Ditemukan 23 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-10-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN AMBON Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 4 April 2019 — 1. ABDUL RAUF TUHAREA, Umur 66 tahun, tempat dan tanggal lahir Ambon 24 Januari 1953, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Kesatrian RT.001/RW.006 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon; 2. ARIF TUHAREA, Umur 65 tahun, tempat dan tanggal lahir Ambon 11 November 1953, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Hukuhehe Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H., ialah Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H., beralamat di Kelurahan Wainitu RT.002 RW.004 Samping Swalayan Planet 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Lawan : 1. Kepala Pemerintahan Negeri Tengah-Tengah, berkedudukan di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang diwakili oleh ACHMAD MARUAPEY Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tengah-Tengah, berdasarkan Surat Tugas tanggal 14 November 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. Ketua Saniri Negeri Tengah-Tengah, berkedudukan di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang diwakili oleh HJ. ABDURAHMAN LEURIMA Ketua Saniri Negeri Tengah-Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALIM MARUAPEY dan HASAN TAHAPARY masing-masing selaku Anggota Saniri Negeri, beralamat di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 November 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. Kepala Matarumah/Rumatau Tuharea Tuny Saki, berkedudukan di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang diwakili oleh HI. HARUN TUHAREA dan ARBAIN TUHAREA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMANUS BENHUR TASIDJAWA,S.H.,M.H., dan WAREMUN TASIDAJWA, S.H., masing-masing ialah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Law Office BENHUR TASIDJAWA, S.H.,M.H., & Partners, beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
10673
  • TengahTengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengahdan Peraturan Negeri TengahTengah Nomor : 141/078/RNT/IV/2011Tanggal 20 April 2011 tentang Penetapan Matarumah/Rumahtau yangberhak menjadi Kerpala Pemerintah Negeri di Negeri TengahTengahadalah hanya satu Matarumah/Rumahtau Keturunan Tuharea Bawah(Bagalalare);Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri TengahTengah Nomor :02.SNTT/N/2011, tanggal 13 Maret 2011 tentang Matarumah /Rumahtau Perintah di Negeri TengahTengah dan Peraturan NegeriTengahTengah
    Nomor : 141/078/RNT/IV/2011 Tanggal 20 April 2011tentang Penetapan Matarumah/Rumahtau yang berhak menjadi KerpalaPemerintah Negeri di Negeri TengahTengah adalah hanya satuMatarumah/Rumahtau Keturunan Tuharea Bawah (Bagalalare) ;Bahwa setelah Saniri Negeri TengahTengah bermusyawarah danmelahirkan Peraturan Negeri TengahTengah Nomor141/078/RNT/V/2011 Tanggal 20 April 2011 tentang PenetapanMatarumah/Rumahtau yang berhak menjadi Kerpala Pemerintah Negeridi Negeri TengahTengah adalah hanya satu Matarumah
    (dua)Ayat sebagai pengejawantahan dari adanya keseimbangankedudukan Matarumah/Rumahtau Tuharean Bakala Lare yangakan nanti memegang jabatan selaku Kepala Pemerintahan NegenTengah Tengah maupun Matarumah/Rumahtau Tuharea Tuni Sakiyang telah dan pernah memegang jabatan selaku KepalaPemerintahan Negeri TengahTengah disaat itu, merupakan buktidan fakta bahwa sesudah Almarhum HASAN TUHAREA(Matarumah/Rumahtau Tuharea Tuni Saki) memegang jabatanselaku Kepala Pemerintahan Negeri TengahTengah dan berakhirmasa
    Perintah di Negeri Tengatenga Kecamatan SalahutuKabupaten Maluku Tengah tanggal 13 Maret 2011, T.II6 tentang SuratMatarumah/Rumahtau.
    Demikian pula hanya dari keturunan Penggugatyang apabila Dia menjadi Raja dan masih memimpin Negeri dan ketikaDia meninggal, maka jasadnya dikuburkan didalam halaman mesjid,sehingga dengan adanya halhal tersebut maka posisi dari KeturunanMatarumah/Rumahtau Perintah Tuharea Bagalalare tidak bisa digantikanataupun disandingkan dengan Keturunan Matarumah/Rumahtau Perintahyang lain atau dalam hal ini Keturunan Matarumah/Rumahtau PerintahTuharea Tuny Saki (Tuharea Atas);Menimbang, bahwa sebaliknya dari
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
208133
  • Foto Copy Pernyataan Sikap Anak Cucu Matarumah /Rumahtau OhorellaKeluarga Tete Patihiba/Wailata, tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya di beri tandabukti P1;2. Foto Copy Pernyataan Sikap Anak Cucu Matarumah /Rumahtau OhorellaKeluarga Tete Wanahitu tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya di beri tanda buktiP2;3. Foto Copy Surat Pengajuan Pengunduran Diri Dr.lbrahim Ohorella tanggal 27Desember 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P4;4.
