Eva Yuslinda tidak membuat laporan harian penerimaanretribusi setiap harinya untuk dilaporkan kepada saksi.Bahwa pembayaran retribusi yang dilakukan oleh pemohon tidaklangsung masuk ke dalam data SIMDA karena sistemnya belumterintegrasi antara aplikasi SMART dengan SIMDA yang terdapat systeminformasi kKeuangan daerah (SIMDA) hanya yang disetor ke kas daerahdan diinput ke dalam system informasi Keuangan daerah (SIMDA) dan itumenjadi tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Penerima yaitu Sdri.

EVA YUSLINDA selaku Bendahara PenerimaanBPPTPM Kota Bogor, bentuk laporannya berupa SPJ PendapatanFungsional per bulan, dengan melampirkan : BKU (Buku Kas Umum)diambil dari Aplikasi SIMDA, Rincian Per Objek IMB, HO, PPTR, IMTAdan Rekapitulasi Penerimaan;Bahwa pembayaran retribusi yang dilakukan oleh pemohon izin tidaklangsung masuk ke dalam data SIMDA karena sistemnya belumterintegrasi antara aplikasi SMART dengan SIMDA, yang terdapat systeminformasi keuangan daerah (SIMDA) hanya yang disetor ke

EVA YUSLINDA, sedangkan SIMDAPengeluaran adalah LUSIANA CIPAYUNG;Bahwa pembayaran retribusi yang dilakukan oleh pemohon tidaklangsung masuk ke dalam data SIMDA karena sistemnya belumterintegrasi antara aplikasi SMART dengan SIMDA. Yang terdapat padasystem informasi keuangan daerah (SIMDA) hanya yang disetor ke KasDaerah dan diinput ke dalam SIMDA dan itu menjadi tugas pokok danfungsi dari Bendahara Penerimaan yaitu Sdri.

Eva Yuslindaselaku Bendahara Penerimaan;Bahwa dari system SIMDA saksi tidak bisa mengetahui adanya retribusiyang tidak disetorkan, yang saksi lakukan adalah mencocokkan antaradata SIMDA dan Kas Daerah;Bahwa pada saat itu hasil rekonsiliasi antara SIMDA dan Kas Daerahhasilnya sama;Bahwa yang menginput di SIMDA adalah OPD yang bersangkutan,sedangkan data Kas Daerah berdasarkan data mutase rekening KasDaerah yang ada di Bank BJB;Bahwa dari hasil pemeriksaan BPK ada selisin yang cukup besar antararetribusi

Sabarudindiinpbut ke SIMDA, sedangkan SKRD yang tidak diinput ke SIMDA dananyadiserahkan kepada Terdakwa atau Sdr. Sabarudin yang kemudian dibagikandiantara mereka bertiga. Keterangan saksi Ricky Alfiansyah tersebut jugadibenarkan baik oleh Sdr.

Bahwa pembayaran retribusi yang dilakukan oleh pemohon tidaklangsung masuk ke dalam data SIMDA karena sistemnya belumterintegrasi antara aplikasi SMART dengan SIMDA yang terdapat systeminformasi kKeuangan daerah (SIMDA) hanya yang disetor ke kas daerahdan diinput ke dalam system informasi Keuangan daerah (SIMDA) dan itumenjadi tugas pokok dan fungsi dari bendahara penerima yaituTerdakwa; Bahwa Terdakwa EVA YUSLINDA, SE selaku Bendahara Penerimaantidak diperbolehkan menerima uang dari Petugas BJB

retribusi yang dilakukan oleh pemohon izin tidaklangsung masuk ke dalam data SIMDA karena sistemnya belumterintegrasi antara aplikasi SMART dengan SIMDA yang terdapat systeminformasi keuangan daerah (SIMDA) hanya yang disetor ke Kas Daerahdan diinput ke dalam system informasi kKeuangan daerah (SIMDA) dan itumenjadi tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Penerimaan, yaituTerdakwa EVA YUSLINDA;Bahwa yang memberi Nomor SKRD masing masing izin yang dimintakanoleh Wajid Retribusi seperti IMB, HO, PPTR

, Rincian Per Objek IMB, HO, PPTR,IMTA dan Rekapitulasi Penerimaan;Bahwa pembayaran retribusi yang dilakukan oleh pemohon izin tidaklangsung masuk ke dalam data SIMDA karena sistemnya belumterintegrasi antara aplikasi SMART dengan SIMDA yang terdapat systeminformasi keuangan daerah (SIMDA) hanya yang disetor ke Kas Daerahdan diinput ke dalam system informasi Keuangan daerah (SIMDA) dan itumenjadi tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Penerimaan, yaituTerdakwa EVA YUSLINDA;Bahwa yang memberi Nomor

karena sistemnya belumterintegrasi antara aplikasi SMART dengan SIMDA.

