apabila sudah dilakukanpenyetoran pada BJB maka secara otomatis pada system BPHTB terinputpembayaran BPHTB. Dan apabila dalam hal ini pada system SSPD BPHTBsendiri tidak terdapat pembayaran maka secara dapat disimpulkan bahwapada BJB juga belum menerima setoran pembayaran BPHTB.

pada system SSPD BPHTB bahwa pembayaran atas BPHTB No.2019.001523.01 atas nama wajib pajak YANI KARYANI CS, Nomor ObyekPajak : 32.71.020.001.022.0367.0 belum terdapat pembayaran, Namunsebagaimana tercatat dalam system SSPD BPHTB bahwa sudah ada entrydata pembayaran BPHTB No. 2019.001523.01 atas nama wajib pajak YANIKARYANI CS, Nomor Obyek Pajak : 32.71.020.001.022.0367.0 pada tanggal19 Maret 2019 yaitu berupa pembayaran BPHTB jenis perolehan waris atasnama YANI KARYANI CS dengan nilai sebesar Rp

belum dilakukan pembayaran maka arsip data tersebuttidak ada; Bahwa benar mengenai pembayaran atas BPHTB tersebut terkoneksiantara system BPHTB dengan BJB.

Jadi apabila sudah dilakukan penyetoranpada BJB maka secara otomatis pada system BPHTB terinput pembayaranBPHTB. Dan apabila dalam hal ini pada system SSPD BPHTB sendiri tidakterdapat pembayaran maka secara dapat disimpulkan bahwa pada BJB jugabelum menerima setoran pembayaran BPHTB.

• KEP221/PJ./2002menetapkan dokumendokumen yang perludisampaikan dalam permohonan pengurangan BPHTB.

  ApabilaPemohon Peninjauan Kembali menyampaikan permohonanpengurangan BPHTB setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkanPersetujuaan Penggunaan Nilai Buku, maka berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku Pemohon Peninjauan Kembaliakan kehilangan kesempatan untuk menyampaikan permohonanpengurangan BPHTB.

  No. 99 B/PK/PJK/2006pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali, lihat pula Bagan Waktu Proses Penggabungan Usahadengan Nilai Buku dan Pengurangan 50% BPHTB dalam RangkaPenggabungan Usaha (terlampir sebagai Bukti PK15);Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.87/KMK.03/2002, Direktur Jenderal Pajak harus memberikankeputusan atas permohonan pengurangan BPHTB dalam waktupaling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya suratpermohonan.

  No. 99 B/PK/PJK/2006permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali;Berdasarkan UU BPHTB dan Keputusan Menteri Keuangan sertaKeputusan Direktur Jenderal Pajak (Termohon PeninjauanKembali sendiri) tersebut di atas, sangat jelas bahwa PemohonPeninjauan Kembali berhak atas pengurangan BPHTB sebesar50% dari pajak yang terutang sehubungan dengan pengalihan hakatas tanah dan bangunan sebagai akibat dari penggabunganusaha dari perusahaan yang menggabungkan diri kepadaPemohon Peninjauan

  No. 99 B/PK/PJK/200636.Mengenai Perhitungan PajakBahwa dalam perkara a quo, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku seharusnya Pemohon Peninjauan Kembaliberhak atas pengurangan BPHTB sebesar 50% dari BPHIB yangterutang dengan perhitungan pajaknya sebagai berikut:BPHTB yang terutang Rp 8.819.788.216,00(dari Nilai Buku yang disetujui sebesarRp 176.285.724.434,00)Besarnya pengurangan (50%) Rp 4.409.894.108,00Pokok BPHTB setelah pengurangan Rp 4.409.894.108,00Pokok BPHTB yang telah dibayar

• PANN MULTI FINANCE tentang buktipembayaran BPHTB, PBB tahun 2004 dan Uang Pemasukan, kemudianTerdakwa mengisi dengan mengetik blangko Surat Setoran Bea PerolehanHal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1482 K/Pid/2013Hak Atas Tanah (BPHTB/SSB) tertanggal 27 Februari 2004 yang diperolehdari petugas PBB alm. sdr. Slamet sekaligus menandatanganinya, dansetelah ada tanda tangan petugas dan cap Bank Jabar, lalu BPHTB/SSBdiserahkan oleh Terdakwa kepada PT.

