Menyatakan fatwa waris Nomor 20/PPPHP/2011/PA.Bks tertanggal9 Juni 2011 M, dan fatwa waris Nomor 34/PPPHP/2011 /PA.Bkstertanggal 8 September 2011 M tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selaindan selebihnya ;4.

Pengadilan AgamaBekasi Nomor 20/PPPHP/2011/PA.Bks tanggal 9 Juni 2011 M, danNomor 34/PPPHP/2011/PA.Bks tanggal 8 September 2011 M, ternyatauntuk ahli warisnya telah dapat diterima oleh Penggugat dan Tergugat,akan tetapi untuk hartanya telah disengketakan, yang menurutPenggugat adalah sebagai harta miliknya secara mutlak yangdiperolehnya sebagai pemberian dari pamannya nama NNUIH bin SUWEdan dari bibinya nama SIMI binti SUWE, keduanya adalah saudarakandung ayah Penggugat, sebagaimana dengan surat

pernyataanpemberian hak waris tanggal 14 Oktober 1977 (bukti P.3), sedangkanmenurut Tergugat harta tersebut adalah sebagai harta warisan darisuami Tergugat atau ayah Penggugat (SIMI bin SUWE) yang belumdibagikan kepada ahli warisnya, karena tidak mungkin paman dan bibiPenggugat memberikan langsung tanah bagian dari kakek Penggugat(TJAMBON) tanpa sepengetahuan ayah Penggugat (SIMIN bin SUWE);Menimbang, bahwa dalam kedua akta PPPHP PengadilanAgama Bekasi tersebut, antara penetapan tentang ahli waris

danpenetapan tentang harta waris telah dijadikan satu dalam satu akta,sesuai dengan permintaan Tergugat (dahulu Pemohon), sehinggamerupakan satu kesatuan, dan apabila satu diantaranyadipermasalahkan, maka dapat diajukan keberatan ke pengadilan agamayang dahulu mengeluarkannya;Menimbang, bahwa karena harta yang tercantum dalam keduaakta PPPHP tersebut adalah disengketakan tentang statuskepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka ada pihak yangakan dirugikan secara materiil, sehingga kedua akta

PPPHP PengadilanHal 3 dari 5 hal Put.No. 217/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.Agama Bekasi tersebut sebagai sarana yang diberikan undangundangdalam hal pembagian warisan tanoa sengketa, akan menjadi tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa karena titel dari gugatan Penggugat adalahtentang pembatalan akta PPPHP Pengadilan Agama Bekasi, sedangkanpetitum ketiga dari gugatan Penggugat minta dinyatakan surat bukti (P3)adalah sah, yang merupakan suatu bentuk perkara yang berdiri sendiri,maka penggabungannya tidaklah

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama yang tercantum dalam Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 25/PPPHP/2003/PA.Mks tanggal 5 Juni 2003 adalah Almarhum Intje Kumala bin Intje Moh Salehseharusnya adalah Almarhumah Intje Kumala binti Intje Moh Saleh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00(seratus enam ribu rupiah)

/2003/PA.MKS, Tanggal 5 Juni 2003, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Kelas Makassar yang tertulis AlmarhumALMARHUMAH menjadi Almarhumah ALMARHUMAH.Membuatkan surat keterangan secara resmi tentang Penetapan Perbaikanpenulisan identitas Intje Koemala, pada Surat Penetapan Pembagian WarisanNo. 25/PPPHP/2003/PA.MKS, Tanggal 5 Juni 2003, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Kelas Makassar yang tertulis AlmarhumALMARHUMAH menjadi Almarhumah ALMARHUMAH.Menyatakan menurut hukum bahwa Nomor dan nama

Surat PenetapanPembagian Warisan No. 25/PPPHP/2003/PA.MKS, Tanggal 5 Juni 2003, tetapberlaku sah d an berlaku sebagaimana mestinya;Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkaitperbaikan nama dalam Penetapan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetappada permohonannya;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap

Fotokopi Penetapan Surat Penetapan Pembagian Warisan Nomor25/PPPHP/2003/PA.MKS tanggal 5 Juni 2003, bukti tersebut telahdimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 21.5011.681110.0001, taggal 3Agustus 1910, bukti tersebut telah dimeteraikan dan tidak dicocokkandengan aslinya, lalu diberi kode P.2;3.

/2003/PA.Mks tanggal 5 Juni 2003 tertulis nama almarhumahALMARHUMAH bin Intje Moh Saleh;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 terbukti almarhumALMARHUMAH adalah seorang perempuan, maka sudah seharusnya namayang tercantum dalam Penetapan Nomor 25/PPPHP/2003/PA.Mks.

Menetapkan nama yang tercantum dalam Akta Pembagian HartaPeninggalan Nomor 25/PPPHP/2003/PA.Mks tanggal 5 Juni 2003 adalahAlmarhum ALMARHUMAH seharusnya adalah AlmarhumahALMARHUMAH;3.

Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat danTergugat Il mengenai objek perkara a quo di Pengadilan Negeri Makassar.Oleh karena dengan adanya AKTA KOMPARISI PPPHP yang diajukan olehTergugat II yang merupakan produk Pengadilan Agama, maka yangberwenang mengadili dan memeriksa AKTA KOMPARISI PPPHP tersebutadalah kewenangan Pengadilan Agama.22.

Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan padasaat itu Penggugat menerima dan menyepakati isi dari Penetapan Pengadilan Agama Klas A Ujung pandang tentang salinan akta pembagian harta peninggalan No. 92/PPPHP/1994/PA.Upg Tanggal 31 Desember 1994;Bahwa Jikalaupun, Penggugat merasa keberatan dengan adanyaPenetapan Pengadilan Agama Klas IA Ujung Pandang (sekarangMakassar) tentang Akta Pembagian Harta Peninggalan No.92/PPPHP/1994/PA.Upg seharusnya pada saat itu mengajukan upayahukum kasasi dan/atau

Fotokopy Salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan, Nomor 92/PPPHP/1994/PA UPG.Tanggal 31 Desember 1994, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas AUjung Pandang, sesuai dengan aslinya, bermeterai tempel lalu diberi tanda(T.1);2. Fotokopy Setipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1191, a.n.

Putusan No.1154/Pdt.G/2021/PA.Mks2.Bahwa seharusnya Penggugat memasukkan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu hartapeninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXX berupa 2 (dua) petak sawahterletak di Kabupaten Soppeng sebagai bagiannya sebagaimana tersebutdalam Penetapan Nomor 92/PPPHP/1994/PA.

MKXKXKXKKXKXKXKKXKX, f.XXXXXXXXXXXXX, yang kesemuanya berjumlah 10 (Sepuluh) orang ahli waris,mereka telah sepakat dan bersedia untuk mengadakan pembagian hartapeninggalan di luar sengketa, akhirnya terbitlah Akta Pembagian HartaPeninggalan Nomor 92/PPPHP/1994/PA UPG.

SUWARSA bin LADJI dalam hal pengurusanPenetapan PPPHP ke Pengadilan Agama Cibinong;6. Bahwa harta warisan yang tercantum, dalam Penetapan PPPHP tersebut,yaitu. sebidang tanah seluas 37.650 m2 dengan SPPT Nomor:31.74.021.004.022.0340.0. yang terletak di Jl.

Menyatakan sebagai hukum penetapan PPPHP Pengadilan AgamaCibinong Nomor: 28/PPPHP/1997/PA.Cbn tanggal 29 Desember 1997tidak mempu nyai kekuatan hukum;4.

Bahwa Terlawan/Penggugat NENG MASPAT bin ASAN LADJI dananaknya UTO SAYUTO sering menggunakan dan telah banyakmenikmati keuntungan dari adanya Penetapan PPPHP PengadilanAgama Cibinong No. 28/PPPHP/1997/PA.Cbn tanggal 29 Desember 1997untuk menjalankan kepentingankepentingannya mencari keuntunganpribadi dan bahkan berdasarkan perolehan hak sebagaimana yang telahditetapkan di dalam PPPHP, banyak memberikan kuasa kepada pihakHal 5 dari 18 hal. Put No. 32/Pdt.G/2012/PTA.

SUWARSA tertanggal 19 Oktober 1994.Mengenai pokok persengketaan kedua:Bahwa pembagian tanah objek sengketa pada tanggal 29 Desember1997 dengan Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor: 28/PPPHP/1997/PA.Cbn atas permintaan A.

kepada ahli warisnya menurut ketentuan syariat Islam berdasarkan AktaPembagian Harta Peninggalan yang dikeluarkan oleh Pengadilan AgamaCibinong No. 28/PPPHP/1997/PA.Cbn tanggal 29 Desember 1997 ataspermohonan A.

Bahwa judex facti Pengadilan Agama Serang telah melampaui bataswewenangnya karena telah membatalkan Penetapan Berita Acara AktaWaris No. 14/BAAK/PPPHP/2004/PASrg tanggal 29 Juni 2004 yangdiputuskan oleh Pengadilan Agama Serang, padahal Penetapan tersebuttelah berkekuatan hukum tetap, padahal diketahui judex facti bahwa atasPenetapan Pengadilan Agama, hanya dapat dimintakan upaya hukumBanding dan bukan gugatan baru sesuai dengan Pasal 61 Undangundang No. 3 Tahun 2006 jo.

Bahwa terbitnya Penetapan Berita Acara Akta Waris No. 14/BAAK/PPPHP/2004/PASRG tanggal 29 Juni 2004 telah sesuai denganprosedur Hukum Acara untuk terbitnya Akta Waris dan didukung denganbuktibukti sebagai berikut :1.Silsilah tanggal 06 Januari 2006, yang diketahui oleh kepala DesaKasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang bermateraicukup bukti (T.I);.

secaracermat dan lengkap serta benar dalam Berita Acara Akta Waris No.14/BAAK/ PPPHP/2004/PASrg tanggal 29 Juni 2004, hal mana telahdikuatkan dengan Silsilah tanggal 06 Januari 2006, yang diketahui olehKepala Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serangbermaterai cukup bukti (T.I);.

Bahwa pembuatan Berita Acara Akta Ahli Waris No. 14/BAAK/PPPHP/2004/PASrg yang tidak dapat menyebutkan silsilahketurunannya secara lengkap dan akurat seperti Tergugat tidak bisamenyebutkan buyutnya siapa;2. Bahwa Tergugat tidak mengetahui Anwar menikah dengan siapa saja,juga Tergugat tidak tahu silsilah yang sebenarnya;Alasan keberatan:1.

