BADAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPD GAPENSI) JAWA BARAT, 2. BPD GAPENSI JAWA TIMUR vs MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;

) Jawa Barat, berkedudukan dan berkantor diGedung Krida Gapensi Jl.

GoemelarPerdanakusumah, S.T., M.T., selaku Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah GabunganPelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Jawa Barat (BPD GAPENSI Jawa Barat) danIr. H.

Muhammad Amin, selaku Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah GabunganPelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Jawa Timur (BPD GAPENSI Jawa Timur);a Bahwa pentepan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)dalam peraturan menteri teknis, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan kebudayaan,diamanatkan oleh Peraturan perundangundangan sebagai berikut:3.1.

,M.M dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah GabunganPelaksana Konstruksi nasional Indonesia (BPD GAPENSI), Jawa Barat dan Ir.

Badan PimpinanDaerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPD GAPENSi)Jawa Barat dan 2. Badan Pimpinan Daerah gabungan Pelaksana KonstruksiNasional Indonesia (BPD GAPENSD jawa Timur, tersebut;Menghukum Pemohon Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 1.000.000, (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis , tanggal 6 September 2012 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.

HlawanBADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP Gapensi)

Bahwa Penggugat selaku Anggota dan Dewan Penasehat GapensiPeropinsi Kalimantan Selatan memiliki hak dan kewajiban untuk menjagamartabat dan kehormatan serta nama baik organisasi Gapensi baik ditingkatHalaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2605 kK/Pdt/2014pusat maupun di Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota yang dalam perkaraini kKhususnya Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan, hal mana sesuaidengan hak dan kewajiban anggota Gapensi sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ART Gapensi;.

Edy Suryadi telah menunjukan ketidakpatuhan terhadapADART Organisasi Gapensi dengan mengubah Susunan Pengurus BadanPimpinan Daerah Gapensi Kalimantan Selatan yang berdasarkan ADART disusun oleh Tim Formatur yang dibentuk oleh dan berdasarkan suaraterbanyak dalam Musda Gapensi Kalimantan Selatan;.

Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan;8.

Edi Suryaditidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua umumGapensi dalam Musda Gapensi Kalimantan Selatan tanggal 12 dan 13,tahun 2012 sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat 2 AD/ART Gapensi, tidakterbantahkan;Bahwa adalah kewajiban setiap Anggota Organisas Gapensi (termasukPemohon Kasasi) untuk menjaga, mempertahankan, marwah dan kemurnianorganisasi Gapensi dari segala penyelewengan, pelanggaran/penyelewenganAD/ART, dan peraturanperaturan dan keputusankeputusan organisasi yangbenar

Puar Junaidi, S.E., S.Sos. selakuketua Steering Comitee dan Salim Fachry, SE, M.M selaku SekretarisSteering Comitee Musda Gapensi Kalimantan Selatan, yang menyatakantidak melakukan ferifikasi namanama calon Ketua Umum Gapensi periode2012 sampai dengan 2017;Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Ir.

BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP-GAPENSI) ; vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

., Ketua Umum Badan PimpinanPusat Gapensi, beralamat di Graha Gapensi, JI. Raya RagunanNo.C/1 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta 12540.Nh. Abdurachman Usman, SH., Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan PusatGapensi, beralamat di Graha Gapensi, JI. Raya Ragunan No.C/1Jatipadang Pasar Minggu Jakarta 12540.oO. Leonard Silalahi, SE., Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah GapensiPropinsi DKI Jakarta, beralamat di Jl.Raden Saleh Raya No.45, CikiniJakarta Pusat 10330.4. Anton M.

., Sekretaris Umum Badan PimpinanDaerah Gapensi Propinsi DKI Jakarta, beralamat di JI. Raden SalehRaya No.45, Cikini Jakarta Pusat 10330.5. H. Ahmad Hanafiah, Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi,Propinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Terusan Galunggung No.7,Bandung.omH.Yeyet R. Hidayat, Sekretaris Umum Badan Pimpinan DaerahGapensi, Propinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan TerusanGalunggung No.7 Bandung.NX. H.

RIZAL, SH., Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Gapensi,Prop. Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Set Adji, PalangkaRaya.24.SUNARTO, SE., Sekretaris Umum Badan Pimpinar. Daerah Gapensi,Prop. Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono, PalangkaRaya.Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada : Marthen H.

