Jati) dalamperkara No. 21/Pdt.G/2007/PN.Pol. adalah uang Rp. 306.065.000, bukanHal. 9 dari 15 hal. Put. No. 3121 K/PDT/2010Rp. 85.000.000, sehingga tidak logis yang dituntut Rp. 306.065.000. lalumenyuruh lawan mengakui hanya Rp. 85.000.000. ;Jadi pengakuan Penggugat pada saat menjadi Tergugat dalam perkaraNo. 21/Pdt.G/2007/PN.Pol. adalah atas kehendaknya sendiri, setidaknyatidak ada kaitan dan bujukan dari Tergugat Il Hj. Jati.

Bahkan denganpengakuan Penggugat sekarang saat berposisi selaku Tergugat dalamperkara No. 21/Pdt.G/2007/PN.Pol. masih sangat merugikan Tergugat Ilyang dalam perkara No. 21/Pdt.G/2007/PN.Pol. berkedudukan sebagaiPenggugat. Karena utang Hj.

Mursana sebesar Rp.85.000.000, dalam perkara No. 21/Pdt.G/2007/PN.Pol. masih sangatmerugikan Tergugat Il karena yang dituntut dalam perkara No.21/Pdt.G/2007/PN.Pol. sebesar Rp. 306.065.000, tetapi karena perkaraNo. 21/Pdt.G/2007/PN.Pol. sudah merupakan putusan yang berkekuatanhukum tetap sehingga harus dihargai ;Lagi pula hubungan utang piutang antara Hj. Mursana si berutang denganHj. Jati si berpiutang diikat jaminan sebuah rumah dengan Sertifikat HakMilik atas nama Hj.

Jati (Tergugat Il) sudah tidak memberi kuasa lagi kepada Tergugat ,karena sejak perkara No. 21/Pdt.G/2007/PN.Pol. berkekuatan hukum tetapSurat Kuasa dalam perkara tersebut dengan sendirinya sudah berakhir. Hj.Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 3121 K/PDT/2010Jati menunjuk Bahtiar, S.Ag., M.Pd. Dan karena itu tindakan Sdr. Thahirsetelah putusan berkekuatan hukum tetap bukan lagi tindakan selakuKuasa Hj.

Mursana baik dalamperkara No. 21/Pdt.G/2007/PN.Pol., baik dalam perkara ini mengakuikalau benar ada hubungan utang piutang antara Hj. Mursana siberutang dengan Hj. Jati si berpiutang, dan ternyata pula jaminan utangpiutang tersebut berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Mursana No.1864/2004 (bukti T.IL1) masih dipegang oleh yang berpiutang Hj. Jati ;Dengan adanya jaminan utang tersebut masih dipegang oleh Hj.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim (judex facti) PengadilanNegeri Polewali dalam Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Pol Halaman 32dan 33 yang menjadi dasar dan / atau alasangugatan penggugat/pemohonbanding dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) adalahmerupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, yang seakanakanYudexpactie tidak berpedoman pada asas hokum acara sebab ketentuanHukum Acara dari Awal Hakim berkewajiban untuk memberikan petunjukkepada Penggugat untuk melengkapi

apa yang sebetulnya yang dimaksudoleh Penggugat, sehingga tidak membuat kabur, maka apabila dikaji secaramendalam dengan adanya Putusan Yudex Pactie Pengadilan NegeriPolewali dalam Perkara No. 29/Pdt.G/2019/PN.Pol., (Bukti P.3), adaKonspirasi Hukum di dalamnya sebab seharusnya di Uraikan dalamPertimbangannya mengenai Luasnya jangan hanya kekurangan Subjek(BPN) yang di Pertimbangkan Saja, sebab dalam PerkaraNo.29/Pdt.G/2019/PN.Pol, di Laksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) danHalaman 4 dari 11 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 72/ PDT/ 2021/ PT.MKSLuas sama dalam Perkara No.32/Pdt.G/2020/PN.Pol., agar Pencari keadilandalam hal ini (Penggugat pembanding)tidak rugi waktu dan Materi,sebagaimana Pedoman Hukum Acara yaitu Peradilan Sederhana, cepat, danbiaya ringan, apalagi Perkara No.29/Pdt.G/2019/PN.Pol., dengan PerkaraNo. 32/Pdt.G/2010/PN.Pol., Sama Hakimnya dalam hal ini Ketua PengadilanNegeri Polewali atas nama : I.B Oka Saputra M, S.H., M.H.2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor32/Pdt.G/2020/PN.Pol, tanggal 08 Agustus 2020;MENGADILI SENDIRI :Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatanpenggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa penggugat merupakan ahli waris dari MartaTamabuku alias Bulawan (almarhumah) yang telah meninggal dunia padatahun 2007;3.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor32/Pdt.G/2020/PN.Pol 08.01.20213.