Karena Hakim Tingkat pada Pengadilan Agama Serang tidakkonsisten dengan Pertimbangan Hukumnya; di satu sisi menyatakanbahwa:Penetapan Berita Acara Ahli Waris tersebut No. 14/BAAK/PPPHP/2004/PASrg tertanggal 29 Juni 2004 produk Pengadilan Agama SerangHal. 11 dari 17 Hal. Put.

hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memoribanding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, makaPengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/ Pembanding,Tergugat/ Terbanding telah mengajukan eksepsi yang antara lain eksepsi mengenaikewenangan mengadili karena halhal sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Perkara pembatalanPPPHP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor 20/PPPHP

/2011/PA Bks tanggal 9 Juni 2011 dan Nomor 34/PPPHP/2011/PABks tanggal 8 September 2011;2 Bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat/ Pembanding menguraikanadanya sengketa kepemilikan atas obyek sengketa;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut sekalipun dalam pertimbanganhukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak secara tegas dipertimbangkanapakah atas perkara yang demikian Pengadilan Agama berwenang mengadili atautidak, akan tetapi oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama menganggap bahwaseharusnya

apabila Penggugat/ Pembanding keberatan atas adanya Fatwa Warisyang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama adalah dengan mengajukangugatan waris, maka gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut kemudiandinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa atas pertimbangan maupun putusan yang demikian,Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan beberapa alasan sebagaiberikut:1 Bahwa Penggugat/ Pembanding merasa dirugikan kepentingannyakarena Tergugat/ Terbanding telah mengajukan PPPHP (PermohonanPertolongan

Pembagian Harta Peninggalan) atau yang juga dikenalsebagai Fatwa Waris ke Pengadilan Agama Bekasi tanpa melibatkanPenggugat/ Pembanding sebagai pihak yang disebut sebagai salah satuahli waris, permohonan mana telah dikabulkan oleh Pengadilan AgamaBekasi yakni dengan PPPHP Nomor : 20/PPPHP/2011/PA Bks. tanggal9 Juni 2011 dan Nomor : 34/PPPHP/2011/PA Bks. tanggal 8 September2011, bahwa atas hal yang demikian sesuai dengan pendapatM.Yahya Harahap, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATAhalaman 44 tentang

Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan di hadapan PengadilanAgama di luar sengketa, No. 16/PPPHP/1996/ PA.Cbd;f. Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 16/PPPHP/1996/PA.Cbd;g. Surat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Jakarta Timur KantorAgraria tentang surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 790/1987;h. Akta Pemberian Hak Sewa Jangka Panjang tanggal 24 Agustus 1949 No.107 yang dibuat dalam Bahasa Belanda di hadapan Notaris Sie KnwanDjioe;i.

Hermina Rujono Hadi binti Toersinadi, umur 56 tahun, agamaIslam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JalanTamansari No. 29, Bandung;Bahwa kemudian diadakanlah pembagian harta peninggalan tersebutdalam suatu akta sebagai berikut "Akta Pembagian Harta PeninggalanNo. 16/PPPHP/1996/PA.Cbd.".

16/PPPHP/ 1996/PA.Cbd. danisi dari Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 16/PPPHP/1996/PA.Cbd,menjelaskan bahwa:Almarhumah Jeanne Marie Paulus telah meninggalkan hartapeninggalan berupa antara lain: Sebidang tanah darat yangterletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 137, 139 dan sekitarnya,Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,Percil Eigendom Verponding 18149 (tercantum dalam Acte VanEigendom Verponding No. 1285/1949 dari Percil EigendomVerponding No. 6250, seluas kurang lebih

Hermina adalah sah;e Biaya yang timbul Rp49.000, tanggung Pemohon;Bahwa dengan melihat isi dari Berita Acara Pembagian HartaPeninggalan di hadapan Pengadilan Agama di luar sengketa, No. 16/PPPHP/1996/PA.Cbd. dan isi dari Akta Pembagian Peninggalan No. 10/PPPHP/1996/PA.Cbd. dengan Penetapan Hibah No. 13/Pdt.P/1996/PA.Cbd. tanggal 11 September 1996 yang nyatanyata berbeda, patutlahdipertanyakan dari mana dasarnya Penetapan Hibah No. 13/Pdt.P/1996/PA.Cbd. yang secara seketika mengeluarkan alamat tersebut

Dengan haldemikian sudah terjadi kekeliruan di dalam Penetapan No. 16/Pdt.P/1995/PA.Cbd tanggal 24 Januari 1995 dan Berita AcaraPembagian Harta Peninggalan di hadapan Pengadilan Agama diluar sengketa No. 16/PPPHP/1996/PA.Cbd. tanggal 24 Januari1995 oleh karenanya haruslah batal;IV.

NATSIR BINABDULLAH berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan tanggal : 741997 No. 25/PPPHP/1997/PA.UPG)=Bahwa Tindakan Hukum TERGUGAT mematikan SHM No. 87 a.n.PEWARIS karena penggantian Sertifikat Hilang, menjadi SHM No.861/Sambung Jawa a.n. MUH.

Akta No. 25/PPPHP/1997/PA UPG. bila diterapkan ke dalam Hukumwarisan Islam : terbukti Muh. Natsir tidak berhak mendapat warisanPEWARIS berdasarkan Ketentuan Pasal174 ayat (2) KompilasiHukum Islam, Sebab : nnn enema nen nn ene n enna Bukan ayah) 222222 nnn nn nen nen nn nen nn n= Bukan anak lakilaki dari Pewaris;S@NINGQA !

Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanahobyek sengketa oleh karena atas tanah yang diklaim Penggugatsebagai miliknya berdasarkan data pada Kantor kami telahdicatatkan peralihannya berdasarkan akta pembagian hartapeniggalan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama No.Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.25/PPPHP/1997/PA.Upg tanggal 7 April 1997, sehinggaPenggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanahsertipikat in CaSU ; 222 2020222 24.

