90/G/2014/PTUN.Mks

PUTUS AN Nomor : 90/G/2014/P.TUN.Mks.

SH.Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatdan Mediator, berkantor di Kompleks Perumahan BumiTamalanrea Permai (BTP), Jalan Tamalanrea Raya Blok DNo.4 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :541.a/B.2/X1/2014, tanggal 17 November2014 = 5 untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 03 November2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar dibawah Register Nomor : 90

/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 05November 2014 dan diperbaiki pada tanggal 22 DesemberTelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 90/PENDIS/2014/PTUN.Mks, tanggal 10November 2014, tentang Lolos Dismissal dan pemeriksaan dengan acaraTelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 90/PEN/2014/PTUN.Mks, tanggal 10 November2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutusperkara tersebut;Telah membaca Surat Penunjukan Panitera

/G/2014/PTUN.Mks, yang diperbaiki padatanggal 22 Desember 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;I Objek GugatanSurat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota MakassarNomor: 129/B.3a/VIII/2014 tertanggal O06 Agustus 2014 tentangpemberhentian dengan hormat Saudara Muhklis Badawi, S.Sos tidak ataspermintaan sendiri sebagai pegawai PD.

Haripai, SH.Perincian biaya Perkara Nomor : 90/G/2014/PTUN.Mks. : 1. Biaya Meterai Rp.6.000.2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.3. Biaya Proses Rp. 50.000.4. Biaya Panggilan sidang Rp.120.000.5. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.J u m awon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn Rp.211.000,(dua ratus sebelah ribu rupiah)

90/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 90/G/2016/PTUN Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa7 ( f eeeKamaruddin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Nuri Lorong 312 No.15 KotaMaKaSSEIl Fase reece ct ctctcere een mieminrs meena neemKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

Tata Raya No.13 A KotaPutusan Perkara Nomor : 90/G/2016/PTUN.MKsHalaman 2 dari 41HalamanMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dari KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar, NomorW4.TUN.1/17/HK.06/XII/2016, tanggal 07 Desember 2016;untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il Intervensi; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2016,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardibawah Register Nomor : 90/G/

/G/2016/PTUN.Mks., tanggal20) DSGEITIGS 220 ference an eceernst ecm eceaset keenPutusan Perkara Nomor : 90/G/2016/PTUN.MKsHalaman 3 dari 41HalamanTelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor:90/G/2016/PTUN.

Minggu, sesuai Akta Jual Beli Nomor:295/KT/VIII/2012, tanggal 12 82013, kemudian lagi tanah seluas +337 m2 dijual kepada: Anwar Tepu, sesuai Akta Jual Beli tanggal 1761988 Nomor : 368/KT/VI/1988 dihadapan Camat Tamalate Makassarselaku PPAT Kota Makassar ; 2 220 n0 nono nonce none nnnnnPutusan Perkara Nomor : 90/G/2016/PTUN.MKsHalaman 4 dari 41Halaman2.

Jadi Gugatan masihdalam tenggang waktu untuk menggugat :Putusan Perkara Nomor : 90/G/2016/PTUN.MKsHalaman 5 dari 41Halaman5. Bahwa adapun dasar hukum yang diuraikan oleh Penggugatberdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Jucnto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagal D@rKUt %

90/G/2014/PTUN-BDG

Putusan Nomor : 90/G/2014/PTUNBDGtidak dapat lagi menggunakannya untuk tujuan apapun11.

Putusan Nomor : 90/G/2014/PTUNBDGPERMOHONAN PENETAPAN PUNUNDAAN :17.

Putusan Nomor : 90/G/2014/PTUNBDG4.

Putusan Nomor : 90/G/2014/PTUNBDGberdasarkan SHGB Nomor 2488/Cijayanti seluas 484 m?

90/G/2010/PTUN-BDG

No. 90/G/2010/PTUN BDGd. Pembuatan daftartanah ;e.

No. 90/G/2010/PTUNBDGpihak lain, yaitu.

No. 90/G/2010/PTUNBDG3. Apakah obyek sengketa tersebut melanggar Asas asas UmumPemerintahan yang Baik ?

No. 90/G/2010/PTUNBDGSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 839/Sukamahi, terbittanggal 19 Mei 2005, atas nama PT. Pura Delta Lestari (incassu.

No. 90/G/2010/PTUNBDG60, Blok O1, Kohir Nomor : 1012/2285, seluas 290 m?

