Ditemukan 1810 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 9 April 2015 — KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG, DKK >< MICHAEL MI POHAN, SH, KAIRIL POLOAN, SH.MH dan PUGUH WIRAWAN, SH.MHum, selaku TIM KURATOR PT. SKYCAMPING INDONESIA (dalam pailit)
161129
  • Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atas utangpajak diatas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;b. Undangundang telah memerintahkan secara tegas kepada PengadilanNegeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada kurator,untuk membayarkan hasil penjualan barangbarang milik Penanggung Pajakterlebih dahulu untuk melunasi pajak dan pembayaran kepada kreditur laindiselesaikan setelah utang pajak dilunasi; danc.
    Nurlela: gajitertunggak2.798.719.846,00 52.107.044,17 pesangon5.332.434.428,00 V.Tabel Daftar Pembagian terhadap Kreditor Preferen dan Separatis yang telah dilaksanakan pembayaranyaBahwa terhadap seluruh Kreditor Konkuren belum pernah ditetapkanmemperoleh pembayaran;.Bahwa untuk itu sisa nilai tagihan/piutang para Kreditor Separatis dan KreditorPreferen dalam proses kepailitan ini adalah sebagai berikut: No. Kreditor Total Tagihan (Rp.) Sisa Tagihan (Rp.)1.
    Nurlela: gaji tertunggak 2.798.719.846.00 2.303.863.553.00 pesangon 5.332.434.428.00 5.332.434.428.00 Tabek sisa tagihan kreditor Preferen dan Separatis. PENAMBAHAN DAFTAR INVENTARIS: HARTA PAILITBahwa dalam pelaksanaan tugasnya Tim Kurator menemukan tambahan hartapailit berupa Tanah milik debitor Pailit berdasarkan SHGB Nomor: 6169 seluas10.580 M2? terletak di terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan,Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama PT.
    Tagihan Kreditor PajakKedudukan tagihan Kreditor Pajak sebagai Kreditor Preferen Khususmengacu kepada ketentuan umum yakni Pasal 1137 KUHPerdata, dan secarakhusus diatur dalam Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan ("UU KUP");Pasal 1137 KUHPer mengatur: "Hak dari kas negara, kantor lelang dan lainlainbadan umum lain yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnyamelaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diaturdalam berbagai undangundang
    Umum, Kreditor Preferen Khusus, maupun KreditorSeparatis.
Register : 16-11-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 09_Pdt-Sus_Gugatan LainLain_2016_PN Niaga Smg
Tanggal 20 Januari 2017 —
84180
  • ANTON PRAYOGO, kreditur Preferen PT Mitra Sentosa Plastik Industri (DalamPailit), Pekerjaan Eks Karyawan PT Mitra SentosaPlastik Industri (Ketua Serikat Pekerja PT Mitra SentosaPlastik Industri) selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT I.2. ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN, Kreditur Preferen PT Mitra Sentosa PlastikIndustri(Dalam Pailit), Pekerjaan Eks Karyawan PTMitra Sentosa Plastik Industri, Alamat JI. Jati Cerah 11Rt 003 Rw 009 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik KotaSemarang jawa Tengah.
    Bahwa diajukannya Gugatan LainLain dalam perkara in litis oleh PARAPENGGUGAT selaku Kreditur Preferen, adalah berdasarkan ketentuan Pasal3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) jo.
    Bahwa benar PARA PENGGUGAT adalah Kreditur Preferen dalam PerkaraPailit No. 12/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 22 Oktober 2015dengan tagihan sebesar Rp. 4.122.346.161 (empat miliar seratus dua puluhdua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah);3.
    Hingga dengan demikian dalam gugatan a quoterdapat 2 (dua)peristiwa hukum yaitu tentang pembatalan perikatan; dan hak / tuntutanPARA PENGGUGAT selaku Kreditor Preferen untuk mereserved(mencadangkan) penyerahan dari bagi hasil penjualan dimuka umum yangdilakukan oleh TERGUGAT II ;3.
    Niaga.Smg.adalah Gugatan tentang ACTIO PAULIANA ataukah tuntutan PARAPENGGUGAT sebagai Kreditur Preferen yang menuntut penyerahan bagiandari hasil penjualan atas OBYEK JAMINAN sebagaimana dimaksud Pasal 60ayat (2) UUKPKPU...???
Putus : 18-08-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 515 /Pdt.P/2014/PN.Sby.
Tanggal 18 Agustus 2014 — MUHAMAD IDRIS , S.Sos.,SH
87
  • Kantor PelayananPajak Pratama Sidoarjo Barat, dengan status Kreditor Preferen;. Sjahrial Ridho, SH.MH. (Kurator terdahulu), dengan status Kreditor Preferen ; . PT. Bank Mandiri, Tbk. (KCP Surabaya), dengan status Kreditor Separatis ;234. H. Samhadi, dengan status Kreditor Konkuren ; 5. Joseph Koo, dengan status Kreditor Konkuren ; 6. Jap Leliana Jacob, dengan status Kreditor Konkuren ; 7. Agus Susanto, dengan status Kreditor Konkuren ; 8. UD. Sardono, dengan status Kreditor Konkuren ; 9.
