63/G/2018/PTUN.Mks

/G/2018/PTUN.MksDalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama :1.

Telah membaca berkas Perkara Nomor: 63/G/2018/PTUN.Mks;8.

/G/2018/PTUN.MksNomor: 880/547/BPKSDM/V/2017 Perihal: Usul Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir.

Abdul Haris M, M.Si ;Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks2. Bukti P23. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910.

,PANITERA PENGGANTI,Tid.BURHAN, S.H.Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.MksRincian Biaya Perkara: 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 100.000,3. Biaya Panggilan Sidang : Rp. 156.000,4. Meterai : Rp. 6.000,5. Redaksi : Rp. 5.000.Jumlah : Rp. 297.000,(Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

63/G/2018/PTUN.SBY

PUTUSANNOMOR : 63 /G/ 2018 / PTUN.SBY. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara Cepat yang bersidang di gedungyang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya H. Juanda Nomor : 89Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut dibawah ini, dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: :H. MOCH.

.ceeeeeeeeea ees tentangPenetapan hari dan tanggalSIA ANG $n nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn nn eneTelah mendengar para pihak yangbersengketa;Telah memeriksa dan mempelajari alatalat bukti berupasuratsurat yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan saksiserta ahli yang dihadirkan di persidangan :TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 13 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor :63

/G/2018/PTUN.SBY. pada tanggal 13 April 2018, denganmengemukakan alasanalasan gugatan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,Tergugat dan Tergugat Il telah menyampaikan jawaban masingmasing tertanggal 2 Mei 2018, yang mengemukakan halhalsebagai berikut : JAWABAN TERGUGAT :JAWABAN TERGUGAT II :Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2018atas panggilan Pengadilan telah menghadap pihak ke 3 bernamaHERI ACHMADI, S.H. yang menyampaikan permohonan secara lisanuntuk masuk

63/G/2018/PTUN.MTR

MTR;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal13 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram tanggal 14 Desember 2018 dibawah Register PerkaraNomor : 63/G/2018/PTUN.MTR, telah mengemukakan dalildalilnya sebagaiberikut:1.

/G/2018/PTUN.Mtr Halaman 5itu proses dan prosedur SHM No.39 tidak benar serta dengan itikadtidak baik mohon agar SHM No.39 atas nama H.Rumedi dibatalkandemi hukum.6.

/G/2018/PTUN.Mtr Halaman 7Ayat (2) Huruf a UU No.5/1986 Jo UU No.9/2004 terdapat cacatyuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;12.

Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yangterobuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019, oleh MajelisHakim tersebut diatas dengan dibantu oleh KESUMANINGTYAS, S.H., selakuPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.HAKIM KETUA MAJELIS,Putusan Nomor : 63/G/2018/PTUN.Mtr Halaman 11SRI SETYOWATI, S.H., M.H.HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA II,MALAHAYATI, S.H. PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.PANITERA PENGGANTI,KESUMANINGTYAS, S.H.Rincian Biaya Perkara Nomor : 63/G/2018 / PTUNMTR 1.

LegeS Rp 3.000,Jumlah Dc ee cee eeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeee oo teeeeeaas Rp 359.000,Putusan Nomor : 63/G/2018/PTUN.Mtr Halaman 12Terbilang : (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)Putusan Nomor : 63/G/2018/PTUN.Mtr Halaman 13

63/G/2018/PTUN.PLG

No. 63/G/2018/PTUNPLGVil.menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.

No. 63/G/2018/PTUNPLG10. P1011. P1112.

No. 63/G/2018/PTUNPLG1. T13. T34. T45. T56.

No. 63/G/2018/PTUNPLGMenimbang, bahwa yang Pasal 1 angka 11 Undangundang Nomor 5tahun 2014 jo.

No. 63/G/2018/PTUNPLG

63/G/2018/PTUN.MDN

;Halaman 2 Putusan No. 63/G/2018/PTUNMDN3. HERMAN HADRIAN. S, S.H.; kesemuanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat padaKantor Advokat dan Konsultan Hukum H.

/G/2018/PTUNMDN25.

/G/2018/PTUNMDNdi Lingkungan xX, Kel.