Perdata Nomor : 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL telah diputusoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Mamasa, dalam putusanNo. 74/Pts.Pdt.G/1980/PN.POL pada tanggal 30 Oktober 1980, kemudiandalam tingkat banding perkara No. 59/1981/Pdt telah pula diputus olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tanggal 7 Maret 1981, dengan amarputusan antara lain memerintahkan kepada Pengadilan NegeriPolewali untuk membuka kembali persidangan memeriksa kembalipihakpihak yang bersengketa dan mengambil keputusan yang

No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL;Bahwa berdasarkan pelaksanaan Eksekusi pada butir 3 tersebut diatas,maka Para Penggugat dalam perkara Perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL, langsung menguasai tanahnya masingmasing termasukPenggugat;6 Bahwa barubaru ini Sertifikat Hak Muilik No. 146/Pekkabata, tanggal05041997, Gambar Situasi No. 300/1997 tanggal 14 Maret 1997, seluas1.593 M?

(Tujuh ratus delapanpuluh meter persegi) atas nama HAJI ATJO MADJID BELLO, artinyaobjek gugatan tidak termasuk yang dimaksud dalam Putusan No.52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL sehingga dengan demikian maka SECARATEGAS ADALAH OBJEK DALAM SHM No. 498/Pekkabata adalahBUKAN MILIK PENGGUGAT;b. Bahwa Putusan No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL tanggal 12 Mei 1998,Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 338/PDT/1998/PT.Uj.Pdg tertanggal15 Oktober 1998, Jo.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dan menempatkandirinya selaku Pemilik sebagaimana Putusan Perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL tanggal 12 Mei 1998 Jo.

No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL tanggal 12 Mei 1998 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi No. 338/PDT/1998/PT.Uj.Pdg tertanggal15 Oktober 1998 Jo.

./2015/PN.Pol :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor 2/Pdt.G.S /2018/PN.Pol., tertanggal 26 April 2018 dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali mencoret Gugatan Sederhana ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN.Pol., tertanggal

JPENETAPANNomor 2/Pdt.G.S/2018/PN.Pol.

Mapilli, pekerjaanIbu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 26April 2018 Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN.Pol. tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Berkas Gugatan sederhana Nomor2/Pdt.G.S/2018/PN.Pol.

Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Polewali dengan Register Nomor 2/Pdt.G.S /2018/PN.Pol., tertanggal26 April 2018 dicabut ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali mencoretGugatan Sederhana ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPolewali dengan Register Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN.Pol., tertanggal 26 April2018 dari Buku Induk Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana ;3.

(ibu kandung Penggugat) mengajukan perlawanan eksekusidengan nomor 01/Pdt.Plw/2002/PN.POL, Jo. Putusan Pengadilan TinggiMakassar nomor 259/PDT/2003/PT.Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.No. 947 K/Pdt/2004;Bahwa permohonan perlawanan yang diajukan oleh ibu kandung Penggugatsetelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti sehingga PengadilanNegeri Polewali melaksanakan eksekusi pada tanggal 7 Mei 2007;Bahwa setelan selesai pelaksanaan eksekusi perkara nomor52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL., Jo.

Menyatakan setelah selesai pelaksanaan eksekusi perkara No.52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung PandangNo. 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2236K/PDT/1999. Maka tanah sengketa milik ibu kandung Penggugat yang dibelidari Hj.

