Ditemukan 929 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dari diri daud dura
Penelusuran terkait : Dprd Keuangan derah Pertanggungjawaban anggaran dprd Anggaran dasar Korupsi Ketua dan wakil ketua dprd propinsi banten Surat anggaran Melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran dprd Sumsel Ptun Yogyakarta Perolehan kursi dprd
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-06-2007 — Upload : 01-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19K/PID/2007
Tanggal 12 Juni 2007 — Bambang Sutopo, M.B.A.; Ir. Bambang Prihanto, M.M.; Mazhab H.M.
63 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2006 — Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40K/Pid/2006
Tanggal 2 Februari 2006 — Drs. Dharmono K. Lawi, MSi. bin Kromo Lawi; H. Muslim Jamaludin bin Takat alias Khusein; H. Mufrodi Muchsin bin K.H. Muchsin; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang
118 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2010 — Upload : 29-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1493 K/PID.SUS/2009
Tanggal 6 Januari 2010 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN ; H. SLAMET BASUKI ; NY. SRI INDIYAH, SIP ; dkk.
55 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Slamet Basuki, sebagaiKetua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen, Terdakwa (2) Ny. SriIndiyah, SIP, Terdakwa (3) Drs. Suwanto Bin Muh. Dahlan, masingmasingsebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen, Terdakwa(4) Agus Wardoyo, SE., sebagai Sekretaris Panitia Anggaran DPRD KabupatenHal. 6 dari 58 hal. Put. No. 1493 K/Pid.Sus/2009Sragen, Terdakwa (6) Sarjono, Terdakwa (7) Ashar Astika, Terdakwa (8)Suyono Bin Suwondo, Terdakwa (9) Suwito, Terdakwa (10) H.
    Rus Utaryono, SH., Terdakwa (15), NdeworSutardi, SE., Terdakwa (16) Siman Setiyawan, SE., masingmasing sebagaiAnggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen, Drs.
    Purnomo Bin Slamet(Anggota TNI) Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen,Terdakwa (5) Supono, sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD KabupatenSragen berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sragen Nomor 171.9Tahun 2001 tanggal 22 Maret 1999 tentang Pergantian Keanggotaan di dalamPanitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen, Terdakwa (14) Mahmudi Tohpati,sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen berdasarkanSurat Keputusan DPRD Kabupaten Sragen Nomor 171/1 Tahun 2003 tanggal 3Januari
    ., masingmasing sebagaiAnggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen, Drs.
    Purnomo Bin Slamet (Anggota TNI)Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen, Terdakwa (5) Supono,sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen berdasarkanSurat Keputusan DPRD Kabupaten Sragen Nomor 171.9 Tahun 2001 tanggalHal. 16 dari 58 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-10-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pid.Sus/ 2011
Tanggal 31 Oktober 2011 — MUHAMAD BAKIR, BA , DKK
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Haris Subiyakto, SH., dalamrapat PURT membahas anggaran DPRD untuk rencana perubahan APBDTahun 2008, tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Daerah KabupatenBanyumas Nomor 11 Tahun 2002 tersebut di atas maupun ketentuan lainnyayang berlaku.
    Namun hal tersebut tidak pernahdilakukan mereka Terdakwa sebagai anggota Dewan sebagaimana mestinyadalam hal penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2003 diatas.
    Namun hal tersebut tidak pernahdilakukan mereka Terdakwa sebagai Anggota Dewan sebagaimana mestinyadalam hal penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2003 diatas.
