Ditemukan 544853 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-03-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 939 K/Pdt/2020 Tanggal 23 Maret 2020 — H. SUFNIR vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG q.q.
KEPALA KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA BARAT q.q. DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dk
141 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-03-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt/2020 Tanggal 2 Maret 2020 — PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA, DKK
lawan
JIMMY NAMARA
422 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
422 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-04-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 K/Pdt/2020 Tanggal 9 April 2020 — KALIMAN, dkk vs KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
113 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-01-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3508 K/Pdt/2016 Tanggal 26 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Dk vs YITNO SUPOMO
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Pemerintah Desa Jangkaran dimaksud bukansebagai data pendukung dalam penyusunan Daftar Nominatif yangdibuat pada tanggal 6 Januari 2016.Bahwa faktafakta tersebut telah nyata menunjukkan bahwa TermohonKasasi bukanlah Pihak Yang Berhak, namun Majelis Hakim dalamputusannya sama sekali tidak mempertimbangkan faktafakta yangterungkap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim telah lalaidalam memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA
pengelolaan;Nadzir untuk tanah wakaf;Pemilik tanah bekas milik adat;Masyarakat hukum adat;~ 9 29 5 Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau=ePemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengantanah;(sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan TanahBagi Kepentingan Umum).Dengan demikian tindakan Majelis Hakim tersebut telahmelampaui kewenangan yang diberikan dalam PERMA
Nomor: 3 Tahun2016 dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian (videPasal 20 huruf a butir 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2016) dikarenakanTermohon Kasasi bukanlah pemilik tambak udang yang sah menuruthukum sehingga bukan termasuk Pihak Yang Berhak;Ad.4.
Putus : 12-02-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/Pdt/2020 Tanggal 12 Februari 2020 — RUTH TUMANAN, dkk
lawan
PEMERINTAH RI c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI c.q. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL PROVINSI c.q.
KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/PERTANAHAN
KOTA PALU, DK
278 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
278 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-04-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106 K/Pdt/2020 Tanggal 2 April 2020 — PT MOEIS
lawan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Selaku Ketua Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi Kuala Tanjung
236 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasikeberatan atas Berita Acara Kesepakatan a quo adalah semenjaktanggal 5 Agustus 2019; Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi mengajukan keberatan padatanggal 2 September 2019, maka permohonan a quo telah melampauiHalaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1106 K/Pdt/2020waktu 14 (empat belas) hari kerja, sehingga tidak memenuhi syarat formilsebagaimana ditentukan pada Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum juncto Pasal 5 Perma
Putus : 09-04-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1153 K/Pdt/2020 Tanggal 9 April 2020 — BASRI SINAGA, dkk vs BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q KANTOR
WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA UTARA diwakili oleh KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA UTARA selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
95 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 22-09-2015 — Putus : 23-10-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PTUN MATARAM Nomor 18/G/2015/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2015 — NURDIN M. JAFAR YASIN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
127 — 87
127 — 87
Sehingga dengan adanyaPasal 53 UU Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Perma Nomor5 tahun 2015, maka pemohon yakin dan percaya perjuanganHalaman 15pemohon untuk memperoleh keadilan dari penyelenggara negaraakan dapat diperoleh melalui Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram yang memiliki kewenangan absolut terhadap permohonan aquo.1.6 Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmengajukan tanggapannya tertanggal 6Oktober 2015, yang pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai
AbdulHaris dan dikeluarkan lagi surat tertanggal 27 Mei 2015 Nomor;102.2.52.06/V/2015 dengan perihal yang sama,dan di keluarkan suratyang ditunjukan ke Ketua DPRD Kabupaten Bima tanggal 24 Juni2015 perihal tindak lanjut hasil rapat dengan Komisi .Bahwa memperhatikan ketentuan Bab V Bagian Pertama PemeriksaanPersidangan Pasal 8 Jo Pasal 9 ayat (1) huruf (bo) Perma Nomor 5 Tahun2015, maka setelah Termohon membaca, mempelajari dan mengkaji secaracermat dengan ini Termohon akan menyampaikan tanggapantanggapansebagai
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hak Uji Materiil Keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011 Keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011 terhadap Perundang-Undangan Sebelum 2011
Kata Kunci : Keberlakuan; Perma No. Tahun 2011; Keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011;
TATA USAHA NEGARA/G.5/SEMA 7 2012 2061 — 0
- a) Perma No. 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturanperundang-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan dan pernah diajukansebelum dikeluarkannya Perma tersebut berlaku ketentuan Perma sebelumnya, ... [Selengkapnya]
a) Perma No. 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturanperundang-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan dan pernah diajukansebelum dikeluarkannya Perma tersebut berlaku ketentuan Perma sebelumnya, yaituPerma No. 1 Tahun 2004. Sedangkan peraturan perundang-undangan dibawahundang-undang yang diterbitkan sebelum dikeluarkan Perma tersebut dan belumpernah diajukan HUM diberlakukan Perma No. 1 Tahun 2011.