    New Surabaya selaku Debetor telah mengajukan proposalUsulan Rencana Perdamaian tertanggal 30 April 2013 kepada Para Kreditor yaitu KreditorSeparatis dan Preferen akan dibayar 100 %, dan Kreditor Konkuren akan dibayar 50 % (videbukti bertanda P8) dan dalam Rencana Perdamaian tersebut pada tanggal 7 Mei 2013 dari 16(enam belas) Kreditor yang piutangnya diakui dilakukan pemungutan suara sesuai ketentuanpasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang No.: 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan
Register : 27-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 184/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 4 Nopember 2019 — Pemohon:
MARTHALENA
Termohon:
PT. PRIMA ARTA SUMBER PERKASA
6032
  • Prima Arta Sumber Perkasa (Dalam PKPU) yang berdasarkan DaftarHal. 12 Putusan No 184//Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga.Jkt.PstTagihan Sementara sebagaimana telah dibuat oleh Pengurus, piutang/tagihanyang diakui oleh Pengurus total berjumlah Rp.33.917.388.959,28 terdiri dari 4(empat) Kreditor, yang terdiri dari piutang yang bersifat Konkuren sebesarRp.30.025.890.257,00, piutang yang bersifat separatis sebesarRp.3.088.800.302,28, dan piutang yang bersifat Preferen sebesarRp.802.698.400,00 dengan rincian sebagai
    Ageenaria Konkuren2. . z es 15.300.000.000,00Sinior Musa Ibu Marthalena Preferen 802.698.400,00 4. PT. Bank Oke Indonesia, Tbk. Separatis 3.088.800.302,28 Total Nilai Piutang 33.917.388.959 28 Menimbang, bahwa para Kreditor telah menandatangani lembarpersetujuan pencocokan piutang terhadap Daftar Tagihan Sementara PT.
    Aqeenaria Sinior Musa, selaku Kreditor preferen,menyatakan telah mempelajari isi dari rencana perdamaian serta sudahberkomunikasi dan berkoordinasi dengan prinsipalnya. Berdasarkanhasilkomunikasi dan koordinasi tersebut, Kuasa Hukum dari Ibu Ibu Aqeenaria SiniorMusa dan Kuasa Hukum dari Bpk. Djoko Soegianto g.q. Aqeenaria Sinior Musamenyampaikan bahwa rencana perdamaian yang diajukan Debitor/PT.
    Prima ArtaSumber Perkasa (Dalam PKPU), Lebih lanjut, Kuasa Hukum dari IbuMarthalena, Sekaligus Kuasa Pemohon PKPU selaku kreditor preferen jugamenyampaikan keberatannya mengenai usulan perpanjangan waktu dari PKPUSementara menjadi PKPU Tetap dan menyatakan tidak perlu dilakukannyaperpanjangan waktu PKPU tersebut, lalu Rapat dilanjutkan dengan agendapemungutan suara atas pemberian PKPU Tetap kepada Debitor/PT.
    serta pada suratkabar harian Rakyat Merdeka dan Sindo pada edisi hari Jumat, tanggal27 September 2019;Bahwa telah dilakukan Verifikasi/Pencocokan Piutang atas tagihan yangdiajukan para Kreditor pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019,dengan nilai total tagihan yang terverifikasi sebesarRp.33.114.690.559,28 terdiri dari 4 (empat) Kreditor, yang terdiri daripiutang yang bersifat Konkuren sebesar Rp.30.025.890.257,00, piutangyang bersifat separatis sebesar Rp.3.088.800.302,28, dan piutang yangbersifat Preferen
Register : 20-05-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 20-11-2015
Putusan PN MANADO Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Mnd
Tanggal 2 Desember 2014 —
71
  • pemeriksaan tesebut maka Tergugat Ilmelakukan pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 117/2004 yangdapat dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)No. 3234/2013 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado;8.Bahwa Dengan adanya pengikatan Hak Tanggungan yang dilakukan olehTergugat Il selaku Kreditur atas Kredit yang dinikmati Tergugat , makaberdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanahberserta BendaBenda yang berkaitan dengan Tanah, Tergugat memilikiHak Preferen
    Justru.perbuatan Penggugat yang menghalanghalangi Tergugat Il dalam menerima haknya sebagai pemilik Hak Preferen atas agunan tersebutlah yang menjadiwujudnyata perbuatan melawan hukum, mengingatHak Tergugat Il sebagai pemegang Hak Preferen atasSHM No. 117/2004 telah diatur dalam UU No. 4 Tahun1996;e Dalam Posita Gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) yangmenyatakan Tergugat II kurang teliti dalam menyelidikistatus agunan kredit Tergugat apakah dalam jaminanhutang dengan pihak lain atau tidak, merupakan
    Dengan adanyapengikatan Hak Tanggugan atas SHM No. 117/2004yang dilakukan oleh Tergugat Il ( yang dapat dibuktikandengan keberadaan Akta Pembebanan HakTanggungan (APHT) No. 191/2013 dan Sertifikat HakTannggungan (SHT) No. 3234/2013), maka statusHalaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2014/PN.MndTergugat Il sebagai Pemegang Hak Preferen atas agunan tersebut harus dihormati dan mau tidak maumengikat semua pihak, termasuk Pengqugat;Maka selanjutnya Tergugat Il mohon dengan segala hormat
Register : 04-12-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 268/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 6 Januari 2020 — Pemohon:
PT. GRIYA PRIMA PRATAMA
Termohon:
PT. ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI
185132
  • AGUSTINAH43.RIDWAN ANGRIAWAN, SH44.BENYAMIN ALIWARGA45.EDDY BUDIMAN ALIWARGADalam hal ini selaku Pemohon PKPU / Kreditur(Separatis/Preferen/Konkuren), untuk selanjutnya disebut selaku PIHAKKEDUAPara pihak dalam kesepakatan perdamaian ini terlebih dahulu akanmenerangkan halhal sebagai berikut:1. Bahwa, Pihak Pertama selaku badan hukum perseroan selakuTermohon PKPU sebagaimana terdaftar dalam register No.268/PDT.SUSPKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 4 Desember2019;2.