GAPENSI berdasarkan UndangUndang No.15 Tahun 2001, tentang Merek,telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dengan sertifikat Merek Agno:JOO0304997, dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.. GAPENSI, telah menerima Surat Tanda AnggotaNo.02/STA/LPJK/D/X1/2000 dari Dewan Lembaga Pengembangan jasakonstruksi Nasional.. GAPENSI, telah menerima tanda lulus Akreditasi Asosiasi PerusahaanNo.08/AKR/LPJK/D/II/2003..

GAPENSI sebagai Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang bersifatnasional yang berkedudukan di Jakarta dipimpin oleh Badan PimpinanPusat (BPP), memiliki Badan Pimpinan Daerah (BPD) di 33 Propinsi danmemiliki Badan Pimpinan Cabang (BPC) di 423 Kabupaten/Kota sertamemiliki 48.698 (empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluhdelapan), anggota Badan Usaha (CVPT) di seluruh Indonesia..

Azhar Usman
Tergugat:
KETUA BPC GAPENSI GOWA

Bahwa sekitar tahun 2014, Penggugat menjadi anggota BPC GapensiKabupaten Gowa dan saat itu BPC Gapensi Gowa membutuhkan kantoruntuk memperlancar tugas Pengurus Gapensi Gowa. Oleh karena ituPenggugat sebagai salah seorang anggota BPC Gapensi Kabupaten Gowamenyetujui BPC Gapensi Gowa berkantor diatas tanah milik Penggugatdalam waktu yang tidak ditentukan;.

Gowa, bahwapemilik tanah tersebut yaitu H.Azhar Usman yang telah memiliki sertipikat HakMilik dengan luas 355 meter persegi, bahwa dahulu sekitar tahun 2002 tanahmilik penggugat H.Azhar Usman dipinjam sementara oleh Pengurus Gapensisaat itu Ketuanya Dahlan Pawero sedangkan saksi merupakan Sekretaris BPCGapensi, bahwa pembangunan kantor Gapensi secara lisan diizinkan olehPenggugat dengan mengatakan bahwa kalau saya mau pakai tempat/tanah inisaya ambil kembali, bahwa pembangunan kantor Gapensi tersebut

bersumberdari dana pengurus dan anggota, bahwa status tanah Gapensi tersebut hanyaPinjam Pakai yang diperjanjikan secara lisan;Menimbang, bahwa saksi ke 2 (dua) yaitu Muh.Ramli menerangkanpada pokoknya yaitu bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untukmemediasi persoalan tanah Gapensi tersebut dengan Ketua Gapensi, bahwasaksi pernah membawa sertipikat tanah tersebut dan diperlihnatkan kepadaKetua Gapensi Gowa sekarang yaitu Bakrie Bate, bahwa Bakrie bate pernahmenerangkan kepada saksi

tanahmilik penggugat H.Azhar Usman dipinjam sementara oleh Pengurus Gapensisaat itu Ketuanya Dahlan Pawero sedangkan saksi merupakan Sekretaris BPCGapensi, bahwa pembangunan kantor Gapensi secara lisan diizinkan olehPenggugat dengan mengatakan bahwa kalau saya mau pakai tempat/tanah inisaya ambil kembali, bahwa pembangunan kantor Gapensi tersebut bersumberdari dana pengurus dan anggota, bahwa status tanah Gapensi tersebut hanyaPinjam Pakai yang diperjanjikan secara lisan;Menimbang, bahwa saksi ke

2 (dua) yaitu Muh.Ramli menerangkanpada pokoknya yaitu bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untukmemediasi persoalan tanah Gapensi tersebut dengan Ketua Gapensi, bahwasaksi pernah membawa sertipikat tanah tersebut dan diperlihnatkan kepadaKetua Gapensi Gowa sekarang yaitu Bakrie Bate, bahwa Bakrie bate pernahmenerangkan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Gapensidan ada kwitansinya namun kwitansi tersebut tidak pernah diperlihatkan sampaisekarang, bahwa saksi memberitahukan

Ir.KRISMAN NAINGGOLAN >< BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI) CS

Dasar Gapensi/AD Gapensi);Halaman 3 Putusan Nomor 566/POT /2018/PT.DKI4.

22 ayat(2) AD Gapensi) yang akan dikukuhkan dan dilantik oleh BPP Gapensi (videPasal 14 angka 4 ART Gapensi);7.

1 AnggaranRumah Tangga Gapensi juncto bagian V Pedoman KetatalaksanaanOrganisasi Gapensi dengan memberikan kewenangan kepada BPSBPD Gapensi Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan MusdaLanjutan guna memilin BPD Gapensi Provinsi DK!

