2018Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai denganketentuan Pasal 30 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung, perbedaan pendapat (dissenting

opinion) dari Hakim adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, Prof.

Ada Dissenting Opinion

., tidaklah diambil secarabulatnamun terjadi pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota II, FebbyFajrurrahman, S.H.

Untuk itu selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda(Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota II yang selengkapnya adalah sebagaiberikut; n anne ane nee nee nee eee nee eee ne ne nen nenaPENDAPAT HAKIM ANGGOTA 1; =20220enesensenanncenennsnnnnenneMenimbang, bahwa kewenangan Gubernur untuk menerbitkan obyek sengketasebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/7/Pid.B/2011/PN.Mks tanggal 5 Januari 2012 tersebut dan Mahkamah Agungakan mengadili Kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akandisebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting

opinion dari Hakim Agung Dr.

Sehingga dalam hal terjadi adanya masalahmasalah tersebut, maka Mahkamah Agung tidak berwenang memerintahkanuntuk melakukan pemungutan suara ulang, tetapi cukup hanyamemerintahkan kepada KPUD selaku Termohon Keberatan untukmelakukan penghitungan ulang hasil suara di empat daerah Kabupatenyang bermasalah tersebut di atas;Menimbang bahwa sekalipun adanya dua pendapat yang berbedatersebut (dissenting opinion) tentang perihal akibat hukumnya. namun demiterciptanya rasa keadilan dan ketentraman dikalangan

Dissenting Opinion Hakim Anggota II : Menyatakan penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa HASAN BASRI S.Sos BIN MUH. SULTAN, gugur demi hukum karena nebis in idem

melakukanpenuntutan hak secara keperdataan terhadap harta benda para saksi korban tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh terdakwa tidak terbukti dan tidak memenuhiketentuan hukum yang berlaku, karena itu materi eksepsi terdakwa tersebut patut ditolak untukseluruhnya ;Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas,dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting

opinion) mengenaipenafsiran azas hukum Nebis in idem dan hak keperdataan para saksi korban.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TRENGGALEK tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1105/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 16 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Trk. tanggal 14 Juli 2020 mengenai redaksi amar putusan dengan menghilangkan amar putusan Dissenting Opinion (DO) dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi;1.

Rusydi, SH., telah mengajukan dissenting opinion.

, sehingga tidakmempertimbangkan dissenting opinion yang diajukan oleh Hakim Ad HocAnggota II dalam putusan tingkat pertama, dimana dissenting opiniontersebut terjadi atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan yangmembuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yangmemeriksa perkara a quo telah tidak mencapai mufakat dalam memberikanputusan, terbukti dengan adanya dissenting opinion yang dibuat oleh HakimAd Hoc Anggota Il, artinya ada perbedaan pendapat diantara Majelis Hakimyang mengadili

Rusydi,SH, juga mengajukan dissenting opinion. Karena itu maka nyata dan terangHal. 15 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah tidak cukupmempertimbangkan tentang pendiriannya untuk menguatkan putusanPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013, Nomor03/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.

Rusydi, SH, mengajukan dissenting opinion, karena itu pertimbanganPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh khusus tentang penjatuhan pidanadenda adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru, karena faktanyadiantara Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalammengadili dan memutuskan perkara a quo telah terjadi perbedaan pendapat,hal ini terbukti dengan adanya Dissenting Opinion yang diajukan oleh HakimAd Hoc Anggota Il,

banding;Bahwa selain pertimbangan hukum dalam dissenting opinion yang diajukanoleh Hakim Ad Hoc Anggota II dan Hakim Ad Hoc Drs.

Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Judex Facti pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara a quo yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 28/G/2014/PN.TUN.Abn tanggal 21 Januari 2015 dengan suara terbanyak(dissenting opinion oleh Ketua Majelis), sudah tidak dapat dipertahankanlagi dan harus dibatalkan oleh karena telah salah dalam menerapkan hukumatau melanggar hukum yang berlakukhususnya dalam proses pengujian danpembuktian terhadap suatu sengketa Keputusan

opinion oleh Ketua Majelis), sebagaimana yangdiuraikan diatas sungguhsungguh telah menciderai rasa keadilan dantelah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Judex Facti pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara a@ quo yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.28/G/2014/PN.TUN.Abn, tanggal 21 Januari 2015 dengan suara terbanyak(dissenting opinion oleh Ketua Majelis), sesungguhnya telah salah dalammenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimanadiuraikan dibawah ini.4.1.4.2.4.3.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim di halaman 8 (delapan)alinea kedua putusan yang

opinion oleh Ketua Majelis) telah salah dalammenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehinggaadalah tidak beralasan hukum untuk dikuatkan serta patut untukdibatalkan.5.

