• - Menyatakan sah secara hukum pembagian tanah harta warisan yang telah disepakati Penggugat dan ParaTergugat serta pemecahannya sebagaimana dimaksud dalam Gambar atau Lampiran dari surat keterangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 22 Februari 1974 No. 36089/A/I/27

  SAYUTI HASIBUAN menanyakan kepada Penggugat dan ParaTergugat serta saksi yang hadir pada saat itu perihal pembagian tanahwarisan yang telah mereka sepakati, lalu Penggugat dan ParaTergugatserta saksi saksi menjawab bahwa pembagian tanah tersebut benar telahmereka sepakati selanjutnya Lurah M.

  tanah warisan tersebut pada bulan Februari 1996,pada tahun 1997 Para Tergugat telah mulai mendirikan bangunan rumahdiatas tanah bagiannya masingmasing sedangkan Penggugat tahun 1998telah pindah ke Bengkulu ;12.Bahwa setelah beberapa tahun waktu berlalu Penggugat merasa bahwakepemilikannya atas tanah warisan yang telah dibagi tersebut belumsempurna karena suratnya belum dipecah (belum memliki surat tersendiri)oleh karena itu Penggugat berkehendak menemui Para Tergugat untukmembicarakan pemecahan

  Menyatakan sah secara hukum pembagian tanah warisan yang telahdisepakati Penggugat dan Para Tergugat serta pemecahannyasebagaimana dimaksud dalam Gambar atau Lampiran dari suratketerangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 22Februari 1974 No. 3.6089/A/V27.5. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah pemilik dari hartawarisan seluas : Penggugat mendapat bagian seluas + 905 m, panjang + 48 m dan lebar +20 m.

  SAYUTI HASIBUANtersebut (ALM) tidak pernah melakukan pemanggilan kepada para tergugatuntuk membicarakan perihal pembagian tanah warisan..

  Menyatakan tanah yang dimaksud dalam Surat Bupati Kepala DaerahKabupaten Deli Serdang Medan tentang Surat Keterangan Tanah No.36089/A/V27. yang diterbitkan di Medan tanggal 22 Februari 1974 adalahtanah warisan Penggugat dan Para Tergugat.4.manaKetua19Menyatakan sah secara hukum pembagian tanah harta warisan yangtelah disepakati Penggugat dan ParaTergugat serta pemecahannyasebagaimana dimaksud dalam Gambar atau Lampiran dari suratketerangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 22Februari

• 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon (ERA PRASUKMANA binti MULYO SUSANTO) sebagai wali dari anak yang bernama RETO ADI PURWO ANDOKO bin HENDRIX ANDOKO, lahir di Pamekasan 14 Januari 2008 dan REGIN SUKMANA ANDOKO bin HENDRIX ANDOKO, lahir di Pamekasan 23 Agustus 2012, untuk pembagian tanah dengan nomor sertipikat 702 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Banyuwangi;
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 360.000,00

• Bahwa Pemerintah Desa Afoan melakukan pembagian tanah kaplingkepada 23 anggota orang dan termasuk Tergugat , Tergugat II danTergugat IIl yang memperoleh pembagian tanah kapling danPemerintah Desa membuat surat pelepasan hak atas tanah tersebutkepada 23 anggota orang yang dapat tanah pembagian tanah kaplingdari Pemerintah Desa Afoan Kecamatan Amfoang Utara KabupatenKupang.7.

  Bahwa Pemerintah Desa Afoan melakukan pembagian tanah kaplingkepada 23 anggota orang dan termasuk Tergugat , Tergugat II dantergugat III yang memperoleh tanah pembagian tanah kapling danPemerintah Desa membuat Surat Pelepasan Hak Atas Tanahtersebut kepada 23 anggota orang yang dapat tanah pembagiantanah kapling dari Pemerintah Desa Afoan, Kecamatan AmfoangUtara Kabupaten Kupang.7.

  Bahwa Pemerintah Desa Afoan Kecamatan Amfoang Utaratelah mengumumkan kepada masyarakat maupunpembentukan panitia pembagian tanah kapling danmenetapkan lokasi pembagian tanah kapling namunPenggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis dankeberatan secara lisan. Maka menurut hukum bahwa objeksengketa adalah TANAH NEGARA Atau TANAH KOSONG.3.

  Bahwa Pemerintah Desa Afoan Kecamatan AmfoangUtara telah mengumumkan kepada masyarakat maupunpembentukan panitia pembagian tanah kapling danmenetapkan lokasi pembagian tanah kapling namunPenggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis dankeberatan secara lisan.

• Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah a quo seluas 1.125 m2 atas nama Tergugat Rekonpensi, tidak melaksanakan pembagian tanah a quo, tidak melaksanakan pernyataan penghibahan tetanggal 12 Desember 1992, tidak melaksanakan penyerahan tanah usaha/sawah garapan bekas tanah partikulir Tjipinang Vrededal tertanggal 26 September 1994, dan tidak melaksanakan perjanjian tanggal 14 Maret 2005 serta menghalang-halangi para Penggugat Rekonpensi untuk melaksanakan

  pembagian tanah a quo dan melakukan pensertifikatan tanah a quo adalah perbuatan melawan hukum;3.