    DPRD Kabupaten Banyumas ;Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Banyumas No : 171/10/2003tanggal 03 April 2003 tentang Perubahan Susunan KeanggotaanPanitia Anggaran DPRD Kabupaten Banyumas ;Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Banyumas No : 1/12/2003tanggal 04 April 2003 tentang Perubahan pertama Keputusan DPRDKabupaten Banyumas Nomor : 171/10/2003 tentang PerubahanSusunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD KabupatenBanyumas;Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Banyumas No : 171/28/2002tanggal 30 Desember
    No. 25 PK/Pid.Sus/201 1 Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Banyumas No171/10/2003 tanggal 03 April 2003 tentang Perubahan SusunanKeanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banyumas; Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Banyumas No : 1/12/2003tanggal 04 April 2003 tentang Perubahan pertama Keputusan DPRDKabupaten Banyumas Nomor : 171/10/2003 tentang PerubahanSusunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD KabupatenBanyumas; Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Banyumas No171/28/2002 tanggal 30 Desember
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-08-2006 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1065K/PID/2006
Tanggal 31 Agustus 2006 — Drs. nasuha Risagarniwa bin Mohammad Affandi
79 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasan Mumu (almarhum) selaku KetuaPanitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis yang dihadiri oleh Terdakwaselaku Wakil Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis danseluruh Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis. Dalamrapat tersebut Terdakwa telah menyampaikan Draft Rencana AnggaranDPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2001 yang telah disusun yaitusebagai berikut :1.
    DPRD Kabupaten Ciamis bersama seluruhPimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis tidaklagi melakukan pembahasan tentang dasar/ketentuanketentuanpenyusunan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD KabupatenCiamis Tahun Anggaran 2001.
    Terdakwa selakuWakil Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis bersamaseluruh Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD KabupatenCiamis tidak lagi melakukan pembahasan tentang dasar/ketentuanketentuan penyusunan Anggaran Belanja DPRD dan SekretarisDPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2002.
    Terdakwa selaku WakilSekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis bersama seluruhPimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis tidakHal. 45 dari 67 hal.
    Di Pengadilan Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi dan 2 (dua)orang mantan Wakil Ketua DPRD yang karena jabatannyaadalah juga Wakil Panitia Anggaran DPRD serta mantanSekretaris DPRD, bersamasama (bareng) diadili di bawahsatu Majelis Hakim, tetapi Nomor Register masingmasingberbeda ;Kedua mantan Pimpinan Panitia Anggaran DPRD tersebut tadi,sebagai Pimpinan Panitia Anggaran DPRD, masingmasingdidakwa Jaksa/Penuntut Umum dengan 6 (enam) butirdakwaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2010 — Upload : 31-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2042 K/PID.SUS/2009
Tanggal 27 April 2010 — RAMLI AZIS, SH. bin AZIS USMAN
42 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDRIS tersebut, maka Terdakwa selakuPengguna Anggaran DPRD Kota Lhokseumawe tahun 20032004menyetujui dan menandatangani Tanda Terima Pembayaran BiayaPerjalanan Dinas An.
    ILYASWAHAB tersebut, maka Terdakwa selaku Pengguna Anggaran DPRD KotaLhokseumawe tahun 20032004 menyetujui dan menandatangani TandaTerima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. TK.
    LYAS WAHABtersebut, maka Terdakwa selaku Pengguna Anggaran DPRD KotaLhokseumawe tahun 20032004 menyetujui dan menandatangani TandaTerima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. M.
    ILYASWAHAB tersebut, maka Terdakwa selaku Pengguna Anggaran DPRD KotaLhokseumawe tahun 20032004 menyetujui dan menandatangani TandaTerima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-07-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2555 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Juli 2017 — I. YOHANNES ELUAY,S.H.; II. Drs. GIDION DODOP, MM.; III. Drs. EDISON MUABUAY, M.Si.; IV. LUKAS MRA-MRA,S.H. ; V. TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si.;
183 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa karena RKA SKPD Sekretariat DPRD kabupaten Jayapura maupunrencana anggaran DPRD Kabupaten Jayapura tidak disusun oleh TerdakwaYOHANNES ELUAY,S.H.;, Terdakwa Drs.
    GIDION DODOP, MM. sebagai Pimpinan DPRD sekaligussebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, olehTerdakwa Drs.
    GIDION DODOP, MM.dan Terdakwa LUKAS MRAMRA,S.H.seharusnya menyusun rencana anggaran DPRD sebagai dasarpenyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapurayang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD ,namun tanggung jawab menyusun rencana anggaran DPRD itupuntidak dilakukan oleh Terdakwa YOHANNES ELUAY,S.H., selakuKetua DPRD dan Terdakwa Drs.