Daerah (BPD) Gapensi DKIJakarta;c.

Musda X Gapensi DKI Jakarta;b.

Gapensi prov. Aceh DKKvsKetua umum lembaga pengembangan jasa kontruksi nasional (LPJKN), CS

GAPENSI Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Lukman, CM(selaku Ketua Badan Pimpinan Daerah),kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Teungku ImumLueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, KotaBanda Aceh, selanjutnya disebutPENGGUGAT I / PEMBANDING2. INKINDO Prov. Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Azhar Arif, Mt.

Pembanding/Tergugat : BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP GAPENSI) Diwakili Oleh : R. ATI HARYATI, SH
Terbanding/Penggugat : ALIANSYAH.H

dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2011.Bahwa Penggugat seharusnya menarik Pengurus BPC Gapensi MusiBanyuasin periode 20062011 yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :321.08/BPC/Gapensi Muba/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yangditandatangai oleh Wakil Ketua BPC Gapensi Musi Banyuasin Sdr.

Muba merupakan inisiatif daripengurus BPC Gapensi Kab.

Muba periode 20062010 yaitu PENGGUGATsendiri yang dituangkan dalam Surat No. 317.05/BPC Gapensi Muba/X/2010tertanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri danditujukan ke BPD Gapensi Prov.

I beserta pengurus BPD Gapensi Prov.

Tangga Gapensi, maka suratNo. 321.08/BPC Gapensi Muba/I/2011 tentang susunan Panitia Muscab VIGapensi Musi Banyuasin masa bhakti 20112016 yang ditandatangani oleh Ir.Makmun Ansori selaku Wakil Ketua BPC Gapensi Musi Banyuasin adalah sudahtepat dan benar, sehingga pelaksanaan Musyawarah Cabang VI Gapensi MusiBanyuasin dapat berjalan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Gapensi.Bahwa setelah Pelaksanaan Musyawarah Cabang VI Gapensi Musi Banyuasintanggal 20 Januari 2011,

Bahwa berdasarkan SK Nomor 16.028/BPD.SSA/I/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentan,Pengesahan Susunan Organisasi Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi MubaMasa Bhakti 20062010 setelah diadakan Pergantian Antar Waktu Atas SeseorangAnggota Pengurus, berdasarkan Hasil Munassus Gapensi di Surabaya, yangditindaklanjuti dengan Surat Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gapensi ProvinsiSumatera Selatan Nomor 16.036/BPD.SS/BPC/HI/2010 tanggal 25 Maret 2010menyatakan bahwa kepengurusan BPC Gapensi Musi Banyuasin diperpanjangselama

Hukum;Bahwa sekalipun kepengurusan BPC Gapensi Musi Banyuasin, baru akan berkahirhingga pada tanggal 23 November 201ide Surat Badan Pimpinan Daerah (BPD)Gapensi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16.036D.SS/BPC/III/2010 tanggal 25Maret 2010), akan tetapi berdasarkan hasil Rapat Pengurus BPC Gapensi MusiBanyuasin pada tanggal15 Oktober 2010 disepakati untuk dilakukan percepatanMusyawarah Cabang (Muscab) Gapensi Musi Banyuasin;Bahwa rencana diselenggarakannya percepatan Muscab, ditujukan untuk melakukanpenyegaran

di atas, dalam kedudukan Penggugat masih berstatus sebagaipengurus resmi BPC Gapensi Muba ( vide Surat badan Pengurus Daerah(BPD) Gapensi Propinsi Sumatera Selatan Nomor 16.036/BPD.SS/BP20/10tanggal 25 Maret 2010);23.Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, yaitumenyelenggarakan Musyawarah Cabang VI Gapensi Musi Banyuasin, secara tanpahak;24.Perbuatan Tergugat II termaksud melanggar Pasal 17 ayat (2) Anggaran RumahTangga Gapensi tentang Pembagian Tugas Badan Pimpinan, yang

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, ditubuf31.Badan Pimpinan Cabang Gapensi Musi Banyuasin telah terjadi perpecahan yangditandai dengan dilaporkannya Penggugat ke pihak Kepolisian dan dikosongkannyaKantor BPC Gapensi Musi Banyuasin, sehingga mengakibatkan pula seluruh assetorganisasi menjadi rusak serta tidak berjalannya roda organisasi Gapensi diKabupaten Musi Banyuasin;Bahwa Penggugat sebagai pengurus BPC Gapensi Musi Banyuasin yang sah,telah melakukan tindakantindakan

menarik Pengurus BPC Gapensi Musi Banyuasinperiode 20062011 yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor321.08/BPC/Gapensi Muba/l/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangaioleh Wakil Ketua BPC Gapensi Musi BanyuaSmatr. fr.