Eva Yuslindaselaku Bendahara Penerimaan;Bahwa dari system SIMDA saksi tidak bisa mengetahui adanya retribusiyang tidak disetorkan, yang saksi lakukan adalah mencocokkan antaradata SIMDA dan Kas Daerah;Bahwa pada saat itu hasil rekonsiliasi antara SIMDA dan Kas Daerahhasilnya sama;Bahwa yang menginput di SIMDA adalah OPD yang bersangkutan,sedangkan data Kas Daerah berdasarkan data mutase rekening KasDaerah yang ada di Bank BJB;Bahwa dari hasil pemeriksaan BPK ada selisin yang cukup besar antararetribusi

.+ Untuk memperlancar proses pelayanan perizinan kepada pemohon izin,BPPTPM Kota Bogor mengintegrasikannya melalui Pelayanan Satu Pintudengan menggunakan sistem aplikasi SMART (Sederhana, Mudah, Akuntabel,Ramah, Tepat Waktu) akan tetapi sistem aplikasi SMART tersebut memilikikelemahan yaitu tidak terintegrasi ke Sistem Informasi Keuangan Daerah(SIMDA) Kota Bogor sehingga informasi data penerimaan retribusi yangdisetorkan Wajib Retribusi sebagaimana SKRD yang terbit melalui sistemaplikasi SMART tidak

terhubung ke dalam sistem aplikasi SIMDA namun datainformasi mengenai jumlah penerimaan retribusi dapat diketahui dalam sistemaplikasi SIMDA yaitu dari informasi data mengenai Tanda Bukti Pembayaran(TBP) retribusi yang dimasukan (input) secara manual oleh EVA YUSLINDA,SE., selaku Bendahara Penerimaan atau oleh terdakwa SABARUDIN selakustaf yang membantu Bendahara Penerimaan.+ Atas kelemahan sistem aplikasi SMART yang tidak terhubung dengan sistemaplikasi SIMDA, maka oleh EVA YUSLINDA, SE., selaku

) namun senyatanya EVA YUSLINDA, SE., selakuBendahara Penerima BPPTPM tidak memasukan/membukukan jumlah uangdari seluruh Tanda Bukti Pembayaran (TBP) retribusi ke dalam Sistem InformasiKeuangan Daerah (SIMDA), khususnya dari retribusi yang diterima melalui olehRICKY ALFIANSYAH KUSWARA selaku teller Payment Point BJB cabang Bogor,dengan rincian sebagai berikut : Jenis jumiah Jumlah SKRD dan SK Izin RoE ot wean Retribusi yang diterimaterbit yang dibayar WR rey!

) Kota Bogor sehingga informasi data penerimaan retribusi yangdisetorkan Wajib Retribusi sebagaimana SKRD yang terbit melalui sistemaplikasi SMART tidak terhubung ke dalam sistem aplikasi SIMDA namun dataHalaman 11 dari 46 hal, Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2019/PT.Badg.informasi mengenai jumlah penerimaan retribusi dapat diketahuidalam sistemaplikasi SIMDA yaitu dari informasi data mengenai Tanda Bukti Pembayaran(TBP) retribusi yang dimasukan (input) secara manual oleh EVA YUSLINDA,SE., selaku Bendahara

) Kota Bogor sehingga informasi data penerimaan retribusi yangdisetorkan Wajib Retribusi sebagaimana SKRD yang terbit melalui sistemaplikasi SMART tidak terhubung ke dalam sistem aplikasi SIMDA namun datainformasi mengenai jumlah penerimaan retribusi dapat diketahui dalam sistemaplikasi SIMDA yaitu dari informasi data mengenai Tanda Bukti Pembayaran(TBP) retribusi yang dimasukan (input) Secara manual oleh EVA YUSLINDA, SE,selaku Bendahara Penerimaan atau oleh terdakwa SABARUDIN selaku stafyang membantu

Dikarenakan sistemaplikasi SMART tersebut tidak terintegrasi ke Sistem Informasi KeuanganDaerah (SIMDA) Kota Bogor sehingga informasi data penerimaanretribusi yang disetorkan Wajib Retribusi sebagaimana Surat KetetapanRetiribusi Daerah (SKRD) yang terbit melalui sistem aplikasi SMARTtersebut tidak terhubung kedalam sistem aplikasi SIMDA.Halaman 15 dari 147 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgAdapun untuk mengetahui informasi data jumlah penerimaan retribusipada sistem aplikasi SIMDA maka data

Dikarenakan sistemaplikasi SMART tersebut tidak terintegrasi ke Sistem Informasi KeuanganDaerah (SIMDA) Kota Bogor sehingga informasi data penerimaanretribusi yang disetorkan Wajib Retribusi sebagaimana Surat KetetapanRetiribusi Daerah (SKRD) yang terbit melalui sistem aplikasi SMARTtersebut tidak terhubung kedalam sistem aplikasi SIMDA.Adapun untuk mengetahui informasi data jumlah penerimaan retribusipada sistem aplikasi SIMDA maka data dari Tanda Bukti Pembayaran (TBP)Retribusi harus dimasukan

data yang ada pada aplikasi SIMDA, kemudian kami print outdan dicocokkan dengan rekening koran dari Kas Daerah dan data yangdibawa oleh pihak BPPTPM saat itu EVA YUSLINDA.

Hal demikian juga dibantu oleh Terdakwa yangmenghitung nilai retribusi mana yang tidak disetorkan dan membantumenginput ke dalam aplikasi SMART maupun SIMDA.

SIMDA pada Bendahara Penerimaan BPPTPM KotaBogor;Bahwa saksi diangkat dalam jabatan Bendahara Penerimaanberdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 954.455 Tahun2016 tanggal 4 Januari 2016.

Putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA.Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, terdakwa Syukri RosabBin Abdullah melakukan pencetakan dalam bentuk Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatKota Subulussalam dan menyerahkannya kepada saksi DarmawansyahAlias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah.Bahwa dengan membawa profil CV.