Natsir bin Abdullahberdasarkan akta pembagian harta peniggalan yang dikeluarkanoleh Pengadilan Agama No. 25/PPPHP/1997/PA.Upg tanggal 7 April1997, sehingga proses pemeliharaan data atas sertipikat in casutelah sesuai dengan aturan yang berlaku di bidang Pertanahan ;. Bahwa atas sertipikat in casu saat ini telah dimatikan karena dipisahhabis menjadi 5 bagian antara lain : a.

Natsir binAbdullah berdasarkan Akta Pembagian harta peninggalan yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama No.25/PPPHP/1997/PA.Upg tanggal 7 April 1997 adalah sahmenurut NUKUM 52 oon nen n nn nn nen n nen nen nee3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara yangtimbul dalam sengketa/perkara ini ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IlIntervensi mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 8 Nopember 2016yang isinya menerangkan sebagai berikut ; 1..

2015 (sesuai asili);37.P.1IH26 : Surat Kuasa tanggal 1 September 2007 (sesuai asli);38.P.1.IL27a : Permohonan / harapan Payuang Pasukuan Datuk Majo Kayodi Balingka Bukittinggi Sumatera Barat tanggal 12 Juni 2004 (sesuai asli);39.P.1.IL27b : Fotofoto dana majalah Balingka (sesuai asli);40.P.1.Ik27c :Fotofoto dana majalah Balingka (sesuai asli);41.P.1.lk27d :Buletin Muna No.14 tahun 2001 (sesuai foto copy);Hal 13 dari 22 hal.Put.No.912/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.42.P.1.lk28 : Akta Pembagian Waris No.29/PPPHP

/2005/PA.TGRS tanggal2 Agustus 2005 (sesuai asili);43.P.1IH29 : Surat Keterangan Nomor : 100/643/BLK2009 tanggal 28September 2009 (sesuai asili);44.P.1Ik30 : Akte Pembagian Waris / Penetapan Ahli Waris Nomor :11/PPPHP/1994/ PA/Tangerang tanggal 30 Mei 2006 (sesuai asli);45.P.1I31 : Akta Pembagian Waris No.11/PPPHP/1994/PA/Tangerangtanggal 25 Januari 1995 (sesuai asili);46.P.1.I32 : Putusan Nomor : 269/Pdt.G/1994/PA.JP. tanggal 4 Oktober1994 (sesuai foto copy);47.P.1.I33 : Akta Wasiat tanggal 11 Juli

karena Tergugat telah menyangkal/membantahgugatan para Penggugat maka para Penggugat berkewajiban untukmembuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugatadalah ahli waris dari Titi Mariam dan Bachzier Rachman, maka Pengadilanakan mempertimbangkan apakah para Penggugat adalah ahli waris dari TitiMariam dan Bachzier Rachman dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti P28 yaituAkta Pembagian Warisan Nomor 29/PPPHP

;Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P28 tersebut diatas bahwaDjusma Binti Kuna dan Norma Binti Kuna adalah ahli waris dari Inya Alias InyahBinti Mahmud;Menimbang, bahwa dari bukti P28 telah disimpulkan bahwa paraPenggugat tidak ada kaitan atau hubungan pewarisan dengan Titi Mariam danBachzier Rachman;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P31 yaitu Akta Pembagian HartaPeninggalan Nomor 11/PPPHP/1994/PA.Tgrs.

Yang menerangkan bahwaDjusma Binti Kuna, Norma Binti Kuna dan Rusli Bin Kuna, adalah ahli warisyang sah dari almarhum Titi Basir Rachman Binti Kuna;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P31 tersebut, telahternyata bahwa para Penggugat tidak termasuk ahli waris dari Titi BasirRachman Binti Kuna;Hal 19 dari 22 hal.Put.No.912/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti P30 AktaPembagian Harta Peninggalan Nomor : 11/PPPHP/2006/PA.Tangerang.Menetapkan bahwa ahli

Bahwa kemudian berdasarkan Penetapan No. 16/pdt.p/1995/PA.CBDtanggal 24 Januari 1995 yang cacat hukum tersebut terbitlah pada hariJumat tanggal tujuh bulan juni tahun 1996 Berita Acara Pembagian HartaPeninggalan dihadapan Pengadilan Agama diluar sengketa, No16/PPPHP/1996/PA.Cbd, dimana isinya antara lain menerangkan :e Bahva seorang lakilaki bernama Michael Maximiliaan Lachinskydengan seorang perempuan bernama Jeanne Marie Paulusadalah suami isteri Warga Negara Polandia yang pernah menetapOl INdON

Hermina Rujono Hadi binti Toersinadi, umur56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasvasta, bertempat tinggaldi Jalan Tamansari No. 29 Bandung;Bahwa kemudian diadakanlah pembagian harta peninggalantersebut dalam suatu akta sebagai berikut: AKTA PEMBAGIANPENINGGALAN No. 16/PPPHP/1996/PA.Cbd yang mana isinyaberbunyi: Bahva pihaknya adalah satusatunya Ahli Waris yang sahdari Almarhumah Jeanne Marie Paulus yang telahmeninggal dunia pada waktu perang dunia ke II; Bahva pihaknya bersedia mengadakan pembagian

dan Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan dihadapanPengadilan Agama diluar sengketa, No. 16/PPPHP/1996/PA.Cbd tidakmempunyai kekuatan hukum dan dengan demikian batal demi hukum;9.