Sayuti Hasibuan sehingga logikanya luas tanah milikPenggugat tidak lagi seluas + 3495,2 m (tiga ribu empat ratus embilan puluhHalaman 38 Putusan No. 63/G/2018/PTUNMDNlima koma dua meter perseg!)

,Halaman 59 Putusan No. 63/G/2018/PTUNMDNRincianBiaya Perkara:1. Biaya ATK Perkara Rp. 150.000,2. HakHak Kepaniteraan Rp. 30.000,3. Surat Panggilan Rp. 402.100,4. Materai Rp. 12.000,5. Redaksi Rp. 5.000,6. Pemeriksaan Setempat Rp. 1.835.000,Jumlah Rp. 2.434.100,(dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah )Halaman 60 Putusan No. 63/G/2018/PTUNMDN

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding; -----------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 63/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 12 Nopember 2018 yang dimohonkan banding; -------------------------------------
• Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada 2 ( dua ) tingkat Pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000.

Halaman 5 dari 11 Halaman.Formul02/Proksi01/Kimbunyi Putusan kepada masing masing pihak yang berdengketa denganSurat Pemberitahuan Nomor 63/G/2018/PTUNMDN, tanggal 12 NopemberMenimbang, bahwa terhadap Putusan in litis, Penggugat /Pembanding menyatakan banding, selanjutnya Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Medan membuat surat Akta Permohonan Banding Nomor63/G/2018/PTUNMDN, tertanggal 14 Nopember 2018 yang ditandatanganiKuasa Penggugat / Pembanding yang bernama Erwinsyah, SH.I, dan telahdiberitahukan

kepada pihak lawan masing masing dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 63/G/2018/PTUNMDN,tanggal 14 Nopember 2018; Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukanMemori Banding tertanggal 07 Desember 2018, dan diterima di PengadilanTata Usaha Negara Medan tanggal 10 Desember 2018, yang pada dasarnyamemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat bandingberkenan memberi keputusan, yang amarnya berbunyi:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) MedanNomor: 63/G/2018/PTUNMDN, tanggal 12 Nopember 2018; 3. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya; 4.

Halaman 6 dari 11 Halaman.Formul02/Proksi01/KimMemori Banding Nomor 63/G/2018/PTUNMDN, tanggal 10 DesemberMenimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yangdiajukan oleh Penggugat / Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan2 / Terbanding yang bernama: Herman Hadrian, S, SH telah mengajukanKontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Medan sesuai dengan surat Tanda Terima Kontra Memori Bandingtanggal 18 Desember 2018; Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat

Memori Banding Nomor 63/G/2018/PTUNMDN, tanggal 18Desember 2018; 222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nne eeMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing masing pihak yangbersengketa telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Medan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan SuratPemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 63/G/2018/PTUNMDN, tertanggal 11 Januari 2019; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMPutusan Nomor

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ---------------

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 63/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan banding; ---------------------------------------------------------------------------------------

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan

63/G/2018/PTUN-SMG

/G/2018/PTUNSMGCc. a.

/G/2018/PTUNSMG1.

/G/2018/PTUNSMG43.

/G/2018/PTUNSMG50.

MENGADILI Menerima Permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi;---------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2018 yang dimohonkan banding;------ MENGADILI SENDIRIDALAM PENUNDAAN Mencabut Penetapan Nomor : 63/PEN. HKM/TD/2018/PTUN.

/G/2018/PTUN.

TUN.SBY.setelah membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 63/G/2018/PTUN.

/G/2018/PA.Lwk Hal. 1 dari 17 hal..

Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primer : Putusan No. 63/G/2018/PA.Lwk Hal. 2 dari 17 hal.PeMengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mahlud bin Mariyajang) terhadapPenggugat (Rusmini binti Fadil B. Harim);3.

Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Putusan No. 63/G/2018/PA.Lwk Hal. 7 dari 17 hal.Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

/G/2018/PA.Lwk Hal. 10 dari 17 hal.1.

Putusan No. 63/G/2018/PA.LwkHal. 17 dari 17 hal.

