74/G/2016/PTUN.Mdo

Putusan No.74/G/2016/PT UN.MDO239/1991, Tanggal 09 April 1991, luas 1764 m2, atas nama JOTUE RAMPUKSINGAL.

Putusan No.74/G/2016/PT UN.MDOa. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhaklain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;b.

Putusan No.74/G/2016/PT UN.

Putusan No.74/G/2016/PT UN. MDO5. BuktiP.5 :6. BuktiP.6 :7. Bukti P.7 :8. BuktiP.8 :9. BuktiP.9 :10. Bukti P.10:11. Bukti P.11:12.

74/G/2015/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 74/G/2015/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :1. Nursalam,2.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, tempat kedudukan di Jalan AndiDjema No.124, Kota Palopo, yang dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya masingmasing bernama :Halaman 1 dari 51 halaman Putusan No.74/G/2015/PTUN.Mks..

,MH.,0 20 noooFla@nal VOGUE, SH.mqaannnnsnnnnnnsamnainnnnnnnannnennnnannnnnaninnannesnnannieRubaeni, SH. 22n nn nn nnn nnn nnn nnn nnnKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,Halaman 2 dari 51 halaman Putusan No.74/G/2015/PTUN.Mks.berkantor di Jalan Merpati No.1 Kota Makassar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2016 ;untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;""Telah Me@mbaca, : =n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

nnn nn nn nnn nn name nnen1.Surat gugatan Penggugat tertanggal 27 November 2015, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah RegisterNomor : 74/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 27 November 2015, yang diperbaikipada tanggal 15 Desember 2015 ;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27November 2015, Nomor: 74/PENDIS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaandengan acara biaSaj 292222 nnn nn nnn n nn nnn nnn nn nnn n ee nennePenetapan Wakil Ketua Pengadilan

/G/2015/PTUN.Mks;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh para pihakGIPEISIGDANGAN jn

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 74/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 2 Maret 2017 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lainnya yang bertalian;Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/B/2017/PTTUN Mks.TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor74/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 2 Maret 2017 yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketasebagaimana

Dengan demikiantidak ada kewajiban hukum sedikitpun Tergugat Il Intervensi Menyerahkan tanahtersebut kepada Para Penggugat, sehingga gugatannya beralasan hukum untukditolak;Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dalam putusannya Nomor : 74/G/2016/PTUN.Mks.tanggal 2 Maret 2017, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyisebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI MenerimaeksepsiTergugat dan Tergugat Il Intervensi;DALAM POKOK PERKARA1.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.882.000, (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 2 Maret2017 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal2 Maret 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat, dan kuasahukum Tergugat Il Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasahukumnya;Menimbang, bahwa

/G/2016/PTUN.Mks.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 74/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 2 Maret 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 11 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;--------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI:-------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak diterima;----------------------------------

No.85/B/2016/PTTUN Mks.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:74/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 11 April 2016;3.

Berkas perkara Nomor: 74/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 11 April 2016 yangdimohonkan banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yangberkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor: 74/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 11 April 2016, dalamperkara antara kedua

No.85/B/2016/PTTUN Mks.Nomor 74/G/2015/PTUN.Mks tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar; Bahwa, permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut telahdiberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi/Terbandingsebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:74/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 20 April 2016, dengan Surat Pengantar No.W4TUN1/521/AT.01.06/IV/2016 tanggal 20 April 2016 dan Resi pengiriman tanggalBahwa, pihak

No.85/B/2016/PTTUN Mks.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 74/G/2015/PTUN.Mks itu diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidangterobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 April 2016 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa HukumTergugat Il Intervensi; 22+ 22222 non non non on een nnn nn en nnn reneMenimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 74/G/2015/PTUN.Mks tanggal 11 April

Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 74/G/2015/PTUN.Mks tanggal 11 April 2015 haruslah dibatalkan, danPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sengketaini Sesuai dengan amar putusan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 74/G/2015/PTUN.Mks tanggal 11 April 2016 dibatalkan danpihak Para Tergugat/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi/Terbanding dinyatakansebagai pihak yang kalah, maka

74/G/2016/PTUN.Mks

P.Pettarani No.8 Kota Makassar 502 norm no nnn nnDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasingDGGE: 2a seeeesee eee rere eeHalaman 1 dari 35 halaman Putusan No : 74/G/2016/PTUN.MksDAN :. Muhallis Menca, S.SiT.