pertimbangan hukum Ketua Majelis yang memilikipendapat berbeda (dissenting opinion) dengan kedua Majelis Hakim lainnyatersebut haruslah dibenarkan.12.Bahwa oleh karena telah terbukti adanya kesalahan dalam menerapkanhukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh Judex Facti PengadilanTinggi Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, maka sudah selayaknyaapabila alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Memori Kasasi ini untuk dinyatakan diterima dansekaligus membatalkan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo menyatakan menolak (dengan dissenting opinion/perbedaan pendapat) atas permohonan banding yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding), danmengenakan bunga bea masuk sebesar Rp.150.458.000, 00 kepadaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), sehinggabunga bea masuk yang masih harus dibayar adalah sebesarRp.150.458.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluhdelapan ribu rupiah)

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili perkara a quo (dengan dissenting opinion /perbedaanpendapat) telah salah dalam menafsirkan hukum, padahal jelasjelas danterlinat nyata bahwa Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) Nomor: KEP04/BC.8/2012 tanggal 12 Maret 2012 tidakdidasarkan pada konsideran faktual yang menjadi pokok sengketa,dengan diktum Keputusan berupa penagihan Denda, bukan penagihanBunga

Denda, padahal pokok sengketa adalah tagihan Bunga BeaMasuk) dalam penyelesaian Sengketa Pajak dengan menerapkanketentuan hukum tentang pengenaan Bunga Bea Masuk sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku.4.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili perkara a quo (dengan dissenting opinion /perbedaanpendapat) telah memberikan putusan yang tidak didasarkan pada faktafakta hukum yang terungkap di persidangan dan

opinion/perbedaan pendapatHakim Ketua SudirmanS., SH MH yang mengadili dan memeriksa perkara a quo adalah untukmemberikan akuntabilitas kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebagai pencari keadilan (justiabelen) daripara hakim yang memutus perkara, artinya semua tindakanHalaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 190 /B/PK/PJK/2015penegakan hukum harus berdasarkan pada ketentuan hukum danperundangundangan yang berlaku.7) Dengan memperhatikan dissenting opinion/perbedaan pendapatHakimKetua

dissenting opinion/perbedaan pendapat Hakim Ketua SudirmanS., SH MH yang mengadili dan memeriksa perkara a quo dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak tersebut telahmengisyaratkan adanya ketidakyakinan (keraguraguan) dari MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo.9) Bahwa dengan adanya ketidakyakinan (keraguraguan) Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpegang padaasas in dubio

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan unsurpasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka PengadilanTinggi terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding Jaksa penuntut Umumdan pertimbangan dissenting opinion dalam pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama:; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dissenting opinion dan memoriJaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat bahwa suatupemeriksaaan

1957, Reg No 47/K Kr1956,yang menyatakan Yang menjadi dasar tuntutan Pengadilan ialah surat tuduhan(dakwadn).7 72222 orn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Menimbang, bahwa di samping dasar hukum hukum tersebut di atas, jugakesalahan terdakwa tidak berada dalam kwalifikasi pasal yang didakwakan,sehingga kemungkinan dilakukan terobosan dalam pertimbangan suatu putusan; Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi dapatmenerima pendapat Ketua Majelis Hakim tingkat pertama (dissenting

opinion) dan keberatan dalam memori Jaksa Penuntut Umum; Menimbang, bahwa selebihnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkanapakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanJaksa Penuntut Umum, telah melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika yang terkandung unsur unsur sebagai berikut :e setiap orange tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai ataumenyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memperhatikandengan seksama keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti di mukapersidangan dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tertanggal26 April 2012 Nomor: PDM07/KTKAL/02/2012 serta pertimbangan Hakim Ketuadalam dissenting opinion yang masing masing menyatakan bahwa kesalahanTerdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbanganhukumnya hakim tingkat pertama (dissenting opinion) tersebut Pengadilan Tinggidapat menyetujui dan membenarkan sehingga diambil alih dijadikan dasar dalampertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan PengadilanNegeri Kuala Tungkal tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 18/PID.B/2012/PN.KTL tidakdapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akanmengadili sendiri perkara

