Ditemukan 292 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : renel regen rege redeb renol regal ragel regol reges rengel rebel
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
919 — 1695
  • Pada saat itu baik KPA maupun LPAI menaruh atensiyang sama terkait dengan indikasi eksploitasi dalam komisi badminton.Tentu saja tidak hanya pada satu isu itu saja Saya berinteraksi denganPenggugat, ada isu stunting, dan isuisu terkait hak anak lainnya;Bahwa bedanya KPAI dengan LPAI adalah LPAI dibentuk yang difasilitasioleh Kemensos dan Menristek lalu kami memudahkan ke publik adalahLPAI biasa disebut sebagai regel presentasi masyakarat dan LPAI adalahpusat dari Lembaga perlindungan anak yang tersebar
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2706 — 1841
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Selain tanpa wewenang melakukan penafsiranterhadap Pasal 22 UU 5/1999, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010yang nota bene sebagai beleids regel, juga telah melampaui batasbatas kebebasan bertindak, dalam arti kata tidak lagi dalam kerangkafreies ermessen.
Pengadilan PA SUKABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-08-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PA SUKABUMI Nomor 336/PDT.G/2013/PA.SMI
Tanggal 6 Nopember 2014 — PENGGUGAT TERGUGAT
47 — 10
  • fi3601i720ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols29adjustrightrinOlin720itapOpararsid558 1404 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid2041268charrsid5581404 Majelis rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO if1insrsid2041268charrsid5581404 Judex rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO if1insrsid9579018charrsid5581404 Facti rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1linsrsid2041268charrsid5581404 belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas ( rtlchfcs1 af1ltrchfcsO if1insrsid2041268charrsid5581404 regel
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-01-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2402 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — PT AMBARA PRANATA vs CHRISTINA M. WEBSTER
70 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • fi3601i720ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols29adjustrightrinOlin720itapOpararsid558 1404 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid2041268charrsid5581404 Majelis rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO if1insrsid2041268charrsid5581404 Judex rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO if1insrsid9579018charrsid5581404 Facti rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1linsrsid2041268charrsid5581404 belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas ( rtlchfcs1 af1ltrchfcsO if1insrsid2041268charrsid5581404 regel
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 28 Januari 2016 — - Drs. Abdul Latif, AH., M.Si (Terdakwa) - Alinaex Hasibuan, SH (Jaksa Penuntut Umum)
73 — 22
  • GRANDY REGEL TUERAH, ST, MEe Bahwa saksi adalah Kasubag Perencanaan dan Evaluasi pada DinasPendidikan Pemerintah Kabupaten Karimun;e Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 pihak Universitas Karimun adamelaksanakan program Pendidikan Inklusif yaitu program pendidikanbagi murid berkebutuhan khusus yang dibiayai dari APBN perubahanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan anggaran sebesarRp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah).
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU
139 — 102
  • yangbersifat kongkrit dan individual, melainkan bersifat umumdan abstrak, karena meskipun' ditujukan kepadaGubernur dan Bupati, tetapi mempunyai dampak secaraumum bagi pihakpihak lain diluar alamat surat tersebut.Jikalaupun disebut bahwa suratsurat demikian sebagaiKeputusan Pemerintahan, tetapi tidak memenuhi syaratsebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yangdimaksud dalam UU No.30 Tahun 2014 dan UU PeradilanTata Usaha Negara, melainkan keputusan Pemerintahanyang bersifat regulasi yang disebut beleids regel
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 4/PID- SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 2 Mei 2016 — SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H, M.Si
66 — 33
  • Bahwa uang sebesar Rp4.500.000, tersebut harus dibelanjakan Tiang Kayu sebanyak 9 batang,Balok/Usuk sebanyak 32 batang, Kusen Pintu dan Jendela (arahan dariKepala BPBD Kabuapten Sikka) dan dilapangan yaitu di lokasi saksi diBlok E Nomor 3 pada waktu itu di awasi oleh Pak Bakri selaku pengawasdari BPBD;Bahwa pencairan Tahap Ill sebesar Rp 3.00.000, syaratnya harussudah dilakukan pengerjaan Tiang, dengan Balok Regel dan itudilakukan pengecekan dari BPBD ke lapangan dan untuk syarat lainnyasama mekanismenya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. H. PRAYITNO
966 — 604 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
  • Juga memuat Pasal tertentudari peraturan perundangundangan yang relevan dan sumber hukumtak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;Alasan hukum, menurut mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio,adalah kaidah hukum kanun ( regel van het objective recht ).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
220 — 108
  • Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut :Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvorderingwordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moet hebben: point dinteret, point daction;dan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulissebagai berikut: Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruikvan recht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolging,hoezeer in beginsel geoorloofd, niet kan worden toegelaten
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-11-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 157/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2012 —
76 — 39
  • Bahwa parameter penyalahgunaan wewenang pertama adalah peraturan perundangundangan karena wewenang tersebut diatur dalam peraturan perundangundangan,yang kedua asasasas umum pemerintahan yang baik karena asasasas umumpemerintahan yang baik itu berdasarkan asas legalitas.Bahwa dalam suatu pengadaan barang dan jasa, Juknis tidak termasuk peraturanperundangundangan ketika tidak diperintah oleh peraturan yang lebih tinggi.Juknis ini disebut dengan belits regel atau peraturan kebiyakan yang lahir dari
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 15 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
127 — 55
  • Bracing/ regel antar kolom mengngunakan strukturrangka batang dari batang profile 2 C70.1.7 mm dengan tinggi sisidepan 0.50 meter dan belakang = 1.00 meter. Gording dan atapbangunan parkir masing dibuat dari besi hollow persegi 60/60 1.8mm dan polycarbonat (twinligt).Finish coating elemen konstruksimenggunakan cat esi warna hitam.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
197 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Menteri Kehutanan tersebut (yang merupakan dasarpenuntutan), telah lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi olehKeputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts.1I/2003, tanggal 5 Februari2003, dimana hal ini telah kami uraikan secara panjang lebar dalampembahasan sebelumnya dan dalam Memori Kasasi PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana ;2) Kedua Keputusan Menteri Kehutanan tersebut adalah bukanmerupakan peraturan perundangundangan, akan tetapi hanyamerupakan peraturan kebijaksanaan (beleids regel
    Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/KptsII/2000 tanggal 6November 2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.21/KptsIl/2001 tanggal 31 Januari 2001 adalah bukan merupakan peraturanpeundangundangan, akan tetapi hanya merupakan peraturankebijaksanaan (beleids regel) yang dikenal dengan nama pseudoweigeving (perundangundangan semu) atau spiegelrecht) hukumbayangan) tersebut, yang berbentuk pedoman (reichtliinen).
    Padahal dalam perkara in casu, jelasjelas bahwa perbuatanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak memenuhisyarat formil, karena dasar dakwaan dan penuntutan didasarkankepada Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/KptsII/2000 tanggal 6November 2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.21/KptsIl/2001 tanggal 31 Januari 2001 yang bukan merupakan peraturanperundangundangan, melainkan merupakan peraturan kebijaksanaan (beleids regel) yang berbentuk pedoman (reichtliinen).