    adalah rumah besar;Bahwa Rumahtau Wakan sama dengan rumahtau Ohorella;Bahwa bukti saksi menjabat sebagai Sekertaris Negeri hanya SK saksi saja;Bahwa yang menjadi pembicara pada pertemuan tanggal 12 Oktober 2020adalah Muhamad Ohorela, Abdul Karim Ohorela, Alm.
    Dan, atas kesepakatanmusyawarah negeri itulah ditetapbkan bahwa Matarumah/KeturunanOHORELLA (Rumahtau Wakan) sebagai matarumah/keturunan yangberhak atas jabatan Raja/Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Tulehu.
    Menyatakan sah dan berharga forum musyawarah rumahtau/matarumahOhorella sebagai forum musyawarah matarumah/rumahtau parentahuntuk penetapan Raja/Kepala Pemerintah Negeri Tulehu.5. Menyatakan marga Ohorella (Rumahtau Wakan) sebagaimatarumah/keturunan yang berhak atas jabatan Raja/Kepala PemerintahNegeri Tulehu.6.
    Wakan) yangberhak atas jabatan Raja/Kepala Pemerintah Negeri Tulehu.2. sah dan berharga forum musyawarah rumahtau/matarumah Ohorella sebagaiforum musyawarah matarumah/rumahtau parentah untuk penetapanRaja/Kepala Pemerintah Negeri Tulehu.3. marga Ohorella (Rumahtau Wakan) sebagai matarumah/keturunan yangberhak atas jabatan Raja/Kepala Pemerintah Negeri Tulehu.4.
Register : 04-02-2011 — Putus : 19-07-2011 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN AMBON Nomor NOMOR: 02/G/2011/PTUN.ABN
Tanggal 19 Juli 2011 — 1. Dr. Haji Tahir Tuanaya, Sp.Rad, 2. Haji ABDURRAHMAN TUANAYA, MELAWAN BUPATI MALUKU TENGAH
16296
  • Hait atau Nahait artinya pelabuhan,dan pelabuhan di Negeri Kailolo bernamaSEIRAMBI Memang pernah terjadipada seratusan tahun yang lalu, yaitu = padatahun 1817 atau setidak tidaknya satu hari dalamtahun tersebut karena sesuatu) maksud yangtidak jelas oknum mantan Raja Negeri Kailoloyang bernama SAABANE TUANAYA (bergelar IRUHALAWAN) melakukan konspirasi dengan beberapaoknum pemangku = adat dari Rumahtau = NURLEMBEmenyerahkan kekuasaan dan jabatan Raja NegeriKailolo kepada WANAHITU OHORELLA, seseorangyang
    Kailolo, pada hal periodekepemimpinan Kepala Pemerintah Negeri Kailolodengan gelar Raja kala itu, dijabat oleh SAHHal 9dari 69hal.Put.02/G/2011/PTUN.ABNADIL TUANAYA ; Proses pengalihan kekuasaan Raja Negeri Kailolodari keturunan anak adat marga TUANAYA kepadaWANAHITU OHORELLA saat itu ditengarai sebagaiperbuatan kudeta, karena sesuai Hukum AdatNegeri Kailolo, Raja Negeri Kailolo yangkarena sesuatu. hal tidak dapat melaksanakantugasnya, mestinya diganti dengan anak adatketurunan marga Tuanaya dari Rumahtau
    Lembaga Adat Rapat Mosinifi yang hidup dan berkembangserta diakui keberadaannya di dalam KesatuanMasyarakat Hukum Adat Negeri Kailolo adalah terbentukdari rapat semua Kepala Kepala Rumahtau (Rumah Pusaka)atau semua Kepala Kepala Soa di Negeri Kailolo yangberjumlah 5 (lima) Soa, yaitu. SOA TUANANY, SOAUSEMAHU, SOA TUASAMU (SOUHARUR), SOA SAHERTIRA dan SOAPESIA.