Tugas terdakwa selaku PengelolaJaringan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) KeuanganKota Subulussalam berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam Nomor :900/006.1/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan TimTeknis dan Tim Pengelola Jaringan Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) Keuangan Secara Online Pemerintahn KotaSubulussalam Tahun Anggaran 2019 dan selaku Penguji AtasPengajuan SPM Belanja Tidak Langsung dan SPM Belanja LangsungSatuan

Selaku Pengelola Jaringan (IT) Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :1. Merencanakan, mengkoordinir, mengatur danmengimplementasikan Local Area Network (LAN) maupunWide Area Network (WAN) SIMDA Keuangan online ;2. Memelihara dan melakukan perbaikan terhadap permasalahan(troubleshooting) perangkat lunak ataupun perangkat kerasaplikasi SIMDA Keuangan serta Sistem Local Area Networkdan Wide Area Network (WAN).3.

Fotokopi Surat Bukti Setoran Jaminan SosialKetanagakerjaan;Bahwa tidak ada satupun tugas terdakwa untuk melakukanpenambahan belanja daerah atau melakukan entry data anggaran kedalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.Tugas untuk melakukan penambahan belanja daerah melalui entrydata anggaran ke SIMDA Keuangan adalah tugas operator masingmasing satuan kerja (Dinas) dan bidang anggaran pada BadanPengelola Keuangan Daerah (BPKD), sehingga perbuatan terdakwaSyukri Rosab Bin Abdullah bersamasama

Tugasuntuk melakukan penambahan belanja daerah melalui entry dataanggaran ke SIMDA keuangan adalah tugas operator masingmasingsatuan kerja (Dinas) dan bidang anggaran pada Badan PengelolaKeuangan Daerah (BPKD)..............+ di luar kewenangan yangdimilikinya....

PALI

Pali Tahun 2017

PALIFlasdisk hitam merah berisikan soft copy Data Base Simda BPKADKab. PALI tentang Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.

Mujarab, SE mengajukan PencairanGU.1 tanpa koordinasi dengan saya dan dokumen Pencairan GU.1 yangdiperlinatkan kepada saksi tidak dilenkapi : Surat Pengesahan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaranatas Penggunaan dana Uang Persediaan oleh Aplikasi SIMDA; Laporan Buku Pajak yang diterbitkan oleh Aplikasi SIMDA; Laporan Buku Kas Umum yang diterbitkan oleh Aplikasi SIMDA; Laporan Fungsional yang diterbitkan oleh Aplikasi SIMDA; Dan untuk dapat mengajukan pencairan GU.1 harus denganmelampirkan

Kemudian PenggunaAnggaran ataupun bendahara SKPD dapat mencairkan dana ke bankSumsel Cabang Pendopo; Bahwa setelah DPA disahkan seluruh operator Simda SKPD menginputdata Ke Simda keuangan induk BPKAD, apabila SPM belum diekspor keSIMDA induk maka SP2D tidak dapat keluar, namun untuk cara kerjasecara detail saya kurang paham dan menggunakan password khususyang hanya diketahui oleh operator Simda akan tetapi yang saksi ketahuipada prinsipnya cara kerja Simda data diinput terlbin dahulu darieksporan

adalah operator SIMDA sdr.

364 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Pig.Bahwa dalam proses penginputan data saya selaku Admin Simda biasanya menerimadata berupa Soft File dari Operator SIMDA Keuangan Dinas Sekwan Sdr.

Batubara kepadaAndi Khairuddin ;Disita dari ARIADI ;42. 1 (satu) set bundel asli Buku Kas Umum Kantor SATPOL PP Kab.Batubara TA.2009 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 ;43. 1 (satu) set bundel asli printout SIMDA Buku Kas Umum KantorSATPOL PP Kab. Batubara TA.2009 periode 1 Januari 2010 s/d 31Desember 2010 ;44. 1 (satu) lembar realisasi anggaran Kantor Satpol PP Kab. Batubaratahun 2009 ;45. 1 (satu) lembar realisasi anggaran Kantor Satpol PP Kab.

adalah aplikasi tentang penerimaan dan pengeluarankeuangan daerah, artinya setiap bendahara SKPD mengambil uang,itu langsung terdapat dalam Simda ;Bahwa untuk dana UP untuk persediaan, itu biasanya awal tahun ;Bahwa laporan Simda untuk SKPD sendiri ada Simdanya, jadiditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara ;Bahwa pengembalian sisa UYHD tersebut diterima oleh BendaharaPengeluaran dan disetorkan ke Kas Daerah ;Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut dibagibagi atau tidak ;Bahwa laporannya

HANIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi yang mengetik dan menginput data di Satpol PP ;Bahwa pada tahun 2009, data yang saksi inout ke Simda tersebut,ada yang harus dipertanggungjawabkan tetapi kenyataannya tidakada uangnya ;Bahwa jumlah data yang saksi input ke Simda sebesar Rp.269.302.149, (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua ribuseratus empat puluh sembilan rupiah) ;Bahwa jumlah yang harus dipertanggungjawabkan pada tahun 2010adalah sebesar Rp

