Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAITIMUR vs. GEREJA BETHANY INDONESIA

Alif Turiadi, Dendi Suryadi vs Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;;

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (diwakili oleh Ir. H. ISMUNANDAR, MT) bersama DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR VS 1. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., 2. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

Soleh Abidin, S.H., Kasubag Bantuan Hukum dan Kerjasama,Sekretariat Kabupaten Kutai Timur:Halaman 1 dari 78 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/20194.

Dalamsurat tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur menyatakan ...atasHalaman 5 dari 78 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2019nama pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur memberikan persetujuandan merekomendasikan kepada Bupati Kutai Timur untuk mewakillPemerintahan Daerah mengajukan yudicial review (uji mater) keMahkamah Agung Republik Indonesia ....

undangpenataan ruang yakni menetapkan Peraturan Daerah Tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur termasuk penetapan lokasidan fungsi ruang untuk investasi.

Kutai Barat,Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Bukti P4);Fotokopi UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang (Bukti P5);Halaman 48 dari 78 halaman.

Bahwa kalau hanya dikatakan DPRD Kabupaten Kutai Timur telahmemberikan persetujuan melalui Surat Nomor175/167/849/TUUMI/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihalPenyampaian Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan afasnama pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur memberikan persetujuanHalaman 57 dari 78 halaman.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., II. YAYASAN SANGATTA BARU;

PUTUSANNomor 497 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:LUDIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Yos Sudarso, Gang Bone Nomor 77 RT 013,Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,pekerjaan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhamad Japri, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia,

,jabatan Jabatan Kepala Seksi Pengadaan Tanah padaKantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/K.K/64.08/V1I/2019, tanggal 28 Juni 2019;ll. YAYASAN SANGATTA BARU, tempat kedudukan diJalan Dr. Sutomo S12, Desa Swarga Bara, KecamatanSangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang diwakilioleh Louse Gerda Pessireron selaku Ketua danSyarifuddin Noor selaku Sekretaris:Halaman 1 dari 6 halaman.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., 2. GEREJA BETHANY INDONESIA;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA., 2. PETERSON MOLLET;

ASIN BI SAFAR, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT DAN EDY SETYA BUDI, DKK;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA vs PT. TIWA ABADI DAN PT. SASANA YUDHA BHAKTI;

PUTUSANNomor 377 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, tempat kedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani Nomor 22, Kelurahan Melayu, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Resdy Anggi Yuniarti, S.E.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA., II. PT. SASANA YUDHA BHAKTI VS PT. BRIAN ANJAT SENTOSA;

Putusan Nomor 47 K/TUN/2020LawanPT BRIAN ANJAT SENTOSA, tempat kedudukan di JalanWolter Monginsidi Nomor 17 A, RT 07, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Dato Dr.

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 116/Desa Gunung Sari dan RitanBaru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, tertanggal 29 Oktober 2009, dengan luas 941,17hektar (Sembilan ratus empat puluh satu koma tujuh belas hektar),berdasarkan Surat Ukur Nomor 2115/HGU/2009 tanggal 21 Oktober2009, atas nama pemegang hak PT Sasana Yudha Bhakti;b.

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Desa Buluksen, KecamatanTabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,tertanggal 29 September 2010, dengan luas 4.659.100 m?

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 29Oktober 2009, Luas 941,17 Ha, berdasarkan Surat Ukur Nomor2115/HGU/2009, tanggal 21 Oktober 2009, atas nama PT Sasana YudhaBhakti dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Desa Buluksen,Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi KalimantanTimur, tanggal 29 September 2010, luas 4.659.100 m?

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan PemohonKasasi II PT. SASANA YUDHA BHAKTI:2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 215/B/2019/PT. TUN.

SAFARNAH JAYA UTAMA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., II. PT. GUNTA SAMBA JAYA;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA., II. PT. ENGGANG ALAM SAWITA VS PT. BRIAN ANJAT SENTOSA;

PUTUSANNomor 48 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, tempat kedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani, Nomor 22, Kelurahan Melayu, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Resdy Anggi Yuniarti,S.E., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara,berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 125/Desa Tukung Ritan danRitan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur tertanggal 8 Februari 2010, dengan luas 3.184,41hektar (tiga ribu seratus delapan puluh empat koma empat puluh satuhektar), berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/HGU/2010 tertanggal 5Februari 2010, atas nama pemegang hak PT Enggang Alam Sawita;3.

Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 125/Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 8Februari 2010, dengan luas 3.184,41 hektar (tiga ribu seratus delapanpuluh empat koma empat puluh satu hektar), berdasarkan Surat UkurNomor 02/HGU/2010 tertanggal 5 Februari 2010, atas nama pemeganghak PT Enggang Alam Sawita;Halaman 2 dari 8 halaman

Menyatakan sah secara hukum penerbitan Sertipikat Hak Guna UsahaNomor 125/Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8Februari 2010 luas 3.184,41 Ha, berdasarkan Surat Ukur Nomor02/HGU/2010 tanggal 5 Februari 2010 atas nama PT Enggang AlamSawita yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi /Tergugat, telah sesuaidengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;5.

KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan PemohonKasasi Il. PT ENGGANG ALAM SAWITA;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., II. AMIRULLAH SIAHAAN, S.H., DKK VS PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLANTATIONS diwakili oleh FX. HARI WITONO;;

ARTHA JAYA ENERGI DAN Turut Termohon : BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR;;

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA;

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGAKERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, tempatkedudukan di Jalan APT. Pranoto, Kelurahan SukaRame, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H. Wagianto,M.Si., jabatan Plt.