    Atas Putusan PKPU tersebut Pihak Pertama mengajukan rencanaperdamaian guna menyelesaikan permasalahan berkaitan dengankewajibankewajiban baik terhadap seluruh Kreditur Separatis,Preferen dan Kreditur Konkuren, telah dilakukan voting pada tanggal11 Maret 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat.Para pihak dalam kesepakatan perdamaian ini akan tunduk dan taat terhadapsyaratsyarat dan atau ketentuanketentuan sebagaimana dituangkan dalampasalpasal sebagai berikut:Pasal 1Pihak
    Untuk Kreditur Separatis jangka waktu pembayaran selama 1 (satu)2tahun atau 12 (dua belas) bulan dengan bunga efektif 5,00% (limapersen) sehingga tanggal jatun tempo 9 Maret 2021 sesuai denganperjanjian kredit yang telah disepakati antara Debitor dan pihak PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk,Untuk Kreditur Preferen jangka waktu pembayaran dibayarkan secaralunas setelah 14 (empat belas) hari pengesahan perdamaian(homologasi);a. Untuk Kreditor Konkuren (PT.
Putus : 18-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 584/Pdt.BTH/2016/PN.Sby
Tanggal 18 April 2017 — LINDAWATI melawan PRATIKTO O TEDJORAHARDJO Dkk
2822
  • Bahwa dalam Pasal 2 ayat 1UUHak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 yangberbunyi Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagibagi,kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungansebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang artinya bahwa HakTanggungan mempunyai Hak Preferen terhadap Kreditor pemegangnya(kreditor Preferen) terhadap harta kekayaan/objek yang telah sah diikatoleh suatu jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de preference),prinsip hukum ini telah ditegaskan dalam Pasal 6 UU Hak
    TanggunganNo. 4 Tahun 1996konsekuensinya adalah Kreditor Preferen lah yang berhak mengambil hasil eksekusinya hingga terlunasi tagihan piutangnya dan jika masih ada sisanya, maka baru lah itu yang meniadi bagian pihakpihak lainnya yang berhak;.
    Sita Jaminan dalam perkara No.235/Pdt.G/2005/PN.SBY dimana sebelum putusan Sita Jaminan itu telahada Hak Tanggungan yang telah melekat lebih dahulu (tahun 2003 dan2004) maka seharusnya Sita Jaminan itu dikualifikasi dan dicatatkansebagai Sita Persamaan yang apabila ada kelebihan terhadap kreditor preferen maka baru akan dibagi menjadi bagian pihakpihak lain yangberhak berdasarkan Sita Persamaan dan bukan Sita Jaminan; .
Putus : 23-12-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/Pdt/2011
Tanggal 23 Desember 2011 — PT. BANK MESTIKA DHARMA vs FX. SONNY SANDRA, dkk
1516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanya ahli hukum, Tergugat Rekonvensi pasti mengetahui bahwaperaturan tentang jaminan berupa tanah terdaftar di Kantor Pertanahan ;Tergugat Rekonvensi pasti mengetahui bahwa jaminan berupa tanahterdaftar haruslah dibuat terlebih dahulu Akta Pemberian Hak Tanggungan danuntuk selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pertanahan ;Bahwa kelalaian Tergugat Rekonvensi, yang tidak membuat aktapemberian hak tanggungan, adalah merupakan resiko dari Tergugat Rekonvensikehilangan hak kebendaan termasuk hak preferen
    ;Resiko kehilangan hak kebendaan (hak preferen) terhadap objek sengketaharus ditanggung Tergugat sendri dan tidak dapat dibebankan atau dialihkankepada pihak ketiga ;Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang meskipun mengetahuibahwa dirinya tidak berhak dan tidak patut mengajukan gugatan terhadapPenggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap dengan sengajaHal. 11 dari 28 hal.