    Teon Marga Tuanaya, berupa UA HUHUI atauTongkat Raja dari bahan rotan, menjadi warisanmarga Tuanaya dan sebagai symbol Raja bagi RumahTau Parentah atau Rumah Tau Solopae/Tualokol danSirawane yang disematkan, sejak pemerintahan dariAmahatua atau Hatuhaha ke Amalaina, dimana namamarga Tuanaya diartikan dalam 2 kata yaitu Tuaartinya terdahulu/terkemuka dan Naya berartiRaja/Latu. Jadi Tuanaya berarti Raja Pertama/RajaTerdahulu. ++ ec ee reer eee eee8.5.2.
    Teon Marga Marasabessy (kecil), berupa kapal(Rusuwakan) sebagai symbol rumah adat atau RumahTau Putiiman; 8.5.6. Teon Marga Tuasamu, berupa pakaian kebesaranberaneka warna (Boki Aruut) dengan rumah adatatau Rumah Tau Souharur ;8.5.7. Teon Marga Tuaputty, berupa KualiBesar danBurung Putih sebagai symbol Rumah adat atauRumah Tau Samal ; = 8.5.8.
Register : 18-02-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
ABDUL KADIR NASELA bin HAJI ABDUL LATIF NASELA
Tergugat:
1.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon
2.Pemerintah Adat Negeri Hitumessing, pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing, Merangkap Saniri Adat Negeri Hitumessing
3.WAHAB TOMU
4.ABDULSAMAD TOMU
5.KADER TOMU, SH
6.KADER TOMU
7.MARODONG TOMU
8.BADARUDIN TOMU
9.ALI TOMU
10.IBRAHIM TOMU
11.ISMAIL TOMU
12.USMAN TOMU II
13.USMAN TOMU I
14.HASAN TOMU II
15.HASAN TOMU I
16.Haji TAIB TOMU
17.Haji TAHER TOMU
18.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah
145108
  • 6.15.2Sesuai dengan Silsilah Keturunan Ahli Waris Rumahtau NASELA, diNegeri Hitumessing, Tertanggal, Hitumessing, 7 September 1979.Bahwa SILSILAH KETURUNAN AHLI WARIS RUMAHTAU NASELA, diNEGERI HITUMESSING, TERTANGGAL, HITUMESSING, 7SEPTEMBER 1979, untuk selanjutnya disebut: SILSILAH KETURUNANAHLI WARIS RUMAHTAU NASELA, Hitumessing, 7 September 1979,ketika itu, Kepala DATI NASELA, adalah Haji ABDUL LATIF NASELA,Mengetahul P3.NTCR, Hi.
    Mochtar, dan untuk selanjutnya dapat disebut juga: Merekaberdua), ketika itu. sebagai bentuk:Penundukan diri Mereka berdua secara langsung dan sukarela bahwamemang benar, Mereka berdua bersamasama dengan Orang TuaTergugat Intervensi / Penggugat Asal dan Anakanak Dati NASELAlainnya, adalah Keturunan lurus dan langsung dalam Rumahtau Matarumah Marga NASELA, yang adalah Pemilik sah atas BidangBidang tanah dalam Kelima Dusun DATI NASELA yaitu.
    Tergugat XVIII Asal; oleh karena memang senyatanya bidangtanah dari 5 (lima) Dusun Dati dan salahsatu Dusun Titauku, yangadalah milik sah dari Marga Rumahtau Matarumah Dati Naselayang sekarang ini dengan melanggar hukum, sedang dikuasaisecara melawan hak oleh Tergugat Asal s.d.
    Muchtar Nasela yangbernama: Abdurahim Nasela II, mengajukan Gugatandalam Perkara Perdata Nomor: 588/ 1979/Perd.G/PN.AB., tanggal 8 Desember 1980, berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam membelahak AnakAnak DATI NASELA, atas bidang tanah DusunTitauku dan/atau Titaoekoe yang dengan sengaja di klaimoleh Rumahtau / Marga LESSY, yang ternyatadimenangkan oleh DATI NASELA, adalah TERMOHONTERMOHON KASASI (dahulu: PARA PENGGUGAT /TERBANDING).