. 93.272.558, (Sembilan puluh tiga juta dua ratustujun puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) ;Bahwa penyebab terjadinya selisin dana di Simda ialah kegiatanyang sudah dicairkan dananya tidak terlaksana sejumlah tersebut;Bahwa setiap kegiatan yang dananya sudah cair harus dilaksanakandan dipertanggung jawabkan ;Bahwa Simda pasti beres apabila semua kegiatan itu dilaksanakandan dipertanggungjawabkan ;Bahwa uangnya harus dikembalikan ke Kas Daerah ;Bahwa batas terakhir pengembalian ke

PP tahun anggaran 2009 dan 2010 adalahberupa kwitansi, SPPD, bon faktur, SPP, SPPLS ;Bahwa yang menandatangani data tersebut adalah kepala kantor danbendahara ;Bahwa Terdakwa mengetahui hasil dari input data yang saksi lakukansebagai operator Simda ;Bahwa laporan keuangan dilaksanakan persemester ;Bahwa data terakhir yang saksi input sisanya sebesar Rp.412.000.000, (empat ratus dua belas juta rupiah) ;.

Bone Bolango yang telah disesuaikan dengan data pada SIMDA Tahun 2011.4. Legalisir Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango yang telah disesuaikan dengan data pada SIMDA Tahun 2012.5. Kwitansi untuk pembayaran TGR Reses TA 2011 dari dr. Rusliyanto Monoarfa yang diterima oleh Liam Abuba sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).6.

Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran dari SIMDA periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 tertanggal 1 Januari 2011 tanpa di tandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Sekretaris DPRD Kab. Bone Bolango.59. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran dari SIMDA periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 tertanggal 28 Desember 2012 tanpa di tandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Sekretaris DPRD Kab. Bone Bolango.60. Buku Register SPP tulisan tangan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab.

Bone Bolango yang telah disesuaikan dengan data pada SIMDA Tahun 2011. Legalisir Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Buku Kas Umum Sekretariat DPRDKab. Bone Bolango yang telah disesuaikan dengan data pada SIMDA Tahun 2012. Kwitansi untuk pembayaran TGR Reses TA 2011 dari dr. Rusliyanto Monoarfa yangditerima oleh Liam Abuba sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah).

Bone Bolango, Buku periode 3 Januari s/d 24 Agustus 2011, Buku 2periode 24 Agustus s/d 27 Desember 2011 tanpa di tanda tangani oleh PenggunaAnggaran. 58.Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran dari SIMDA periode 1 Januari s/d 31 Desember2011 tertanggal 1 Januari 2011 tanpa di tandatangani oleh Bendahara Pengeluaran danSekretaris DPRD Kab.

Bone Bolango. 59.Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran dari SIMDA periode 1 Januari s/d 31 Desember2012 tertanggal 28 Desember 2012 tanpa di tandatangani oleh Bendahara Pengeluarandan Sekretaris DPRD Kab. Bone Bolango. 60.Buku Register SPP tulisan tangan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. BoneBolango T.A 2012, periode 26 Januari 2012 s/d 18 Oktober 2012. 61.Buku Register SPM tulisan tangan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab.

Raja Imbalo Lubistanggal 09 Pebruari 2009 kepada Koperasi Pegawai RI(KPRI)Makmur,beserta lampirannya;39. 2 (dua) lembar asli printout SIMDA Kantor Satpol PP perihal realisasianggaran 2010;Halaman 540.Al.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang tanggal 15 April 2009dari Bendahara Pengeluaran Satpol PP Kab. Batubara kepada AndiKhairuddin ;1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang tanggal 20 September2009 dari Bendahara Pengeluaran Satpol PP Kab.

adalah aplikasi tentang penerimaan dan pengeluarankeuangan daerah, artinya setiap bendahara SKPD mengambil uang,itu langsung terdapat dalam Simda ;Bahwa untuk dana UP untuk persediaan, itu biasanya awal tahun ;Bahwa laporan Simda untuk SKPD sendiri ada Simdanya, jadiditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara ;Bahwa pengembalian sisa UYHD tersebut diterima oleh BendaharaPengeluaran dan disetorkan ke Kas Daerah ;Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut dibagibagi atau tidak ;Bahwa laporannya

HANIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi yang mengetik dan menginput data di Satpol PP ;Bahwa pada tahun 2009, data yang saksi inout ke Simda tersebut,ada yang harus dipertanggungjawabkan tetapi kenyataannya tidakada uangnya ;Bahwa jumlah data yang saksi input ke Simda sebesar Rp.269.302.149, (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua ribuseratus empat puluh sembilan rupiah) ;Halaman 23Bahwa jumlah yang harus dipertanggungjawabkan pada tahun 2010adalah

sebesar Rp. 93.272.558, (Sembilan puluh tiga juta dua ratustujun puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) ;Bahwa penyebab terjadinya selisin dana di Simda ialah kegiatanyang sudah dicairkan dananya tidak terlaksana sejumlah tersebut;Bahwa setiap kegiatan yang dananya sudah cair harus dilaksanakandan dipertanggung jawabkan ;Bahwa Simda pasti beres apabila semua kegiatan itu dilaksanakandan dipertanggungjawabkan ;Bahwa uangnya harus dikembalikan ke Kas Daerah ;Bahwa batas terakhir pengembalian

anggaran 2009 dan 2010 adalahberupa kwitansi, SPPD, bon faktur, SPP, SPPLS ;Bahwa yang menandatangani data tersebut adalah kepala kantor danbendahara ;Bahwa Terdakwa mengetahui hasil dari input data yang saksi lakukansebagai operator Simda ;Bahwa laporan keuangan dilaksanakan persemester ;Bahwa data terakhir yang saksi input sisanya sebesar Rp.412.000.000, (empat ratus dua belas juta rupiah) ;.