Oleh karenanya penerapan Perma No. 01 Tahun 2011 tentang HUM tidak bolehberlaku surut, sehingga terhadap peraturan perundang-undangan yang terbitsebelum Perma No. 01 Tahun 2011 dan belum pernah diajukan berlaku Perma No. 01Tahun 2004.
Register : 09-09-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 131/Pdt.G/2016/PN Arm Tanggal 2 Maret 2017 — - Penggugat :
FREDRIK AUGUST WALEWANGKO INARAY
- Tergugat :
1. ⢠Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung
2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung pada Balai Pelaksana Jalan Nasional XI
135 — 64
135 — 64
Para Tergugat danPenilai Pertanahan dan Pelaksana Pengadaan tanah PembangunanJalan Tol Manado Bitung oleh KJJP SIH WIRYADI dan Rekan,adalah Tidak Sah, Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum.Poin 6 (enam) halam Il (Sebelas) tetap tidak dirubah.32e Poin 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) halam 13(tiga belas) tetap tidak dirubah.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakanpemeriksaan perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohonakan diperiksa sesuai dengan Ketentuan PERMA
Nomor 3 Tahun 2016tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Rugi KePengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum;Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Rugi KePengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Pasal 19 Huruf (d) Pasal 6 Huruf (e) Jo Pasal 8 angka(2) tenntang tenggang waktu pengajuan keberatan sebagaimana pada pasal10 ayat
Register : 14-12-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 192/Pdt.G/2016/PN Arm Tanggal 26 Januari 2017 — - Penggugat Keberatan
1. ONESIMUS KALESARAN
2. AGUSTIEN UMBOH, S.Pd, S.Th
3. MARYAM OLYVIA KALESARAN, SE
4. JOSEP DENGAH
5. FREDRIK RUNTUWENE
- Tergugat Keberatan :
1. Tim Appraisal Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung oleh KJPP SIH WIRYADI dan Rekan
2. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung
3. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung
103 — 85
103 — 85
Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayarbiaya perkara.Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon membacakanpermohonan keberatannya Termohon II dan III menerangkan telahberkomunikasi dengan para Pemohon Keberatan bahwa Termohon tidak akan hadir dipersidangan dengan alasan sebagaimana Perma No.3 tahun 2016, Tim Apprasial Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TolManadoBitung, tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa setelah Permohonan Keberatan dari parapemohon dibacakan dipersidangan
Menyatakan gugatan keberatan Pemohon di tolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard)Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemiliki pendapat lain, Termohon Il memohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa sebagaimana PERMA No. 3 Tahun 2016Pasal 19 Huruf (d) Jo Pasal 6 Huruf (e) , Jo Pasal 8 angka (2) tentangtenggang waktu pengajuan keberatan sebagaimana pasal 10 ayat (1)dan (2) keberatan yang diajukan Pemohon sudah lengkap danmemenuhi persyaratan
ganti kerugian kegiatan pengadaan tanah untukPembangunan Jalan Tol ManadoBitung pada hari Rabu tanggal 30November 2016, Termohon telah menyampaikan undanganmusyawarah kepada para Pemohon, namun kemudian tidak terjadi titiktemu sehingga permasalahan yang terjadi berujung menjadi keberatanantara para Pemohon dan para Termohon sehingga para pemohonmengajukan permohonan keberatan terhadap besaran bentuk gantikerugian ke Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 14 Desember 2016sebagaimana di atur dalam Perma
terjawab dengan buktibukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka buktiselebinnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan keberatan paraPemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan IIsebagai Pihak yang dikalahkan ;Mengingat : Pasal dalam HIR, Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang kekuasaan Kehakiman, Undnangundang Nomor 49 Tahun2009 tentang Peradilan Umum, Perma
Register : 07-08-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Pti Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
BANK JATENG CABANG PATI
Tergugat:
M. YASIN
196 — 37
196 — 37
mengandung sengketa hak atas tanahmaka gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana seperti dalamketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakimperlu mengeluarkan penetapan;Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf b dan Pasal 11 Ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman PenyelesaianGugatan Perkara Sederhana jo Perma