    mempraktekan pengikatan berupajaminan khusus (hak tanggungan) atas barang tak bergerak berupa tanahterdaftar; secara pasti telah mengetahui konsekwensinya apabila jarninan tanahterdaftar tersebut ticiak dibuat akta pemberian hak tanggungan dan tidakdidaftarkan ;Tergugat Rekonvensi secara pasti mengetahul bahwa dirinya tidak sebagaipemegang hak tanggungan serta tidak sebagai pemilik tanah (objek sengketa),maka Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak kebendaan terhadap objeksengketa juga tidak memiliki hak preferen
    pertimbangan Judex Facti halaman (6) alinea (6) sebagaimana dikutip di atas,jelasjelas bertentangan dengan bukti yang diajukan dimuka persidangan, yaitubukti P7 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, Dengan adanya Sertifikat JaminanFidusia tersebut, maka telah terbukti bahwa perjanjian membuka kredit antaraPenggugat dan Tergugat Ill telah diikat dengan jaminan fidusia dan bahkantelah terbit Sertifikat Jaminan fidusia, Dengan adanya Sertifikat Jaminan fidusiatersebut maka Pemohon Kasasi mempunyai hak Preferen
    Dimana Pemohon Kasasi yang merupakan pemegangjaminan fidusia, mempunyai hak istimewa/ preferen, hak untuk didahulukanpelunasannya, dibandingkan dengan kreditur lain seperti halnya Tergugat (Termohon Kasasi) yang hanya merupakan kreditur konkuren saja ;Bahwa lebih lanjut lagi, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi JawaTimur halaman (6) alinea (7) yang menyebutkan: "Menimbang bahwa TergugatIl oleh karena membeli sebagai pemenang lelang, maka pembeli yang beritikadbaik tersebut haruslah dilindungi
Putus : 12-02-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
Tanggal 12 Februari 2019 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN VS H. ERIES JONIFIANTO, S.H., M.H
8997 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Kurator PT Bukit Inn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana(Dalam Pailit) untuk =memasukkan Utang Pajak sebesarRp34.094.903.770,00 (tiga puluh empat miliar sembilan puluh empat jutasembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sebagai utangKreditur Preferen;3.
    Menyatakan tagihan sejumlah Rp34.094.903.770,00 (tiga puluh empatmiliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratustujuh puluh) dalam daftar Kreditur Preferen;4. Memerintahkan Kurator PT Bukit Inn Resort & Ida Bagus SuryaBhuwana (dalam pailit), untuk mendahulukan/mengutamakanpelunasan Utang Pajak sejumlah Rp34.094.903.770,00 (tiga puluhempat miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuhratus tujuh puluh);4 dari 7 hal. Put. Nomor 143 K/Padt.SusPailit/20195.
Register : 04-12-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 268/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Homologasi
Tanggal 17 Maret 2020 — PT. GRIYA PRIMA PRATAMA >< PT. ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI
495475
  • AGUSTINAH43.RIDWAN ANGRIAWAN, SH44.BENYAMIN ALIWARGA45.EDDY BUDIMAN ALIWARGADalam hal ini selaku Pemohon PKPU / Kreditur(Separatis/Preferen/Konkuren), untuk selanjutnya disebut selaku PIHAKKEDUAPara pihak dalam kesepakatan perdamaian ini terlebih dahulu akanmenerangkan halhal sebagai berikut:1. Bahwa, Pihak Pertama selaku badan hukum perseroan selakuTermohon PKPU sebagaimana terdaftar dalam register No.268/PDT.SUSPKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 4Desember 2019;2.
    Atas Putusan PKPU tersebut Pihak Pertama mengajukan rencanaperdamaian guna menyelesaikan permasalahan berkaitan dengankewajibankewajiban baik terhadap seluruh Kreditur Separatis,Preferen dan Kreditur Konkuren, telah dilakukan voting pada tanggal11 Maret 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat.Para pihak dalam kesepakatan perdamaian ini akan tunduk dan taat terhadapsyaratsyarat dan atau ketentuanketentuan sebagaimana dituangkan dalampasalpasal sebagai berikut:Pasal 1Pihak
    4.000.000 31Feb21 16.745.500.114 4,000,000 31Mar21 16.744.500.114 16,744.500.114 12TOTAL 416.756.500.114 aikemma masingmasing jumlah pembayaran terlampir);1.3.Pasal 3Jangka Waktu PenyelesaianUntuk Kreditur Separatis jangka waktu pembayaran selama 1 (satu)tahun atau 12 (dua belas) bulan dengan bunga efektif 5,00% (limapersen) sehingga tanggal jatuh tempo 9 Maret 2021 sesuai denganperjanjian kredit yang telah disepakati antara Debitor dan pihak PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk,Untuk Kreditur Preferen
Upload : 28-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252 K/PDT.SUS/2012
PT. BANK SBI INDONESIA (BANK SBI), dk.; KURATOR PT. KIZONE INTERNATIONAL (DALAM PAILIT), DKK.
3721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KIZONEINTERNATIONAL (Dalam Pailit)selaku Kreditor Preferen ;Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Pelawan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi I dan IT dahulu sebagai Pelawan I dan II serta para Turut Termohon Kasasi dahulupara Pelawan telah mengajukan permohonan keberatan atas daftar pembagian harta pailit(Renvoi Prosedur) terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di mukapersidangan
    Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU, yang mana artinya beradadalam urutan terakhir setelah Kreditor Preferen Pajak, Kreditor Separatis danKreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa harta dari Debitor Pailit ;29 Bahwa atas harta PT. Kizone International (Dalam Pailit) seluruhnya telah habisuntuk membayar Kreditor Pajak, Bea cukai, Kreditor Separatis, dan karyawan,dan bahkan atas piutangpiutang para Kreditor Istimewa tersebut masih belumcukup untuk membayar piutangpiutangnya.
    Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU, yang mana artinyaberada dalam urutan terakhir setelah Kreditor Preferen Pajak, KreditorSeparatis dan Kreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa hartadari Debitor Pailit ;37 Bahwa menanggapi makna asas keadilan dan keseimbangan dalam UUKPKPU,bahwa justru dengan penerapan aturan hukum tersebut, telah sesuai dengan jiwadan konsep asas keadilan dan keseimbangan dalam kepailitan, dimana :Keadilan dalam pembagian hak diantara para Kreditor atas harta DebitorPailit harus
    Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU,yang mana artinya berada dalam urutan terakhir setelah Kreditor Preferen Pajak,Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa hartadari Debitor Pailit ;Bahwa atas harta PT.
    Pajak,Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisaharta dari Debitor Pailit ;2 Bahwa Majelis Hakim dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar PembagianTahap Kedua/Penutup PT.
Putus : 16-05-2007 — Upload : 07-12-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 18/Pdt.G/2007/PN.Kpj.
Tanggal 16 Mei 2007 —
1326
  • seluruh dalildalilPenggugat seluruhnya, kecuali dengan tegastegas diakui kebenarannya olehTergugat III dan sekiranya pula tidak bertentangan dengan dalildalil Tergugat IIitu sendiri ;2 Bahwa dengan gugatan Penggugat tertanggal 15 Pebruari 2007, adalah adanyautang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat I, hal tersebutadalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II itusendiri, sedangkan Tergugat III adalah Kreditur dari Tergugat I dan Tergugat IIyang mempunyai PREFEREN
    tanah sebagaimana dimaksud dalamposita 4 gugatan Penggugat, adalah hal sangat memberatkan Tergugat III sebagaiPemegang Hak Tanggungan, dan seandainya sekali lagi seandainya apabila Sitatersebut dilaksanakan, hal tersebut merupakan Sita Perbandingan saja yaitu setelahsemua pelunasan hutanghutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IIIterselesaikan keseluruhan ;Bahwa dalam gugatan Penggugat ini agar TIDAK MERUGIKAN TERGUGATIi dalam hal ini (kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan/Hak Preferen
    diatas, dan oleh karena itusebaiknya Penggugat menunggu hasil dari Eksekusi Lelang yang dimohonkanoleh Tergugat III ;Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat III mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri Kabupaten Malang agar kiranya berkenan memberikanputusannya sebagai berikut :PRIMAIR:1 Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubunganhukum sama sekali ;2 Menyatakan bahwa Tergugat III adalah kreditur yang mempunyai hak yangdidahulukan dari krediturkreditur lainnya (Hak Preferen
    memohonuntuk dilaksanakan Sita Jaminan (C.B.) terhadap tanah sebagaimanadimaksud dalam posita 4 gugatan Penggugat, adalah hal sangat memberatkanTergugat III sebagai Pemegang Hak Tanggungan, dan apabila Sita tersebutdilaksanakan, hal tersebut merupakan Sita Perbandingan saja yaitu setelahsemua pelunasan hutanghutang Tergugat I dan Tergugat II kepada TergugatII terselesaikan keseluruhan ;6 Bahwa dalam gugatan Penggugat ini agar tidak merugikan Tergugat III dalamhal ini (kreditur yang mempunyai hak Preferen
    samasama diakui oleh Penggugat dan ParaTergugat yaitu :a Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2005 Tergugat I dengan persetujuanTergugat II berhutang pada Penggugat sebesar Rp. 900.000.000, sesuaiPerjanjian Hutang Piutang dibawah tangan tanggal 10 Januari 2005dengan jangka waktu tahun terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2005 s/dtanggal 5 Pebruari 2006 ;b Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga berhutang kepada Tergugat IIIdimana Tergugat III adalah Kreditur dari Tergugat I dan Tergugat II yangmempunyai Preferen
Putus : 10-06-2014 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 44/Pdt.G/2013/PN Ta
Tanggal 10 Juni 2014 — DEWI WURYANINGSIH melawan PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. Kantor Cabang Tulungagung
158
  • Adapun penyebutan nilai penjaminan sebagaimana tersebut dalam SertifikatHak Tanggungan diperlukan untuk menentukan sampai seberapa besar kreditorsebagai pemegang Hak Tanggungan, dalam hal ini maksimal preferen dalammengambil pelunasan atas hasil penjualan benda Jaminan Hak Tanggungan. KarenaHak Tanggungan bersifat accessoir, kata maksimal perlu diperhatikan, sehinggabesarnya tagihan ditentukan oleh perikatan pokoknya.
    Apabila debitor pada saat wanprestasi,jumlah hutangnya termasuk bunga dan denda, dalam hal ini tinggal 2 (setengah) darihutang semula, maka kreditor juga hanya bisa preferen sampai sejumlah hutang itu sajasekalipun Hak Tanggungannya dipasang dengan nilai penjaminan lebih dari itu.