    Nama: AJRAN dan/atau ADJRAN dan/atau ADJARANG dan/atauHalaman 81 dari 94 Putusan Nomor 49/Padt.G/2021/PN Amb AJARANG, sudah ada sejak lama dipakai dan digunakan olehAnakanak Dati NASELA, ketika itu didalam setiap Garis LurusKeturunan, dari Rumahtau Matarumah Marga NASELA, sesualdengan: Silsilan Keturunan Ahli Waris Rumahtau NASELA, diNegeri Hitumessing, Desa Hitumessing Wide" BUKH TEI & Buki TE12), didalam memberikan Nama kepada AnakAnak mereka dengansering menggunakan dan memakai nama: AJRAN dan
Register : 14-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 16/PDT/2016/PT AMB
Tanggal 27 Juni 2016 — 1. MUHAMMAD DIN LESITUSEN, DKK. TERGUGAT PEMBANDING M E L A W A N : 1. H. ISMAIL PARY, DK. PENGGUGAT /TERBANDING
6325
  • Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nornor 1481/Suli Negeri Liang tahun 2009 terdaftaratas nama pemegang hak Mohammad Din Lesitusen yang diterbitkan diatas bagiandari bidang tanah/dusun Tihu, objek sengketa milik Para Penggugat Ahli WarisRumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Pary dimaksudtidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat ;Menyatakan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan diatas tanah objeksengketa oleh Tergugat Il kepada Tergugat tanoa persetujuan Ahli Waris RumahTau
    Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1481/Suli Negeri Liang tahun 2009 terdaftaratas nama Pemegang Hak Mohammad Din Lesitusen yang diterbitkan diatasbagian dari bidang Tanah/Dusun Tihu, Obyek Sengketa milik Para Penggugat AhiWaris Rumah Tau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Parydimaksud tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat ;Menyatakan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan diatas tanah ObyekSengketa oleh Tergugat Il kepada Tergugat tanpa persetujuan Ahli Waris RumahTau
Register : 06-09-2018 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
YONDRI VICTOR. KAPPUW, ST
Tergugat:
ABDUL KADIR NASELA
208511
  • .+ 62 Hektar (lebih kurang 62 Hektar), terletak di Desa Hunuth / DurianPatah, yang kata Penggugat Konpensi berasal dari Rumahtau Rumataudan/atau Matarumah Marga siapa saja yang sesungguhnya beradadi dalam Register Dati 1814 yang di hibahkan kepada PenggugatKonepnsi / Tergugat Rekonpensi dari Pemerintahan Adat NegeriHalong?
    (vide surat Gugatan Penggugat pada posita angka (5) s.d. positaangka (6).Bahwa oleh karena sejak semula didalam surat Gugatan PenggugatKonpensipun tidak dijelaskan bahwa bidang tanah sengketa quo seluasseluas+ 62 Hektar (lebih kurang enam puluh dua Hektar), denganbatasbatas sebagai terurai diatasberasal dari Mata Rumah /Rumahtau Marga siapa yang dihibah kah atau dibeli kah?
    Dalam Peta DATI NUSAHUUL tersebut, ternyata dan terbuktibahwa memang benar bidang tanah aquo yang sedangdisengketakan oleh Penggugat asli termasuk di dalam PetaDATI NUSAHUUL yang adalah Dusun Dati Nusahuul sebagaiMilik sah Matarumah Rumahtau dari Marga / Dati Nasela !
    Apakah klaim dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensitentang bidang tanah seluas + 62 hektar sudah dihibahkanatau dijualbelikan oleh Pemerintah Adat Negeri Halong darimasingmasing Rumahtau Matarumah dan dari MargaMargaSsiapa?; sehingga Pemerintah Adat Negeri Halongmenghibahkan bidang tanah sengketa aquo, kepadaPemerintah Desa Hunuth / Durian Patah? Mohon Akta ?
    Bahwa bila klaim dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensitentang bidang tanah seluas + 62 hektar sudah dihibahkan olehPemerintah Adat Negeri Halong dengan persetujuan Saniri NegeriHalong dari masingmasing Rumahtau Matarumah dan dari MargaMarga siapa yang hak mereka di hibahkan kepada Pemerintah DesaHunuth / Durian Patah; sehingga Pemerintah Adat Negeri Halongmenghibahkan bidang tanah sengketa aquo, kepada Pemerintah DesaHunuth / Durian Patah? Mohon Akta ?