Bahwa pada akhirnya Pembanding mohon agar Surat KeputusanObyek Sengketa dinyatakan batal dan dicabut, dan memulihkan hak hakPenggugat, kemampuan dan martabatnya;Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak Tergugat /Terbanding sampai perkara a quo diperiksa di Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, tidak mengajukan Kontra MemoriMenimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mencermatiseluruh uraian pertimbangan dalam putusan a quo, ternyata terdapat HakimAnggota I yang berpendapat lain ( Dissenting

Opinion ) dalam perkaraNomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks , dimana pendapat tersebut diuraikanpada halaman 37 s/d 48;Menimbang, bahwa Dissenting Opinion dari Hakim Anggota Itersebut, pertama dari sisi kewenangan, disimpulkan dimana Tergugatdengan mendasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa dan PERDA Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2006,memiliki kewenangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa ( dalam DO hal.38 s/d 41 alinea 1, dan pendapat inipun sejalan dengan PertimbanganMajelis

No. 76/B/2013/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati,Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Dissenting Opinion HakimAnggota I dan Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, maka MajelisHakim Banding menyatakan tidak Sependapat dengan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks denganargumentasi yuridis sebagaiberikut :Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Keputusan ObyekSengketa vide bukti P2 = T3, dimana konsiderannya mendasarkan

No. 76/B/2013/PT TUN Mks.diterima dan sependapat pula dengan Dissenting Opinion Hakim Anggota Itersebut diMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa cukup beralasan hukumuntuk Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 59/G.TUN/2012/PTUN.Mks yang diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2013, dan denganmengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;Menimbang

opinion yang diajukanoleh Hakim Ad Hoc Anggota Il, sehingga putusan Pengadilan Negeri /Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013 Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak tercapaimufakat antar Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo pada pengadilantingkat pertama;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi a quo ternyata tidakmemeriksa semua fakta yang terungkap di persidangan, sehingga tidakmempertimbangkan dissenting opinion yang diajukan oleh Hakim Ad

No. 2117 K/PID.SUS/2014Anggota II, di mana dissenting opinion tersebut terjadi atas dasar fakta yangterungkap di persidangan yang membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri /Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara a quo telah tidak mencapaimufakat dalam memberikan putusan, terbukti dengan adanya dissentingopinion yang dibuat oleh Hakim Ad Hoc Anggota Il, artinya ada perbedaanpendapat diantara Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo diPengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh, Jadi, karena itu maka

Dissenting opinion tersebut adalah dasar dan alasanutama dalam memori banding Terdakwa, sekiranya Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukumPengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh, maka seharusnya PengadilanTinggi / Tipikor Banda Aceh mempertimbangkan memori banding Terdakwadan dissenting opinion dari Hakim Ad Hoc Anggota Il, tetapi karenaPengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tidak mempertimbangkan hal itu,maka putusan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh

Entahlah;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan peraturan hukum atau caramengadili tidak berdasarkan hukum yaitu sebagai berikut ini :Bahwa putusan Pengadillan Tinggi yang telah menguatkan putusanPengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh dengan mengenyampingkan dansama sekali tidak mempertimbangkan dissenting opinion yang diajukan olehHakim Ad Hoc Anggota II, Zulfan Effendi, SH., telah mengabaikan hakTerdakwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi(vide Pasal 37 Ayat (1) Undangundang

