Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 57/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2018 — -. Maria Monteiro, dkk vs -. Agusti Bin Murad, dkk
6144
  • MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 13/Pdt.G/2017/ PN.Lrt tanggal 12 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
    (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang menerangkan bahwa pada hariJumat tanggal 23 Februari 2018, Kuasa para Pembanding semula paraPenggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriLarantuka Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal 12 Februari 2018 tersebut;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
    /Pdt.G/2017/PN.Lrt;Membaca, surat memori banding dari Kuasa para Pembanding semulapara Penggugat yang menyatakan keberatan terhadap putusan PengadilanNegeri Larantuka Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt yang mana pada pokoknyamenyebutkan sebagai berikut :A.
    (Lihat di Surat Keputusan Nomor : 13/PDT.G/2017/PN.Lrt,Halaman 43 sampai dengan halaman 47);Bahwa dengan tidak mencantumkan dan memeprtimbangan keterangansaksi Markus Suban Betan dalam putusan a quo, maka menurut hematkami putusan a quo telah melanggar Asasasas Putusan perkara.Dengan demikian putusan tersebut mengandung cacat yuridis, dengandemikian putusan Nomor 13/PDT.G/2017/PN.Lrt harus dinyatakan BatalDemi Hukum;C.
    Karena keteranganDon Andreas Martinus, DVG yang termuat di dalam PutusanNo:13/PDT.G/2017/PN.Lrt adalah coppy paste atau jiplakan dari Putusanpada perkara NO : 02/PDT.G/2017/PN.Lrt.
    Menguatkan Putusan Perkara aquo Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt tanggal12 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding;3.
Putus : 24-04-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/Pdt/2019
Tanggal 24 April 2019 — 1. MARIA MONTEIRO, dkk. VS 1. AGUSTI Bin MURAD, dkk. dan 1. PEMERINTAH RI, cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN FLORES TIMUR, 2. CAMAT LARANTUKA, SELAKU PPAT
4414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa substansi muatan materi gugatan Para Penggugat yangmengarah pada Turut Tergugat II adalah tidak jelas dan kabur;Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Negeri Larantuka dengan putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt.,tanggal 12 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut;Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il sampai dengan Tergugat VIIserta Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;1.
    puluh ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan TinggiKupang dengan putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.KPG, tanggal 3 Juli 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2018 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13
    /Pdt.G/2017/PN.Lrt., JunctoNomor 57/PDT/2018/PT.KPG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriLarantuka, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut
Register : 03-10-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 13/Pdt.G/2017/PN lrt
Tanggal 12 Februari 2018 — Penggugat:
1.Maria Monteiro
2.Caesilia Yosefina Bethan
3.Sebastianus Matheus Bethan
4.Wilhelmus Hendrikus Bethan
5.Maria Marika Lepan Bethan
6.Maria Hermina Gilde Bethan
7.ANA JOKINA BETHAN
Tergugat:
1.AGUSTI BIN MURAD
2.ALOYSIA BL. DEROSARI
3.VICTORIA JUMRIAH
4.BERNADUS M.N. LARANTUKAN
5.YOHANES S. LARANTUKAN alias YANCE LARANTUKAN
6.APOLONIA C.B. LARANTUKAN
7.DEDY LARANTUKAN
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTT Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN FLORES TIMUR
2.CAMAT LARANTUKA, Selaku PPAT
6719
  • Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt Menolak atau setidak tidaknya menyatakan gugatan parapenggugat tidak dapat diterima. Biaya perkara ditanggung para penggugat.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut KuasaTergugat Il Sampai dengan Tergugat VII memberikan jawaban yang diterimadan dibacakan pada tanggal 28 Nopember 2017 pada pokoknya sebagaiberikut:1. DALAM EKSEPSI1. Surat Penyerahan dan Surat Kontrak adalah surat kutipanbelaka,hasil copyan tanpa surat aslinya.
    Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt Bahwa benar ada Surat Keputusan Hak Pakai Nomor :098/HP/FT/AGR/65; tanggal 1 Januari 1965; atas namaPaulus Demon Larantukan. Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/ FT/HP/Kinag/70; tanggal22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan.
    Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt Timur :dahulu dengan gudang N.V.
    Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt Bahwa ukuran gedung tersebut adalah 20 m x 10 m; Bahwa gedung itu selesai dikerjakan 3 (tiga) bulan ; Bahwa saksi dapat gaji atau upah kerja dari Paulus DemonLarantuka, dan gajinya dibayar perbulan ; Bahwa pada saat saksi kerja gudang tersebut tidak ada yangmelarang ; dan bangunan gudang tersebut kegunaannya untuk diisiberas, gula pasir kacang hijau dan ikan kering (bahan makanan untuknap) ; Bahwa Paulus Demon Larantukan selain sebagai pedagang danpengusaha yang memiliki
    Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Lrt