Bahwa Pelawan menurut hukum berhak untuk mengajukan Perlawananatas Surat Relaas Pemberitahuan Aanmaning tersebut dikarenakan hinggasaat ini dan saat diterimanya Surat Relaas Panggilan Aanmaning dariPengadilan Negeri Sekayu Pelawan telah duduk sebagai Ketua UmumGapensi Sumsel dan Pelawan II berhak untuk mengajukan Perlawananmengingat saat ini Pelawan II sebagai Sekretaris Umum Gapensi Sumselberdasarkan Surat Keputusan Badan Pimpinan Pusat Gapensi Nomor053/Kep/BPP/2015 tentang Pengesahan Bentuk Dan

Setember 2016 Perihal Permohonan Eksekusi atas namaTerlawan Damsih Ucin, bahwa Pelawan sangat Berkeberatan, untuk itulahPelawan saat ini hendak mengajukan bukti yang menerangkan kedudukanTerlawan dalam Organisasi Gapensi antara lain;a.

Khusus untuk jabatan Ketua Umum / Ketua, adalah Pengusahayang perusahaannya minimal 3 (tiga) tahun terahir secara terusmenerus tercatat dalam keanggotaan GAPENSI, dan pernah dudukdalam Badan Pimpinan GAPENSI baik ditingkat pusat, Daerahmaupun Cabang sekurangkurangnya 1 (satu) masa bakti.3.

Selain itu selaku anggota Gapensi seharusnya Terlawan mentaatiaturan dan ketentuan pada pasal 8 ADRT Gapensi yang menjelaskantentang kewajiban sebagai anggota Gapensi antara lain ; Setiapanggota GAPENSI berkewajiban untuk ;1. Mentaati semua ketentuan organisasi2.

Menjaga dan menjujung tinggi nama baik organisasi.Sedangkan tindakan Terlawan yang telah menggugat dan tidakmematuhi aturan dan telah keluar dari Organisasi Gapensi dan pindahpada organisasi lain adalah suatu tindakan Pelanggaran atas AnggaranDasar Anggaran Rumah Tangga Organisasi Gabungan PelaksanaKontruksi Nasional Indonesia (Gapensi).Halaman 7 dari 16 hal.Put.No.121/PDT/2017/PT.PLG.Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pelawan mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Sekayu berkenan memutus sebagai berikut

Selanjutnya setelah selesai acara sosialisasi tersebut Sdr.Hadi Suryono, SE. langsung menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh BupatiPonorogo dengan mengadakan rapat pengurus Gapensi Ponorogo sertamengumpulkan anggota Gapensi Ponorogo yang mana pada saat rapattersebut Sdr.

Soekarno HattaPonorogo bersama dengan para rekanan anggota Gapensi Ponorogo. Dalamrapat tersebut giliran Terdakwa bersama Sdr. Drs.

No. 2599 K/PID.SUS/2009ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Sebagai timbal balik dilibatkannya rekanan anggota Gapensi Ponorogo dalampelaksanaan program peningkatan mutu sekolah (SIGP) maka sering kaliTerdakwa mendatangi Sdr. Hadi Suryono, SE. (Ketua Gapensi Ponorogo)maupun saksi Awan Mega Pertiwi (Bendahara Gapensi Ponorogo) baik diKantor Gapensi Ponorogo maupun di rumahnya masingmasing untuk memintauang dengan alasan diperintah oleh Sdr. Drs. EC.

No. 2599 K/PID.SUS/2009Hadi Suryono, SE. langsung menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh BupatiPonorogo dengan mengadakan rapat pengurus Gapensi Ponorogo sertamengumpulkan anggota Gapensi Ponorogo yang mana pada saat rapattersebut Sdr.

Sebagai timbale balik dilibatkannya rekanananggota Gapensi Ponorogo dalam pelaksanaan program peningkatan mutusekolah (SIGP) masa sering kali Terdakwa mendatangi Sdr. Hadi Suryono, SE.(Ketua Gapensi Ponorogo) maupun saksi Awan Mega Pertiwi (BendaharaGapensi Ponorogo) baik di Kantor Gapensi Ponorogo maupun di rumahnyamasingmasing untuk meminta uang dengan alasan diperintah oleh Sdr. Drs.EC. Purwanto, MM.