Empat Puluh Lima Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Andi Depu,Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;Bahwa luas tanah tersebut sebagaimaan yang tercatat dalam Simda adalahseluas 1.800 m2 (seribu delapan ratus meter persegi), dengan asal usulperolehannya sebagaimana yang tercatat dalam aplikasi Simda adalahmelalui pembelian;Bahwa lebih lanjut yang tercatat dalam aplikasi Simda menyatakan tanahtersebut belum bersertifikat nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;Bahwa mengenai bukti pembeliannya sampai saat ini Saksi tidakmengetahui karena pencatatannya

Saenaba yang selanjutnya yang bersangkutanmelepaskan tanah tersebut untuk ditempati bangunan sekolah tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor :B335/Bakeu/032/06/2020, tanggal 8 Juni 2020 (vide bukti surat tertanda T2)pada pokoknya menyatakan tanah SDN 026 Inpres lantora adalah asetKabupaten Polewali Mandar berdasarkan data pada Simda BMD dengan statustanah hak pakai dengan asal usul hibah;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Bulan Desember2014 SDN No. 026

Andi Depu, Kecamatan Polewali, KabupatenPolewali Mandar, dengan asal usul perolehannya sebagaimana yang tercatatdalam aplikasi Simda adalah melalui pembelian tanah tersebut, namun belumbersertifikat nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi AbdulKadir, S.Pdi. pada pokoknya menyatakantanah Sekolah Dasar Nomor 026Lantora adalah adalah milik Sekolah Dasar Nomor 026 lantora yang merupakanpemberian dari Bapak Masdar, Saksi mengetahui hal tersebut

Setelah kwitansi tersebut ditanda tanganiTerdakwa dan saksi Oktavia Yuliwanti, kwitansi tersebut dientry oleh saksiSopian Sidik ke dalam aplikasi SIMDA pada Menu Bukti PengeluaranBendahara;Bahwa saksi Oktavia Yuliwanti mengajukan Surat Pemintaan PembayaranGanti Uang (SPPGU) Nomor 0028/SPP/GU/2.09.01/VI/2017 tanggal 08Juni 2017 sebesar Rp. 535.026.500, (lima ratus tiga puluh lima juta duapuluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pada hari yang sama Terdakwamenindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah

Setelah kwitansi tersebut ditanda tanganiTerdakwa dan saksi Oktavianti Yuliwanti, kwitansi tersebut di entry olehsaksi Sopian Sidik ke dalam aplikasi SIMDA pada Menu Bukti PengeluaranBendahara;Bahwa dari uraian tersebut diatas terdapat kelebihan penggunaan uangyang berasal dari Kas Daerah untuk Pembayaran Listrik PJU pada DinasPerhubungan Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar Rp. 723.044.204,Hal. 9 dari 39 hal.

Put.No.4/PID.SUSTPK/2019/PT.PBRsaksi Oktavia Yuliwanti, kwitansi tersebut dientry oleh saksi Sopian Sidik kedalam aplikasi SIMDA pada Menu Bukti Pengeluaran Bendahara;Bahwa saksi Oktavia Yuliwanti mengajukan Surat Pemintaan PembayaranGanti Uang (SPPGU) Nomor 0028/SPP/GU/2.09.01/VI/2017 tanggal 08Juni 2017 sebesar Rp. 535.026.500, (lima ratus tiga puluh lima juta duapuluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pada hari yang samaTerdakwamenindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah MembayarGanti Uang

Setelah kwitansi tersebut ditanda tanganiTerdakwa dan saksi Oktavianti Yuliwanti, kwitansi tersebut di entry olehsaksi Sopian Sidik ke dalam aplikasi SIMDA pada Menu Bukti PengeluaranBendahara;Bahwa dari uraian tersebut diatas terdapat kelebihan penggunaan uangyang berasal dari Kas Daerah untuk Pembayaran Listrik PJU pada DinasPerhubungan Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar Rp. 723.044.204,(tujuh ratus dua puluh dua tiga juta empat puluh empat ribu dua ratus empatrupiah), dengan uraian sebagai berikut

Setelah kwitansi tersebut ditanda tanganiTerdakwa dan saksi Oktavia Yuliwanti, kwitansi tersebut dientry oleh saksiSopian Sidik ke dalam aplikasi SIMDA pada Menu Bukti PengeluaranBendahara;Bahwa saksi Oktavia Yuliwanti mengajukan Surat Pemintaan PembayaranGanti Uang (SPPGU) Nomor 0028/SPP/GU/2.09.01/VI/2017 tanggal 08Juni 2017 sebesar Rp. 535.026.500, (lima ratus tiga puluh lima juta duapuluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pada hari yang samaTerdakwamenindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah

Bahwa perbuatan terdakwa selaku PA melakukan pemecahan anggarankegiatan Pengadaan Rumbing untuk tahun 2018, bertujuan untuk menghindaritender pengadaan rumbing, dimana pemecahan anggaran tersebut dilakukanlangsung dengan cara menginput data pada aplikasi SIMDA yang dilaksanakanoleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dimana penginputan pada sistemSIMDA adalah input terakhir untuk penyusunan RAPBD yang nantinyaditetapkan menjadi APBD.