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PT AMBON Nomor 68/PDT/2019/PT AMB
Tanggal 16 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : YONDRI VICTOR. KAPPUW, ST Diwakili Oleh : JOHN ANDREW TUHUMENA
Terbanding/Tergugat : ABDUL KADIR NASELA
228262
  • Bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi menolak dengantegas dalildalil Penggugat Konpensi dalam surat Gugatannya pada positaangka (2) s.d. posita angka (12) dari halaman (2) yang berlanjut kehalaman (4); oleh karena tidak dibenarkan oleh hukum, dengan dasar apaoleh Pemerintahan Adat Negeri Halong memberikan bidang tanah AdatNegeri Halong sesuai dengan Register Dati 1814; tanpa persetujuan dariPara PemilikPemilik Tanah Adat yang adalah Mata Rumahtau / MataRumah yang tertera didalam Register
    (vide surat Gugatan Penggugat pada posita angka (5) s.d.posita angka (6).Bahwa oleh karena sejak semula didalam surat Gugatan PenggugatKonpensipun tidak dijelaskan bahwa bidang tanah sengketa quo seluasseluas+ 62 Hektar (lebih kurang enam puluh dua Hektar), denganbatasbatas sebagai terurai diatas berasal dari Mata Rumah /Rumahtau Marga siapa yang dihibah kah atau dibeli kah?
    Dalam Peta DATI NUSAHUUL tersebut, ternyata dan terbukti bahwamemang benar bidang tanah aquo yang sedang disengketakan olehPenggugat asli termasuk di dalam Peta DATI NUSAHUUL yang adalahDusun Dati Nusahuul sebagai Milik sah Matarumah Rumahtau dariMarga / Dati Nasela !
    Apakah klaim dari Penggugat Konpensi / TergugatRekonpensi tentang bidang tanah seluas + 62 hektar sudahdihibahkan atau dijualbelikan oleh Pemerintah Adat NegeriHalong dari masingmasing Rumahtau Matarumah dan dariHal 34 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMBMargaMarga siapa?; sehingga Pemerintah Adat NegeriHalong menghibahkan bidang tanah sengketa aquo, kepadaPemerintah Desa Hunuth / Durian Patah? Mohon Akta ?
    Bahwa bila klaim dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensitentang bidang tanah seluas + 62 hektar sudah dihibahkan olehPemerintah Adat Negeri Halong dengan persetujuan Saniri NegeriHal 48 dari 59 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT AMBHalong dari masingmasing Rumahtau Matarumah dan dari MargaMarga siapa yang hak mereka di hibahkan kepada Pemerintah DesaHunuth / Durian Patah; sehingga Pemerintah Adat Negeri Halongmenghibahkan bidang tanah sengketa aquo, kepada Pemerintah DesaHunuth / Durian Patah?
Register : 06-02-2012 — Putus : 27-06-2012 — Upload : 09-07-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 4/G/2012/PTUN.ABN
Tanggal 27 Juni 2012 — Drs. ANTHONY REHATTA sebagai Penggugat melawan WALIKOTA AMBON sebagai Tergugat
8854
  • berdomisili tetap di Soya dan terlibat sebagai Saniri ;Bahwa masa bakti raja soya selesai pada tanggal 9 Desember 2011 ;Bahwa saksi mengetahui dari Rapat Rumah Tau Rehatta terdapat 3 calon saatitu. yaitu Jhon Lodwyk Rehatta, Corneles Rehatta dan Drs, AnthoniRehatta ; 2222222 o enna nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnneBahwa yang diamanatkan oleh Rumah Tau Rehatta adalah mencari Calonbukan menentukan calon karena yang menentukan calon adalah Saniri Negerikarena untuk menjadi Raja itu melalui Saniri Negeri kalau rumahtau
    sudahmenetapakan calon untuk diusulkan ke Saniri Negeri; Bahwa Agenda rapat tanggal 7 Agustus 2011 tersebut adalah menerimaLaporan hasil dari Rapat Rumah Rumah Tau; Bahwa ada 4 Rumah Tau di Negeri Soya yaitu Rumah Tau Pesulima, RumahTau Tamtelahitu , Rumah Tau Waa dan Rumah Tau Rehatta sendiri;Bahwa Raja Soya dalam hal ini sdr.