Hermina tersebut sangat merugikan PELAWAN baik secara materiilmaupun secara immaterial;12.Bahwa selain PENETAPANPENETAPAN yang TIDAK SAH SECARAHUKUM tersebut, terdapat pula kejanggalan lain dalam PermohonanHibah yang telah di mohonkan oleh TERLAWAN /PEMOHON hibahyaitu adanya perbedaan alamat yang tertera di Berita Acara PembagianHarta Peninggalan dihadapan Pengadilan Agama di luar sengketa danAKTA PEMBAGIAN PENINGGALAN No. 16/PPPHP/1996/PA.

/1996/PA.Cbd secarategas dan jelas disebutkan tanah dan bangunan terletak diJalan Otto Iskandardinata No. 137,139 dan sekitarnyaKelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.Dengan hal demikian sudah terjadi kekeliruan didalam PenetapanNo. 16/pdt.p/1995/PA.Cbd tanggal 24 Januari 1995 dan BeritaAcara Pembagian Harta Peninggalan dihadapan PengadilanAgama diluar sengketa No. 16/PPPHP/1996/PA.Cbd tanggal 24Januari 1995 oleh karenanya haruslah batal;4.

/ 1996 / PA.BN. dengan Akta Pembagian Harta PeninggalanNo.08 / PPPHP / 1996/PA.BN. dimana dalam berita acara tersebut Penggugattermasuk................termasuk salah satu Ahliwaris dari Muchtar Azehari (Almarhum) dan didalamAkta Pembagian Harta Peninggalan sudah ditentukan bagiannya yaitu mendapat1/8 bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan (Bukti P.5) ;Bahwa setelah perbuatan berita acara pembagian harta peninggalantersebut, Penggugat dan para Tergugat menghadap BDN Bengkulu dengantujuan

mengambil seluruh suratsurat yang berkaitan dengan seluruh hartawarisan tersebut yang memang disimpan di BDN oleh almarhum semasa hidup ;Bahwa setelah suratsurat itu diambil di Bank Dagang Negara Penggugatmerasa sangat kecewa dengan tindakan para Tergugat, karena pembagiansebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pembagian Harta Peninggalan No.08 /PPPHP / PA.BN. tersebut tidak pernah dilaksanakan, dimana seluruh suratsuratyang berkaitan dengan harta warisan dan seluruh harta warisan tersebutsemuanya

Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahliwaris sah dari almarhum MuchtarAzehari, sebagaimana disebutkan Berita Acara Pembagian HartaPeninggalan................Peninggalan No.03 / PPPHP / 1996 / PA.BN., yang meninggalkan hartawarisan sebagai berikut :1. Sebidang tanah beserta warung diatasnya seluas 4.725 M2 yang terletakdi Jalan P. Nata Dirja (depan Pom Bensin) dengan batasbatas sebagaiberikut : Depan berbatasan dengan jalan raya P.

Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai seluruh harta8.warisan Muchtar Azehari (Almarhum) tersebut adalah perbuatan yangmelawan hukum ;Menetapkan bahwa Penggugat mendapat 1/8 bagian dar harta warisantersebut sebagaimana Akta Pembagian Harta Peninggalan No.08 / PPPHP /1996 / PA.BN. dari Pengadilan Agama Bengkulu ata 1/8 bagian dariRp.931.750.000, (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) = Rp.116.468.750, (seratus enam belas juta empat ratus enampuluh

Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari Almarhum MuchtarAzehari, sebagaimana disebutkan Berita Acara Pembagian HartaPeninggalan No.03 / PPPHP / 1996 / PABN ;6.

Pengadilan Tata Usaha Negarasebagaimana ditentukan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004juncto Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara danPerubahannya ; rec rc rrr errr rr eee re eeeBahwa dikeluarkannya Surat Keputusan OBJEK GUGATAN olehTergugat, kepentingan Penggugat terasa sangat dirugikansebab : Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan SAWENI BinSOLOTANG almarhum berdasarkan SALINAN AKTA PEMBAGIANHARTA =PENINGGALAN Nomor : 20/PPPHP

/2004/PA/MKS,tanggal 11 Mei 2004;Bahwa Penggugat mempunyai hak atas tanah ADAT/TANAHMILIK INDONESIA, terletak di kelurahan Bongayakecamatan Tamalate kota Makassar, sebelumnyaLingkungan Jongaya, Kecamatan Tamalate Kotamadya UjungPandang, dahulu) Kampung Djongaya Nomor 3 DistrikKaruwisi Kabupaten Gowa eo renee Oleh Para Penggugat memperolehnya dari SAWENIBin SOLOTANG berdasar Akta Pembagian HartaPeninggalan/Penetapan Pengadilan Agama Nomor20/PPPHP/2004/PA.MKS, tanggal 11.

21 Maret2007 ;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat IlIntervensi/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat Il Intervensi di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atasdalildalil :1.Bahwa Penggugat berdasarkan Akta penetapan Ahli waris No01/PPPHP

2003/PA.Bogor tanggal 30 Januari 2003 Pengadilan AgamaBogor adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah lbu Penggugatyang bernama Nur binti Muhammad Ali Badjened yang telah meninggaldunia pada tanggal 11 Januari 2003 ;Bahwa semasa hidupnya lbu Penggugat Almarhumah Nur binti MuhammadAli Badjened memiliki hak waris dari HARTA PENINGGALAN AlmarhumahSiti Khodidjah binti Abdurrachman dalam prosentase sebesar 23,73 % (duapuluh tiga koma tujuh puluh tiga persen), berdasarkan Akte Kewarisan No.04/PPPHP