Selain itu penginputan pada sistem SIMDA dilakukansetelah adanya reviu provinsi, sehingga RKA Pengadaan Rumbing tidakmasuk dalam RAPBD yang direviu oleh Provinsi.

Bahwa kewenanganpenginputan RAPBD pada sistem SIMDA adalah produk dari Kepala DinasPariwisata dan Kebudayaan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Ayat(3) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaanHalaman 6 dari 42 Putusan No. 12/PID.SUSTPK/2021/PT DPSBarang / jasa pemerintah Jo Pasal 20 ayat 2 poin d Peraturan Presiden no16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang / jasa pemerintah yangbunyinya Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang / jasa dilarangmemecah pengadaan barang

Bahwa perbuatan terdakwa selaku PA, telah menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yaitu. dengan melakukan pemecahan anggaran kegiatanPengadaan Rumbing untuk tahun 2018 yang bertujuan untuk menghindaritender pengadaan rumbing, dimana pemecahan anggaran tersebut dilakukanlangsung dengan cara menginput data pada aplikasi SIMDA yang dilaksanakanoleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dimana penginputan pada sistemSIMDA adalah input terakhir untuk

Selatan T.A. 2018 dan dokumen pendukung lainnyayang berkaitan dengan lampiran syarat pengajuan SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) yakni pertamatama PPTK (Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan) masing masing bidang di Dinas Kesehatan Pemkab Niselmembuat kerangka Acuan kegiatan atau memberikan bukti tagihankepada Kepala Dinas Kesehatan untuk kemudian diteruskan kepadaBendahara untuk mengajukan pembayaran atas kegiatan tersebutselanjutnya Bendahara melakukan penginputan bukti tagihan tersebutdiaplikasi SIMDA

berkaitan dengan lampiran syarat pengajuanSP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yakni pertamatama PPTK(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) masing masing bidang di DinasHalaman 12 dari 47 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN GstKesehatan Pemkab Nisel membuat kerangka Acuan kegiatan ataumemberikan bukti tagihan kepada Kepala Dinas Kesehatan untukkemudian diteruskan kepada Bendahara untuk mengajukan pembayaranatas kegiatan tersebut selanjutnya Bendahara melakukan penginputanbukti tagihan tersebut diaplikasi SIMDA

Dan apabila dokumentersebut dinyatakan lengkap maka secara otomatis akan diterbitkanSP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan cara diprint out/dicetakmelalui aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah)yang ada pada BUD (Bendahara Umum Daerah);Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengajuan untuk memintamenerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada saksi, saksitidak pernah menerima ataupun meminta uang kepada Terdakwa dandalam proses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan

(SistemInformasi Keuangan Manajemen Daerah) yang kemudian Terdakwa cetakprint out dari aplikasi SIMDA dan kemudian Terdakwa membuat dokumenSurat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Surat PernyataanPertanggungjawaban Belanja dan lembar Check List Formulir penelitiankelengkapan Dokumen yang kemudian pada keseluruhan dokumentersebut Terdakwa sendiri yang menandatangani tandatangan an.Megawati You, SKM, MPH. selaku Kepala Dinas Kesehatan PemkabNisel dan Forniwati Mendrofa, SE selaku Kasubbag Keuangan

Nias Selatan;Bahwa cara Terdakwa membuat Dokumen Surat SPM (Surat PerintahMembayar), Check List Formulir penelitian kelengkapan Dokumen, SuratPernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Surat PernyataanPertanggungjawaban Belanja tersebut yakni pertamatama untuk membuatDokumen Surat SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut Terdakwamengimput bukti belanja SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM(Surat Perintah Membayar) sesuai dengan kegiatan belanja atas dokumenyang Terdakwa palsukan di aplikasi SIMDA (Sistem

,M.M, saksi Syukri RosabBin Abdullah dan terdakwa Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) UsmanAbdullah menambahkan belanja tersebut dengan cara saksi Syukri RosabBin Abdullah memasukkannya (entry data) ke dalam aplikasi SistemManajemen Informasi Daerah (SIMDA) Keuangan dengan menggunakanusser id dan password yang di dapatkannya dari saksi Saifullah Hanif,S.E.,M.Si Bin Damhuri, S.P.,M.M.

Setelan melakukan entry data 5 (lima)paket pekerjaan tersebut ke dalam aplikasi Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) Keuangan, saksi Syukri Rosab Bin Abdullah melakukanpencetakan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) padaDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam danHalaman 5 dari 93. Putusan Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA.menyerahkannya kepada terdakwa Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm)Usman Abdullah.Bahwa dengan membawa profil CV.

,M.Si Bin Damhuri, S.P.M.M, di dalam aplikasi sistem manajemeninformasi daerah (SIMDA) Keuangan, padahal saksi Saifullah Hanif,S.E.,M.Si Bin Dambhuri, S.P.M.M mengetahui bahwa masingmasinganggaran dari paket pekerjaan tersebut tidak tersedia / termuat dalam :1. Penjelasan rincian objek belanja di dalam Peraturan WalikotaSubulussalam Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam Tahun Anggaran2019.2.