    tanggal 3 Desember 2011 hanya menandatangani daftar hadir saja;Bahwa di Negeri Soya tidak ada Peraturan Negeri sendiri tapi berpatokanpada Perda No. 13 Tahun 2008 ;Bahwa undangan pada saat itu adalah untuk menerima laporan dari RumahTau dan langsung menetapkan Calon Raja yang akan disampaikan dariRumah Tau 2222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nnnCORNELES REHATTABahwa Saksi tinggal di Kecamatan Sirimau tapi masuk Petuanan Negeri Soya;Bahwa benarSaksi datang pada tanggal 31 Juli 2011
Register : 22-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT AMBON Nomor 27/PDT/2019/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat I : ABDUL RAUF TUHAREA
Pembanding/Penggugat II : ARIF TUHAREA
Terbanding/Tergugat I : KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI TENGAH TENGAH
Terbanding/Tergugat II : KETUA SANIRI NEGERI TENGAH TENGAH
Terbanding/Tergugat III : KEPALA MATARUMAH RUMAHTAU TUHAREA TUNY SAKI
6931
  • Pembanding/Penggugat I : ABDUL RAUF TUHAREA
    Pembanding/Penggugat II : ARIF TUHAREA
    Terbanding/Tergugat I : KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI TENGAH TENGAH
    Terbanding/Tergugat II : KETUA SANIRI NEGERI TENGAH TENGAH
    Terbanding/Tergugat III : KEPALA MATARUMAH RUMAHTAU TUHAREA TUNY SAKI
Register : 25-02-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pdt.G/2015/PN. AB
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. H. ISMAIL PARY, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, Beralamat dan Bertempat tinggal di Kompleks POM-AD, Jl. Kalibata Tengah RT. 11 – RW. 06, Jakarta Selatan ; 2. Drs. H. SULAIMAN PARY, M. MPD, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Palang RT. 14, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ; dalam hal ini dikuasakan kepada : RUSTAM E. MARUAPEY, SH. dan SAMRIN SAHMAD, SH., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “RUSTAM E. MARUAPEY. & REKAN”, beralamat Kantor di Jalan Jenderal Soedirman RT. 003/05 Nomor 1, Batumerah, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai .......................................................................................................... : PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. MUHAMMAD DIN LESITUSEN, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat dan Bertempat tinggal di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................. : TERGUGAT I ; 2. YUSUF PARY, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat dan Bertempat tinggal di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................ : TERGUGAT II ; 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALUKU TENGAH, Tempat kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 13, Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ....................................................................................... : TERGUGAT III ;
8633
  • Menyatakan segala bentuk perbuatan Hukum yang dilakukan diatas tanah objeksengketa oleh Tergugat Il kepada Tergugat tanpa persetujuan Ahli Waris RumahTau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhnum Mehram Pary harus di batalkandan patut dinyatakan batal ;10.Memerintahkan Tergugat berserta semua Orang yang mendapat Hak dari padanyauntuk keluar mengosongkan Objek sengketa dengan membongkar semua Bangunandan Fondasi, serta mengangkatdan atau memindahkan semua harta benda miliknyabaik yang berada maupun
    Menyatakan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan diatas tanah ObyekSengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat tanpa persetujuan Ahli Waris RumahTau/Mata Rumah Pary Keturunan dari Almarhum Mehram Pary harus dibatalkandan patut dinyatakan batal ;10.Memerintahkan Tergugat beserta semua orang yang mendapat Hak dari padanyauntuk keluar mengosongkan Obyek Sengketa dengan membongkar semuaBangunan dan Pondasi, serta mengangkat dan atau memindahkan semua hartabenda miliknya baik yang berada maupun yang
Register : 26-10-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT AMBON Nomor 79/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 25 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Ketua Saniri Negeri Nusaniwe
Pembanding/Tergugat II : Ketua Tim Penyusun Peraturan Negeri Nusaniwe
Pembanding/Tergugat III : Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe duluhnya Penjabat
Terbanding/Penggugat : DOMINGGUS WATTILETE
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Mata Rumah de Soysa
Turut Terbanding/Tergugat IV : Walikota Ambon
162114
  • Surat yang diajukan oleh TERBANDINGsemula PENGGUGAT (vide Bukti Surat P 18 dan P 19).Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesualdengan bukti surat yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT(vide Bukti Surat P 22) yakni catatan dari DIETER BARTELS seorangakademisi dan sejarawan Belanda dengan judul INDE SCHADUW VAN DEBERG NUNUSAKU yang di terbitkan oleh Utrecht pada tahun 1994 yangmemberikan penjelasan secara jelas bahwa urutan Pertama Teun (Clan)Lehesue adalah Fam/Rumahtau
    WATTILETE, yakni (Middelgrote Lineage)Wattilete ilar (matarumah raja dan Kepala Soa) Dan Wattilete ilat(matarumah kapitang) kemudian yang Kedua Fam/Rumahtau LOPULALANyakni (Middelgrote Lineage) Lopulalan Tulis Dan Lopulalan Latu, sedangkanuntuk ketiga yakni KAITJILI, dan Keempat yakni De SOYSA tidak memilikiHalaman 28 dari 34 halaman.