    GIDION DODOP, MM.selaku WakilKetua Il DPRD atau selaku Pimpinan DPRD sekaligus selakuPimpinan Badan Anggaran DPRD (BANGGAR) serta TerdakwaLUKAS MRAMRA,S.H. selaku Sekretaris DPRD atau selakuSekretaris Badan Anggaran DPRD (BANGGAR).Hal. 138 dari 173 hal. Put. No. 2555 K/PID.SUS/2016Bahwa karena RKA SKPD Sekretariat DPRD kabupaten Jayapuramaupun rencana anggaran DPRD Kabupaten Jayapura tidak disusunoleh Terdakwa YOHANNES ELUAY,S.H., Terdakwa Drs.
    GIDION DODOP, MM. selaku Wakil Ketua IIDPRD Kabupaten Jayapura yang sekaligus selaku Pimpinan DPRD atauPimpinan Badan Anggaran DPRD (BANGGAR) dan Terdakwa Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-05-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 840 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 26 Mei 2010 —
23 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DPRD yang digariskan oleh Menteri Dalam NegeriRI dalam suratnya Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 denganmemasukkan Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan tersebut diatas, maka untuk Pos Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2004seluruhnya menjadi sebesar Rp. 7.319.224.875,00 (tujuh milyar tiga ratussembilan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluhlima rupiah), sehingga telah melebihi pagu atau plafon yang telah diancarancarpagu anggaran DPRD Kab.
    digariskan oleh Menteri Dalam NegeriRI dalam suratnya Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 denganmemasukkan Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan tersebut diatas, maka untuk Pos Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2004seluruhnya menjadi sebesar Rp. 7.319.224.875,00 (tujuh milyar tiga ratussembilan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluhlima rupiah), sehingga telah melebihi pagu atau plafon yang telah diancarancarpagu anggaran DPRD Kab.
    No. 840 K/Pid.Sus/2010yang dibuat oleh Panitia Anggaran dimana dalam penyusunanRencana Anggaran DPRD Tahun 2004 oleh Pimpinan Dewanyaitu para Terdakwa dan disetujui oleh sdr.
    DPRD Kab.Ketapang, sebagaimana surat Bupati Ketapang Nomor900/2605/KeuA, tanggal 30 Desember 2003.Bahwa sebelum usulan Rencana Anggaran DPRD KabupatenKetapang tersebut ditetanbkan menjadi APBD Tahun 2004(Perda.
    No. 840 K/Pid.Sus/2010sehubungan dengan Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan padaPos Anggaran DPRD tersebut tidak sesuai dengan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri RI Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29Desember 2003, maka sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-10-2007 — Upload : 27-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001K/PID/2007
Tanggal 8 Oktober 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG ; Drs. RUBEN FUNAY
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1001 K/Pid/2007Bahwa Terdakwa pada saat menjabat selaku Ketua DPRD KabupatenKupang dan selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD telah memerintahkanSekretaris DPRD Kabupaten Kupang Drs.
    Leonard Lasiko untukmenyusun Draf Rencana Anggaran DPRD Kabupaten Kupang tahunanggaran 2004, atas dasar perintah Terdakwa tersebut Sekretaris DPRDKabupaten Kupang menyusun anggaran berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan KeuanganDewan Perwakilan Rakyat Daerah ;Setelah anggaran disusun oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kupangkemudian diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa DrafRencana Anggaran DPRD Kabupaten Kupang tersebut diserahkankepada Anggota Panitia Anggaran
    DPRD ;Kemudian pada bulan Maret 2004 Terdakwa memerintahkan SekretarisDPRD Drs.
    Bahwa Terdakwa pada saat menjabat selaku Ketua DPRD KabupatenKupang dan selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD telah memerintahkanSekretaris DPRD Kabupaten Kupang Drs. Leonard Lasiko untuk menyusunDraf Rencana Anggaran DPRD Kabupaten Kupang tahun anggaran 2004,atas dasar perintah Terdakwa tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Kupangmenyusun anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun2000 Tentang Pengaturan Keuangan Dewan ;.