    Di lainpihak, apabila kreditor memasang Jaminan Hak Tanggungan dengan nilai yang kurangdari hutang debitor, maka kreditor maksimal hanya preferen sampai sejumlah yang iapasang saja;Bahwa, atas dasar halhal tersebut di atas dan sehubungan dengan perkara a quo, makadengan itikad baik, pihak PENGGUGAT sebagai pemberi Hak Tanggungan telahmemohon kepada pihak TERGUGAT sebagai pemegang Hak Tanggungan untukmenebus kedua jaminan kredit atas nama pihak PENGGUGAT sendiri berupa SHMNomor : 145/Tertek dan SHM
    Nomor : 1095/Tertek sebagaimana tersebut dalam butir 2di atas sebesar nilai pengikatan Hak Tanggungannya yaitu Rp. 300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah) yang menjadi hak preferen pihak TERGUGAT sebagai pemegang HakTanggungan atas kedua jaminan kredit milik PENGGUGAT tersebut dengan systempembayaran secara bertahap selama 30 (tiga puluh tahun) dengan bertitik tolak padaasas Extinctieve verjaring pasal 1967 KUHPerdata sesuai surat permohonan pihakPENGGUGAT tertanggal 23 Juli 2012 sesuai bukti : P17
    Artinya, dengan bahasa yang sederhana, bahwa besaran hak preferen pihakTERGUGAT sebagai pemegang Hak Tanggungan atas jaminanjaminan kredit milikPENGGUGAT sebagai pemberi Hak Tanggungan berupa SHM Nomor : 145/Tertek danSHM Nomor : 1095/Tertek berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama)Nomor : 1187/2008, tanggal O07 Juli 2008 adalah sebesar nilai pengikatan HakTanggungannya saja, yaitu sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);6 Bahwa, atas permohonan pihak PENGGUGAT untuk penebusan
Putus : 28-10-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709 PK/Pdt/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — Drs INTAN DJAUHARI VS PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., diwakili oleh Lusiana Anjarsari, Plt. Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. DAN . FADJAR SAD BIYANTORO, 2. NUR HARTATI
2811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut:1.2.Eksepsi error in persona;Eksepsi obscuur libel;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakanKreditur beriktikad baik;Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensimerupakan kreditur preferen
    Salatiga: Menyatakan demi hukum, Penggugat sebagai debitur pengganti dariTergugat Il dan Turut Tergugat atas Perjanjian Kredit Nomor00013201301 10000029 tanggal 24 April 2013; Menghukum Tergugat Il dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusandalam perkara ini; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.Dalam Rekonvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah kreditur yang beriktikad baik; Menyatakan Penggugat Rekonvensi merupakan kreditur preferen
Register : 24-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 139/PDT/2021/PT DPS
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : I Wayan Artawan, SE. Diwakili Oleh : NI NYOMAN PARWATI, SH
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Central Asia, TBK
61
  • Kreditor Preferen 1. PT. Bank BPD Bali2. PT Bank BCA3. Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta4 PT. Bank Mayapada5 PT BPR Krisnayuna Dana6. Kreditor Konkuren :1. Sdr. Wayan RidartaYasa2. Sdr. Nyoman Gede Murdika. ST.@ Bahwa di jelaskan juga yang Tidak Hadir yaitu :yang nomer 6. PT. BCA Finance7. PT. Astra Auto Finance dan8. PT. BFI Finance7. Bahwa jelas PT. Bank BCA/Terbanding/Terlawan hadir dalam Persidangan;8.
    Pengurus telah menyelenggarakan voting/pemungutan suara dan masingmasing kreditor yang hasilnya sebagaimanasuara Terbanding/Terlawan/PT BCA yang tidak setuju lebih kecil darihasilvoting setuju, sehingga rencana perdamaian memenuhi syarat untukditerima oleh kreditor preferen dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitandan PKPU;Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2021/PT DPS10.
    Bank BCA mengikuti Putusan yang telah di Putuskandalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, Tanggal 13Maret 2020, Seperti halnya Kreditor Preferen lainnya yang menerima HasilPutusan PKPU aquo tersebut;11.
Register : 26-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pdt.Sus-PaiIit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 13 Februari 2019 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANAH ABANG SATU >< KURATOR PT SWISSINDO MARINE (DALAM PAILIT), BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA
13777
  • Swissindo Marine (dalam pailit) sebagaiKreditor Preferen.Bahwa Tim Kurator belum melakukan perbaikan terhadap total tagihanutang pajak dalam Daftar Tagihan Tetap PT Swissindo Marine (dalam pailit)menjadi sebesar Rp. 14.134.021.435, (empat belas miliar seratus tigapuluhempat juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).Bahwa kedudukan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sebagaiKreditor Preferen memiliki Dasar Hukum Penagihan Piutang Pajak dan HakMendahulu Negara atas TagihanTagihan
    Negara adalah kreditor preferen yang mempunyai hak mendahulu atas11b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUUXI/2013 tanggal 30Januari 2014, Hak Mendahulu yang berada diatas hak mendahulu utangpajak hanyalah upah buruh;c.