  PANN MULTI FINANCE tentang buktipembayaran BPHTB, PBB tahun 2004 dan Uang Pemasukan, kemudianTerdakwa mengisi dengan mengetik blangko Surat Setoran Bea PerolehanHak Atas Tanah (BPHTB/SSB) tertanggal 27 Februari 2004 yang diperolehdari petugas PBB alm. sdr. Slamet sekaligus menandatanganinya, dansetelah ada tanda tangan petugas dan cap Bank Jabar, lalu BPHTB/SSBdiserahkan oleh Terdakwa kepada PT.

  PANN MULTI FINANCE meminta buktipembayaran BPHTB, PBB tahun 2004 dan Uang Pemasukan kepadaHal. 6 dari 19 hal. Put.

  PANN MULTI FINANCE meminta bukti pembayaran BPHTB, PBB tahunHal. 8 dari 19 hal. Put.

  PANN MULTI FAINANCE tentang buktipembayaran BPHTB, PBB tahun 2004 dan Uang Pemasukan, kemudianTerdakwa mengisi dengan mengetik blangko Surat Setoran Bea PerolehanHak Atas Tanah (BPHTB/SSB) tertanggal 27 Februari 2004 yang diperolehdari petugas PBB alm. sdr. Slamet sekaligus menandatanganinya, dansetelah ada tanda tangan petugas dan cap Bank Jabar, lalu BPHTB/SSBdiserahkan oleh Terdakwa kepada PT.

• No.18 B/PK/PJK/20081.Nilai pengalihan aktiva kami di dalam proses Merger adalah Nilai Buku.Namun di dalam menghitung dan membayar BPHTB, kami menggunakanNJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang dengan mengacupada UU BPHTB yang berlaku.

  Selanjutnya di Lampiran PSAK No. 52juga disebutkan bahwa Akun yang diukur kembali dengan menggunakankurs historis salah satunya adalah Aktiva Tetap ;Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 3 tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa :Penghitungan BPHTB yang telah kami lakukan yaitu dengan menerapkanNJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang adalah sudahbenar, sesuai dan sejalan dengan UU BPHTB ;Pihak Tergugat telah salah menginterpretasikan pemahaman akuntansi ataspencatatan aktiva Tanah

  berlaku di dalam pengajuan pengurangan BPHTB, untuk membatalkanSurat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S1008/PJ.6/2006 tanggal 22 Agustus2006 dan meminta Pihak Tergugat untuk menerima dan mengabulkan SuratNomor 025/LGEINTAX/II/2006 tertanggal 1 Maret 2006 tentang PermohonanPengurangan BPHTB ;Perhitungan BPHTB yang seharusnya :Berdasarkan uraian di atas, kami mohon agar penghitungan BPHTB di SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor : S1008/PJ.6/2006 tanggal 22 Agustus 2006diubah menjadi sebagai berikut :

  Nilai pengalihan aktiva kami di dalam proses Merger adalah Nilai Buku.Namun di dalam menghitung dan membayar BPHTB, kami menggunakanHal. 5 dari 8 hal. Put. No.18 B/PK/PJK/2008NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang dengan mengacupada UU BPHTB yang berlaku. Alasan kami menggunakan NJOP, danbukan Nilai Buku yang merupakan nilai pengalinan aktiva, karena NJOPlebin mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aktiva Tanah & Bangunantersebut jika dibandingkan dengan Nilai Buku.

  Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 3 tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa : Penghiutngan BPHTB yang telah kami lakukan yaitu dengan menerapkanNJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang adalah sudahbenar, sesuai dan sejalan dengan UU BPHTB ; Pihak Tergugat telah salah menginterprestasikan pemahaman akuntansiatas pencatatan aktiva Tanah & Bangunan dalam US Dollar.

• PANN Multi Financetentang bukti pembayaran BPHTB, PBB Tahun 2004 dan uangpemasukan, kemudian terdakwa mengisi dengan mengetikblanko Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah(BPHTB/SSB) tertanggal 27 Pebruari 2004 yang diperolehdari petugas PBB alm. Sdr. Slamet sekaligusmenandatanganinya, dan setelah ada tanda tangan petugasdan cap Bank Jabar, lalu BPHTB/SSB~ diserahkan olehterdakwa kepada PT.

  PANNMulti Finance melakukan klarifikasi kepada Bank Jabaratas BPHTB/SSB dan Bank BRI Unit Sukamulya atas STTSPermata Hotel tertanggal 27 Pebruari 2004, ternyataberdasarkan surat Bank Jabar No. 811/DJDN/BJ/2005 tanggal29 Agustus 2005 perihal konfirmasi Set. BPHTB,menerangkan bahwa menurut penelitian administrasiterhadap penerimaan' setoran tunai BPHTB a.n. PT.