Register : 17-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT AMBON Nomor 13/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Diwakili Oleh : Azwar Patty,S.H
Terbanding/Penggugat : Abubakar Tehuayo
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Maluku Tengah
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Saniri Negeri Telutih Baru
155349
  • Pada saatnya tergugat IIakan buktikan pada tahapan pembuktian.Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah menyangkut Surat KeputusanSaneri tentang rumahtau / marga parenta yang berhak mencalonkan calonKepala Pemerintah Negeri, karena yang digugat adalah menyangkut suratkeputusan Saneri yang itu adalah menjadi bagian dari tatakelolapemerintahan yang termasuk dalam rana Administrasi Negara (UU.No.30Th.2009), maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini kepadaPeradilan Tata Usaha Negara (UU.No.5 Th.1986
    Termohon Banding) telah memenuhiHalaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT AMBsemua kewajibannya dan menyatakan matarumah perintah yang sah dinegeri telutin baru kecamatan tehoru kabupaten Maluku tengah adalah matarumah Tehuayo, khususnya mengenai siapa yang berhak menjadi kepalapemerintahan negeri tidak serta merta majelis hakim secara sepihakmemutuskan matarumah perintah Tehuayo sedangkan matarumah perintahkelinu telah ada sejak Zaman dahulu bukti T Il 8 s/d T Il 19 yangmenunjukan bukti Rumahtau
Putus : 06-09-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 K/Pdt/2017
Tanggal 6 September 2017 — MUHAMMAD din LESITUSEN, dk. vs H. ISMAIL PARY, dkk.
4426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 69 K/Pdt/2017Dusun Tihu tersebut harus didasarkan atas persetujuan seluruh ahli warisdan diputuskan dalam musyawarah keluarga besar Pary atau marga/famPary atau rumah Tau Pary;Bahwa penguasaan dan pemilikan bagian dari tanah/Dusun Tihupeninggalan leluhur Para Penggugat moyang Mehram Pary tersebut, tidakdapat dimungkinkan atau tidak dibenarkan dihaki oleh pihak lain selain anakketurunan yang berasal dari marga atau fam Pary yang berasal dari rumahTau Pary;Bahwa Tergugat telah menguasai dan memiliki
Register : 05-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1265/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
Putu Gede Juliarsana, SH.
Terdakwa:
Rekha Margaretha
5031
  • atau pembelaan diri (noodweer) berdasarkanPasal 49 ayat (2) KUHP dengan cara memberontak, mendorong danmencakar korban Samuel Threez secara tidak sadar saa erdakwa dibekap wajahnya dengan menggunakan bantal oleh korban SamuelThreez dan akhirnya terdakwa pingsan.Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1265/Pid.B/2019/PN Dps2) Menghukum terdakwa Rekha Margaretha untuk pidanapercobaan selama beberapa bulan atau setidaknya maksimum selama6 (enam) bulan.3) Membebaskan terdakwa Rekha Margaretha dari tahanan rumahtau
Register : 13-09-2021 — Putus : 24-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT AMBON Nomor 65/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 24 September 2021 — Pembanding/Penggugat : SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
Terbanding/Tergugat I : PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
Terbanding/Tergugat II : SANIRI NEGERI HILA
Terbanding/Tergugat III : SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
27384
  • Penggugat memohon kiranya produk tersebutdibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku,padahal produk tersebut yang telah mengantarkanMatarumah/Rumahtau Parentah LATING NUSTAPY (mata rumah milikPenggugat), untuk mengikuti Proses pemilihnan Raja bersamasamadengan Matarumah/Rumahtau dari soa Ollong (mata rumah dari tergugatIll) yang juga sebagai Matarumah Perintah di Negeri adat Hila, Sehinggaapabila Produk (PERNEK 01 tahun 2008) Hukum tersebut dimohonkanagar dibatalkan dan tidak mempunyai