Bahwa sekalipun kepengurusan BPC Gapensi Musi Banyuasin, baruakan berkahir hingga pada tanggal 23 November 2011 (vide Surat BadanPimpinan Daerah (BPD) Gapensi Provinsi Sumatera Selatan Nomor16.036/BPD.SS/BPC/III/2010 tanggal 25 Maret 2010), akan tetapiberdasarkan hasil rapat pengurus BPC Gapensi Musi Banyuasin padatanggal 15 Oktober 2010 disepakati untuk dilakukan percepatanMusyawarah Cabang (Muscab) Gapensi Musi Banyuasin;Hal. 2 dari 19 hal. Put.

Gapensi Musi Banyuasin yangterdaftar pada Tergugat namun tidak terdaftar pada Penggugat yaitu:1.

pada tanggal 20 Januari 2011;Bahwa Penggugat seharusnya menarik Pengurus BPC Gapensi MusiBanyuasin periode 20062011 yang mengeluarkan Surat KeputusanNomor 321.08/BPC/Gapensi Muba/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yangditandatangani oleh Wakil Ketua BPC Gapensi Musi Banyuasin Sdr.

Nomor 584 K/Pdt/2013Pengurus BPC Gapensi Musi Banyuasin periode 20062011 yangmengeluarkan Surat Keputusan Nomor 321.08/BPC Gapensi MusiBanyuasin/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 dan Panitia MusyawarahCabang VI Gapensi Kabuapten Musi Banyuasin Masa Bhakti 20112016,karena Panitia Musyawarah Cabang VI Gapensi Kabupaten MusiBanyuasin yang melaksanakan Musyawarah Cabang VI tersebut, bukanTergugat atau Tergugat Il ataupun Turut Tergugat;3. Gugatan Penggugat Kabur (obscuut libel);1.

Penggugat memposisikan Tergugat IIsebagai Ketua dan Sekretaris BPC Gapensi Muba Masa Bhakti 20112016, sehingga sangat tidak mungkin apabila Tergugat II selaku Ketuadan Sekretaris BPC Gapensi Muba yang terpilin berdasarkanMusyawarah Cabang VI Gapensi Kabupaten Muba tanggal 20 Januari2011 dapat mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 19 Januari 2011,ataupun melaksanakan Musyawarah Cabang VI Gapensi KabupatenMuba.

GAPENSI Prov. Aceh,VSKETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL (LPJKNKETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH (LPJKD) Provinsi Aceh

GAPENSI Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Lukman, CM (selaku KetuaBadan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Teungku Imum LuengBata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ;Selanjutnya disebut sebagai .................. PENGGUGAT I;2. INKINDO Prov. Aceh, Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Azhar Arif, Mt.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang pengesahan Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2012-2017 ;3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;4.

Memerintahkan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengangkat Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan melalui mekanisme pergantian antar waktu atau melalui mekanisme lain sesuai dengan AD/ART maupun peraturan ketatalaksanaan organisasi ;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

BEKO DJAGA,SHMELAWANBadan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPP GAPENSI)

baikditingkat pusat maupun di Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota yangdalam perkara ini khususnya GAPENSI Porpinsi Kalimantan Selatan, halmana sesuai dengan hak dan kewajiban anggota GAPENSI sebagaimanadiatur dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ART GAPENSI ;Bahwa Tergugat pada tanggal 13 Maret 2012 telah menerbitkan SuratKeputusan BPP GAPENSI No : 114/SK/BPP/2012 Tanggal 13 Maret 2012Tentang Pengesahan Bentuk Dan Susunan Personalia Penasehat, DewanPertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah GAPENSI Provinsi

Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan;Bahwa kemudian Sdr.

Edy Suryadi sesungguhnya berada dalam keadaanpailit atau Bankruptcy.Bukti P8 : Koran Radar Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2012 tentangAnggota Gapensi keluhkan pungutan biaya dengan besaran tertentu padasetiap anggota GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan dan Koran Kotaku, Rabutanggal 24 Oktober 2012 yang berisi Anggota Gapensi akan hengkang dananggota Gapensi ancam hengkang atas kebijakan pungutan biaya yangdilakukan oleh Ketua Gapensi Kalimantan Selatan.Bukti P9 : Copy surat Dewan Pertimbangan Daerah

Gapensi KalimantanSelatan No.2a/XI/DPGAPENSI/KS/2012, tanggal 26 Nopember 2012 yangditujukan kepada Ketua Umum BPP Gapensi di Jakarta, perihal Eksekusi HakTanggungan PT.