Padahal di antara alatalat bukti itu. sangat esensial untukmembuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi, karena tidak adakerugian negara yang timbul karena perbuatan Terdakwa;Dan tentang ini, telan dengan terang dan nyata diuraikan dandipertimbangkan oleh Hakim Ad Hoc Anggota Il, tetapi oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh telah dikesampingkan dan sanasekali tidak dipertimbangkan, sedangkan dissenting opinion saja, tidakdigubris dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar dan dengan sengajaHalaman 5 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PT PALmaka sudah barang tentu keliru karena postingan di media social (Facebook)bukan ditujukan kepada saksi Munawar Mapu sehingga tidak pernah adasikap batin jahat (mens rea) Terdakwa untuk merusak kehormatan saksiMunawar Mapu, terlebin saksi Munawar Mapu sudah dianggap orang tuaTerdakwa sendiri; Bahwa Terdakwa sependapat dengan Ketua Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama atas pertimbangannya (dissenting

opinion) yangmenyatakan sebagaimana dalam pembuktian perkara a quo karenamenyangkut salah satu unsurnya adalah yang memiliki muatan penghinaandan/atau pencemaran nama baik sudah tentu pembuktian perkara a quoakan berfokuskan pada kalimat yang ditulis Terdakwa dalam akun facebooktersebut, maka akan menjadi pertanyaan apakah redaksional kalimattersebut dapat dipersalahkan pada Terdakwa bahwa dengan kalimat tersebuttelah terkualifikasi menghina dan/atau. mencemarkan nama baikseseorang ?

sehingga atas dissenting opinion a quo, merujuk padaYurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/PID/2001Judex factie telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinyaPasal 185 ayat (6) KUHAP, Judex Factie tidak membuat pertimbangan yangdisusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktianyang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentukesalahan Terdakwa Pasal 197 ayat (1) Sub (d);Bahwa atas peristiwa tersebut bukan saja hanya saksi Munawar

Bahwa menurut kami penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa akancukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam SuratTuntutan;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkansebagai berikut: Bahwa dalam penilaian perkara Terdakwa ini Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama terjadi pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dimana2 (dua) orang Hakim Anggota atas nama R. Muhammad Syakrani, S.H.

Nomor 11 Tahun2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan Ketua Majelis(Mohammad Safii, S.H., mengambil posisi dissenting opinion denganberpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sekedar unsurmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak terbukti makaTerdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana

Opinion 2 (dua) hakim anggota MARSUDI,SH. dan ELIWARTI, SH.

(videhalaman 18 putusan aquo) yaitu:e KURANG PIHAK sebagaimana Eksepsi dari para Terbanding/Tergugate TIDAK BERDASARKAN HUKUM.Bahwa apakah Dissenting Opinion hakim anggota MARSUDI, SH. danELIWARTI, SH. MH. tsb, di atas beralasan hukum dan obyektif berdasarkanfakta hukum dan buktibukti di persidangan? Bahwa setelah Pembanding/Penggugat mempelajari seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkaraaquo ternyata Dissenting Opinion hakim anggota MARSUDI, SH. danELIWARTI, SH.

Artinya12Gugatan Pembanding/ Penggugat tidak cacat formil karena kurang pihakdan atau sudah lengkap.Bahwa dapat disimpulkan, kalau memang dalam Dissenting Opinion HakimAnggota MARSUDI, SH. dan ELTWARTI, SH.

Opinion HakimAnggota MARSUDI, SH. dan ELTWARTI, SH. tsb.

BINSAR GULTOM, SH, SE, MH berbeda pendapat (dissenting opinion)dengan pendapat dua hakim tersebut diatas. Salah satu.

bulat, karena hakim anggota, Drs.H.M.Ali Asyhar memiliki pendapat yangberbeda, namun demi kepastian hukum, hakim anggota tersebut bersediamembubuhkan tandatangannya pada putusan ini; Menimbang, bahwa dalam rangka transparansi pelayanan peradilan sertauntuk memenuhi ketentuan hukum tersebut pada pasal 14 ayat (3) UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pendapat hakimanggota yang berbeda tersebut selengkapnya dicantumkan pula pada bagian akhirputusan ini;PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING

OPINION )Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, hakim anggota majelisDrs.H.M.Ali Asyhar memiliki pendapat yang berbeda sebagai berikut Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi,hakim anggota I ( Drs.H.M.Ali Asyhar ) mempunyai pendapat yang berbeda(Dissenting Opinion) yakni, bahwa perkara a quo ditingkat banding tidak seharusnyadi NO (Niet Ontvankelijk Verklaard), cukup diputus sela dengan perintah agarPengadilan Agama Kandangan melakukan pemeriksaan tambahan yang

Adapunalasanalasan dissenting opinion adalah sebagai berikut1.