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Pol.5.6.Surat pernyataan pemberi kuasa tanggal 30 Juni 1997 yang telahdiwarmeking pada Notaris Puspawati tg!

Fotokopi Putusan No. 01/PDT.PLW/2002/PN.POL, selanjutnya diberi tandaP 9;10. Fotokopi Putusan Nomor: 259/PDT/2003/PT.MKS., selanjutnya diberi tandaP 10;11. Fotokopi Putusan No. 947 K/Pdt/2004, selanjutnya diberi tanda P11;12. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perdata Reg. No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol., selanjutnya diberi tanda P12;13. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Polewali, perihal : kejelasan tentang tanahobyek perkara antara Hj.

No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol., selanjutnya diberi tanda TT2;3. Fotokopi Fotokopi Putusan Nomor : 2236 K/Pdt/1999, selanjutnya diberitanda TT3;4. Fotokopi Putusan Nomor : 338/PDT/1998/PT. Uj. PDG., selanjutnya diberitanda TT4;5. Fotokopi Putusan No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN. Pol., selanjutnya diberi tandaTT5;6. Fotokopi Putusan No. 01/PDT.PLW/2002/PN.POL, selanjutnya diberi tandaTT6;7. Fotokopi Putusan Nomor: 259/PDT/2003/PT.MKS., selanjutnya diberi tandaTT7; 7jealaman 23 c ari 35.

permohonan ini;Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukanoleh Pemohon;Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yangdiajukan oleh Pemohon;Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksiyang diajukan oleh Pemohon;TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24Juni 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali padatanggal 24 Juni 2019, di bawah Register Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Pol

Saksi Warla, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kalidengan Pemohon dan merupakan tetangga orang tua Pemohon;Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Leteang, Desa Tenggelang,Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahandengan Najriani pada tanggal 7 September 2016;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Pol.

saksiyang telah memberikan keterangan dibawah, bernama Nahwan dan Warlah;Menimbang, bahwa alatalat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkanmenurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untukitu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bahwa dari bukti bertanda P1 sampai dengan P5yang dikuatkan dengan keterangan saksi Nahwan dan saksi Warlah telah terbuktifaktafakta hukum sebagai berikut :Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Pol

diubah menjadi Naufal Putra AlHasaniyang lahir pada tanggal 20 Desember 2014 maka Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada BagianKesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan StatusKewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilannegeri tempat Pemohon;Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Pol

Redaksi : Rp. 10.000,00 JIumlah: Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Pol.

Berita Acara Eksekusi Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol jo masingmasing pada tanggal 07 Mei 2007 serta Berita Acara Sita Eksekusi Nomor52/BA.Pdt.G/2007/PN.Pol tanggal 11 April 2007, tidak demikianPenggugat sebagai subjek hukum baik dalam kapasitas sebagaiPenggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan/atau Penggugat/TergugatKonvensi, yang ada adalah tanah seluas + 573 m?

Pol tanggal 12 Mei 1998 jo Putusan PengadilanTinggi Ujung Pandang Nomor 338/Pdt/1998/PT.Uj.Pdg tanggal 15Oktober 1998 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor2236 K/Pdt/1999 tanggal 30 Desember 2000 dan Penetapan Nomor 81/Pen.Pdt/ Eks/ 2007/PN.Pol, jo Berita Acara Eksekusi Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol masingmasing pada tanggal 7 Mei 2007 sertaHal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 613 PK/Pdt/2012Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/BA.

Uj Pdg tanggal 15 Oktober 1998 jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2236 K/Pdt/1999tanggal 30 Nopember 2000 yang mempunyai kekuatan hukum tetap;3.2 Bahwa putusan mana tersebut sudah dilaksanakan eksekusipada tanggal 7 Mei 2007 berdasarkan dengan:Penetapan Nomor 81/Pen.Pdt.Eks/2007/PN.Pol jo Berita Acara EksekusiNomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol masingmasing pada tanggal 7 Mei 20074.1.sertaBerita Acara Sita Eksekusi Nomor 52/BA Pdt.G/1980?PN.