  PANNMulti Finance melakukan klarifikasi kepada Bank Jabaratas BPHTB/SSB dan kepada Bank BRI Unit Sukamulya atasSTTS Permata Hotel tertanggal 27 Pebruari 2004, diketahuiberdasarkan surat Bank Jabar No. 811/DJDN/BJ/2005 tanggal29 Agustus 2005 perihal konfirmasi Set. BPHTB,menerangkan bahwa menurut penelitian administrasiterhadap penerimaan setoran tunai BPHTB a.n. PT.

  PANN Multi Financetentang bukti pembayaran BPHTB, PBB Tahun 2004 dan uangpemasukan, kemudian sekitar bulan Pebruari 2005 terdakwamenyerahkan BPHTB yang diketik dan ditandatangani olehterdakwa sendiri berikut STTS PBB tahun 2004 yangdiperoleh dari petugas PBB alm. Sdr. Slamet seakan akanterdakwa telah membayarkan BPHTB dan PBB tahun 2004 untuktanah Permata Hotel kepada bank Jabar dan kepada BankBRI, namun sekitar bulan Agustus 2005 setelah dilakukanklarifikasi oleh pihak PT.

  PANN Multi Financetentang bukti pembayaran BPHTB, PBB Tahun 2004 dan uangpemasukan, kemudian terdakwa membuat dengan mengetikblanko Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah(BPHTB/SSB) tertanggal 27 Pebruari 2004 yang diperolehdari petugas PBB alm. Sdr. Slamet dan setelah ada tandatangan petugas dan cap Bank, lalu BPHTB/SSB diserahkankepada PT.

• (Nihil), sebagaiberikut: (NPOP)Menurut; PemohonNo Uraian Banding(Rp)1 Bumi (m2) 37.396.8002 Nilai dasar tanah per m2 (Rp.) 1.3553 Jumlah nilai dasar tanah 50.672.664.0004 Standar Investasi Tanaman (SIT)5 Nilai Perolehan Objek Pajak 50.672.664.000 6 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 60.000.000Kena Pajak (NPOPTKP)7 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena 50.612.664.000Pajak8 Tarif BPHTB 5%9 BPHTB yang terutang 2.530.633.20010 BPHTB yang sudah dibayar 2.530.633.20011 BPHTB yang (lebih) atau kurangdibayar Bahwa

  sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Bupati KetapangNomor 419/BAPENDAE tanggal 19 Juli 2018, Penolakan PermohonanPembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPDKBBPHTB), Tahun Pajak2017 Nomor 000373 tanggal 20 November 2017, atas nama, PT AgroManunggal Sawitindo, NPWP 02.596.846.2703.001, beralamat JalanMelawai Raya No. 10 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKIJakarta 12160 dan menetapkan jumlah BPHTB

  Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007013.32/2018/PP/M.XVA tanggal 18 November 2019 yangdimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)untuk seluruhnya, sehingga perhitungannya menjadi sbb :Perhitungan BPHTB Terutang yang seharusnya: No. Uraian Rp1. Bumi (m*) 37.396.8002. Nilai dasar tanah per m* (Rp.) 1.3553. Jumlah nilai dasar tanah (1X2) 50.672.664.000 4. Standar Investasi Tanaman (SIT) 5.

  Tarif BPHTB 5%9. BPHTB yang terutang (8X7) 2.530.633.20010. BPHTB yang sudah di bayar 2.530.633.200 11. BPHTB yang (lebih) atau kurang di bayar (910) 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007013.32/2018/PP/M.XVA tanggal 18 November 2019 karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3.1. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding);3.2.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu besarnya Nilai Perolenan Objek Pajak (NPOP)sebagai dasar pengenaan BPHTB dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkanHalaman 5 dari 9 halaman.