    Setelahn RANPERDA tentang APBD TA 2004 diterima DPRD KabupatenKupang kemudian diadakan pembahasan pada Rapat Paripurna DPRDKabupaten Kupang tanggal 11 Desember 2003 sampai dengan tanggal 18Desember 2003 dan dalam pembahasan RAPBD tersebut yang dipimpinoleh Terdakwa tahap demi tahap tidak pernah mengalami perubahantermasuk Anggaran DPRD Kabupaten Kupang tahun 2004.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2008 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19PK/PID.SUS/2008
Tanggal 14 Agustus 2008 — H. BASUKI SUPARNO, S.IP bin ORI SUPARNO ; H. ADANG BADRULZAMAN, SE bin ENEM WIRATMAJA ; Dkk
97 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasan Mumu (almarhum) selaku KetuaPanitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis yang dihadiri oleh paraTerdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamisdan seluruh Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis. Dalamrapat tersebut saksi Drs. H. Nasuha Risagarniwa telah menyampaikanHal. 6 dari 134 hal. Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2008Draft Rencana Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran2001 yang telah disusun dengan didasarkan pada :1.
    Selanjutnya pada rapatrapat berikutnya para Terdakwa selaku AnggotaPanitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis bersama seluruhPimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamislainnya, tidak lagi melakukan pembahasan tentang dasar/ketentuanketentuan penyusunan Anggaran Belanja DPRD dan SekretariatDPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2002.
    Hasan Mumu (almarhum) selaku KetuaPanitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis yang dihadiri oleh paraTerdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamisdan seluruh Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis. Dalamrapat tersebut saksi Drs. H. Nasuha Risagarniwa telah menyampaikanDraft Rencana Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran2001 yang telah disusun dengan didasarkan pada :1. Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat Tahun Anggaran 2000 ;2.
    Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/ Kep.Pimp12/DPRD/2001 tanggal 17 Februari 2001 tentang PenetapanPenggunaan BiayaBiaya Mata Anggaran DPRD Kabupaten Ciamisuntuk TA. 2001 ;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2014 — Upload : 08-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 10 September 2014 — H. SLAMET BASUKI, Dkk
60 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Slamet Basuki, sebagaiKetua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen, Terdakwa (2) Ny. SriIndiyah, SIP, Terdakwa (3) Drs. Suwanto Bin Muh. Dahlan, masingmasingsebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen, TerdakwaHal. 6 dari 62 hal. Put. No. 9 PK /PID.SUS/ 2012(4) Agus Wardoyo, SE., sebagai Sekretaris Panitia Anggaran DPRD KabupatenSragen, Terdakwa (6) Sarjono, Terdakwa (7) Ashar Astika, Terdakwa (8)Suyono Bin Suwondo, Terdakwa (9) Suwito, Terdakwa (10) H.
    Rus Utaryono, SH., Terdakwa (15), NdeworSutardi, SE., Terdakwa (16) Siman Setiyawan, SE., masingmasing sebagaiAnggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen, Drs.
    Purnomo Bin Slamet(Anggota TNI) Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen,Terdakwa (5) Supono, sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD KabupatenSragen berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sragen Nomor 171.9Tahun 2001 tanggal 22 Maret 1999 tentang Pergantian Keanggotaan di dalamPanitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen, Terdakwa (14) Mahmudi Tohpati,sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen berdasarkanSurat Keputusan DPRD Kabupaten Sragen Nomor 171/1 Tahun 2003 tanggal 3Januari
    Purnomo Bin Slamet (Anggota TNI)Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen, Terdakwa (5) Supono,sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sragen berdasarkanSurat Keputusan DPRD Kabupaten Sragen Nomor 171.9 Tahun 2001 tanggalHal. 16 dari 62 hal. Put.
    Sragen Nomor : 171.2/18 tahun 1999 tanggal29 September 1999 tentang Pembentukan Komisikomisi, PanitiaMusyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-04-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/PID.SUS/2011
Tanggal 28 April 2011 — AHMAD AZADIN, BE ;
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada saatberlangsungnya proses pembahasan KUA maupun PPAS Tahun Anggaran2007 tersebut, Terdakwa AHMAD AZADIN, BE, sebagai Ketua DPRD KotaPrabumulih dan sebagai Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Prabumulih, telahmemanggil saksi Drs. ABDUL LATIEF M.