Bahwa karena hak Pabukkari lye'na Coma yang melekat diatas objeksengketa tidak batal/tidak terhapus dengan adanya putusan PerkaraPerdata Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/ PN.Pol tanggal 12 Mei 1998, maka jelashak Pabukkari lye'na Coma yang melekat diatas tanah sengketa yangberalin kepada Abdul Kadir Abdullah dan terakhir beralin kepada Johan(pemohon peninjauan kembali) adalah iuga tidak batal in casu tidakterhapus dengan adanya putusan Perkara Perdata Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/ PN.Pol tanggal 12 Mei 1998 berikut

Lebihlebih lagi jika ditinjau posisiAlimuddin Alias Aco Bulu dalam perkara perdata dimaksud adalah BukanPihak dalam perkara perdata Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol makasangat nyatalah tidak ada dasar hukum bagi Alimuddin Alias Aco Bulu(termohon PK) untuk mempertahankan tanah sengketa sekarang ini.Ill.

Kadang berdasarkan putusan dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol,yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali, pada tanggal 12 Mei 1998jo.

Arif B Alias Baco Como (Penggugat) setelahterjadinya eksekusi perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol;Bahwa Pr. Kadang dapat menguasai keseluruhan tanah miliknya setelahterjadinya eksekusi perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, akan tetapitidak lama kemudian terhadap tanah sebelah utara (tanah yang kemudianmenjadi hak M.

Minung; Bahwa sepengetahuan saksi, Pemerintah Daerah Kabupaten PolewaliMandar (Tergugat) juga termasuk sebagai pihak dalam perkara Nomor52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yaitu pihak Tergugat; Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah termasuk tanahobyek sengketa dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dan telahdieksekusi oleh Pengadilan; Bahwa Pr. Kadang juga merupakan salah satu pihak dalam perkara Nomor52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dan juga merupakan salah satu pemberi kuasakepada M.

, bahwa saksi Rusli memberikan keterangannya bahwasanyaterhadap tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan bagiandari tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, yangdalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut ada didalamnya jugatanah milik dari Pr.

/1980/PN.Pol dan juga merupakan salah satu pemberi kuasakepada M.

No.1200 K/Pdt/2011Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telahmenggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai paraTerlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali padapokoknya atas dalildalil :bahwa para Pelawan adalah pihak ketiga mengajukanperlawanan eksekusi (derden verzet) terhadap eksekusi putusanPengadilan Negeri Polewali No.10/Pdt.G/2004/PN.Pol

Sarina (almarhumah) telah memohon kehadapanBapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali untuk mengeksekusi putusanPengadilan Negeri Polewali No.10/Pdt.G/2004/PN.Pol. jo putusanPengadilan Tinggi Makassar No.149/Pdt/2005/PT.Mks. jo putusanMahkamah Agung R.l No.200 K/Pdt/2007, dan amar putusanMahkamah Agung Rl No.200 K/Pdt/2007 tersebut berbunyisebagaimana tersebut dalam perlawanan ;bahwa para Pelawan tidak ikut digugat dalam perkaraNo.10/Pdt.G/2004/PN.Pol. jo putusan Pengadilan Tinggi MakassarNo.149/Pdt/

Sarina almarhumahberkedudukan sebagai Penggugat, menggugat Terlawan Il, il(Tergugat , Il) dan Terlawan N, V (Tergugat Ill, IV) serta Terlawan VI(Turut Tergugat dalam perkara pokok) dengan dasar jual belisebagaimana dalam perkara No.10/Pdt.G/2004/PN.Pol. jo putusanPengadilan Tinggi Makassar No.149/Pdt/2005/PT.Mks. jo putusanMahkamah Agung R.I.

Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Polewali No.10/Pdt.G/2004/PN.Pol. jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.149/Pdt/2005/PT.Mks. jo putusan Mahkamah Agung R.I No.200 K/Pdt/2007 tidak mengikat para Pelawan dan tidak mengenai objek yangdikuasai para Pelawan, karenanya tidak dapat dilaksanakan (NonEksekutable) ;5. Memerintahkan mengangkat kembali sita eksekusi yangdilaksanakan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20Hal.4 dari 9 hal. Put.