• 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai Rp. 20.089.000,- (dua puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari ASMIRAH kepada BURHANUDDIN, tanggalm 19 Juni 2014, untuk biaya BPHTB rumah type Lemon Gardenia XI No. 2 Perumahan Mapang Hills.
• 1 (satu) lembar Nota PT. Bank Yudha Bhakti Debet pengiriman uang senilai Rp. 29.803.637,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

  Gardenia V/11;

• 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai Rp. 25.340.909,- (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dari HARDIAN GANDA WIJAYA kepada BURHANUDDIN, tanggal 25 Oktober 2014, untuk biaya BPHTB unit Gardenia V/11;
• 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai Rp. 19.481.818,- (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dari IBNU KHADAFI SAYUTI (Abang kandung dari konsumen BOBI SETYAWAN

  KUSNADI) kepada BURHANUDDIN, tanggal 06 Maret 2015 untuk biaya BPHTB rumah Type Chrus Gardenia VIII/6;

• 1 (satu) lembar bukti transfer BCA uang senilai Rp. 45.971.519 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dari LINA RUSMIATI KUNTADI (Ibu dari konsumen FIRLIYANYAH) ke rekening BURHANUDDIN ALAMSYAH, tanggal 31 Agustus 2015 untuk biaya BPHTB rumah type Phyrus Gardenia IV No. 2 Perumahan Mampang Hills.

  Buana Global Propertindo, apabilaada konsumen yang ingin mengurus BPHTB dan AJB, para konsumen harusmembayar uang pengurusan BPHTB ke rekening pihak notaris atas namasaksi ARSIN EFFENDY dan pengurusan AJB harus ditransfer ke pihakFinance atau keuangan PT Buana Global Propertindo atas nama saksi LIEPING ING.Bahwa kemudian untuk pengurusan biaya BPHTB dan AJB tersebut,terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 170.439.609, (Seratus tujuh puluhjuta rupiah empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan

  ASMIRAH membayar uangpengurusan AJB dan uang BPHTB atas 2 (dua) unit rumah yang dibeliSdri. ASMIRAH, dengan alasan setelah Sdri. ASMIRAH membayar uangAJB dan BPHTB maka kavling rumah yang dibeli Sdri. ASMIRAH dapatditempati lalu terdakwa juga mengatakan untuk mentransfer uangpengurusan AJB dan BPHTB tersebut ke rekening terdakwa, mendengarperkataan terdakwa tersebut, Sdri.

  HERDIAN GANDA WIJAYAmembayar uang pengurusan BPHTB dan AJB atas unit rumah yang dibeliSdr. HERDIAN GANDA WIJAYA di Mampang Hills Residence unitGardenia V/11 Depok, dengan alasan setelah Sdr. HERDIAN GANDAWIJAYA membayar uang BPHTB dan AJB maka kavling rumah yang dibeliSdr. HERDIAN GANDA WIJAYA dapat ditempati lalu terdakwa jugamengatakan untuk mentransfer uang pengurusan BPHTB dan AJBtersebut ke rekening terdakwa, mendengar perkataan terdakwa tersebut,Sdr.

  BOBI SETIYAWAN KUSNADImembayar uang pengurusan BPHTB atas unit rumah yang dibeli Sdr.BOBI SETIYAWAN KUSNADI di Mampang Hills Residence Gardenia IV/2Depok, dengan alasan setelah Sdr. BOBI SETIYAWAN KUSNADImembayar uang BPHTB maka kavling rumah yang dibeli Sdr. BOBISETIYAWAN KUSNADI dapat ditempati lalu terdakwa juga mengatakanuntuk mentransfer uang pengurusan BPHTB. tersebut ke rekeningterdakwa, mendengar perkataan terdakwa tersebut, Sdr.

  FIRLIYANSYAH membayar uang pengurusan BPHTB atas unitrumah yang dibeli Sdr. FIRLIYANSYAH di Mampang Hills ResidenceGardenia IV/2 Depok, dengan alasan setelah Sdr. FIRLIYANSYAHmembayar uang BPHTB maka kavling rumah yang dibeli Sadr.FIRLIYANSYAH dapat ditempati lalu terdakwa juga mengatakan untukmentransfer uang pengurusan BPHTB tersebut ke rekening terdakwa,mendengar perkataan terdakwa tersebut, Sdr. FIRLIYANSYAH percayakemudian Sdri.

• Ahmad Fauzi, Jabatan Kepala SeksiBanding Direktorat PBB dan BPHTB DirektoratJenderal Pajak, berdasarkan surat kuasa khususNo.SKU1028/PJ/2003 tanggal 24 Oktober 2003 ;Pemohon Peninjauankembali dahulu Terbanding ;melawan:PT.