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; -----------------------------
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 4 April 2019 dan; -------------------------------------

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding; ----------------

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 63/G/2018/PTUNPLG tanggal 4 April 2019, yang dimohonkan4. Berkas perkara serta suratsurat bukti dan surat lain yang diajukanpara pihak dalam persidangan;5.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 145/PEN.HS/2019/PT.TUNMDNtanggal 23 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acarapembacaan putusan;Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 145/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KimTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang teruraidalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 63/G/2018/PTUNPLG tanggal 4 April 2019, yang amarselengkapnya sebagai

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor: 63/G/2018/PTUNPLG tersebut diucapkan dalampersidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum padahari Kamis, tanggal 4 April 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat serta Kuasa Hukum Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut,Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding padatanggal 15 April

/G/2018/PTUNPLG, tertanggal 15 April 2019, yang pada pokoknyakeberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangtersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataHalaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 145/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KimUsaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar menerimapermohonan banding Tergugat/Pembanding dan membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/G/2018/PTUNPLGtanggal 4 April 2019; Menimbang, bahwa terhadap Memori

/G/2018/PTUNPLG tanggal 4 April 2019;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepadaPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuaiSurat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:63/G/2018/PTUNPLG masingmasing tertanggal 15 Mei 2019;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 145/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KimMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha

Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 63/G/2018/PTUN.JKT.

., tanggal 11 Januari 2019 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/G/2018/PTUN.JKT.,tanggal 06 September 2018:Mengadili Sendiri: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2019 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal 04 Desember 2017, tentang PembatalanHak Atas Tanah Nomor Urut 3.

Bojongnangka, tanggal 08 Desember2016, telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakudan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 298/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Januari2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 63

/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 06 September 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 298/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Januari 2019, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta denganPutusan Nomor 63/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 06 September 2018:MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur,Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 63/G/2018/P.TUN.JKT,tanggal 6 September 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta denganPutusan Nomor 298/B/2018/PT.TUN/JKT, tanggal 11 Januari 2019 dan ditingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung denganputusan Nomor 239 K/TUN/2019, tanggal 17 Juni 2019;Menimbang, bahwa

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 63/G/2018/PTUN.JKT.tertanggal 6 September 2018.4. Menghukum Termohon Il Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi ) untuk mematuhi dan melaksanakanPutusan dalam Perkara a quo.5.

RUSDI OLOAN NASUTION kepada FAISAL OLOAN NASUTIONSH berdasarkan Surat Pelepasan Hak /Ganti Rugi tertanggal 11 Juli1990;Bahwa dalil jawaban Para Tergugat tersebut telah merinci perolehanbidang tanah objek perkara hingga sampai kepada FAISAL OLOANNASUTION SH, akan tetapi sedikitpun Para Tergugat sama sekali tidakada menyebut perolehan yang dimaksud pada saat pemeriksaan PerkaraNomor : 63/G/2018/PTUNMDN baik pada dalil Jawabannya ataupundalam dalil Dupliknya, sehingga ada kesan Para Tergugat mencoba

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.434.100, (dua juta empat ratus tiga puluh empat seratus rupiah).Bahwa untuk lebih jelasnya maka akan disitir pertimbangan hukum dalamdalam Putusan PerkaraTata Usaha Negara No: 63/G/2018/PTUN.MDNtanggal 12 November 2018 halaman 54 s/d 59 sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat, Tergugat II Internvensi 1 danTergugat II Intervensi 2padapokoknya mendalilkan beberapa eksepsi,yaitu :1.

/G/2018/PTUNMdn tertanggal 12 Nopember 2018, telahdinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P11 ;Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang di LegalisasiOleh NURHANA SIAGIAN BA.

Telah dinazagelen sesuai dengan fotocopynya diberi tanda bukti P 15.Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 869/Pat.G/2018/PN Mdn16.17.Foto copy Daftar Bukti Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan)pada bulan Juli 2018, bahwa dalam perkara 63/G/2018/PTUNMDNTergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) hanya dapatmenunjukkan Buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat danalm. Faisal Oloan Nasution SH.