90/G/2011/PTUN-BDG

PUTUSANNomor: 90/G/2011/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa yang dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di jalanDiponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketaANLALA 1 nnonane nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nne nnn nesRADIMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI, Bertempattinggal di Blok

UUS HERIYADI,SH.CN j222eneenene ee ene eneHalaman 1 dari 55 Halaman Putusan No. 90/G/2011/PTUNBDGISNAENI JAZILAH,SH ;22222 enone ence eensDETI SRI APRIANTI,SH; eeeceeeeeeeeneceennePANAJI JANOM,SH 3~~= == nanan anna eeAGUNG HARIAJI,SH.MPA :2220ne enoneKesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Berkedudukan di Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran PemerintahKabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;H.

gugatannya tertanggal 16 September2011 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung dengan Nomor Register Perkara Nomor : 90/G/2011/PtunBdgtertanggal 16 September 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Oktober2011, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut ;OBJEK GUGATAN :2 992 nnn anne nenaObjek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Cirebon, Nomor 141.1/Kep.314 BPMPD/2011,Tanggal 21 Juni 2011, Tentang Pengesahaan PengangkatanKuwu Terpilin Hasil Pemilihnan

Kuwu Gua Kidul Kecamatan Kaliwedi DanHalaman 3 dari 55 Halaman Putusan No. 90/G/2011/PTUNBDGKuwu Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Tahun2011, Atas Nama H.

Calon Jumlah pencetakan dan pemusnahan surat Suara tidak dimintapersetujuan para calon Kuwu, sehingga tidak diketahui jumlah surat Suara yangdicetak dan dimusnahkannya ;Halaman 5 dari 55 Halaman Putusan No. 90/G/2011/PTUNBDGTidak dilibatkannya pihak para calon kuwu dalam penyortiran surat Suara ;. Adanya penggulungan spanduk calon nomor urut 2, oleh pihak calon nomorurut 3, pada masa kKaMpPANye ; ene nnn ene n ew ewes en en en nn ne ee nnn.

90/G/2012/PTUN-BDG

PUTUSANNOMOR: 90/G/2012/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi Publik, yang dilangsungkan di Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Jalan Asia Afrika No.94 Bandung, telah memberikan Putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketaantara ! 22222 222222 nnn nono ono nnn nnn nnn nna =PEMERINTAH KOTA DEPOK, berkedudukan di Jalan Margonda Raya Nomor. 54Depok .

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :821.29/129/KPTS /Huk/2012 tertanggal 25 September 2012 telahmemberikan kuasa kepada :13 FUJIAORTA AINSI essere4 DAMAYSHENIDIPA,SH eee sccecenencncecneennneeereniennnneanennenninsHal 1 dari 25 Putusan No. 90/G/2012/PTUNBDG6 Dra.Hj.YULISTIANI,M,MM 252 2222 202 2522+7 AGUNG SUGIHARTI,Spd,MM ;Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Berkantor di Bagian Hukumpada Sekretariat Daerah Kota Depok Beralamat Kantor Jl Margonda RayaNomor. 54 Depok ;Selanjutnya

Muhammad Hidayat Perihal Jawaban AtasKeberatan Pemerintahan KotaTelah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas Perkara, SuratSuratBukti yang diajukan Para Pihak dalam SengketaTelah mendengar Keterangan saksi dari Pihak Pemohon Keberatan danMajelis Komisioner aHal 3 dari 25 Putusan No. 90/G/2012/PTUNBDGTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam berkas dan Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat Nomor:047/PNTPMK.A/KIJBR/2012

OktoberHal 5 dari 25 Putusan No. 90/G/2012/PTUNBDGMenimbang, bahwa Pihak Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatannya atas putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat a quo ke PTUNBandung pada tanggal 27 September 2012, yang pada pokoknya berdasarkan dalildalilsebagai berikut :1Bahwa, dengan adanya Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor :047/PNTPMK.A/KIJB/ IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang dibacakanpada persidangan terbuka untuk umum tanggal 13 September 2012 dalam perkaranomor

+Jumlah : Rp. 274.000, (dua ratus tujuh puluh empat riburupiah)Hal 25 dari 25 Putusan No. 90/G/2012/PTUNBDG

90/G/2008/PTUN-BDG

PU T U S ANNomor : 90 / G/ 2008 / PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan Acara Biasa, memberikan Putusansebagai berikut dalam sengketa antaraAKHMAD ISKANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta , bertempat tinggal di Kp.Palagan RT. 01/07, Bojongkokosan,Parungkuda, Kabupaten Sukabumi ,selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGATMELAWANTIM SELEKSI CALON

Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, beralamat Kantordi Jalan Patrol IV Nomor 11Baleendah, Kabupaten Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 Oktober 2008,selanjutnya disebutsebagai wwe te eeeTERGUGATEPengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaHalaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN BDGNegara Bandung Nomor : 90/Pen.MH/2008/PTUNBDG. tanggal 22September 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 90/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ; ------------------------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 187.500,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). ; --------------------------------------------------------------------------

90/G/2016/PTUN-BDG

PENETAPANNomor : 90/G/2016/PTUNBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, yang dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan DiponegoroNomor : 34 Bandung telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukumsebagai berikut dalam sengketa antara : Yayasan Pembangunan Masjid AlKautsar Bintara Jaya, beralamat di KomplekPerumahan Masnaga

Akta Pendirian Yayasan PembangunanMasjid AlKautsar Bintara Jaya Nomor : 5, tertanggal 06 11 Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 90/G/2016/PTUNBDG2008 yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH. Notaris di Jakartadan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : AHU55.AH.01.04. Tahun2009 tanggal 12 Januari 2009 ; 0 nn nnn nn none nnneDalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Febry Irmansyah, SH. ; ==2. M. Hendra Kusumah Jaya, SH. ; 3.