  IPP ss cs sc soa at eas atin ans sm ema ema sen: emo et a me ome sO Rp. 10.000.000,NPOPRP........ 0... c cece ence eee ee ee ne eee een eee eeaeeaeeaes Rp. 178.660.000.000,BPHTB 5% x Rp.178.660.000.000,...............20008 Rp. 8.330.000.000,Pajak yang telah dibayar ................ceesseeeesteeereeeeep. 3.943.444.550,BPHTB Kurang Bayat.............. 0... eeeeeseteeestteeeeeeeeeeR DP. 4.989.555.450,Bunga 15 bulan x 2% x Rp.4.989.555.450,...........66 Rp. 1.496.866.635,BPHTB yang masih harus dibayar

  Berita AcaraPemeriksaan Sederhana Kantor Atas Permohonan Keberatan BPHTB No.BA458/WPJ.03/BD.0503/2001 ;Bahwa berdasarkan fotocopy surat keputusan Terbanding No.Kep4675/WPJ.03/BD.05/2001 tentang Penyelesaian Keberatan SKBKB BPHTBtersebut, Pemohon Banding masih diharuskan membayar BPHTB sebesarRp.5.987.466.540, (lima milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empatratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) ;bahwa sehubungan dengan itu Pemohon Banding mengajukanbanding dengan alasan

  Rp.60.402.500.000,BPHTB terutang 5% x Rp.60.402.500.000,.......... Rp. 3.020.125.000,Pajak yang telah dibayar..................cccceeeeeeeeees Rp. 3.943.444.550,Jumlah yang lebih dibayar.................... cc ce eee eee (Rp. 923.319.550,)menjadi :Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak............. Rp.60.402.500.000,BPHTB terutang 5% x Rp.60.402.500.000,..........

  lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak yangdigunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan bangunan pada tahunperolehan, maka dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah Nilai JualObjek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun perolehan ;3.

• Muklisiyata sebesar Rp 184.845.000,00 ;2. 1 (satu) bendel fotocopy Minuta Akta Jual Beli / AJB no : 764 / 2010, Notaris dan PPAT Damar Susilowati S.H, tertanggal 3 Desember 2010 tentang jual beli tanah dan bangunan HM 295 / Kalibanteng Kulon, Kota Semarang Antara KRMH H Harry Ernanto selaku penjual dan Muklisiyata selaku pembeli dengan harga sebesar Rp 4.000.000.000,003. 1 (satu) lembar asli resi setoran BPHTB dari bank Jateng / KPP Pratama Semarang Barat No. register 21577 tertanggal 3 Desember

  Semarang;6. 1 (satu) lembarfotocopy Surat Setoran BPHTB / SSB Dirjen Pajakatas nama Muklisiyata dengan jumlah pembayaran Rp 205.384.000,00 tertanggal 3 Desember 2010;7. 1 (satu) lembar fotocopy warna buku tanah HM No. 295 / Kalibanteng Kulon, Kota Semarang atas nama terakhir KRMH H Harry Ernanto;8. 1 (satu) bendel buku Daftar Akta PPAT Damar Susilowati S.H tentang catatan daftar Akta dari Akta No 54 tertanggal 18 Pebruari 2008 s/d Akta No. 407 tertanggal 17 Juni 2011, dimana dalam daftar terdapat

  daftar Akta 764/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tentang Akta Jual Beli Antara KRMH H Harrry Ernanto selaku penjual dan Muklisiyata selaku pembeli atas obyek tanah dan bangunan HM 295 / Kalibanteng Kulon Kota Semarang;9. 1 (satu) formulir SSB pembayaran BPHTB asli lembar ke 1 (satu) dengan nilai pajak sebesar Rp 205.384.000,00 atas nama MUKLISIYATA, tanggal pembayaran 3 Desember 2010 yang terdapat stempel Bank BPD Jateng Cab.

  Berdasarkan hasil pengecekan pembayaran BPHTB di Bank BPDJateng Cab.

  Pajak BPHTB/ SSBb.

  Pajak BPHTB bagi pembeli sebesar Rp.205.384.000,00; danb.

• Aloysius Widarto telah melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara Khusus PenerimaDinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura yaitu tidak memasukan dana PBB,PPJU dan BPHTB Tahun 2006 ke Rekening Kas Daerah Kota Jayapuratetapi membuka Rekening Giro Dispenda Kota Jayapura untuk menampungdana PBB, PPJU dan BPHTB Tahun 2006 sebesar Rp4.022.934.906,00(empat milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribusembilan

  ) Periode tanggal120810;21) 1 (satu) exemplar foto copy surat nomor S01/ WPB.30/KP.0130/2010tanggal 4 Januari 2010 Perihal Penyampaian Surat Kuasa UmumPembagian PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2010 dari DepartemenKeuangan Republik Indonesia Dirjrn Perbendaharaan Kantor WilayahPropinsi Papua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapurayang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Jayapura selaku BO IllPBB dan BPHTB Kota Jayapura;22) 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataaan Pelantikan Nomor : 821.2/

