MENGADILI:

• Menerima permintaan banding dari Panasihat Hukum Terdakwa tersebut;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 18 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut
• Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

kepada Para Terdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalamtingkat banding ditetapbkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, pasal 21, 27, 193, 241ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Panasihat

M E N G A D I L I :o Menerima permintaan banding dari Panasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ; o Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 16 April 2015 Nomor : 34 / Pid.B / 2015 / PN.Smg yang dimintakan banding tersebut ; ----------------------------------------------------------------o Membebankan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Panasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Panajam Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 27 Mei 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;
• Menetapkan agar Terdakwa Tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
• Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

Panitera Pengadilan Negeri Panajampada tanggal 10 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Panasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita PenggantiPengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Juni 2020;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding yang diterima oleh Plh.

dijatunkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undangundang Nomor35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Panasihat

1. Menerima permintaan banding dari Panasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 67 / Pid.Sus / 2018 / PN.

Menerima permintaan banding dari Panasihat hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umum ;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 67 / Pid.Sus/ 2018 / PN. Bks, tanggal 9 Mei 2018 yang dimintakan bandingtersebut ;3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;4.

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 18 Mei 2020 Nomor 254/PID.B/2019/PN Mam , yang dimintakan banding tersebut :
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);-

Bahwa saksi korban LINDA MAYASARI mengalami kerugian sebesarRp.14.750.000, (empat belas juta tujuh ratus lima puluh riburupiah).Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korbanmengalami kerugian sebesar Rp.171.500.000, (seratus tujuh puluh satujuta lima ratus ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Panasihat hokumterdakwa mengajukan Eksepsi dalam perkara Nomor

Menyatakan Keberatan dari Panasihat hukum Terdakwa Alfiana BintiAlimuddin tersebut tidak diterima;2. Memerintahkan Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkaraNomor 254/Pid.B/2019/PN Mam atas nama terdakwa tersebut diatas;3. Menangguhakan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.Menimbang,bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut UmumTertanggal 6 April 2020, No. Reg. Perkara; PDM73/Mju/Eoh.2/03/2020;Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.

melaluiPenasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju masingmasing padatanggal26 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan bandingHalaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 346/Pid /2020/PT MKSNomor 254/Akta.Pid.B/2019/PN Mam, dan permintaan banding tersebutdisampaikan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dan Penuntutumum masing pada tanggal 26 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan NegeriMamuju ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Panasihat

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Panasihat HukumTerdakwa;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 18 Mei 2020 Nomor254/PID.B/2019/PN Mam , yang dimintakan banding tersebut :3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua TingkatPengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000.00.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Panasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 5 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan
<

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbanganpertimbangan di atas,JaksaPenuntut Umum mohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Bandung menolakpermohonan banding (Memori banding) dari Panasihat Hukum Terdakwahalaman 85 dari 86 Perkara Nomor 25/ TIPIKOR/2020/PT BDGdan menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah sebagaimana dalam SuratTuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 21 September 2020.Menimbang,bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingtelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat

Menerima permintaan banding Panasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus, Nomor 26/Pid.Sushalaman 87 dari 86 Perkara Nomor 25/ TIPIKOR/2020/PT BDGTPK/2020/PN.Bdg, tanggal 5 Oktober 2020 yang dimintakan bandingtersebut;3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan5.

MENGADILI

• Menerima permintaan banding dari Panasihat hukum terdakwa ;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : 320/Pid.Sus/2022 PN.Byw, yang dimintakan banding tersebut;
• Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
• Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam

• Menerima permintaaan banding dari Panasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 23 Maret 2020 Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Kis, yang dimohonkan banding tersebut;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Membebankan kepada para Terdakwa

Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 6 April2020;Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, NomorW2.U11/1231,1238/HN.01.10/4/2020, masingmasing tanggal 6 April 2020 yangmenerangkan telan memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum ParaTerdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di KepaniteraanPengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai suratini diterima sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Panasihat

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanyaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilanyang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaaan banding dari Panasihat

permintaan banding pada tanggal17 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan bandingpada tanggal 18 November 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermintaan Banding yang masingmasing dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Menggala Nomor 12/Akta.Pid/2015/PN Mgl ;Menimbang, bahwa adanya permintaan banding dari Terdakwa telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2015 dantentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukankepada Terdakwa melalui Panasihat