Telah dinazagelen sesuai dengan Aslinyadiberi tanda bukti P 16.Foto copy Daftar Bukti Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan)pada bulan Agustus 2018, bahwa dalam perkara 63/G/2018/PTUNMDNTergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) hanya dapatmenunjukkan Surat Ukur dari Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat danalm.

Menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha PalembangNomor 63/G/2018/PTUN.PLG Tanggal 4 April 2019;4. Menyatakan Mencabut Keputusan Bupati Musi Banyu Asin Nomor123/KPTSBKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Terbukti BersalahMelakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama DARMADI,S,Ag,M.Pd.l.Nip.19700316200901 1 001 tanggal 12 Oktober 2018;5.

BAHRAWATI dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 63/G/2018 tanggal4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag.

,M.Pd.l yang telahberkekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan analisa Penggugatadanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam Putusanputusan tersebut dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau faktadan dalil sebagaiman Penggugat sampaikan dalam Gugatan yangberhubungan dengan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6Agustus 2018, Perkara Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018, Perkara Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7Februari 2019 dan Perkara Nomor 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal 4April

BAHRAWATI dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor 63/G/2018 tanggal 4 April 2019 atas namaDARMADI, S.Ag.,M.Pd.!

Mewajibkan Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 63/G/2018/PTUN.Mks.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:63/G/2018/PTUN.SBY tanggal 4 Juni 2018:4.

RUSDI OLOAN NASUTION kepada FAISAL OLOAN NASUTIONSH berdasarkan Surat Pelepasan Hak /Ganti Rugi tertanggal 11 Juli1990;Bahwa dalil jawaban Para Tergugat tersebut telah merinci perolehanbidang tanah objek perkara hingga sampai kepada FAISAL OLOANNASUTION SH, akan tetapi sedikitpbun Para Tergugat sama sekali tidakada menyebut perolehan yang dimaksud pada saat pemeriksaan PerkaraNomor : 63/G/2018/PTUNMDN baik pada dalil Jawabannya ataupundalam dalil Dupliknya, sehingga ada kesan Para Tergugat mencoba

/G/2018/PTUNMDN;halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 539/Pdt/2019/PT MDN23.Bahwa berhubung karena sandaran hukum yang dipergunakan olehMajelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memutusPerkara Tata Usaha Negara adalah Putusan Hukum Pengadilan NegeriMedan Nomor : 60/Pdt.G/2018/PNMDN dengan menafsirkan secarakeliru dan salah dari beberapa pertimbangan hukum yang tersebut padaPutusan Hukum Pengadilan Negeri Medan Nomor : 60/Pdt.G/2018/PNMDN, maka untuk mendapatkan kepastian hukum tentang siapa

Normansyah Piliang selaku Penggugat dalam Perkara Terdahulumaupun dalam Perkara Belakangan ini, juga telah mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai dengan Nomor Perkara :63/G/2018/PTUN.MDN dengan objek sengketa berupa SERTIFIKAT HAKMILIK NOMOR : 940/Helvetia Timur, yang diterbitkan tanggal 5 Agustus1998 dengan Surat Ukur Nomor 216/Helvetia Timur/1998 tanggal 15Januari 1998 seluas 1.962 M2. atas nama SUFINA FAISAL NASUTION danSERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 941/Helvetia Timur, yang

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.434.100, (dua juta empat ratus tiga puluh empat seratus rupiah).Bahwa untuk lebih jelasnya maka akan disitir pertimbangan hukum dalamdalam Putusan PerkaraTata Usaha Negara No: 63/G/2018/PTUN.MDNtanggal 12 November 2018 halaman 54 s/d 59 sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :menimbang, bahwa 2 pada pokoknya mendalilkan beberapa eksepsi,yaitu : Eksepsi Tergugat, Tergugat II Internvensi 1 dan Tergugat IIIntervensi1.

s/dT.Ill 4 yang sama dengan bukti P10) dan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan No. 63/G/2018/PTUNMDN Tertanggal 12 November 2018 (videbukti T.l s/d T.lll 5 yang sama dengan bukti P11), oleh karenanya Putusan aquo sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan dan harus dipertahankan, halmana sesuai dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam perkara No.869/Pdt.G/2018/PN.