  ) Periode tanggal120810;1 (satu) exemplar foto copy surat nomor S01/ WPB.30/KP.0130/2010tanggal 4 Januari 2010 Perihal Penyampaian Surat Kuasa UmumPembagian PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2010 dari DepartemenKeuangan Republik Indonesia Dirjrn Perbendaharaan Kantor WilayahPropinsi Papua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapurayang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Jayapura selaku BO IllPBB dan BPHTB Kota Jayapura;1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataaan Pelantikan Nomor : 821.2/15/Kepeg

  sembilanratus enam rupiah);1 (satu) lembar foto Copy Surat Dinas Pendapatan Daerah KotaJayapura Nomor : 900/494 tanggal 28 September 2007 PerihalPergantian Rekening Penerimaan PBB & BPHTB yang ditujukan kepadaKepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Jayapura;1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MuhammadSaleh Raharusun, SE dan Drs.

  ) Periode tanggal120810;21)1 (satu) exemplar foto copy surat nomor S01/ WPB.30/KP.0130/2010tanggal 4 Januari 2010 Perihal Penyampaian Surat Kuasa UmumPembagian PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2010 dari DepartemenKeuangan Republik Indonesia Dirjen Perbendaharaan Kantor WilayahPropinsi Papua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapurayang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Jayapura selaku BO IIIPBB dan BPHTB Kota Jayapura;22)1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Pelantikan Nomor :821.2/15/

• Pasal 2 huruf b, besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebesar 50% daripajak yang terutang antara lain untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 huruf a angka 2;c.

  olen Bank penerima tanggal 24November 2008;Bahwa setelah Penggugat melaksanakan kewajiban pembayaran BPHTB butir(2), maka Penggugat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepadaKantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara sesuai dengan surat No: PTPN IX.0/INSIP/852/2008 tanggal 20 November 2008 yang dilampiri dengan buktibuktipembayaran BPHTB;Bahwa setelah diadakan pemeriksaan persyaratan atas permohonanpengurangan BPHITB yang diajukan Penggugat oleh Kantor Pelayanan PajakPratama Jepara ternyata adanya

  Bahwa pembayaran BPHIB dilakukan pada tanggal 17 Nopember 2008divalidasi oleh bank penerima tanggal 24 November 2008 dan permohonanpemindahbukuan BPHTB dilakukan tanggal 13 Februari 2009, dengandemikian permohonan pemindahbukuan dilakukan 10 hari sebelum batasakhir pengajuan pengurangan BPHIB bilamana dihitung sejakdilakukannya validasi oleh bank penerima pembayaran BPHTB dimaksud..

  tanggal 02 Juni2009, adalah 6 (enam) bulan, yang berarti telah melewati jangka waktu 3(tiga) bulan sejak saat pembayaran BPHTB terutang..

  saat terutang BPHTB.

• Raya No. 10Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan NOP PBB 61.04.080.016.0002129.1beralamat di Sungai Kelik, Desa Simpang Tiga Sembelangaan dan DesaTanjung Medan, Nanga Tayap, Ketapang, Kalimantan Barat, sehinggadihitung kembali menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Bumi (m*) 56.964.6272 NJOP per m* (Rp) 1.3553 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 777.187.069.585Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak4 (NPOPTKP) jena 60.000.0005 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak 77.127.069.5856 Tarif BPHTB

  5%7 BPHTB yang terutang 3.856.353.4798 BPHTB yang sudah dibayar 3.856.353.4799 BPHTB kurang bayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Januari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.

  Menyatakan Nilai Dasar Tanah bukanlah patokan dan tidak bisadigunakan dalam perhitungan NPOP untuk penetapan BPHTB;5. Menyatakan NJOP PBB dipakai secara utuh dalam perhitungan BPHTBtanpa memisahkannya menjadi Nilai Dasar Tanah atau Standar InvestasiTanaman;6. Mempertahankan NPOP BPHTB Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTerbanding) sebesar Rp. 299.064.291.750, sehingga Pajak BPHTByang terhutang sebesar Rp. 14.953.212.758,;7.

  Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak(NPOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar.

  5%7 BPHTB yang terutang 3.856.353.4798 BPHTB yang sudah dibayar 3.856.353.4799 BPHTB kurang bayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009