    Foto copy Preferen KPP Pratama Jakarta Tanah Abang pada PT. SwissindoMarine (dalam pailit), yang diberi tanda: T 7;Legalisir Perubahan Pratama Daftar Tagihan Kreditur Tetap PT.6.
    yang menerima tagihan Pemohon menjadiRp. 14.134.021.435 (empat belas miliyard seratus tiga puluh empat juta dua puluhsaturibu empat ratus tigapuluh lima rupiah) dari Rp.5.712.047.648 (lima miliyard tujuh ratusdua belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)sehingga bertambah Rp. 8.421.973.787 (delapan miliyard empat ratus dua puluh satujuta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sertaBerita Acara Perubahan Pertama tagihan kreditur preferen
    juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluhlima rupiah) dari kreditur lain tidak ditanggapi oleh Termohon (Kurator BMP) dalamjawabannya namun Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan diatasmenolak jumlah tagihan pajak menjadi Rp.14.134.021.435 ( empat belas miliyardseratus tiga puluh empat juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)dan juga menolak mengutamakan tagihan pajak dari kreditur lain Khususnya krediturseparatis karena tingkatan kreditur adalah separatis,preferen
Putus : 21-08-2008 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 556/Pdt.G/2007/PN.SBY
Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. BANK MESTIKA DHARMA melawan FX. SONNY SANDRA DKK
88
  • Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang telah terurai dalam eksepsi di atas dianggapterurai dan terulang kembali dalam Jawaban Pertama dalam pokok perkara dalamkonpensi ini ;Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalih gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dantertulis diakuinya dalarn jawaban pertama dalam pokok perkara dalam konpensi ini ;PENGGUGAT TIDAK SEBAGAI KREDITUR PREFEREN Bahwa sebelum Penggugat membuat perjanjian kredit dengan Tergugat II, Tergugat Itelah terlebih dahulu membuat perjanjian hutang
    Bahwa oleh karena perjanjian pemberian jaminan yang dibuat oleh Penggugat denganTergugat II tidak merupakan perjanjian pemberian hak tanggungan dan tidak ada,pendaftaran hak tanggungan atas nama Penggugat, maka Penggugat tidak sebagaipemegang hak preferen ;Dengan demikian dalih Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, dalihPenggugat hanya sekedar berdalih (dalih kosong) ;PENGGUGAT MENIADAKAN PERTIMBANGAN PUTUSANMAHKAMAH AGUNG RI NO. 394 K/Pdt/19848.
    Bahwa Penggugat telah salah dalam menyitir yurisprodensi Mahkamah Agung RI No.394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mel 1985 ;Penggugat telah menyembunyikan dasar pertimbangan dan MahkamahAgung RI dalam perkara tersebut ;Pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut adalah : Bahwa tanah yang dijaminkan kepada BRI telah dipasang dengan jaminanCredit Verband, berarti jaminan yang dimiliki oleh BRI adalah jaminankebendaan yang menimbulkan hak preferen ;Kasusnya sangat jauh berbeda dengan perkara ini ;Dalam
    Bahwa kelalaian Tergugat rekonpensi, yang tidak membuat akte pemberian haktanggungan, adalah merupakan resiko dari Tergugat rekonpensi kehilangan hakkebendaan termasuk hak preferen ;Resiko kehilangan hak kebendaan (hak preferen) terhadap obyek sengketaharus ditanggung Tergugat sendiri dan tidak dapat dibebankan atau dialihkankepada pihak ketiga ; .
    , maka perjanjian tersebut tidak bolehmerugikan pihak ketiga ;Bahwa nampaknya Penggugat tidak memahami tentang jaminan yangobyeknya berupa benda tidak bergerak (tanah) ; Untuk jaminan yang obyeknya tanah bentuk jaminannya adalah HakTanggugan yang sebelumnya harus diawali dengan pembuatan AktePemberian Hak Tanggungan dan setelah itu barulah didaftarkan di KantorPertanahan ;Apabila Akte Pemberian Hak Tanggungan tersebut telah didaftarkan padaKantor Pertanahan barulah penerima jaminan memiliki hak preferen
Register : 09-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 20 Maret 2019 —
7435
  • Nomor 75.PK/PDT.SUS/2011untuk mengubah sifat tagihan menjadi diistimewakan (preferen);Berdasarkan uraianuraian dan buktibukti yang telah dikemukakan oleh Pemohontersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormatberkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberi putusansebagai berikut:1.2.Menerima seluruh Permohonan bantahan (Renvoi Procedure) dari Pemohon;Menetapkan Pemohon adalah Kreditor dalam perkara Nomor: 03/PembatalanPerdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal
    Tagihan diistimewakan (preferen) Biayabiaya pembaharuan hak menjadiSHGB No. 8092/Kebon Jeruk seluas 7.465, sebesar : Rp.8.444.941.270,00,(Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Delpan RatusLima Puluh);Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon didalamDaftar Piutang yang diaku dalam perkara Nomor: 03/PembatalanPerdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2010 Jo. Putusan Kasasi No.771/K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Jo.
    Biayabiaya diistimewakan (preferen) pembaharuan hak menjadi SHGB No.Hal. 7 dari 41 Putusan No.03/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.JoNomor : 771.K/PDT.SUS/2010 Jo. Nomor 75.PK/PDT.SUS/20118092/Kebon Jeruk seluas 7.465 M?, sebesar Rp. 8.305.504.850,00 (delapanmiliar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh saturibu duaratus tujuh puluh rupiah);6.