Hi EDY SURYADI.Bukti T.11 : Copy KTAB GAPENSI Tahun 2010Bukti T.12 : Copy KTAB GAPENSI Tahun 2011Bukti T.13 : Copy KTAB GAPENSI Tahun 2012Bukti T.14 : Copy KTAB GAPENSI Tahun 2013 membuktikan bahwa S/dsekarang masih terdaftar sebagai Anggota.BuktiT.15 : Copy Ketetapan Musyawarah Daerah XI GAPENSI ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2012 Kalimantan Selatan Nomor 01/MUSDA XIGAPENSI/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 Tentang Pengesahan Jadwal AcaraMUSDA XI GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 besertalampirannya.Bukti

Hasanudin didepan Gapensi dan saat di depan Gapensi terdakwa digelandang sambildipegang kaos di depan dada dan ditarik sampai di dekat pagar kantorGapensi dan dibenturkan beberapa kali oleh terdakwa ke pagar kantorGapensi dan kemudian terdakwa meludahi Dandung Yudo Eka Aprilian ;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkan ;4.

Saksi MUCHLIS HARI WIBOWO, pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :v Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 pukul 04.00 Wib saksi didepan kantor Gapensi Jl.

Hasanudin Magetan, terdakwa mendatangiDandung Yudo Eka Aprilian, kemudian saksi menyusul dan saat ituterdakwa langsung meludahi Dandung Yudo Eka Aprilian dan dipegangkaos di depan dada dan ditarik sampai di dekat pagar kantor Gapensi dandibenturkan beberapa kali oleh terdakwa ke pagar kantor Gapensi dankemudian terdakwa meludahi Dandung Yudo Eka Aprilian;v Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Dandung Yudo Eka Aprilianmenemui saksi Etika Dyahayu Kiswardhanetta dan menurut keteranganterdakwa tidak

Saksi ANGGA MAHARDIKA, pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :v Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 pukul 04.00 Wib saksi didepan kantor Gapensi JI.

Saksi ETIKA DYAHAYU KISWARDHANETTA, pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :v Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 pukul 04.00 Wib saksi didepan kantor Gapensi JI.

Bahwa di Indonesia ada organisasi atau perkumpulan para pengusahakontruksi yang dinamakan GAPENSI singkatan dari Gabungan pelaksanaKontruksi Nasional Indonesia yang didirikan di Tretes Jawa Timur, tanggal8 Januari 1959, dalam gugatan ini mohon disebut GAPENSI ;. Bahwa di Kabupaten Klaten didirikan cabang organisasi Gapensi CabangKlaten, pertama pada Tahun 1986, dengan surat keputusan BadanPimpinan Daerah GAPENSI Jawa Tengah nomor 16/SKP/BPD Jateng/IV/1986, dengan ketua Bapak SAPARDI, Bsc;.

Bahwa saat ini Gapensi Kabupaten Klaten, diketuai oleh SaudaraParwanto atau Penggugat, dengan SK Gapensi Provinsi Jawa TengahNomor : nomor 02/SKP/BPD Jateng/III/ 2018 tertanggal 20 Maret 2018,untuk masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2023 ;.

Menetapkan sebagai hukum bahwa Gapensi (Gabungan PelaksanaKontruksi Kabupaten Klaten) Cabang Klaten yang saat ini diketuai olehPenggugat sebagaimana SK Gapensi Provinsi Jawa Tengah Nomor:nomor 02/SKP/BPD Jateng/IIl/ 2018 tertanggal 20 Maret 2018 untukmasabakti tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah sah mewakiliorganisasi Gapensi Cabang Klaten, sebagai wadah Para PengusahaBidang Kontruksi Kabupaten Klaten;3.

Bahwa pada saat pada Kepengurusan almarhum Gito Suwiryo sebagaiketua GAPENSI Cabang Klaten telah membeli tanah di KelurahanBarenglor untuk didirikan kantor dalam rangka pertemuan dan kordinasipara kontraktor anggota Gapensi Cabang Klaten;3.

Bahwa sebelum almarhum Gito Suwiryo meninggal dunia klien kamiTergugat dan Terguagt Il seebagai anak dipesan oleh almarhum,bahwa Kantor Gapensi Klaten tersebut bukan milik almarhum GitoSuwiryo akan tetapi milik Gapensi Cabang Klaten, untuk dibantu kalaunanti akan di balik nama Ketua Gapensi yang mejabat;8.