    , BE Selaku KetuaDPRD Kota Prabumulih sekaligus sebagai Ketua Panitia Anggaran DPRD KotaPrabumulih telah disalahgunakan oleh Terdakwa, dengan memaksa PemerintahKota Prabumulih melalui saksi Drs.
    No. 87 K/Pid.Sus/2011Rakyat Daerah Kota Prabumulin Nomor : 16 Tahun 2004 tanggal 3 November2004 telah ditetapbkan sebagai calon terpilin sebagai Pimpinan dan WakilPimpinan DPRD Kota Prabumulih periode 20042009 dan sekaligus sebagaiKetua Panitia Anggaran DPRD Kota Prabumulih berdasarkan Keputusan KetuaDPRD Kota Prabumulih Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Susunan Pimpinan danKeanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Prabumulih, pada waktu yang tidakdapat dipastikan lagi hari dan tanggalnya sekira bulan Februari
    DPRD Kota Prabumulih berdasarkan Keputusan KetuaDPRD Kota Prabumulih Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Susunan Pimpinan danKeanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Prabumulih dan sekaligus sebagaiKetua Panitia Anggaran DPRD Kota Prabumulih berdasarkan Keputusan KetuaDPRD Kota Prabumulih Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Susunan Pimpinan danKeanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Prabumulih, pada waktu dan tempatsebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kedua Primair tersebut diatas,Pegavai Negeri atau Penyelenggara
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA
Register : 10-05-2006 — Putus : 18-06-2007 — Upload : 16-09-2011
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 4-K/PMT.III/AD/V/2006
Tanggal 18 Juni 2007 —
69 — 15
  • Sidoarjo Nomor 35 tahun 2002 tanggal 19 Desember2002 + tentang Pengelolaan Anggaran DPRD dan SekretariatDPRD Kab. Sidoarjo yang ditanda tangani Ketua Drs. H.Utsman Iksan, SH. MA, Wakil Ketua S. Agus Sutego, SH,Wakil Ketua Drs. Ec. H. Imron Mansur dan Terdakwa yangjuga Wakil Ketua, dinyatakan menyerahkan hasil rapatPanitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjotanggal 19 Desember 2002 untuk mendukung anggaranoperasional DPRD Kab. Sidoarjo yang terdiria. Bantuan Kesejahteraan.b.
    Sidoarjo Nomor 35 tahun 2002 tanggal 19 Desember2002 tentang Pengelolaan Anggaran DPRD dan SekretariatDPRD Kab. Sidoarjo yang ditanda tangani Ketua Drs. H.Utsman Iksan, SH. MA, Wakil Ketua SS. Agus Sutego, SH,Wakil Ketua Drs. Ec. H. Imron Mansur dan Terdakwa yangjuga Wakil Ketua, dinyatakan menyerahkan hasil rapatPanitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjotanggal 19 Desember 2002 untuk mendukung anggaranoperasional DPRD Kab. Sidoarjo yang terdiri/ a. Bantuana.
    Bahwa dari anggaran DPRD Kab. Sidoarjo tahun 2003sebesar Rp. 20.000.000.000, ( Dua puluh milyarrupiah ) tersebut, Saksi mendapat bagian sebesar Rp.560.000.000, (lima ratus enam puluh juta rupiah).20. Bahwa Saksi tidak tahun berapa jumlah uang yangditerima oleh Terdakwa dari anggaran DPRD Kab. Sidoarjotahun 2003 sebesar Rp. 20.000.000.000, ( Dua puluh42milyar rupiah ) tersebut.21.
    Bahwa anggaran DPRD Kab. Sidoarjo diperoleh dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kab.Sidoarjo, dan untuk tahun 2003 anggaran DPRD Kab.Sidoarjo sebesar Rp. 28.231.759.475, ( dua puluhdelapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuhratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluhsembilan rupiah ) dalam rangka mendukung kegiatankegiatan/ a.