Sarina tertanggal 1 Juni 2009 melalui kuasahukumnya, dengan demikian perlawanan eksekusi yang diajukan olehpara Pelawan belum memenuhi syarat formil, sehingga perlawananyang dimaksud patut dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut PengadilanNegeri Polewali telah mengambil putusan, yaitu putusanNo.03/Pdt.Plw/2009/PN.Pol. tanggal 13 April 2010 yang amarnyasebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Terlawan ;DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor matik Merk Honda Beat warna Hitam tanpa platdan kaca spion dimana kedua peleknya berwarna orange;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 8/Pid.SusAnak/2016/PN.POL., tanggal 30 Juni 2016, yang amar selengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah danmeyakinkan

Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Re2.000,00(dua ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor52/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MKS, tanggal 14 Desember 2016, yang amarselengkapnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 30 Juni 2016Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2016/PN.POL, dengan mengubah sekedar mengenaipidana yang dijatuhnkan kepada Anak, sehingga amarnya berbunyi sebagaiberikut:1.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 30 Juni 2016Nomor 8/Pid.Sus.Anak/206/PN.POL, untuk selebihnya;4.

Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 3.000,00(tiga ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/AktaPid.Sus.Anak/2017/PN.Pol., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriPolewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2017, Anakmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassartersebut;Membaca Memori Kasasitanggal 9 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Anakberdasarkan Surat Penujukan

Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak TERDAKWAtersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor52/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MKS tanggal 14 Desember 2016 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Polewali 8/Pid.SusAnak/2016/PN.POL

Bahwa setelan Para Penggugat mempelajari putusan Pengadilan NegeriPolewali Nomor : 17/Pdt.G/2002/PN.Pol (28.10.2002) Jo Putusan PengadilanTinggi Sulawesi Selatan Nomor : 39/Pdt/2003/PT.Mks (28.03.2003) Jo. PutusanKasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1658 K/Pdt/2004 (09.08.2006), ParaPenggugat menemukan beberapa kesalahan fatal yang terdapat didalamnyayaitu9.1.

), meskipun dibantah oleh Tergugat II s/d TergugatVIL.Hal 15 dari 28 hal Putusan No 284/PDT/2018/PT MKSe Putusan perkara No. 17/Pdt.G/2002/PN.Pol. telah berkekuatan hukum tetapsejak tanggal 28 Februari 2007. (10 tahun yang lalu)e Dengan demikian keberadaan Tergugat II s/d Tergugat VII menurut putusanPengadilan Negeri Polewali No.17/Pdt.G/2002/PN.Pol sudah 34 tahun yanglalu, sedangkan menurut pengakuan ibu dan saudara kandung Penggugat(Tergugat VIII s/d tergugat XIV) sudah 26 tahun.Fakta tersebut

Penggugat menginginkan putusan No. 17/Pdt.G/2002/PN.Pol.(28.10.2002) halaman 2627 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No.39/Pdt./2003/PT.Mks. (28.03.2003) jo putusan Mahkamah Agung No. 1658K/Pdt/2004 (09.08.2006) tidak sah seharusnya melalui jalur yang telahdisediakan oleh hukum acara perdata, yakni melalui Peninjauan Kembali.DALAM POKOK PERKARA :1.

Hakim Tinggi Pengawas / Kepala BadanPengawasan Mahkamah Agung RI.Karena itu bukti putusan perkara No.17/Pdt.G/2002/PN.Pol. mengikat: Tergugat II s/d Tergugat XIV sebagai pihak yang berperkara dalamperkara No.17/Pdt.G/2002/PN.Pol.