/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 15November 2016 ; n ono nnn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn nnn nn nn nnn nana ne nnn nannnnananTelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 74/G/2016/PTUN.Mks, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal16 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dibawah Register Nomor : 74/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 19September 2016 yang diperbaiki

AbdulRahman, SH., telah mengajukan permohonan pada bulan November 2016, untukikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 74/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkansebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 74/G/2016/PTUN.Mksmelalui Putusan Sela tanggal 15 November 2016 ;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas,Tergugat Il Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 29November 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; Halaman 11 dari 35 halaman Putusan

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN BADANHalaman 12 dari 35 halaman Putusan No : 74/G/2016/PTUN.MksPEMBINA HUKUM ABRI (BABINKUM TNI) sebagai Pemegang Hak PakaiNo.4/Panaikang, sehingga pihak Penggugat Sdr.

Sebab Persil 60a Kohir No.834 Cl luas 0,26 Ha (+ 2.600 M2) BUKANTANAH PENGGUGAT yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yangkini dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga gugatannya berdasarhukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima; Halaman 13 dari 35 halaman Putusan No : 74/G/2016/PTUN.Mks6.

74/G/2010/PTUN-BDG

/G/20 10/PTUN BDGBandung.; V.

Sebelah Utara : JalanHalaman17 dari 90 Halaman Perkara Nomor: 74/G/20 10/PTUN BDGDesa; eee eee2.) Sebelah Timur : Tanah milikPenggugat ; 3.) Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat4.) Sebelah Barat : Tanah milikPenggugat ; 7.

/G/20 10/PTUN BDGnama H.

Menghukum Penggugat untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam perjaraHalaman 35 dari 90 Halaman Perkara Nomor: 74/G/20 10/PTUN BDG3.

Djafar SidikHalaman 77 dari 90 Halaman Perkara Nomor: 74/G/20 10/PTUN BDG(vide Bukti T II Intv 22), dan selanjutnya telah beralihdan dibaliknama kepada Ny.

74/G/2011/PTUN-BDG

THAM JUK PENG ;74/G/2011/PTUNBDG2. HOTBEN SIRAIT,3.

No.74/G/2011/PTUNBDGdiatur dalam ketentuan Pasal 94ayat (2) huruf e Juncto Pasal 114sampai dengan Pasal 119 Jo.

No.74/G/2011/PTUNBDGa). Bahwa, Kuasa WHukum Tergugat I!

No.74/G/2011/PTUNBDGMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan TergugatIl Intervensi yang termuat dalam jawabannya adalahsebagai berikut1.

No.74/G/2011/PTUNBDGprinsipnya bukti tersebut menyatakan bahwa telahterjadi Perbuatan hukum antara PT.

74/G/2014/PTUN-BDG

PUTUS ANNOMOR : 74/G/2014/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:PT.

Ketua Majelis PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor : 74/PEN.HS/2014/PTUNBDG, tanggal 18 September 2014, Tentang Hari danTanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;e Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkaradan buktibukti Surat yang diajukan para pihak dalamsengketa ini;TENTANG DUDUK SENGKETA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal25 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Agustus 2014dibawah Register Perkara Nomor : 74

/G/2014/PTUNBDG yangtelah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 18September 2014, telah mengemukakan alasan yang padapokoknya adalah sebagai berikut; yek SengketaBahwa adapun yang menjadi obyek gugatan adalah suratKeputusan Executive Vice President Logistik PT.

HAKIM KETUA MAJELISRONI ERRY SAPUTRO, SH., MH NENNY FRANTIKA,SH., MH.HAKIM ANGGOTA IIINDAH MAYASARI, SH., MHPANITERA PENGGANTIROI SUTARYAT, Sm HkPERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 74/G/2014/PTUNBDG: e Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,e ATK :Rp. 125.000,e Panggilan : Rp 50.000,e Pemeriksaan Setempat : Rp. e Redaksi : Rp 5.000,e Leges : Rp 3.000,e Materai Putusan : Rp 6.000,JUMLAH : Rp. 219.000, (Dua ratus sembilan belas ribu

74/G/2015/PTUN-BDG

dalam register perkaraNomor : 74/G/2015/PTUNBDG ;e Telah membaca Putusan Sela Nomor : 74/G/2015/PTUNBDG, yang padapokoknya mengabulkan permohonan Intervensi Nyonya Doktor ChristinaTanuwidjaja, SH, sebagai Tergugat IIIntervensi ;e Telah membaca berkas perkara, mencermati bukti surat yang diajukan olehpara pihak, mendengar keterangan dari para pihak serta mendengarkanketerangan saksi dari Penggugat di dalamdipersidangan ;Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 telahdidaftarkan

Gama SetiaPutusan Perkara Nomor: 74/G/2015/PTUNBDG, Halaman 11 dari halaman 64kepada Penggugat dengan akta jual beli tanggal 16 Nopember 1987 Nomor 713/Cimanggis dibuat dihadapan Ny. Lanny Hartono, $.H.