/2001/PA.BGR tanggal 12 April 2001 Pengadilan Agama Bogor ;Bahwa selain lou Penggugat Almarhumah Nur binti Muhammad Ali Badjenedsebagai ahli waris dari Harta Peninggalan Almarhumah Siti Khodidjah bintiAbdurachman, berdasarkan Akta Kewarisan No. 04/PPPHP/2001/PA.BGRtanggal 12 April 2001 Pengadilan Agama Bogor terdapat pula ahli warislainnya yang berhak mendapatkan hak waris dari harta peninggalanAlmarhumah Siti Khodidjah binti Abdurachman yang terdiri dari dan masingmasing besar prosentase hak warisnya

ALI BADJENED yang berhakmendapat 23,73 % tersebut telah meninggal dunia pada tangal 29 Juli 2001;Yang kemudian peninggalan Hak Waris Almarhumah AMENAH binti MOH.ALI BADJENED yang telah mendapatkan bagian hak waris Almarhumah SitiKhodidjah binti Abdurachman sebesar 23,73 % tersebut,dibagikan kembalikepada Ahli Warisnya yang sah berdasarkan Akta Kewarisan No.18/PPPHP/2001/PA.BGR tanggal 23 Agustus 2001 Pengadilan AgamaBogor, yang terdiri dari dan masingmasing besar bagian prosentasenyasebagai berikut

Bahwa dengan demikian berdasarkan Akta Kewarisan No.04/PPPHP/2001/PA.BGR tanggal 12 April 2001 dan Akta Kewarisan No.18/PPPHP/2001/PA.BGR tanggal 23 Agustus 2001 hak waris lou PenggugatAlmarhumah lou Nur binti Muhammad Ali Badjened atas harta peninggalanAlmarhumah Siti Khodidjah binti Abdurachman adalah menjadi 23,73 %ditambah 7,91 % yaitu 31,64 % ;. Bahwa harta peninggalan Almarhumah Siti Khodidjah binti Abdurachmanadalah berupa tanah seluas 628 M?

Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:474.3/3434/AM/2019 tanggal 20 Desember 2019;Bahwa setelah Ayah kandung Penggugat meninggal dunia, semasahidupnya ibu kandung Penggugat (Alm) Saribanun Siregar, Penggugatdan Tergugat selaku Ahli Waris yang sah secara sukarela mengadakanpembagian harta warisan dari (Alm) Burhanuddin Nasution denganmenghadap Ketua Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 26 Desember1994, dan kemudian Pengadilan Agama Sibolga telah menerbitkan AktaPembagian Harta Warisan Nomor: 05/PPPHP

/1994/PASBG;Bahwa sesuai Akta Pembagian Harta Warisan Nomor:05/PPPHP/1994/PASBG, masingmasing Ahli Waris mendapatkan bagianharta peninggalan sebagai berikut:4.1.

Saidatul Khadijah Nasution sebagai anak kandung mendapat 8/19bagian;Bahwa setelah ibu Penggugat meninggal dunia, harta peninggalantersebut belum ada dilakukan pembagian baik berdasarkan AktaPembagian Harta Warisan Nomor: 05/PPPHP/1994/PASBG maupunsecara kekeluargaan;Bahwa selama ini Penggugat hanya berpikiran positif terhadap Tergugat,dengan harapan kalau Tergugat akan membagi harta warisan yangmenjadi hak Penggugat;Bahwa dengan etikat baik sebagai anak pertama, Penggugat sudahbeberapa kali berusaha

RA) yaitu HM; MS; dan Pemohon Ikepada Pengadilan Agama Serang, dan telah dikeluarkan AKTAAHLI WARIS No. 33 / PPPHP / PA. Srg, tanggal 25 November2002, yang isi pokoknya sebagai berikut Almh. JA ( saudara kandung Pewaris ) sebagai ahliwaris Pewaris, berhak mendapat % bagian dari hartawarisan (tirkah) Pewaris, yang kedudukannyadigantikan oleh anaknya yaitu HM satu satunya( anak tunggal ) anak almh. JA ;? Alm.

Bahwa, Akta Ahli Waris No. 33 / PPPHP / PA.Srg, tanggal25 November 2002 tersebut adalah untuk mengurus, menjual,membagi dan atau memindah namakan harta warisan (tirkah)almh. RA (Pewaris) yang belum dibagi waris antara paraahli waris tersebut ;. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2009, HM meninggal dunia( Surat Kematian dari Kepala Desa Puser, KecamatanTirtayasa No. 474.1/105/DS/ XII/2010 tanggal 27 Desember2010 ) ;.

Fotokopi Akta Ahli Waris dari Pengadilan AgamaSerang No. 33/PPPHP/2002/PA. Srg, tanggal 25November 2002, diberi tanda P.5 ;. Fotokopi KIKITIR PADJEG BOEMI Desa Tojomerto dariKantor Tjabang Padjak Tanah Regentschap' SerangNo. 30, atas nama RA, tercatat dalam Buku C No.66, diberi tanda P.6 ;. Fotokopi lembaran Buku huruf C Desa Tojomerto,atas nama RA No. 66, diberi tanda P.7 ;8. Fotokopi KETERANGAN TANAH dari Ditjen Pajak Cq.Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Serang No.