,Apalagi, dengan tidak melibatkan semua ahli waris pada sengketa milik, bukanberarti gugatan tidak terima.Adapun obyek sengketa B digabungkan dengan objek sengketa A dalamperkara 17/Pdt.G/2002/PN.Pol. sebab memang itu sengketa milik antara ahliwaris Pajarrai dengan Tammmasala, Kemudian kematian Pajarrai tidakdipersengketa sehingga alasan tersebut patut dikesampingkan, dan tidakmenjadi putusan perkara No.17/Pdt.G/2002/PN.Pol. salah.13.

dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:Ari Pratama, tempat lahir di Pallembongan, Tanggal Lahir 22 Pebruari 1983,Jenis Kelamin Lakilaki, Alamat Pellembongan Desa BatupangaDaala Kec Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam,Pekerjaan Tani;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor66/Pdt.P/2019/PN.Pol

tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukkan Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor66/Pdt.P/2019/PN.Pol tanggal 16 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Telah mempelajari Suratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tanggal 10 Juli 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Juli 2019dibawah

Register Nomor 66/Pdt.P/2019/PN.Pol, yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut:1.

Kartu Perlindungan Sosial.; Bahwa untuk merubah identitas maka Pemohon harus mengajukanpermohonan ke Pengadilan ;Mahmud Lahir di Leppo, pada tanggal 24 Mei 1989, Agama Islam,kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Lakilaki, alamat Batupang DesaBatupanga Daala Kec Luyo Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan BelumBekerja, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah KemenakanSepupu Pemohon;Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN.Pol

Panggilan Pemohon : Rp. 200.000 .Jumlah : Rp. 246.000, (dua ratus empat puluh enam riburupiah) ; Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN.Pol

Bahwa perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. tersebut terdiri dari 33 Penggugatdengan objek berupa tanah, luas kurang lebih 25 hektar, dan objek sengketasekarang ini merupakan bagian dari hak milik Penggugat 8 dari perkara52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol atas nama Muchtar;3.

Bahwa setelah perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. dimenangkan oleh ParaPenggugat di Pengadilan Tinggi Makassar sampai ke Mahkamah Agung, danputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Para Penggugatyang diwakili Penggugat 7 M. Arief alias Baco Commo sebagai kuasamengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Polewali, namunTergugat dalam perkara No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut serta pihaklain mengajukan perlawanan eksekusi dengan register perkara No.01/Pdt.Plw/2002/PN.Pol.5.

Bahwa dalildalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa tanah sengketa sekarang ini adalah bagian dari hakmilik Penggugat No. 8 dalam Perkara Perdata No.52/Srt.Pdt.G/1980/Pn.Pol An.

No.52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda P6;7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda P7;Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol.8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, selanjutnya diberi tanda P8;9.

Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 91/Pid.B/2008/PN.Pol,selanjutnya diberi tanda T9;10.

No.145 PK/Pdt/2009 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapbkan sejumlahRp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah).Berdasar pada surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 25September 1993 Nomor 317/Pen.Pdt/1993/PN.Pol. untuk melaksanakaneksekusi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. perkara antara :Abd. Halik Bin Dg. MatutuMelawan :Pr.

No.145 PK/Pdt/2009 Timur : berbatas dengan empang milik Penggugat yang telah di jualkepada Yambas Selatan : berbatas dengan empang milik Penggugat ; Barat : berbatas dengan empang milik Penggugat ;Adalah milik Penggugat atas dasar putusan Pengadilan Negeri PolewaliNomor 06/Pdt.G/1986/PN.POL. diperoleh karena warisan dari almarhum Pr.lrisa ;4.

Adapun amar putusan perkara perdata Nomor. 06/Pdt.G/1986/PN.Pol yang menjadi dasar bagi Pr. Hj. Jiba menyatakan selakuyang berhak atas objek sengketa, menyatakan dalam diktum 2 (dua)putusan a quo, Empang di Panyampa Desa Panyampa KecamatanHal. 15 dari 18 hal. Put.

Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Yang Ketiga.Pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam putusan a quo padahalaman 15 yang menyatakan bahwa alas hak kepemilikan PemohonKasasi/Penggugat atas tanah objek sengketa diatas ternyata juga telahditeguhkan oleh putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Berdasarkan putusan perkara perdata No.06/Pdt.G/1986/PN.Pol Jo No.204/Pdt.G/1990/PT.Uj.Pdg.

Oleh karena dalam putusan dimaksud(No.06/Pdt.G/ 1986/PN.Pol), Hj. Jiba selaku Pemohon Kasasi/Penggugat malah dinyatakan (mohon ditelaah kembali) pada diktum 6 (enam) Putusan a quo Hj. Jiba dkk selaku TergugatTergugat yang menquasai objek sengketadinyatakan menguasai secara tidak sah empang yang bukan menjadi hak mereka.