    Bahwa S.K Nomor 035 tahun 2002 tanggal 19 Desember2002 dibuat seolaholah sudah mendapat mandat darianggota DPRD untuk mengelola anggaran DPRD Kab. Sidoajotahun 2003./ 17. Bahwa .17. Bahwa tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangankepada pimpinan DPRD Kab. Sidoajo untuk ~~ mengaturpengelolaan anggaran DPRD Kab. Sidoajo tahun 2003.18. Bahwa Pimpinan DPRD Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2008 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20PK/PID.SUS/2008
Tanggal 14 Agustus 2008 — Drs. NASUHA RISAGARNIWA bin MOHAMMAD AFFANDI
155 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasan Mumu (almarhum) selaku KetuaPanitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis yang dihadiri oleh Terdakwaselaku Wakil Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis danseluruh Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis. Dalamrapat tersebut Terdakwa telah menyampaikan Draft Rencana AnggaranDPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2001 yang telah disusun yaitusebagai berikut :1.
    No. 20 PK/Pid.Sus/2008tersebut, selanjutnya pada rapatrapat berikutnya Terdakwa selakuWakil Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis bersamaseluruh Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD KabupatenCiamis tidak lagi melakukan pembahasan tentang dasar/ketentuanketentuan penyusunan Anggaran Belanja DPRD dan SekretarisDPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2002.
    DPRD Kabupaten Ciamis bersama seluruhPimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis tidaklagi melakukan pembahasan tentang dasar/ketentuanketentuanpenyusunan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD KabupatenCiamis Tahun Anggaran 2001.
    Hasan Mumu(almarhum) selaku Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis yangdihadiri oleh Terdakwa selaku Wakil Sekretaris Panitia AnggaranDPRD Kabupaten Ciamis dan seluruh Anggota Panitia AnggaranDPRD Kabupaten Ciamis. Dalam rapat tersebut Terdakwa telahmenyampaikan Draft Rencana Anggaran DPRD Kabupaten CiamisTahun Anggaran 2002 yang telah disusun, sebagai berikut :1.
    selaku WakilSekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis bersama seluruhPimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis tidaklagi melakukan pembahasan tentang dasar/ketentuanketentuanpenyusunan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretaris DPRD KabupatenCiamis Tahun Anggaran 2002.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 04-08-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP
Tanggal 27 September 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
75 — 25
  • ./12/2013 tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut :KESATU :Bahwa mereka terdakwa YOHANNES ELUAY,SH, selaku Ketua DPRD KabupatenJayapura sekaligus selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura,terdakwa Drs. GIDION DODOP,MM selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapurasekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwaDrs.
    Gidion Dodop, MM dan terdakwa LukasMraMra seharusnya menyusun rencana anggaran DPRD sebagai dasarpenyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura yangpengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, namun tanggungjawabmenyusun rencana anggaran DPRD itupun tidak dilakukan oleh terdakwa YohannisEluay,SH, dan terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM serta terdakwa Lukas MraMra;Perbuatan terdakwa Yohannis Eluay, SH, terdakwa Drs.
    Gidion Dodop, MM selaku Wakil ketua II DPRD dan terdakwaLukas MraMra, SH selaku Sekretaris DPRD, yang juga adalah Ketua danSekretaris Badan Anggaran DPRD serta terdakwa Drs.
    SusTPK/2016/PT JAP sekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwaDrs.
