Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2574/PJ/2018, tanggal 21 Mei 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88645/PP/M.XXA

Jika MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonanbanding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapat memutuskanperkara seadiladilnya (ex aequo et bono) dengan memberikan semua hakPemohon Banding yang dijamin oleh UndangUndang Perpajakan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88645/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.88645/PP/M.XXA/16/2017 yangdiucapkan tanggal tanggal 14 November 2017 yang dimohonkanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untukseluruhnya;b.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.88645/PP/M.XXA/16/2017 yang diucapkan tanggal tanggal 14 November 2017,karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telan dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:c. Dengan mengadili sendiri:c.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);c.2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88645/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT BUANA WIRALESTARI MAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh Dr. H.M.

Putusan Nomor 1721/B/PK/Pjk/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113155.14/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding

Putusan Nomor 1721/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT113155.14/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalan sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00214/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 24 Februari2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Putusan Nomor 1721/B/PK/Pjk/2019Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingdalam perkara ini;Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113155.14/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, yang diucapkan tanggal 27 Maret 2018dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula PemohonBanding tanggal 17 April 2018, telah

cacat hukum;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113155.14/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, yang diucapkan tanggal 27 Maret 2018dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula PemohonBanding tanggal 17 April 2018:Mengadili sendiri:a.

Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113155.14/2012/PP/M.XXA Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 27 Maret 2018:b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00214/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 24 Februari 2017, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2012 Nomor 00001/205/12/053/16, tanggal 22 Maret 2016,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 113155.14/2012/PPadalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;c.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88644/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding

Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2572/PJ/2018, tanggal 21 Mei 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88644/PP/M.XXA

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put88644/PP/M.XXA/16/2017 yangdiucapkan tanggal tanggal 14 November 2017 yang dimohonkanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untukseluruhnya;b.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put88644/PP/M.XXA/16/2017 yang diucapkan tanggal tanggal 14 November 2017, karenaPutusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.c.

Putusan Nomor 2668/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut88644/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88644/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT. BUANA WIRALESTARI MAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Dr. H.M.

DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2570/PJ/2018, tanggal 21 Mei 2018 dan Surat KuasaSubtitusi tanggal 25 Mei 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88649/PP/M.XXA

Putusan Nomor 127/B/PK/Pjk/2019Bahwa menurut Pemohon Banding jumlah PPN yang kurang dibayaradalah NIHIL dengan perincian sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan suratUraian Banding tanggal 2 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88649/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturHalaman 2 dari 9 halaman.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88649/PP/M.XXA/16/2017 yangHalaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 127/B/PK/Pjk/2019diucapkan tanggal tanggal 14 November 2017 yang dimohonkanPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untukseluruhnya;b.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88649/PP/M.XXA/16/2017 yang diucapkan tanggal tanggal 14 November 2017, karenaPutusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakuc. Dengan mengadili sendiri:c.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);c.2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 88649/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT BUANAWIRALESTARI MAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Komplek Ruko Sunter Permai Indah, JalanMitra Sunter 8, Blok A Nomor 32, Sunter Jaya, JakartaUtara, yang diwakili oleh Herman Budi Wicaksono, jabatanPresiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88652/PP/M.XXA

Putusan Nomor 2172/B/PK/Pjk/2018Bahwa Penggugat memohon agar pengenaan Sanksi STP Pasal 14ayat (4) UU KUP oleh Tergugat dapat dibatalkan seluruhnya menjadiRp0,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 31 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88652/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put88652/PP/M.XXA/99/2017 tanggal14 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88652/PP/M.XXA/99/2017 tanggal 14 November 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1859/PJ/2018tanggal 5 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89016/PP/M.XXA

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00245/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 Ayat (1) huruf c;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan tanggal 5 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89016/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 21 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap

/99/2017, 21 November 2017 yang dimohonkanPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89016/PP/M.XXA/99/2017 21 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1 Menerima permohonan Gugat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat);3.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00245/NKEB/WP4J.20/2017

Putusan Nomor 241 1/B/PK/Pjk/2018Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89016/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 21 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89016/PP/M.XXA/99/2017, 21 November 2017;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan Penggugat PT KARYANUSA EKADAYA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 241 1/B/PK/Pjk/2018ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1858/PJ/2018tanggal 5 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89015/PP/M.XXA

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00244/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 Ayat (1) huruf c;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan tanggal 5 April 201 7;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89015/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 21 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89015/PP/M.XXA/99/2017 21 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 2409/B/PK/Pjk/2018Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar RpO,00 (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89015/PP/M.XXA/99/2017, 21 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89015/PP/M.XXA/99/2017, 21 November 2017;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan Penggugat PT KARYANUSA EKADAYA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2409/B/PK/Pjk/2018ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H.

diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1855/PJ/2018, tanggal 5 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89019/PP/M.XXA

,dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, maka Penggugat mengusulkankepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar Surat Keputusan TergugatNomor KEP00412/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 April 2017, perihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, dapatdibatalkan demi hukum:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89019/PP/M.XXA

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89019/PP/M.XXA/99/201 7,tanggal 21 November 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89019/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 21 November 2017, karena putusan pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar RpO,00 (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89019/PP/M.XXA

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89019/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 21 November 2017;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan Penggugat: PT AGRO NUSA ABADI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Tower Lantai9, Jalan Putri Hijau, Nomor 10, Medan Kesawan, MedanBarat, Medan 20111, yang diwakili oleh Sinnaya Satappan,jabatan Direktur PT AMP Plantation;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.001555.99/2018/PP/M.XXA

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pasal 19 ayat (1) KUP Masa Pajak September 2007, sehinggaSanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 19 Ayat (1) KUP Surat TagihanPajak menjadi Rp2.326.651 ,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 Maret 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.001555.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 18 September 2018yang

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.001555.99/2018/PP/M.XXA Tahun2018 tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.001555.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2018 tanggal 18 September 2018, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

Putusan Nomor 713/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111392.16/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018 yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa banding iniberkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh banding PemohonBanding sehingga jumlah pajak yang masih

MenjadiUraian Dikurangi (Rp) (Rp) (Rp) Pa Bayan (Lebih) 49 .000.000,00 (40.000.000,00) 0,00b Sanksi Bunga 19.200.000,00 (19.200.000,00) 0,00c Sanksi Kenaikan Jumlah Pajak yangd masih harus / (lebih 59.200.000,00 (59.200.000,00) 0,00dibayar) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111392.16/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put 111392.16/2012/PP/M.XXA Tahun2018, tanggal 8 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 111392.16/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman.

jabatan PenelaahKeberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 5 Desember 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006334.99/2018/PP/M.XXA

Mengembalikan Pembayaran STP yang telah disetor melaluiPemindahbukuan;Bahwa demikian surat gugatan ini disampaikan dengan harapan agarMajelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Mulia yang memeriksa dan mengadilisengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 4 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006334.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006334.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 9 Juli 2019.Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali d/h Penggugat;2. Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2014 Nomor 00162/107/14/056/15, tanggal 2 Juli2015;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3578 /B/PK/Pjk/20203.

berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006334.99/2018/PP/M.XXA

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006334.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat PT SUNINDOPRATAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

./2018, tanggal 21 Mei 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88648/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum

Putusan Nomor 2853/B/PK/Pjk/2018Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapatmemutuskan perkara seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88648/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put88648/PP/M.XXA/16/2017 yangdiucapkan tanggal 14 November 2017 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2853/B/PK/Pjk/2018b.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88648/PP/M.XXA/16/2017 yang diucapkan tanggal 14 November 2017, karenaPutusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;c. Dengan mengadili sendiri:c.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);c.2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88648/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT BUANAWIRALESTARI MAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. M.

DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2568/PJ/2018, tanggal 22 Mei 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 25 Mei 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88643/PP/M.XXA

kurang dibayarSanksi administrasiBunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPJumlah Sanksi AdministrasiUraian Menurut PemohonBandingDasar Pengenaan PajakEkspor 78.733.326.73811.056.581.61811.145.250.000981.250.000 101.516.408.3561.105.658.16951.530.106.163 1.530,106.163(424.447.998)424 447.998 424 447.998 Jumlah PPN ymh dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88643/PP/M.XXA

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88643/PP/M.XXA/16/2017 yangdiucapkan tanggal tanggal 14 November 2017 yang dimohonkanPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) untukseluruhnya;b. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88643/PP/M.XXA/16/2017 yang diucapkan tanggal 14 November 2017, karenaPutusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:c.

dibayar :Sanksi adm inistrasiBunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Jumlah Sanksi Administrasi Jumlah PPN ymh dibayar Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbanganhukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut88643/P P/M.XXA

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 88643/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT BUANAWIRALESTARI MAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2573/PJ/2018, tanggal 21 Mei 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88642/PP/M.XXA

Pajak yang sudah dikompensasikanPPN yang kurang dibayarSanksi administrasiBunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPJumlah Sanksi Administrasi105.653.600.98021.478.621.7665.026.000.000516.250.000 132.674.472.7462.147.862.1772.503.084.200 2.503.084.200(355.222.023)355.222.023 355.222.023 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 88642/PP/M.XXA

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put88642/PP/M.XXA/16/2017 yangdiucapkan tanggal 14 November 2017 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2019b.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88642/PP/M.XXA/16/2017 yang diucapkan tanggal 14 November2017, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;c.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88642/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT BUANAWIRALESTARI MAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU746/PJ/2019tanggal 18 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112763.16/2014/PP/M.XXA

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak = NomorKEP00022/NKEB/WPJ.05/2017, tanggal 14 Februari 2017, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00009/207/14/039/16, tanggal 21 Januari 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112763.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang

Membatalkan putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPUT112763.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 25 September2018 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnyamemeriksa serta memutus sendiri perkaranya;3.