, denganbatas batas telah terurai dalam surat permohonan, agarditetapkan menjadihak waris para PemohonMenimbang, bahwa dari bukti bukti yang disampaikanpara Pemohon yaitu surat bukti P.1 sampai dengan P.8dan keterangan saksi saksi serta telah memperhatikanAkta Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan AgamaSerang No. 33/PPPHP/2002/PA.Srg tanggal 25 November2002, ( bukti P.5 +), telah ditemukan fakta faktasebagai berikut RA (Pewaris) telah meninggal dunia tahun 1955,11meninggalkan ahli waris1.

milik No. 20442/Sudiang Raya, SUNo. 00654/2001 dahulu seluas 17.910 M2, dan telah dijual di YayasanPerumahan Pegawai Kantor Gubernur SulSel seluas 5.000 M2,berdasarkan jual beli No. 6 tertanggal 5 Juni 2002 dan sisa dari hartawarisan tersebut 12.910 M2;e Sebelah Utara: Jalan Goa Rayae Sebelah Selatan: Tanah Yayasane Sebelahtimur : Jalane Sebelah Barat :SMK KomputerDan objek tersebut sampai hari ini belum pernah dibagi kepada abhliwarisnya walaupun sudah ada Akta Pembagian Harta Peninggalan No.85/PPPHP

ini penggugat dan Il memohon agar kiranyapenggugat dan Il memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakimmelakukan pembagian ulang terhadap harta peninggalan (warisan)dimaksud.Bahwa demi untuk menjamin akan hak dari penggugat dan Il, makadengan ini penggugat dan Il memohon kehadapan Ketua/Majelis Hakimyang memeriksa dan menangani perkara ini untuk meletakkan sitajaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan (warisan) tersebut.10.Bahwa oleh karena salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan No.1185/PPPHP

/1995/PA.UPG sudah tidak dipatuhi lagi oleh para ahli waris,maka mohon agar kiranya Salinan Akta Pembagian Harta PeninggalanNo. 85/PPPHP/1995/PA.UPG tidak berlaku lagi dan tidak mengikat paraahli waris, dengan masuknya perkara kewarisan ini di Pengadilan AgamaMakassar..Bahwa oleh karena apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secaranatura, maka dengan demikian penggugat dan Il, memohon kehadapanKetua Majelis Hakim agar kiranya harta warisan tersebut dijual secaralelang dan hasil penjualan tersebut

Menyatakan salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan No.85/PPPHP/1995/PA.UPG tidak berlaku lagi dan tidak mengikat para ahliwaris, dengan masuknya perkara kewarisan ini di Pengadilan AgamaMakassar.10.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adaupaya banding atau verzet maupun kasasi.11.Menghukum tergugat , Il, Ill, IV, V dan VI untuk membagi harta warisanberupa : Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tinumbu No. 113,Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, dahulu KotamadyaUjung

Kec.Ujung tanah, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan cocokserta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Fotokopi Salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan, Nomor85/PPPHP/1995/PA.Upg, tanggal 16 Nopember 1995 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh atas nama Panitera Pengadilan Agama Kelas IAUjung Pandang, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dancocok serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan PajakBumi dan Bangunan, atas nama Bangka

Dengan adanya fakta hukum yang tidak terbantahkantersebut, maka mohon Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat tersebut ;Bahwa dengan adanya Akta Kewarisan nomor 08/PPPHP/2001/PA.Ber tertanggal 31Mei 2001 tersebut, maka semakin jelas bahwa tanah yang dikuasai, dimiliki dandikelola oleh Para Tergugat karena waris tersebut jelas bukan merupakan TanahWakaf, melainkan merupakan Tanah Milik.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P11 danT3 yang berupa Akta Kewarisan sebenarnya adalah Permohonan PertolonganPembagian Harta Peninggalan (PPPHP) di luar sengketa sebagaimana diaturdalam Pasal 107 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009), karena nomor Akta Kewarisan tersebut adalahNo.08/PPPHP/2001/PA.BGR. dan mengandung prinsip bahwa obyek dalam Aktatersebut harus tidak mengandung

/2001/PA.Bgr, tanggal 31Mei 2001 dan surat tanah dengan letter C No. 928/1046 tanah persil 72 atas tanah seluas+ 2800 M2 dengan segala akibatakibat hukumnya, dalil Penggugat ini didukung buktiP11 yaitu Akta Kewarisan No.08/PPPHP/2001/PA.BGR, tertanggal 31 Mei 2001 yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor atas permohonan yang diajukan ParaTergugat.

Dalam hal ini Majelis Hakimberpendapat bahwa bukti P11 dan T3 yang berupa Akta Kewarisan sebenarnya adalahPermohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (PPPHP) di luar sengketasebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009), karena nomor Akta Kewarisan tersebutadalah No.08/PPPHP/2001/PA.Bgr. dan mengandung prinsip bahwa obyek dalam Aktatersebut harus tidak mengandung

cacat menurut hukum, maka Akta KewarisanNo.08/PPPHP/2001/PA.BGR, tertanggal 31 Mei 2001 tidak mempunyai kekuatanhukum.

Dina Syahadat berdasarkan Jual BeliNo. 414/VIII, tanggal 181987 dan selanjutnya beralin kepada Drs.Lagaligo Syahadat, berdasarkan Akta pembagian harta peninggalanNo. 44/PPPHP/2005/PA Mks tanggal 22/10/2005; 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Hasil Penetapan batas/Lokasi Hakmilik 3142/Tamalanrea surat ukur 25 April 1996 No. 2864/1996 yangHal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2019terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah Kec.

Dina Syahadat berdasarkan Jual BeliNo. 414/VIII, tanggal 181987 dan selanjutnya beralin kepada Drs.Lagaligo Syahadat, berdasarkan Akta pembagian harta peninggalanNo. 44/PPPHP/2005/PA Mks tanggal 22/10/2005;Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid/2019 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Hasil Penetapan batas/Lokasi Hakmilik 3142/Tamalanrea surat ukur 25 April 1996 No. 2864/1996 yangterletak di Kelurahan Tamalanrea Indah Kec.