SAF namunsetelah melalui proses perkara di Pengadilan Negeri Polewali, sawahmilik Penggugat kembali kedalam kekuasaan Penggugat, sebagaimanatersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 08/Pdt.G/2007/PN.Pol (03.07.2007) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 368/Pdt/2007/ PT.MKS (09.01.2008) Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINo. 2192 K/Pdt/2008 (17.03.2009) Jo Berita Acara Eksekusi No. 08/Pdt/G/1999/ PN.Pol (03.04.2010);.

Bahwa Penggugat sebagaimana dalam point 2 mencantumkan putusanPengadilan Negeri Polewali No. 08/Pdt.G/2007/PN.Pol (03.07.2007) JoPutusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 368/Pdt/2007/PT.MKS(09.01.2007) Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2192K/Pdt/2008 (17.03.2009) Jo Berita acara eksekusi No. 08/Pdt/G/1999/PN.Pol (03.04.2010). Adalah tidak benar jika ada Berita acara eksekusisebagaimana di atas, dikarenakan Tergugat maupun turut Tergugat tidakpernah menerima Berita acara yang dimaksud.

PutusanPengadilan Negeri Polewali No. : 18/Pdt.G/2010/PN.POL, karenamenyatakan PEMOHON KASASI dahulu Tergugat/Pembanding telahmenguasai dan mengambil sawah ex obyek sengketa pada perkara No.08/Pdt.G/2007/PN.Pol dan menghukum PEMOHON KASASI dahuluPara Tergugat/Para Pembanding untuk mengembalikan hasil sawahobyek sengketa kepada TERMOHON KASASI dahulu Penggugat/TERBANDING sebesar Rp. 67.500.000, (enam puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) secara tunai.

Bukti P.4 mengandung cacathukum dimana bukti P.4 yaitu foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor:08/Pdt.G/1999/PN.POL adalah sangat tidak logis. Bagaimana mungkinada Berita Acara Eksekusi di tahun 1999 sementara gugatannya sajabaru dimasukkan pada tahun 2007?

Adalah sangat aneh bin ajaib apabila suatu objek disengketakan pada tahun2007 di pengadilan, namun eksekusinya telah dilaksanakan pada tahun1999 (lihat bukti P.4 foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor: 08/Pdt.G/1999/PN.POL).Tambahan memori kasasi :Hal. 13 dari 19 hal. Put.

disebut PEMOHON:Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca suratsurat yang berhubungan denganpermohonan tersebut;Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dari Pemohon;Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan denganperkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal19 Juni 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata PengadilanNegeri Polewali di bawah register Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Pol

Polmasdan Surat Keterangan Beda Identitas No. 004/85/DT/VI/2019 tertanggal10 Juni 2019 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taufe telah tertulisdan terbaca secara benar yaitu nama Yohana, lahir di Taufe padaatHalaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Pol EES Seo eetanggal 28 Agustus 1970, Agama Kristen namun pada dokumen berupaKartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.6401096808720002, tertanggal 08 04 2019 dan Kartu Keluarga (KK) No.7603032307100003 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Polmasdan Surat Keterangan Beda Identitas No. 004/85/DT/VI/2019 tertanggal10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taufe telah tertulisdan terbaca secara benar yaitu nama Yohana, lahir di Taufe padatanggal 28 Agustus 1970, Agama Kristen namun pada dokumen berupaHalaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 51/Pat.P/2019/PN.Pol aKartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.6401096808720002, tertanggal 08 04 2019 dan Kartu Keluarga (KK) No.7603032307100003 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

M, bahwasanya Pemohon telah mengajukanpermohonan sebagaimana surat permohonannya yang telah diajukan padatanggal 19 Juni 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PerdataPengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Pol,yang juga telah ditandatangani olehnya, dimana Pemohon bertempat tinggaldi Pala, Desa Taufe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Pol LLMenimbang, bahwa tempat tinggal Polewali yang mengadili perkarapermohonan