90/G/2013/PTUN-BDG

PUTUSANNomor: 90/G/2013/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara sederhana yang dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di jalanDiponegoro Nomor. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketaANLALA 1 n= nen nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn ee nnn ne ae nee ne ee nnn ne ee nnn cence nnn nnnPEMERINTAH KABUPATEN~ CIREBON/BUPATI CIREBON

(Kasubag Informasi dan Dokumentasi padaHalaman 1 dari 23 Halaman Putusan No. 90/G/2013/PTUNBDGBagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon) ;9. ASEPKURNIA (Kasubag Anggaran Setda Kabupaten Cirebon) ;10. IKE SRI AGUSTINA,S.STP. (Kasubag Pemberitaan Bagian HumasSetda Kabupaten Cirebon) ;11. TAT SUHARTI, Sm.Hk. (Kasi Informasi Publik dan KelembagaanKomunikasi Diskominfo Kabupaten Cirebon) ;12. DETI SRI APRIANTI, S.H. (Pelaksana pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon) ; 13.

/G/2013/PTUNBDG Surat Keberatan Pemohon tertanggal 1 Agustus 2013 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Agustus2013 dalam Register Perkara Nomor : 90/G/2013/PTUNBDG ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan dengansengketa ini ; === 22 ooo on nnn nnn nnn cae nnn ee ee nnnTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasisesuai ketentuan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) untuk tujuan tertentu (AuditInvestigasi) di lingkungan Badan Publik sejak Tahun 2000 sampaidengan 201 1 jnn2n anna anneHalaman 3dari 23 Halaman Putusan No. 90/G/2013/PTUNBDG6.3.6.4.6.5.6.6.Merupakan Informasi Publik terbuka setelah Laporan HasilPemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Tahun2011 dan sebelumnya diserahkan BPK kepada DPRD atau legislatifterkait sesuai kewenangannya sebelum atau pada saat permintaaninformasi diajukan 5 20202 22 ===Menyatakan

TataUsaha Negara Bandung pada tanggal 1 Agustus 2013 di bawah Register Nomor:90/G/2013/PTUNBDG, yang pada pokoknya berdasarkan dailildalil sebagaiDe@rikut : 2220 = 20> non nn nnn non nnn non nn nnn one ne noe nnn noe nee nee eee ee nee nne1.

90/G/2013

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor 90/G/2023/PTUN-JKT ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor 90/G/2023/PTUN-JKT ;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 90/G/2023

90/G/2023/PTUN.JKT

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor 90/G/2022/PTUN-JKT ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor 90/G/2022/PTUN-JKT ;

3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor

90/G/2022/ PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

90/G/2022/PTUN.JKT

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor90/G/LH/2017/PTUN.BDG.;

Nomor 90/G/LH/2017/PTUN.BDG tanggal Bi Desember 2017,bir banding tersebut pada pokoknya menyatan keberatan denganSae pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usa Negara Bandung tersebut= sebagaimana lengkapnya dalam a, bandingnya dan Tergugat Il> Intervensi/Pembanding mohon oon Mall Hakim Pengadilan Tinggi Tata eSai G Usaha Negara Jakarta untuk memmiutus sebagai berikut: roP Mengadili Y Mengabulkan perohonan banding dari Tergugat Il IntervensiPembanding; yPenggugat/Terbanding untuk seluruhnya; Hac

nnn nooo On >YY Atau apabila majelis hakim perpendag Fain, mohon putusan seadiladilnya a Ss (ex aequo et bono). & SEEDERS Ss ;8 S /Bahwa terhadap seo banding dari Tergugat/Pembanding, ParaPenggugat/Para Terbehiding mengajukan kontra memori banding tanggel 9Februari 2018 yas oie di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usatet aBandung taal 9 Februari 2018, kontra memori bandingtersebut telahSySsdiberitahukan kepada para pihak masingmasing dengan Suratapbortanven dan Penyerahan Kontra epi Banding NomorSe 90

/G/LH/2017/PTUNBDG. tanggal 12 robuat 20 yang pada pokoknyaKY ye menyanggah memori banding dan sepopSiapat dengan pertimbangan dan SSo ySs putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon S ve eeSs kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus Sssebagai berikut: Bo ER Sn ns ss Se se ee YcS 1: Mengabulkan pr rmohonan penundaan dari Para Terbanding/semita Paras atPenggugat: wanna nena nn nnn nnn nnn nn