Lagaligo Syahadat, berdasarkanAkta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 44/PPPHP/2005/PA Mks tanggal 22/10/2005; 1 (satu) Eksemplar Asli Laporan Hasil Penetapan Batas/LokasiHak Milik 3142/Tamalanrea surat ukur 25 April 1996 Nomor 2864/1996 yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, KecamatanTamalanrea Kota Makassar: 1 (satu) Eksemplar Asli Akta Jual Beli Nomor 913/5944/X/2005antara S. Dg.

Harold Ticoalu),sebagaimana bukti Akta Permohonan Pertolongan Pembagian HartaPeninggalan Nomor 02/ PPPHP/2003/PA Cmi, tertanggal 11 Agustus2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi;6.

pendirian perusahaan sebagaimana yangditentukan undangundang tentang pendirian perusahaan;Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas maka perbuatan Tergugat maupun Tergugat Il dan Tergugat Ill dikategorikan telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill telah menguasai dan menggarap secaratanpa hak dan melawan hukum dimana objek sengketa adalah hak milikPenggugat sebagaimana Akta Permohonan Pertolongan PembagianHarta Peninggalan Nomor 02/PPPHP

Dalam hal ini yang menjadi fokus pembahasan dalam memorikasasi ini adalah alat bukti P8 yang berupa Salinan Akta PermohonanPertolongan Pembagian Harta Peninggalan Nomor 2/ PPPHP/2003/PA Cmi,yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Senin, tanggal 11Agustus 2003;Hal. 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 2206 K/Padt/2013202.20Bahwa dengan demikian Bukti P8 tersebut dapat dikategorikan sebagai aktaotentik;Bahwa berdasarkan uraian pada!

denganmendapat bagian 3/4 bagian dari seluruh harta peninggalan dan Lana YunHarti Ticoalu yang berstatus seabagai anak kandung sah dari almarhumHarold Ticoalu mendapat bagian 1/4 bagian dari seluruh hartapeninggalan;Bahwa bukti surat T , Il, Ill 6 yang diajukan Pemohon Kasasi tersebutkanmenunjukkan adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi terlebin dahulu,yakni pada tanggal 6 Juli 1993, peristiwa hukum tersebut terjadi jauhsebelum terbitnya Akta Permohonan Pertolongan Pembagian HartaPeninggalan Nomor 2/PPPHP

dapat membuktikan sebaliknya dengan mengajukan bukti surat21T I, Il, Ul+6 berupa Akta Wasiat Nomor 24 tertanggal 6 Juli 1993 yangditerbitkan oleh Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., yang secara tegas danjelas menyatakan Tan Mui Joon dan Lana Yunharti Ticoalu sebagai ahliwaris sah dari almarhum Harold Ticoalu, maka secara hukum alat buktiPemohon Kasasi tersebut telah dapat mengalahkan atau melumpuhkan alatbukti P8 yang berupa Salinan Akta Permohonan Pertolongan PembagianHarta Peninggalan Nomor 02/PPPHP

Harold Ticoalu), sebagaimana bukti AktaPermohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Nomor02/PPPHP/2003/PA.Cmi. tanggal 11 Agustus 2003 yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Cimahi;Bahwa atas harta kekayaan gono gini tersebut yaitu objek tanah telahdikuasai Tergugat secara tanopa hak dan melawan hukum, padahaltelah jelas sebagaimana Akta Permohonan Pertolongan Pembagian HartaPeninggalan yang pada pokoknya diterangkan kepada Penghadap(Penggugat), berdasarkan hukum Islam yang menjadi ahli waris

aktaakta pendirian perusahaansebagaimana yang ditentukan undangundang tentang pendirianperusahaan;Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas maka perbuatan Tergugat maupun Tergugat Il dan Tergugat Ill dikategorikan telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill telah menguasai dan menggarap secaratanpa hak dan melawan hukum dimana objek sengketa adalah hak milikPenggugat sebagaimana Akta Permohonan Pertolongan Pembagian HartaPeninggalan Nomor 02/PPPHP

Maxi Ticma Corporation karena didasari AktaPembagian Harta Nomor 02/PPPHP/2003/PA Cmi. Kemudian pengambilansecara paksa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian dengan Surat buktilapor Nomor Pol B/176/STPL/V/2007/SEK.Psj tanggal 15 Mei 2007 karenaterbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana termuat dalamPutusan Pengadilan Negeri Kls.

Harold Ticoalu beserta Pemohonmenurut Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon dapatdimasukkan kedalam ahli waris dikarenakan Pemohon merupakan kelompokahli waris menurut hubungan darah golongan lakilaki (ayah, anak Lakilaki,saudara lakilaki, pbaman dan kakek);Bahwa dalam pembuatan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian HartaPeninggalan Nomor 02/PPPHP/2003/PA Cmi tanggal 11 Agustus 2003 yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi,Amar keputusan Majelis HakimPengadilan Agama Cimahi

maupun keluarga tidak diikutsertakan dalam pembuatan aktapermohonan pertolongan pembagian harta tersebut, apabila Pemohondisertakan maka Pemohon dapat dimasukkan sebagai salah satu ahli warisdikarenakan dalam pembuatan akta tersebut Pemohon merupakan seorangmuslim hal ini dibuktikan melalui Akta Nomor 12381/393/MASK/IX/2002 yangdikeluarkan oleh Masjid Agung Sunda Kelapa (bukti P.20) maka sesuaidengan pembuktian di atas maka keputusan Akta Permohonan PertolonganPembagian Harta Peninggalan Nomor 02/PPPHP