Markum Singodimejo) dan memberikanuang tunai sebesar Re18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tujuanagar Gapensi Ponorogo (rekanan anggota Gapensi Ponorogo) mendapatkanpekerjaan dalam rehabilitasi sekolahsekolah yang akan mendapat bantuandana hibah Belanda.

No. 92 PK/PID.SUS/2013anggota Gapensi yang akan mengerjakan rehab di sekolahsekolah yang akanmenerima bantuan dana hibah Belanda dan pada kesempatan ini puladipertemukan antara Kepala Sekolah dengan rekanan anggota Gapensi;Beberapa hari kemudian Terdakwa Hadi Suryono, SE, Drs. PriyoNugroho bersama dengan Sdr. Drs. Djemikan Fariyanto, M.Pd. mengadakanrapat dengan rekanan anggota Gapensi Ponorogo yang jumlahnya sekitar 40orang bertempat di Kantor Gapensi Ponorogo. Dalam rapat tersebut Drs.

Markum Singodimejo) dan memberikanuang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan tujuanagar Gapensi Ponorogo (rekanan anggota Gapensi Ponorogo) mendapatkanpekerjaan dalam rehabilitasi sekolahsekolah yang akan mendapat bantuandana hibah Belanda.

Djemikan Fariyanto, M.Pd. mengadakanrapat dengan rekanan anggota Gapensi Ponorogo yang jumlahnya sekira 40orang bertempat di Kantor Gapensi Ponorogo. Dalam rapat tersebut Drs.

Purwanto, M.M. bahwa ada peluang Gapensi untuk masukmenjadi tim tehnis di Komite Sekolah. Kemudian setelah bertemu dengan Sdr.Drs. Ec. Purwanto, M.M., agar peluang Gapensi Ponorogo mendapat pekerjaandi sekolahsekolah yang akan menerima dana hibah Belanda tersebut lebihbesar, maka Terdakwa sebagai Ketua Gapensi Ponorogo berinisiatif untukmengumpulkan dana/uang dari rekanan anggota Gapensi guna diberikankepada Bupati Ponorogo (DR. H.

Direktur CV.Rajawali Jaya Sakti;

EDY MULYADIdan pada pertemuan tersebut Terdakwa mengaku sebagai Ketua GabunganPengusaha Konstruksi (Gapensi) kota Bogor, dan mengatakan sebagaiorang yang mengkordinir proyek yang dikerjakan oleh anggota Gapensi diKota Bogor dan dapat membantu mendapatkan pekerjaan ataupunmelakukan akuisisi / take over terhadap suatu pekerjaan proyek.

HadikaryaNusantara anggota Gapensi, yang dikenal dengan pemilik perusahaantersebut dan masih anggota GAPENSI. Namun direkturnya tidak mau terimatelpon sehingga pekerjaan tidak bisa di take over.Bahwa Awal bulan September 2017 sdr. REFl dan EDI MULYADI datang keKantor Gapensi di Jl.

Surat Keputusan BPD Gapensi Jabar No.115/SK/BPDBPC/XI1/2011, tanggal 9Nopember 2011, Surat Keputusan BPD Gapensi Jabar No.177/SK/BPDBPC/VIII/2016, tanggal 3 Agustus 2016, Surat Keputusan BPD Gapensi JabarNomor.204/SK/BPDBPC/II/2018, tanggal 13 Februari 2018, Surat KeteranganLurah Paledang No.510/90PLD, tanggal 29 September 2016, berkas fotocopyDokumen Perusahaan CV.Loji Kamolan; 1 (satu) bekas print out transaksi pada rekening Nomor 7380440894 atas namaYANTI SUSILAWATI periode bulan September 2017

EDY MULYADI dan padapertemuan tersebut Terdakwa mengaku sebagai Ketua Gabungan PengusahaKonstruksi (Gapensi) kota Bogor, dan mengatakan sebagai orang yangmengkordinir proyek yang dikerjakan oleh anggota Gapensi di Kota Bogor dandapat membantu mendapatkan pekerjaan ataupun melakukan akuisisi / takeover terhadap suatu pekerjaan proyek.