    Bahwa kedudukan sebagai kreditor preferen dengan hak mendahuluberdasarkan ketentuan Pasal 1139 angka 4 KUHPerdata mengenaibiaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang, tentu harusdimaknai bahwa tindakan menyelamatkan suatu barang yangmenimbulkan biaya yang dapat ditagihan dengan sifat mendahulu itudidasarkan pada itikad baik, sebagai azas universal.
    Nomor 75.PK/PDT.SUS/2011miliar empat ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh satu ributujuh ratus dua puluh rupiah) hanya diakui sebesar Rp. 8.305.504.850,00(delapan miliar tiga ratus lima juta lima ratus empat ribu delapan ratus lima puluhrupiah) dan sifat tagihannya adalah konkuren dan bukan preferen sebagaimanadidalilkan oleh Pemohon, karena berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPemohon untuk mendukung tagihannya berupa bukti PBB Tahun 2005 s/d 2014,BPHTB, Biaya Perpanjangan
Putus : 09-05-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Renvoi Prosedur/2016/PN Niaga Sby
Tanggal 9 Mei 2017 — Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral pajak kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan TERHADAP H. ERIES JONIFIANTO, SH. MH
6417
  • hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi makakurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untukmelakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalampailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur10lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.Penjelasan: Ayat (1) ;Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen
    Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atasutang pajak diatas kreditur lainnya, termasuk kreditur separates; Undangundang telah memerintahkan secara tegas kepada PengadilanNegeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepadakurator, untuk membayarkan hasil penjualan barangbarang milikPenanggung Pajak terlebin dahulu) untuk melunasi pajak danpembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi; dan1610.c.
    Bahwa tidak dimasukkannya KPP Pratama Badung Selatan dengan piutangsejumlah Rp. 34.094.903.770 (Tiga puluh empat milyar sembilan puluhempat juta sembilan ratus tiga ributujuh ratus tujuh puluh rupiah) sebagaikreditur Preferen, ini berarti kurator telah melanggar undangundang dantidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.Bahwa dalam hal tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam keberatanini tidak dapat dilunasi secara penuh
    Memerintahkan Kurator PT Bukit Inn Resort & Ilda Bagus Surya Bhuwana(Dalam Pailit) untuk memasukkan Utang Pajak sebesar Rp. 34.094.903.770(Tiga puluh empat milyar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ributujuh ratus tujuh puluh rupiah) sebagai utang Kreditur Preferen. 3.
    sebagaimana perintah danpetunjuk undangundang (vide Pasal 133 ayat 1 Jo.133 ayat 2 Undangundang37tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga : Tagihan utang pajak untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 13.717.889, (tiga belasjuta tujuh ratus tujun belas ribu delapan ratus depan puluh Sembilan rupiah)telah dicatat oleh Kurator dalam lembar Daftar Piutang PT.Bukit Inn Resort &lda Bagus Surya Bhuwana (Dalam pailit) sesuai dalam daftar kreditor yangtidak terlambat dan masuk sebagai klasifikasi kreditor preferen
Upload : 27-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/PDT.SUS/2010
BEJO SUSANTO, DKK.; PT. GRIYA PERMATA LESTARI (Dahulu PT. UNIVERSAL GRAND HOTEL) HOTEL GRAND AQUILA BANDUNG
10270 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENYELESAIKAN KEWAJIBAN UTANGNYA YANG TELAHJATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SETIAP BULANNYAkarenanya Permohonan ini diajukan berdasarkan halhal dan alasanalasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUKEPAILITAN ;Bahwa para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kualitasmengajukan permohonan ini, atas dasar halhal sebagai berikut :Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan:"YANG DIMAKSUD DENGAN KREDITOR dalam ayat ini ADALAH baikkreditor konkuren, kreditor separatis maupun KREDITOR PREFEREN
    "Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1149 ayat (4) KUHPdt, UTANGGAJI MERUPAKAN UTANG YANG DIISTIMEWAKAN DAN KARENANYAPEMBAYARANNYA MERUPAKAN KATEGORI UTANG YANG HARUSDIDAHULUKAN PEMBAYARANNYA (PREFEREN).Bahwa oleh karena PARA PEMOHON MERUPAKAN KREDITORPREFEREN, MAKA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1)UU KEPAILITAN BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONANPERNYATAAN PAILIT TERHADAP TERMOHON.Bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kualitasHal. 5 dari 15 hal. Put.
    No. 501 K/Pdt.Sus/2010mengajukan permohonan ini, atas dasar halhal sebagai berikut :Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan :"YANG DIMAKSUD DENGAN KREDITOR dalam ayat ini ADALAH baikkreditor kKonkuren, kreditor separatis maupun KREDITOR PREFEREN ...
    "Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1149 ayat (4) KUHPdt,UTANG GAJI MERUPAKAN UTANG YANG DIISTIMEWAKAN DANKARENANYA PEMBAYARANNYA MERUPAKAN KATEGORI UTANGYANG HARUS DIDAHULUKAN PEMBAYARANNYA (PREFEREN).Bahwa oleh karena PARA PEMOHON MERUPAKAN KREDITORPREFEREN, MAKA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1)UU KEPAILITAN BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONANPERNYATAAN PAILIT TERHADAP TERMOHON ;Bahwa merujuk pada uraianuraian di atas terbukti bahwa faktayang terjadi dan disesuaikan dengan dasar hukum