Putus : 22-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5954 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 22 Nopember 2023 — PERMA GEBRI bin BUSTAMAN;
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERMA GEBRI bin BUSTAMAN;
Register : 20-06-2022 — Putus : 22-07-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PN PATI Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Pti Tanggal 22 Juli 2022 — PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG PATI, UNIT DUKUHSETI
melawan
1.LASIDIN
2.INTIYANAH
276 — 181
276 — 181
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 01-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 4106/Pdt.G/2018/PAJT Tanggal 7 Nopember 2018 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
18 — 9
18 — 9
Register : 24-09-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 26/PDT.GS/2020/PN Pti Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Eri Widicahyono
2.Melania Damar Iriyanti
3.Abdur Rahman
4.Airindha Yoni M
5.Adi Setiawan
6.Nanda Ade Purnama
Tergugat:
Euis Palapasari
173 — 66
173 — 66
pati memiliki kKekuataneksekutorial sehingga saya siap menanggung segela konsekwensi atastindakan yang saya lakukan.Demikian surat pernyataan saya buat dengan penuh kesadaran dan itikadbaik untuk melaksanakan dengan sebaikbaiknya.Selanjutnya Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa surat kesepakatan kedua belah pihak yang telahditandatangani pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020;Mendengar kedua belah pihak yang berperkaraMemperhatikan ketentuan pasal 130 HIR, Perma
Register : 24-09-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN PATI Nomor 66/Pdt.Bth/2018/PN.Pti Tanggal 6 Mei 2019 — ANI MURSETYANINGSIH, bertempat tinggal di Desa Kajar RT. 003/RW. 002, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati,
Dalam hal ini diwakili oleh :
- WISNU ADHI WARDHANA, SH.,
- AKHMAD DALHAR, SH., MH.,
- REISSMANN BERTRAND S.,SH., MH.
- PAMUJI UPOYO, SH.
- HERMANSYAH BAKRI, SH.
- BAMBANG ADHI PAMUNGKAS, SH.
- INDRA KURNIAWAN SASONGKO, SH.
Kesemuanya Advokat pada â KANTOR ADVOKAT WISNU ADHI WARDHANA, SH. & REKAN âÂÂ, beralamat di Perum Semarang Indah Blok C 20 No. 9, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai : PELAWAN.
LAWAN :
1. Direksi PT. Bank Mega (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank Mega Tbk. Kantor Regional Semarang, berkedudukan di Jalan Pandanaran 82 Semarang, selanjutnya di sebut sebagai : TERLAWAN I ;
2. Direksi PT. Bank Mega (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank Mega Tbk. Kantor Regional Semarang, berkedudukan di Jalan Pandanaran 82 Semarang Cq. PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Pati, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 87 Pati, selanjutnya di sebut sebagai : TERLAWAN II ;
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara R.I. Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, beralamat di Jalan Imam Bonjol 1d Gedung Keuangan Negara II Lt. 3 Semarang, selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN III ;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, beralamat di Jalan Raya Kudus-Pati KM 3.5, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERLAWAN I ;
5. DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, S.H., M.M., selaku Notaris / PPAT yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 5-B Pati, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERLAWAN II ;
191 — 24
191 — 24
Register : 23-07-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 01-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3036/Pdt.G/2018/PAJT Tanggal 14 Nopember 2018 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
23 — 12
23 — 12
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 15-12-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN lrt Tanggal 8 Juni 2018 — Penggugat:
ALEXANDER MASAN LIBU
Tergugat:
CHRISTOFORUS T. PARU
105 — 29
ALEXANDER MASAN LIBU
Tergugat:
CHRISTOFORUS T. PARU
105 — 29
Register : 03-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN PATI Nomor 40/Pdt.G.S/2019/PN Pti Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Pati Unit Juwana Dua
Tergugat:
1.SUKARTI
2.ASMU'IN
101 — 31
PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Pati Unit Juwana Dua
Tergugat:
1.SUKARTI
2.ASMU'IN
101 — 31