/G/2015/PTUNBDG, Halaman 35 dari halaman 645.

Christina Tanuwidjaja, S.H. tetap berlaku sah dan berharga;Putusan Perkara Nomor: 74/G/2015/PTUNBDG, Halaman 45 dari halaman 643.

/G/2015/PTUNBDG, Halaman 63 dari halaman 641.

74/G/2012/PTUN-BDG

No. 74/G/2012/PTUNBDGTelah membaca Putusan Sela Nomor : 74/G/2012/PTUNBDG tanggal 17 Oktober 2012, yang mengabulkanPermohonan Pemohon Intervensi 1. BONG DJUNGKIEdan 2.

No. 74/G/2012/PTUNBDGPasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara harus dinyatakan batal atau tidak sah 9.

No. 74/G/2012/PTUNBDGbukti tersebut telah diberi tanda bukti P 1 sampai dengan bukti P 15, adapun buktibuktitersebut adalah sebagai berikut : 1.

No. 74/G/2012/PTUNBDG 10 Hal. 37 dari 73 hal. Put.

No. 74/G/2012/PTUNBDG int WT Hal. 41 dari 73 hal. Put.

74/G/2007/PTUN-BDG

PUTU SS ANNomor : 74/G/2007/PTUNBDG" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara1. Ny. TJUTJU SUPRIATIN BASUKI, WargaNagara Indonesia, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di KampungBhayang kara RT. 03 RW06, Desa Lembang,Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ;2.

Edang SuwandaNo. 3 Cimuncang Atas Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 8 Oktober 2007 ;Selanjutnya disebut TERGUGAT IINTERVENSI.Pengadilan Tata Usaha Negara tersebutTelah membaca :> Berkas perkara Nomor : 74/G/2007/PTUNBDG ;> Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.74/Pen.MH/2007/ PTUNBDG tanggal 11 September 2007 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut3> Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

UsahaNegara Bandung No.74/Pen.PP/2007/PTUNBDG tanggal 12September 2007 tentang Pemerik saan Persiapan sengketatersebut> Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung No. 74/Pen.HS/2007/PTUNBDG tanggal 26September 2007 tentang Penetapan Hari Sidang' pertamapemeriksaan sengketa tersebut ;> Surat Permohonan Intervensi tertanggal 22 Oktober 2007 ;> Putusan Sela No. 74/G/2007/PTUNBDG tanggal 1 Nopember2007 ; > Surat surat bukti dari keduabelah pihak yang bersengketadan Berita Acara

persidangan ;> Telah mendengar keterangan keduabelah pihak danketerangan saksi saksi dari keduabelah pihak yangbersengketa ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 3 September .2007 yang didaftarkan di KepaniteraanPerkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3September 2007 dengan Register Nomor : 74/G/2007/PTUNBDG dantelah diperbaiki pada tanggal 26 September 2007 telahmengajukan gugatan dengan alasan alasan sebagai berikutOBYEK GUGATAN :Bahwa

74/G/2013/PTUN-BDG

ChairilAnwar Nomor 25 Kota Bekasi ;Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 74/G/2013/PTUNBDG2. MIRA AMALIA,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya : 1. BUDI SETIAWAN, SH;2. SUHUDI, A.Ptnh, MH.; 3. PURNOMO SUDARYANTO, SH; . LABI RANGGINA, SH; 5. YUNITA, SH;6. BAMBANG KUSNOTO, SP; 7.

/G/2013/PTUNBDG tertanggal 5 Juli 2013 dan telahdiperbaiki pada tanggal 15 Agustus 2013 52""Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :I.

/G/2013/PTUNBDGsebagaimana diatur dalam pasal 55 Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 020202022220 20lil.

Nomor Berkas Permohonan : 68429/2010, tertanggal 18 NopemberHalaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor 74/G/2013/PTUNBDGd. Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);3.

karena selama lebih kurang 8 (delapan) tahun,Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor 74/G/2013/PTUNBDGketiga bidang tanah tersebut tidak pernah ada sengketa, baik batas tanah,luas maupun penguasaannya/kepemilikannya dan juga belum pernahdisertipikatkan, baik oleh seseorang maupun badan hukum, namunTergugat tidak menanggapi permintaan Penggugat tersebut sebagaimanaMBSLINYAj~ nne nnn nnn nn nnn nen nner nnn nonnnnnnennnnnnnnnnnanenemnnnanans8.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 74/G/2015/PTUN-BDG