Register : 25-04-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 3 Oktober 2018 — Nama : ABDULLAH PELU; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Tempat tinggal : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2018, memberikan kuasa kepada JACOB HATTU, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat Jl. Harurun, RT/RW 002/001, Karpan, Kel. Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING; Tempat Kedudukan : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING yang diwakili oleh JOHAN SLAMAT, S.T., sebagai KETUA BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Hatane & Associates, alamat Jl. Cendrawasih No.18, Soya Kecil Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : ALI SLAMAT; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat tinggal : Jl. Hom-Hom RT/RW 000/000, Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES, beralamat Jl. Cendrawasih No.18, Soya Kecil, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
12474
  • Ibrahim Pelu yang diketahui kepalapemerintah setempat J.kainama (Camat Pulau Ambon) serta silsilahtahun 1992 dibuat oleh Kepala Datl Rumahtau Pelu Slamat disetujuiMantan Raja Hitumessing Abdullah Pelu dan disalin Kepala DatiRumahtau Slamat Muhammad Saleh Slamat Tertanggal 11 Agustus 2017Dengan demikian yang didalilkan pengguat bahwa tergugat intervensibukan merupakan keturunan lurus sangat tidak benar dan tidakberalasan karena intervensi merupakan keterunan lurus yaitu anak ke 3Halaman 15 dari 33
Register : 11-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PT AMBON Nomor 40/PDT/2017/PT AMB
Tanggal 12 Desember 2017 — 1.ELIMELEK SOLARBESAIN 2.ADRIANUS NGILAMELE 3.PELIPUS LUTURYALI 4.ALEKSANDER REFUALU 5.METUSAEL LUANMASE 6.ASER FORDATKOSU 7.MELKIANUS DASMASELA 8.FRANS W. NANARIAIN Lawan 1.BUPATI KDH Tkt II KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 2.KEPALA DESA LATDALAM 3.PT. LINTAS YAMDENA
10740
  • Apakah objek sengketa ini merupakan tanah ulayatmilik marga/soa/mata rumah/rumahtau, yang di ketuai oleh siapa sebagaikepala soa, apakah yang bersangkutan juga merupakan principal dalamperkara ini ataukah tidak, sehingga baik dasar gugatan maupun peristiwahukum dalam gugatan Penggugat kabur (sesuai dengan Putusan MA.
Register : 30-08-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 26 /Pdt.G/2019/PN.Msh
Tanggal 5 Februari 2020 — . Perdata - ABUBAKAR TEHUAYO Penggugat - Pnj. Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Tergugat I - Lembaga/Badan Saniri Negeri Telutih Baru Tergugat II - Bupati Maluku Tengah Turut Tergugat
279181
  • Pada saatnya tergugat IIakan buktikan pada tahapan pembuktian.Bahwa gugatan Penggugattersebut adalah menyangkut Surat KeputusanSaneri tentang rumahtau / marga parenta yang berhak mencalonkan calonKepala Pemerintah Negeri, karena yang digugat adalah menyangkut suratkeputusan Saneri yang itu adalah menjadi bagian dari tatakelolapemerintahan yang termasuk dalam rana Administrasi Negara (UU.No.30Th.2009), maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini kepadaPeradilan Tata Usaha Negara (UU.No.5 Th.1986
Register : 20-01-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
Tergugat:
1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
2.SANIRI NEGERI HILA
3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
8232
  • Penggugat memohon kiranya produk tersebutdibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku,padahal produk tersebut yang telah mengantarkan Matarumah/RumahtauParentah LATING NUSTAPY (mata rumah milik Penggugat), untukmengikuti Proses pemilinan Raja bersamasama denganMatarumah/Rumahtau dari soa Ollong (mata rumah dari tergugat III) yangjuga sebagai Matarumah Perintah di Negeri adat Hila, Sehingga apabilaProduk (PERNEK 01 tahun 2008) Hukum tersebut dimohonkan agardibatalkan dan tidak mempunyai
Register : 20-01-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
Tergugat:
1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
2.SANIRI NEGERI HILA
3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
182185
  • Penggugat memohon kiranya produk tersebutdibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku,padahal produk tersebut yang telah mengantarkan Matarumah/RumahtauParentah LATING NUSTAPY (mata rumah milik Penggugat), untukmengikuti Proses pemilinan Raja bersamasama denganMatarumah/Rumahtau dari soa Ollong (mata rumah dari tergugat III) yangjuga sebagai Matarumah Perintah di Negeri adat Hila, Sehingga apabilaProduk (PERNEK 01 tahun 2008) Hukum tersebut dimohonkan agardibatalkan dan tidak mempunyai