Kepala Bidang Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (MediatorHubungan Industrial) pada Dinas Transmigrasi danTenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;Termohon Kasasi I, Il, III;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan

Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 26 Februari2018 Nomor: Kep.03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Hakhak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama Sadr.Suwito, Dkk., (9 orang) Pekerja/Buruh CV Mega Jasa alamat Jalan CiptoMangunkusumo Nomor 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013s.d 2015 dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara

Suwito, Dkk.,(9 orang) Pekerja/Buruh CV Mega Jasa alamat Jalan CiptoMangunkusumo Nomor 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013s.d 2015 dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18April 2016 Nomor: Kep.568/495/1.6/IV/2016 tentang PenetapanKekurangan Upah Lembur an. Fitri, Dkk. (dua puluh enam orang)karyawan CV Mega Jasa;4.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR vs PRESIDEN RI;

ARIYONO GUMAY VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTNEGARA

., & Rekan beralamat di JalanAhmad Muksin Nomor 24, Kelurahan Timbau, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Juni 2018;Pemohon Kasasi;LawanPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTNEGARA,beralamat di Jalan Wolter Monginsidi.

Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo,S.H., dan kawan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartnegara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya

ANA WULANDARI,S.E (Penggugat)Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten Kutai Barat Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat Cq Kuasa Pemegang Anggaran sub Dinas Perhubungan Darat Sungai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat (Tergugat I)Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Tergugat II)Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten Kutai Barat Cq Dinas Perhubungan Dan Kom Info Kabupaten Kutai Barat

(Tergugat III)DPRD Kabupaten Kutai Barat (Tergugat IV)

Anggaran sub Dinas Perhubungan Darat Sungai DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jl.

Sendawar Komplek Perkantoran Kab.kutai Baratuntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIT;Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten KutaiBarat Cq Dinas Perhubungan Dan Kom Info Kabupaten Kutai Barat,beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Melak, Kab.Kutai Barat untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT HI;DPRD Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jl.

;NIP : 19750517 200112 1 006Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Penegakan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Kutai BaratAlamat : Jl. Sendawar I Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp.0545 41093 Sendawar3. Nama : A. JOHNSON DAUD, S.H, M.Hum ;Jabatan : Advokat dan Konsultan Hukum Tim Advokasi SentawarKabupaten Kutai BaratAlamat : Jl.

Pendawa Lima Sakti adalah DirekturUtamanya;18Bahwa di dalam gugatan Penggugat tegas menyebutkan bahwa AnaWulandari, SE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Pinang Dalam, Rt.022, Kelurahan SangattaUtara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagaiPenggugat.

Kutai Barat tahun anggaran 2008 khususnyaDPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 067/900/1.07.1.1/II/2008tanggal 12 Maret 2008, maka Majelis dalam pertimbangannya akan melihat danmemperhatikan dari pasalpasal dalam kontrak kerja tersebut yang merupakan perjanjianyang mengikat bagi pembuatnya ;Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut yang mengikatkan diri adalahsdr.Adi Sucipto HS,S.Sos selaku Kuasa anggaran Sub Dinas Perhubungan Darat Sungaidi Dinas Perhubungan Kab.Kutai Barat yang

Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan pembayaran Lawyer Fee sejumlah Rp6.825.856.783,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) pada APBD dan APBD Perubahan Pemda Kabupaten Kutai Timur sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp2.171.600,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);8.

., Dkk Lawan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

KUTAI TIMUR, bertempat diJl.

ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh empatrupiah) untuk dapat dialinkan (dipindah bukukan) ke rekening KasDaerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;3.

Kutai Timur, selain itu pula dalam usahapengembalian dana milik Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Timur tersebutdari Kas Negara ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur tidak sematamatahanya dilakukan oleh Para Penggugat saja, akan tetapi juga terdapat pihak lainyang berperan serta dalam usaha pengembalian dana tersebut;Menimbang, bahwa terhadap jumlah Lawyer Fee yang diminta olehPara Penggugat, menurut Majelis Hakim sangatlah besar nominalnya,mengingat dana yang telah kembali pada Pemerintah Daerah

tersebut jugadiperuntukkan untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, sehinggadalam hal ini Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah yang pantasberdasarkan nilai kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan juga darikeadaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;Menimbang, bahwa pada bukti surat P I.Il.III.IV8 mengenai ProposalBiaya Bantuan Hukum berkenaan dengan usaha pengembalian Asset/DanaMilik Pemerintah Kabupaten Kutai Timurke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timurberupa barang bukti

Kutai Timur saat ini, sedangkan bagi Tergugat tujuanpengembalian dana dari Kas Negara ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timurtersebut lebin kepada kepentingan pembangunan Kabupaten Kutai Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, MajelisHakim berpendapat jumlah yang pantas sesuai dengan nilai kepatutan dankewajaran bagi usaha Para Penggugat yang telah berhasil mengupayakanpengembalian dana dari Kas Negara ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timurtersebut adalah 2% (dua persen) dari dana

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA VS JODOHAR PURBA, Amd. Kep.,

PUTUSANNomor 3275 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo, S.H., dankawankawan, Para Penerima Kuasa Khusus, beralamat diKantor Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1,Tenggarong, berdasarkan Surat

Rizal Ramber, SH., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ahmad MuksinNomor 24, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasakhusus tanggal 29 April 2019;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 17 dari 6 Hal. Put.

Nomor 3275 K/Pdt/2019Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2019,Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti/Pengadilan TinggiSamarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Termohon Kasasi masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Unit Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara/Pemohon Kasasi, sehinggaperbuatan Pemohon Kasasi menolak memberikan hakhak keuanganTermohon Kasasi sebagai PNS sejak Oktober 2014 adalah tanpa alasan sahkarena itu merupakan