    Terdakwa YOHANNES ELUAY, SH, adalah Ketua DPRD Kabupaten Jayapurasekaligus selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura periode 2009sampai dengan 2014 ;2. Terdakwa Drs. GIDION DODOP, MM, adalah Wakil Ketua Il DPRD KabupatenJayapura sekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD KabupatenJayapura periode 2009 sampai dengan 2014 ;3. Terdakwa Drs.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 01-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 16/PID.TPK/2016/PT JAP
Tanggal 17 Mei 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Lucas J Kubela, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Yohanes Eluay, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Drs. Gidion Dodop, MM
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : Drs. Edison Muabuay, M.Si
Terbanding/Pembanding/Terdakwa IV : Lukas Mra-Mra, SH
Terbanding/Terdakwa V : Ted Yones Mokay, S.Sos., M.Si
55 — 25
  • tentang ketentuan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2011 ;

    6). Peraturan Bupati Jayapura No.215 Tahun 2011 tanggal 06 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Tapid) Kabupaten Jayapura ;

    7). Keputusan DPRD No.08 Tahun 2010 tentang Perubahan pertama atas keputusan DPRD No,05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Anggaran

    DPRD Kabupaten Jayapura Priode 2009-2014 ;

    8).

    Bukti surat No.903/1377/Set tanggal 12 Desember 2011 perihal kesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 5.068.200.000.- yang ditanda tangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ;

    23.). Bukti daftar hadir Tim anggaran Pemda (TAPD) Badan anggaran DPRD Perubahan Tahun 2011 KUA PPA Perubahan anggaran;

    24.). Bukti kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUP-APBD

    ./12/2013 tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut :KESATU :Bahwa mereka terdakwa YOHANNES ELUAY,SH, selaku Ketua DPRD KabupatenJayapura sekaligus selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura,terdakwa Drs. GIDION DODOP,MM selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapurasekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwaDrs.
    Gidion Dodop, MM dan terdakwa LukasMraMra seharusnya menyusun rencana anggaran DPRD sebagai dasarpenyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura yangpengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, namun tanggungjawabmenyusun rencana anggaran DPRD itupun tidak dilakukan oleh terdakwa YohannisEluay,SH, dan terdakwa Drs. Gidion Dodop, MM serta terdakwa Lukas MraMra;Perbuatan terdakwa Yohannis Eluay, SH, terdakwa Drs.
    Gidion Dodop, MM selaku Wakil ketua II DPRD dan terdakwaLukas MraMra, SH selaku Sekretaris DPRD, yang juga adalah Ketua danSekretaris Badan Anggaran DPRD serta terdakwa Drs.
    SusTPK/2016/PT JAP sekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwaDrs.
    Terdakwa YOHANNES ELUAY, SH, adalah Ketua DPRD Kabupaten Jayapurasekaligus selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura periode 2009sampai dengan 2014 ;2. Terdakwa Drs. GIDION DODOP, MM, adalah Wakil Ketua Il DPRD KabupatenJayapura sekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD KabupatenJayapura periode 2009 sampai dengan 2014 ;3. Terdakwa Drs.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-07-2019 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2013/PN Jap
Tanggal 12 Nopember 2015 — - LUCAS J. KUBELA, SH., MH - YOHANES ELUAY, SH - Drs. GIDION DODOP, MM - Drs. EDISON MUABUAY, M.Si - LUKAS MRA-MRA, SH - TED YONAS MOKAY, S.Sos., M.Si
111 — 46
  • sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura;5) Peraturan Bupati Jayapura, Nomor: 5 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011, tentang Ketentuan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2011;6) Peraturan Bupati Jayapura, Nomor: 215 Tahun 2011 tanggal 06 Juli 2010, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jayapura;7) Keputusan DPRD Nomor: 08 Tahun 2010, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan DPRD Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Bandan Anggaran
    DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2009 2014;8) Peraturan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor: 01 Tahun 2010, tentang Perubahan Pertama Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;9) Bukti Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2011;10) Bukti Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPA-APBD) Tahun Anggaran 2011;11) Bukti RKA Induk SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011;12) Bukti Rancangan
    Bukti Surat nomor : 903/1377/Set Tanggal 12 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 5.068.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, Edison Membuai.23) Bukti Daftar Hadir Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/Badan Anggaran DPRD Pembahasan KUA PPA Perubahan Anggaran tahun 2011.24) Bukti Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2011.25) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan
    ./12/2013 tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut :KESATU:Bahwa mereka terdakwa YOHANNES ELUAY,SH, selaku Ketua DPRD KabupatenJayapura sekaligus selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura,terdakwa Drs. GIDION DODOP,MM selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapurasekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwaDrs.