Meterai Penetapan : Rp. 6.000.Jumlah : Rp. 441.000, (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 51/Padt.P/2019/PN.Pol ee

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat; -------------------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 22 Mei 2013 Nomor: 35/PDT.G/2012/PN.Pol ., yang dimohonkan banding tersebut; ------------------------- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan

Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewalitanggal 22 Mei 2013 Nomor :35/PDT.G/2012/PN.Pol ., yang amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menolak Gugatan Penggugat ;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesarRp. 1.541.000, (satu juta lima ratus empat puluh saturibu rupiah);Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Polewali yang menyatakan bahwa pada tanggal 05Juni 2013 Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat telahmengajukan Permohonan agar perkaranya yang diputus oleh PengadilanNegeri Polewali tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 35/PDT.G/2012/PN.Pol .

seksama kepada pihak Terbanding,semula Tergugat; Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa HukumPembanding, semula Penggugat yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Agustus 2013dan suratMemori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak ParaTerbanding, semula Tergugat pada tanggal 09 September 2013 dan pihakPara Terbanding, semula Tergugat tidak mengajukan Kontra MemoriMembaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(inzage) Nomor : 35/PDT.G/2012/PN.Pol

Dankarena tidak bisa dibuktikan berarti tanah tersebut tetap menjadimilik penggugat yang dijual untuk membeli objek sengketa.Olehkarena itu telah terbukti secara formil gugatan penggugat.Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Para Tergugat tidakmengajukan Kontra Memori Banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, sertaTurunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 22 Mei 2013Nomor: 35/PDT.G/2012/PN.Pol., dan telah

,Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek), UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang PeradilanUmum, dan segala peraturanperaturan lain yang diatur dalam PeraturanPerundangundangan yang berhubungan dengan perkaraMENGADILIe Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding,semula Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 22 Mei2013 Nomor:35/PDT.G/2012/PN.Pol ., yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum

Kuasa Hukum Pembanding semulaPenggugat pada tanggal 28 Februari 2018 ;Hal 3 dari 12 hal No 256/PDT/2018/PT MKSMembaca Akta Permohonan Banding Nomor : 29 / Pdt.G / 2017 / PN.Pol,yang ditanda tangani oleh ANDI SYAFRI, SE.MH. Panitera Pengadilan NegeriPolewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Dr THAHIR,SH.MH. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 29 /Pdt.G / 2017 / PN.

(TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA DALAM PERKARA PERDATA No. 12/PDT.G/2013/PN.POL.)

Dengan demikian Pemohon Banding berharap kehadapan YangMulia Pengadilan Tinggi Makassar Memperbaiki kembali Putusan PengadilanNegeri Polewali No.29/Pdt.G/2017/PN.Pol., untuk menjaga nama baik InstitusiPeradilan Umum.Berdasar segala uraian tersebut diatas, menurut hemat pembandingPutusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 29/PDT.G/2017/PN.Pol. tidak dapatdipertahankan, dan harus di batalkan.Untuk itu, dimohon semoga Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis HakimPengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor .29 / Pdt.G / 2017 /PN.Pol. Tertanggal 13 Februari 2018, Menjadi sebagai berikut :MENGADLI : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.29/Pdt.G/2017/PN.POL.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 29 /Pdt.G / 2017 / PN.Pol. (13.02.2018).3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua Surat suratyang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 29/ Pdt.G / 2017 / PN.

1. Menerima Pencabutan Perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN.Pol. oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp501.000,00- (lima ratussaturibu rupiah);

Isumeng, Tempat tanggal lahir Wette, 25 / 04 / 1924, jenis kelamin lakilaki,tempat tinggal dahulu Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo,sekarang Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, pekerjaan ibu rumahtangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 2Oktober 2018 Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN.Pol. tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 2 Oktober 2018 Nomor21/Pdt.G.S/2018

/PN.Pol. tentang Penetapan hari sidang;Setelah membaca Berkas Gugatan Perkara Perdata Nomor21/Pdt.G.S/2018/PN.Pol.

Menerima Pencabutan Perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN.Pol. olehPenggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatatpencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;3.