,M.Si Bin Damhuri, S.P.M.M, di dalam aplikasi sistem manajemeninformasi daerah (SIMDA) Keuangan, padahal saksi Saifullah Hanif,S.E.,M.Si Bin Dambhuri, S.P.M.M = mengetahui bahwa masingmasinganggaran dari paket pekerjaan tersebut tidak tersedia / termuat dalam :1. Penjelasan rincian objek belanja di dalam Peraturan WalikotaSubulussalam Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam Tahun Anggaran2019.2.

sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);c) Belanja TU (Tambah Uang) kurang lebih Rp. 547.862.000, (lima ratus empat puluh tujuhjuta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);d) Belanja GU (Ganti Uang) kurang lebih sebanyak Rp. 975.000.000, (sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah).Bahwa adapun mekanisme atau proses pencairan untuk anggaran yang dikelola seharusnyamelalui tahapan sebagai berikut :a) Pertama, dilakukan permintaan oleh bidang ke bendahara untuk melakukan penginputanke aplikasi SIMDA

Bendahara melakukan pencairan dana ke BPD Sultra dengan membawacheck/spesimen yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan dan Bendahara;Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya, saksi ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJImemerintahkan kepada Terdakwa untuk mencairkan dana dengan tidak melalui prosedursebagaimana biasanya yakni tidak melalui proses verifikasi melainkan sebagaimana tersebutdiatas yakni saksi ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI memerintahkan Terdakwa untukmelakukan pengimputan permintaan pada aplikasi SIMDA

, selanjutnya Terdakwamelakukan pengimputan pada Aplikasi SIMDA sehingga terbit SP2D yang kemudianditandatangani oleh saksi ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI lalu dicairkan danpenggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya yakni sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 46/SP2DUP/4.04.1/2017 tanggal 24 Januari 2017, saksi ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI telahmemerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pencairan dana uang persediaandengan jumlah Rp. 325.000.000, (tiga

Kdic) Belanja TU (Tambah Uang) kurang lebih Rp. 547.862.000, (lima ratus empat puluh tujuhjuta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);d) Belanja GU (Ganti Uang) kurang lebih sebanyak Rp. 975.000.000, (sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah).Bahwa adapun mekanisme atau proses pencairan untuk anggaran yang dikelola seharusnyamelalui tahapan sebagai berikut :a) Pertama, dilakukan permintaan oleh bidang ke bendahara untuk melakukan penginputanke aplikasi SIMDA sesuai dengan kegiatan yang tertuang

oleh Bendaharapengeluaraan, outputnya nantinya berupa SPP dan SPM; Setelah diinput diaplikasi SIMDA kemudian Bendahara pengeluaran melengkapi bukti pendukungberupa kontrak dan SPK untuk belanja LS dan Berita Acara PemeriksaanBarang, Berita Acara Serah Terima Barang untuk belanja modal.

Pada bulanMei 2008 Pemerintah Kota Tomohon dengan didampingi (asistensi) olehEDUARD SOMPOTAN dan VERRA dari Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara, melakukan inputdata melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).Hasil asistensi BPKP digunakan sebagai bahan untuk menyusun LKPDPemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 (laporan pertama sebelumaudit) dan setelah ditandatangani oleh Walikota Tomohon yaituJEFFERSON SM RUMAJAR, kemudian diserahkan oleh GLENN SIWUselaku

Untuk memenuhinyamaka JEFFERSON SM RUMAJAR memerintah YAN LAMBA. untukmengurus pembuatan SPJ atas nama beberapa SKPD guna mendukungpertanggungjawaban atas penarikan tunai Kas Daerah periode 1 Januari2007 s/d 31 Desember 2007 tersebut;Berdasarkan SPJ yang disiapkan oleh YAN LAMBA kemudian dilakukaninout data melalui SIMDA, namun SPJ yang disiapkan oleh YAN LAMBAbelum dapat menutup seluruh saldo kas tunai yang tanpa didukung SPPdan SP2D tersebut, dan masih terdapat saldo kas tunai pada BUD yangbelum

Untuk memenuhinya maka JEFFERSONSM RUMAJAR memerintah YAN LAMBA untuk mengurus pembuatanSPJ atas nama beberapa SKPD guna mendukung pertanggungjawabanatas penarikan tunai Kas Daerah periode 1 Januari 2007 s/d 31Desember 2007 tersebut;> Berdasarkan SPJ yang disiapkan oleh YAN LAMBA kemudian dilakukaninout data melalui SIMDA, namun SPJ yang disiapkan oleh YAN LAMBAbelum dapat menutup selurun saldo kas tunai yang tidak didukungdengan SPP dan SP2D tersebut, dan masih terdapat saldo kas tunaipada BUD yang

tentang LaporanBimbingan Teknis SAKD dan implementasi SIMDA pada PemerintahKota Tomohon TA. 2007 dengan Nomor Laporan : LAPHal. 35 dari 88 hal.

SKPDoleh operator SIMDA SKPD terkait baru dibuka SPD untuk masingmasing SIMDA SKPD yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan;Bahwa mekanisme penyiapan SP2D, awalnya masingmasingSKPD mengirim berkas SPP GU atau Uang Persediaan (UP)dimana sebelum UP keluar diterbitkan SK UP masingmasingSKPD oleh Bupati selanjutnya berdasarkan SK UP dari Bupati baruHalaman 45 dari .....

Adapun besar anggaran dari kegiatannya yang telahdibayarkan Saksi lupa Ssesuai yang tercantum dalam SPM;Bahwa proses pelaksanaan Pencairan dana dari setiap Kegiatanyang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu,setiap Berkas Pengajuan SPPLS dan SPMLS yang masuk darisetiap SKPD akan diperiksa kelengkapan berkasnya kembali.Bentuk berkas yang diperiksa yaitu dokumendokumen hasil printout Sisten Keuangan Daerah (SIMDA) maupun yang terdapatdalam flash disk dari SIMDA itu sendiri.