Direktur CV.Rajawali Jaya Sakti,1 (satu) buah Buku Tahapan BCA KCP Pajajaran atas nama YANTISUSILAWATI No.Rek.7380440894; Surat Keputusan BPD Gapensi Jabar No.115/SK/BPDBPC/XI/2011, tanggal 9Nopember 2011, Surat Keputusan BPD Gapensi Jabar No.177/SK/BPDBPC/VIII/2016, tanggal 3 Agustus 2016, Surat Keputusan BPD Gapensi JabarNomor.204/SK/BPDBPC/II/2018, tanggal 13 Februari 2018, Surat KeteranganLurah Paledang No.510/90PLD, tanggal 29 September 2016, berkas fotocopyDokumen Perusahaan CV.Loji Kamolan

Penggugat:
Robert Pangaribuan
Tergugat:
1.Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia yang disebut GAPENSI
2.Ir. Hotlan Panjaitan
3.Ir. Lambok Rumapea
4.Ir. Janner F. Sihite
5.Ir. Jeffry R. Situmorang
6.Sunggulan Sinaga, S.T.
7.Krimson Silalahi, S.H.
8.Sopian Situmorang, S.E
Turut Tergugat:
1.Gibson Naingolan
2.Erwin Prince B. Sihite
3.Edward H. Napitupulu

HOTLAND PANJAITAN selaku Pimpinan Musda X BPD GAPENSIDKI Jakarta Selatan dalam sidang Paripurna IV tanggal 30 November2016 beralamat di Kantor BPD GAPENSI DKI Jakarta Jalan RadenSaleh Raya No.45 Rt 01 Rw 04 Cikini Menteng Jakarta yangselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II3.

BPDGAPENSI DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna IV tanggal 30November 2016 beralamat di Kantor BPD GAPENSI DKI Jakarta JalanRaden Saleh Raya No.45 Rt 01 Rw 4 Cikini Menteng Jakarta yangselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI .KRIMSON SILALAHI,SH.

Selaku Anggota Pimpinan Musda X BPDGAPENSI DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna IV tanggal 30November 2016 beralamat di Kantor BPD GAPENSI DKI Jakarta JalanRaden Saleh Raya No.45 Rt 01 Rw 4 Cikini Menteng Jakarta yangselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII .GRISON NAINGGOLAN selaku Ketua Formatur terpilin sekaligus KetuaUmum BPD GAPENSI Propinsi DKI Jakarta beralamat di Jalan RadenSaleh Raya No.45 Rt 01 Rw 4 Cikini Menteng Jakarta yang selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERGUGAT I. .ERWIN PRINCE B

SIHITE selaku Anggota Formatur Terpilin sekaligussekretaris Umum BPD GAPENSI Propinsi DKI Jakarta beralamat diJalan Raden Saleh Raya No.45 Rt 01 Rw 4 Cikini Menteng Jakartayang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.EDWARD H NAPITUPULU selaku Anggota Formatur Terpilin sekaligusBendahara Umum BPD GAPENSI Propinsi DKI Jakarta beralamat diJalan Raden Saleh No.45 Rt 01 Rw 4 Cikini Menteng Jakarta yangselanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III .PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ,Setelah membaca .1

Berkas Perkara Perdata Nomor 561/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel antaraRobert Pangaribuan selaku Penggugat melawan Badan PimpinanPuaat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia( GAPENSI ) dkk selaku Tergugat4.

Markum Singodimedjo) juga memberikan pengarahankepada para peserta sosialisasi dengan mengatakan saya punya anak yangnamanya Gapensi mohon untuk dipikirkan dan diberi pekerjaan sertamengatakan bahwa untuk keseragaman rehab sekolah, nantinya akandikerjakan dan ditugaskan anggota Gapensi Ponorogo, bahwa kedatanganKetua Gapensi Ponorogo (Hadi Suryono, SE) pada sosialisasi tersebut adalahatas panggilan Bupati Ponorogo (Dr. H. Markum Singodimedjo) dan sebelummengikuti sosialisasi tersebut Sdr.

Markum Singodimedjo) mengatakan Program SIGP ini akanmelibatkan pihak Gapensi, khususnya pengerjaan rehab Sekolah. Setelahmenghadap dan bertemu dengan Bupati Ponorogo tersebut Sdr. Hadi Suryono,SE langsung menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bupati Ponorogotersebut dengan mengadakan rapat pengurus Gapensi serta mengumpulkananggota Gapensi Ponorogo pada saat rapat tersebut Sdr.

Karena sesuai keterangan Djemikan Ferianto, HadiSuryono (Ketua Gapensi), Awan Mega (Bendahara Gapensi), KetuaKomite Sekolah MI. Muhammadyah 01, Siman, Kec.

Ketua Komite Sekolah MI Muhammadyah 01 Siman untukmenyerahkan uang tersebut kepada Gapensi, disisi lain Gapensi yangmenerima uang tersebut dan bukan Pemohon Kasasi.