    Gidion Dodop, MM selaku Wakil ketua II DPRD dan terdakwaLukas MraMra, SH selaku Sekretaris DPRD, yang juga adalah Ketua danSekretaris Badan Anggaran DPRD serta terdakwa Drs.
    SusTPK/2016/PT JAPM.Si selaku Sekretaris DPRD bersama Badan Anggaran DPRD yang saatPerubahan Anggaran tahun 2011 dipimpin oleh terdakwa Drs. Gidion Dodop, MMdan Korneles Yanwarin.
    SusTPK/2016/PT JAP sekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura, terdakwaDrs.
    Terdakwa YOHANNES ELUAY, SH, adalah Ketua DPRD Kabupaten Jayapurasekaligus selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jayapura periode 2009sampai dengan 2014 ;2. Terdakwa Drs. GIDION DODOP, MM, adalah Wakil Ketua II DPRD KabupatenJayapura sekaligus selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD KabupatenJayapura periode 2009 sampai dengan 2014 ;3. Terdakwa Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Februari 2012 — RAMLI AZIZ, SH. bin AZIZ USMAN
50 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ILYAS WAHABtersebut, maka Terdakwa selaku Pengguna Anggaran DPRD KotaLhokseumawe tahun 20032004 menyetujui dan menandatangani TandaTerima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. TGK.
    ILYAS WAHABtersebut, maka Terdakwa selaku pengguna anggaran DPRD KotaLhokseumawe tahun 20032004 menyetujui dan menandatangani TandaTerima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. M.
    IDRIS tersebut, maka Terdakwa selakuPengguna Anggaran DPRD Kota Lhokseumawe tahun 20032004 menyetujuidan menandatangani Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An.Ir. H.T.
    ILYASWAHAB tersebut, maka Terdakwa selaku Pengguna Anggaran DPRD KotaLhokseumawe tahun 20032004 menyetujui dan menandatangani TandaTerima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An.
    IDRIS tersebut, maka Terdakwa selakuPengguna Anggaran DPRD Kota Lhokseumawe tahun 2003 2004menyetujul dan menandatangani Tanda Terima Pembayaran BiayaPerjalanan Dinas An. TGK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/PID.SUS/2009
Para Terdakwa; Nazaruddin, dkk
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DPRD No. 7/K/DPRD/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentangPembentukan Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta; Kep. DPRD No : 28/K/DPRD/2001, tanggal 24 Desember 2001tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRDKota Yogyakarta; Kep. DPRD No : 8/K/DPRD/2002, tanggal 3 April 2002 tentangPerubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD KotaYogyakarta; Kep.
    DPRD;.
    DPRD No. 7/K/DPRD/1999, tanggal 14 Oktober 1999, tentangPembentukan Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta; Kep. DPRD No : 28/K/DPRD/2001, tanggal 24 Desember 2001tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRDKota Yogyakarta; Kep. DPRD No : 8/K/DPRD/2002, tanggal 3 April 2002, tentangPerubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD KotaYogyakarta; Kep. DPRD No : 11/K/DPRD/2002, tanggal 8 April 2002, tentangPerubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD KotaYogyakarta; Kep.
    Bahwa pertimbangan Hakim tersebut tidaktepat, karena anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD harus menjadi satukesatuan dengan anggaran Eksekutif dan selanjutnya akan disampaikanoleh Walikota sebagai RAPBD Kota Yogyakarta, sehingga uangpenghargaan yang menjadi salah satu agenda penetapan dalam rapatparipurna DPRD untuk menetapkan anggaran DPRD dan SekretariatDPRD telah dikomunikasikan kepada eksekutif, dan besaran angkaangka penganggaran akan menjadi satu kesatuan baik anggaraneksekutif maupun anggaran
    DPRD.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2011 — Putus : 28-01-2011 — Upload : 06-10-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2011
Tanggal 28 Januari 2011 — Terdakwa 1: Letkol Caj Drs. Purnomo. Terdakwa 2: Letkol Inf Udin Dalino.
129 — 45
  • Anggaran DPRD Kab.