Putusan Nomor 2908/B/PK/Pjk/2019PUT112763.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112763.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 25 September2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT ANTATIRTA KARISMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1723/B/PK/Pjk/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113154.14/2011/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan

Netto 462.000.000,00Penghasilan Bunga Total Penghasilan Netto 462.000.000,00Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 18.480.000,00Penghasilan Kena PajaK (PKP) 443.520.000,00PPh Terutang 80.880.000,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 80.880.000,00 PPh Yang Kurang Dibayar Sanksi administrasi Jumlah yang masih harus dibayar NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT113154.14/2011/PP/M.XXA

Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113154.14/2011/PP/M.XXA Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 27 Maret 2018dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula PemohonBanding tanggal 17 April 2018, telah cacat hukum;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113154.14/2011/PP/M.XXA Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 27 Maret 2018Halaman 3 dari 7 halaman.

Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113154.14/2011/PP/M.XXA Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 27 Maret 2018:b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 00213/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 24 Februari 2017, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2011 Nomor 00001/205/11/053/16, tanggal 22 Maret 2016,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 113154.14/2011/PPadalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;:c.

jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU744/PJ/2019tanggal 18 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112762.16/2014/PP/M.XXA

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak = NomorKEP00021/NKEB/WPJ.05/2017, tanggal 14 Februari 2017, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor00008/207/14/039/16, tanggal 21 Januari 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112762.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah

Membatalkan putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPUT112762.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 25 September2018, yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnyamemeriksa serta memutus sendiri perkaranya;3. menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayarmasa pajak Juli 2014 sebesar Rp0,00 berdasarkan rincian perhitungansebagai berikut:DPP PPN Rp 4.906.014.202,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 490.601.419,00Pajak yang dapat diperhitungkan

Kurang (Lebih) Bayar Rp (1.212.480.492,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi Rp 1.212.480.492,00PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Rp 0,00 Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00 Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112762.16/2014/PP/M.XXA

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112762.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 25 September2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT ANTATIRTA KARISMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Putusan Nomor 472/B/PK/Pjk/2020Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006469.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2019, tanggal 9 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai

Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006469.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2019, tanggal 9 April 2019, yangdimohonkan peninjauan kembali adalah batal:Mengadili Sendiri:1. Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S29124/WPJ.08/KP.06/2018, tanggal 11 Juli 2018 tenang Pemberitahuan HasilPermohonan Imbalan Bunga Sehubungan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00543/NKEB/WPJ.08/2018, tanggal 2 Mei2018;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006469.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2019, tanggal 9 April 2019;3.

Putusan Nomor 472/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006469.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2019, tanggal 9 April 2019, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006469.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2019, tanggal 9 April 2019;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan Penggugat PT ASIAKARYA DUTA DUNIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 472/B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H.

Putusan Nomor 2397/B/PK/Pjk/2018Put90156/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Menerima permohonan ini untuk seluruhnya;2. Memutuskan dan menyatakan KEP01367/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal28 April 2017 tidak sesuai dengan Pasal 1 angka (5) huruf b PMK08/PMK.03/2013 sehingga bukanlah keputusan yang sah menuruthukum;3.

untuk mengabulkan danmembatalkan Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa MasaDesember 2014 Nomor 00015/107/14/056/16 tanggal 19 Januari 2016sebesar Rp675.086.954,00 yang tidak benar;Bahwa demikian surat gugatan ini Penggugat ajukan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak yang terhormat dengan harapan dapat memperolehputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 4 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90156/PP/M.XXA

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90156/PP/M.XXA/99/2017 yang diucapkan pada tanggal 12 Desember 2017;Mengadili SendiriDalam Pokok Perkara;1. Mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali;2. Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2014 Nomor 00015/107/14/056/16 tanggal 19Januari 2016;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2397/B/PK/Pjk/20183.

putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut90156/PP/M.XXA

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90156/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 12 Desember 2017;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan dari Penggugat: PT SUNINDO PRATAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H.M.

:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa SubsitusiFatkhurohman, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Insidentil Substitusi, tanggal 20 April 2018Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90513/PP/M.XXA

Putusan Nomor 2766/B/PK/Pjk/2018 Jumlah PPN harus dibayar 163.054.864 163.054.864 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90513/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00215/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 2 November 2016,tentang Keberatan

Putusan Nomor 2766/B/PK/Pjk/2018 dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 90513/PP/M.XXA/16/2017 yangdiucapkan tanggal 19 Desember 2017 dan dikirimkan pada tanggal 28Desember 2017 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 90513/PP/M.XXA/16/2017 yang diucapkan