Ditemukan 1355 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Cipta kerja;
Kesehatan
Cipta kerja dan kesehatan
Migas
Cipta
Perusakan hutan
Hak cipta
Putus : 01-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5252 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 1 Nopember 2023 — SLAMET bin TANIBAN;
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 01-12-2022 — Upload : 07-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/Mil/2022 Tanggal 1 Desember 2022 — SUPRIYANTO;
100 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7059 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 30 Nopember 2022 — L. DJOKO SLAMET RIYADI WIDODO alias JOKO
99 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3433 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 — Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON VS MOHAMAD RIZKY SETIAWAN bin MAMAN KASIMAN
48 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 01-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3595 K/Pid.Sus-LH/2023 Tanggal 1 Agustus 2023 — PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAMBI sebagai Pemohon Kasasi I VS ELI MARDHIAH binti ISMAIL sebagai Pemohon Kasasi II
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-10-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5152 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 — MUHAMMAD ALWI
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3928 K/Pid.Sus-LH/2023 Tanggal 5 Oktober 2023 — ARWAN WAU alias ARWAN
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Absolut PTUN Lembaga Fiktif Positif pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja
Kata Kunci : Kompetensi, fiktif positif, UU Cipta Kerja
TATA USAHA NEGARA/2/SEMA 5 2021 1485 — 0
- Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagimenjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagimenjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Pasca UU Cipta Kerja Gugatan yang diajukan dan telah diperiksa sebelum terbitnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja
Kata Kunci : Gugatan PHI, UU Cipta Kerja, Ketenagakerjaan
PERDATA/3.a.2 /SEMA 5 2021 2226 — 0
- Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan dan telah diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial, kemudian terbit peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan ... [Selengkapnya]
Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan dan telah diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial, kemudian terbit peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Pasca UU Cipta Kerja Gugatan yang diajukan dan belum diperiksa sebelum terbitnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja
Kata Kunci : Gugatan PHI, UU Cipta Kerja, Ketenagakerjaan
PERDATA/3.a.1 /SEMA 5 2021 1685 — 0
- Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Putus : 13-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4524 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 — EKO SUPRIANTO alias PETONG bin
YUNIANTO
38 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 2900 — 1519
- Tentang : Cipta Kerja
Cipta Kerja
kerja;b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyeraptenaga kerja Indonesia yang seluasluasnya di tengahpersaingan yang semakin kompetitif dan tuntutanglobalisasi ekonomi;c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukanpenyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitandengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaankoperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah,peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyekstrategis nasional, termasuk peningkatan perlindungandan kesejahteraan pekerja
;d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan,perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usahamikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosisteminvestasi, dan percepatan proyek strategis nasional,termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraanpekerja yang tersebar di berbagai UndangUndangsektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhanhukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perludilakukan perubahan; e. bahwa...MengingatMenetapkanSK No 050502 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA2bahwa upaya perubahan
PRESIDENREPLIBLIK INDONESIA 527 Bagian KelimaPenyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor TertentuSK No 052028 AParagraf 1UmumPasal 76Untuk mempermudah masyarakat terutama Pelaku Usahadalam melakukan investasi pada sektor tertentu' yaitupenanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah,UndangUndang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, ataumenetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diaturdalam:a.
Dengan memperhitungkan potensiperekonomian dan sumber daya manusia ke depan, maka Indonesia akandapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 denganproduk domestik bruto sebesar $7 triliun dolar Amerika Serikat denganpendapatan perkapita sebesar Rp27 juta per bulan.Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkahlangkah strategis CiptaKerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, danterhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan UndangUndangtentang Cipta Kerja dengan tujuan
Dalam rangkamendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturanmengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi.Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerjabeserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaanberbagai UndangUndang terkait.
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1774 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 21 Juni 2023 — ISMAIL MAHMUD, S.E. alias ISMAIL bin MAHMUD
153 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 20-06-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN PATI Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti Tanggal 10 Agustus 2022 — AHMAD ASYHARI alias HERI bin JAMIN
136 — 62
136 — 62
Putus : 12-01-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/Pid.Sus/2024 Tanggal 12 Januari 2024 — ADRIANG bin SUDIRMAN
81 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-08-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 PK/Pid.Sus/2023 Tanggal 9 Agustus 2023 — ERNI PUDJAWATI alias YANTI
51 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 31-05-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 23-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pti Tanggal 16 Juni 2022 — MOH. ABDUL KHALIM bin ZAENUDIN
59 — 15
59 — 15
Register : 18-04-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti Tanggal 30 Mei 2022 — RUSWATI Binti Alm. WARSAN
103 — 45
103 — 45
Register : 09-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PN PATI Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pti Tanggal 9 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ANDRI WINANTO, S.H
2.RUKIN, SH
3.HARYANTI, SH
Terdakwa:
KUSLIK Bin LANJI
102 — 38
1.ANDRI WINANTO, S.H
2.RUKIN, SH
3.HARYANTI, SH
Terdakwa:
KUSLIK Bin LANJI
102 — 38
Register : 05-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN GORONTALO Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Gto Tanggal 2 Agustus 2021 — FATIMAH INDAH UTAMA
Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT Cq DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KERJA Cq SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN RAKYAT PROVINSI GORONTALO
142 — 39
Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT Cq DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KERJA Cq SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN RAKYAT PROVINSI GORONTALO
142 — 39
FATIMAH INDAH UTAMA
Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT Cq DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KERJA Cq SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN RAKYAT PROVINSI GORONTALO