Setelah di Rekomendasi, SPM lembar Pink diambil dandiberikan kepada operator SIMDA untuk dicetak SP2Dnya,5. Sebelum mencetak SP2D, Operator melakukan impor FileSPM ke dalam SIMDA,6.

Setelah di Rekomendasi, SPM lembar Pink diambil dandiberikan kepada operator SIMDA untuk dicetak SP2Dnya,5. Sebelum mencetak SP2D, Operator melakukan impor FileSPM ke dalam SIMDA,6. Operator SIMDA menginput nomor SP2D, tanggal SP2D,keterangan dan penandatangan SP2D;Halaman 58 dari .....

Setelah di Rekomendasi, SPM lembar Pink diambil dandiberikan kepada operator SIMDA untuk dicetak SP2Dnya,e. Sebelum mencetak SP2D, Operator melakukan impor FileSPM ke dalam SIMDA,f.

/2008 tanggal 17 Oktober 2008;Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/233/BKD/2008tanggal 21 Oktober 2008:Fotokopi Berita Acara Sumpah Jabatan tanggal 21 Oktober 2008:Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan PemudaKabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 552 Tahun 2009tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Administrasi Keuangan,Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Sekretariat SKPD, Pembantu PPK, PembantuBendahara/Kasir, Operator SIMDA

, Pembantu Operator SIMDA,Pengurus/Penyimpan Barang Daerah Lingkup Dinas Pendidikan,Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan TahunAnggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009;Fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahragadan Pemuda Kabupaten Pangkep Nomor Tahun 2009 tanggalHal. 23 dari 51 hal.

No. 277 K/Pid.Sus/201750.51.Bz.53.54.DD.56.57.58.59.Januari 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola AdministrasiKeuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat SKPD, PembantuPPK, Pembantu Bendahara/Kasir, Operator SIMDA, PembantuOperator SIMDA, Pengurus/Penyimpan Barang Daerah LingkupDinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep TahunAnggaran 2009;Fotokopi Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Gedung RuangKelas Baru SMAN 1 Segeri

, Pembantu Operator SIMDA, Pengurus/PenyimpanBarang Daerah Lingkup Dinas Pendidikan, Olahraga dan PemudaKabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 tanggal 30Januari 2009;Fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga danPemuda Kabupaten Pangkep Nomor Tahun 2009 tanggal Januari 2009tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Administrasi Keuangan,Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Sekretariat SKPD, Pembantu PPK, PembantuBendahara/Kasir

, Operator SIMDA, Pembantu) Operator SIMDA,Pengurus/Penyimpan Barang Daerah Lingkup Dinas Pendidikan,Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2009;Fotokopi Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Gedung RuangKelas Baru SMAN 1 Segeri Nomor 425/4812/2009 tanggal 12 September2009:Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor821.22/514/XI/BKD/2005 tanggal 12 November 2005;Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan KepulauanNomor 821.22/514/XI/BKD/2005 tanggal

Terdakwa juga melakukantransaksitransaksi baik pembayaran maupun penyewaan berbagai alatkelengkapan acara PKA secara sendiri tanpa melibatkan unsurunsur kepanitiaanPKA.Bahwa setelah kegiatan pelaksanaan PKA selesai, terdakwa membuatlaporan pertanggungjawaban uang persediaan tertanggal 31 Desember 2013,namun LPJ yang dibuat terdakwa tidak sesuai dengan kode rekeningpembebanan anggarannya sehingga pertanggungjawaban tersebut tidak dapatditerima oleh Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

danKwitansi/ianda penerimaan yang dipertanggungjawabkan pada belanjahonorarium pegawai honorer/tidak tetap (kode rekening1.17.1.17.065.2.1.02.02) tanggal 19 September 2013 untuk pembayaransewa stand pameran industri sebesar Rp.17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuhratus enam puluh ribu rupiah).Bahwa kesalahan pembebanan anggaran dalam pertanggungjawabankagiatan PKA keVI Kabupaten Aceh Barat yang dilakukan terdakwamengakibatkan LPJ PKA yang tidak dapat diterima oleh Sistem ManajemenKeuangan Daerah (SIMDA

Dana yangtidak dapat diterima pengalihannya oleh System ManajemanKeuangan Daerah (SIMDA) di Keuangan tersebut merupakan Kas dibendahara pengeluaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda danOlah Raga Kab Abdya.Bahwa sistem pemindah bukuan yaitu adanya SPMTU dari DinasKebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab Abdya yangdiajukan ke DPKK, kemudian DPKKK menerbitkan SP2D atasrekening giro dinas dengan cara pemindah bukuan dari rekeningKasda ke rekening Giro Dinas.Bahwa uang yang dipindah bukukan

Dana tersebut tidak dapat diterima pengalihannya olehSystem Manajeman Keuangan daerah (SIMDA) di Keuangan.Terdakwa juga tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaksehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Bahwaberdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa telah merugikankeuangan negara sebagaimana hasil audit yang berasal dariperhitungan BPKRI, Nomor : 5.C/LHP/XVIII.BAC/05/2014, tanggal 4sebesar Rp91.260.956sembilan puluh satu juta dua ratus enampuluh ribu sembilan ratus lima puluh