Tinggi dalam memutusperkara a quo di tingkat banding ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa yangdiajukan Penasihat hukumnya, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangansebagai berikut :e Bahwa KUHAP (pasal 54, 55, 56) memberi hak kepada Tersangka/Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dari mulaipenyidikan hingga memperoleh keadilan dalam putusan yangdijatuhkan oleh Pengadilan, namun demikian disamping hak tersebutbagi Tersangka/Terdakwa juga punya hak untuk menolak bantuanhukum dari Panasihat

berdasarkan Surat PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 7/Pen.Pid /2016/PT TJK tanggal 27 Januari 2016 untuk memerksa dan mengadili perkara inipada Peradilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari14KAMIS Tanggal 4 Februari 2016, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yangterobuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota sertaEMIYATI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiTanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa maupun Panasihat

MENGADILI:

• Menerima permintaan banding dari Panasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 20 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut :
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
• Menetapkan Terdakwa tetap di tahan:
• Membebankan kepada Terdakwa

kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalamtingkat banding ditetapbkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, pasal 21, 27, 193, 241ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Panasihat

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018;Terdakwa di dampingi oleh Panasihat Hukum dari KantorOrganisasi Bantuan Hukum Yayasan Patriot Indonesia Sulawesi Selatan(OBHYPI SulSel) Posbantuan Hukum Pengadilan Negeri Pinrang beralamatdi Jalan Jend. Sukawati Nomor 38 Pinrang, berdasarkan Penetapan KetuaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/PPH/Pen.PidSus/V/2018/PN Pin.

M.Si : Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal diJalan Ahmad Wongso No. 200 RIT. 19 KelurahanMadurejo Pangkalan Bun Kabupaten KotawaringinBarat Provinsi Kalimantan Tengah ; Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada :1) BAMBANG SAKTI, SH ; 2) IKHSANUDIN, SH ; 3) NANANG SUJAHANTOPO, SH ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat/Pengacara Panasihat Hukum padakantor Advokat Pengacara BAMBANG SAKTI, SH &REKAN, beralamat kantor di Jalan Merpati

RumahTahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/pene tapan:1.2ssendiri perkara ini;1ose Pengadilan Negeri tersebut ;ann Setelah membaca;Penyidik tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31Januari 2015;Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015; Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;nonnnnn Terdakwa tidak didampingi oleh Panasihat

,MH masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabutanggal 9 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim HakimAnggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh JENTI SIBURIAN, SHPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwaserta di Hadiri Panasihat Hukum Terdakwa;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH SARUDI, SHELLEN

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 05 Februari2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 ;Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Panasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca;2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Pal tanggal 06 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Pal tanggal 07Januari 2015 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan

telahdisampaikan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12Januari 2021, dan sudah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwapada tanggal 12 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untukmempelajari berkas perkara (inzaqe) masingmasing NomorW11.U1/7169/HN.02.02/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuatPanitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung, sebelum dikirim kePengadilan Tinggi Bandung telah diberitahukan kepada Panasihat

HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengantanggal 9 Desember 2020 yang dimintakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Bandung, tanggal 23 November 2020, Nomor771/Pid.Sus/2020/PN.Bdg., Secara patut dan seksama;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Panasihat HukumTerdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara

Pasal 27 Ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI= Menerima permintaan banding dari Panasihat Hukum Terdakwa tersebut;7 Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 23November 2020, Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Panasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 81/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 29 November 2023:
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negerisejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;Terdakwa di dampingi oleh Panasihat Hukum dari Kantor Organisasi BantuanHukum Yayasan Patriot Indonesia Sulawesi Selatan (OBHYPI SulSel) PosbantuanHukum Pengadilan Negeri Pinrang beralamat di Jalan Jend.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018;Terdakwa di dampingi oleh Panasihat Hukum dari KantorOrganisasi Bantuan Hukum Yayasan Patriot Indonesia Sulawesi Selatan(OBHYPI SulSel) Posbantuan Hukum Pengadilan Negeri Pinrang beralamatdi Jalan Jend. Sukawati Nomor 38 Pinrang, berdasarkan Penetapan KetuaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 129/PPH/Pen.PidSus/V/2018/PN Pin.

., Advokat/Panasihat Hukum dariKantor Hukum Iwa Susanti & Partners berkantor di Jalan Tugu PahlawanNomor 10 Telp./Hp 08127733713 Email: iwasusantilawyer@yahoo.com,Kelurahan Bukit Cermin, Kota Tanjungpinang, menurut surat gugatan dalamperkara Register Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.TPI, sebagai Penggugat;Il.