• Resindence/Kepala Kantor Penyelegaraan Pembagian Tanah; ------------------------------------------------- Surat Keterangan Tentang Pembagian dan penerimaantanah Sawah Ladang No.011/K.Namo.Ketj.L.Pakam/DS tanggal 12 Februari 1954 atas nama Sawan yang dikeluarkan oleh Gubernur/ Kepala Daerah Sumatera Utara u.b.

  Resindence/Kepala Kantor Penyelegaraan Pembagian Tanah ;------------------------ Surat Keterangan Tentang Pembagian dan penerimaan tanah Sawah /Ladang No.001/K.Namo.Ketj.L.Pakam/DS tanggal 12 Februari 1954 atas nama Gimun yang dikeluarkan oleh Gubernur/ Kepala Daerah Sumatera Utara u.b.

  Resindence/Kepala Kantor Penyelegaraan Pembagian Tanah ;-------------------------------------------------- Surat Keterangan Tentang Pemabgian dan penerimaan tanah Sawah/ Ladang No.006/K.Namo.Ketj.L.Pakam/DS tanggal 12 Februari 1954 atas nama Sangat yang dikeluarkan oleh Gubernur/ Kepala Daerah Sumatera Utara u.b.

  Resindence/Kepala Kantor Penyelegaraan Pembagian Tanah ;-------------------------------------------------- Surat Keterangan Tentang Pemabgian dan penerimaan tanah Sawah /Ladang No.007/K.Namo.Ketj.L.Pakam/DS tanggal 12 Februari 1954 atas nama Markam yang dikeluarkan oleh Gubernur/ Kepala Daerah Sumatera Utara u.b. Resindence/Kepala Kantor Penyelegaraan Pembagian Tanah.

  Resindence/Kepala Kantor Penyelegaraan Pembagian Tanah ; ------------------------ Surat Keterangan Tentang Pemabgian dan penerimaan tanah Sawah Ladang No.002/K.Namo.Ketj.L.Pakam/DS tanggal 12 Februari 1954 atas nama Sumadi yang dikeluarkan oleh Gubernur/ Kepala Daerah Sumatera Utara u.b. Resindence/Kepala Kantor Penyelegaraan Pembagian Tanah ;--------------------------------------------------Adalah tidaklah sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum ;----------------------6.

  Pembagian Tanah;Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/LadangNo.006 K.Namo /Ketj.L.Pakam/DS tanggal 12 Februari 1954 atas namaSangat seluas 11.230 M?

  Resindence/Kepala Kantor Penyelegaraan Pembagian Tanah, berkaitandengan surat penyerahan atas tanah tanggal 04 Desember 1969;c. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan penerimaan Tanah Sawah LadangNo.013/K.Namo.Ketj.L.Pakam/DS tanggal 12 Februari 1954 atas nama Ibrahimyang dikeluarkan oleh Gubernur/ Kepala Daerah Sumatera Utaraun. Resindence/Kepala Kantor Penyelegaraan Pembagian Tanah, berkaitandengan surat penyerahan atas tanah Penyerahana atas tanah tanggal 04 DesemberI ae re ted.

  oleh Gubernur/ Kepala Daerah Sumatera Utara u.b.Resindence/Kepala Kantor Penyelegaraan Pembagian Tanah; k.

  Resindence/KepalaKantor Penyelegaraan Pembagian Tanah, berkaitan dengan surat penyerahan atastanah tanggal 04 Desember 1969 ; *" Surat Keterangan Tentang Pembagian dan penerimaan tanah Sawah LadangNo.013/K.Namo.Ketj.L.Pakan/DS tanggal 12 Februari 1954 atas nama Ibrahimyang dikeluarkan oleh Gubernur/ Kepala Daerah Sumatera Utara ub.Resindence/Kepala Kantor Penyelenggaraan Pembagian Tanah, berkaitan dengansurat penyerahan atas tanah tanggal 04 Desember 1969 ;95 PN.Lubuk PakamSurat Keterangan Tentang

  Resindence/KepalaKantor Penyelegaraan Pembagian Tanah ;Surat Keterangan Tentang Pemabgian dan penerimaan tanah Sawah /LadangNo.007/K.Namo.Ketj.L.Pakam/DS tanggal 12 Februari 1954 atas nama Markam96 PN.Lubuk Pakamyang dikeluarkan oleh Gubernur/ Kepala Daerah Sumatera Utara ub.Resindence/Kepala Kantor Penyelegaraan Pembagian Tanah.*" Surat Keterangan Tentang Pembagian dan penerimaan tanah Sawah LadangNo.004/K.Namo.Ketj.L.Pakan/YDS tanggal 12 Februari 1954 atas namaKormodinomo yang dikeluarkan oleh

• tanah itu, untuk anggota lama (Para Tergugat)mendapatkan tanah dengan ukuran 61 m x 340 m sedangkan anggota baru(Para Penggugat) mendapatkan tanah dengan ukuran 51 m x 340 m;Bahwa Para Tergugat yang lebih dulu mendapatkan bagian tanah namunletaknya agak ke bawah dari lokasi tanah di Handel Batas;Bahwa saat melakukan pembagian tanah, dalam kesepakatan dengan paraanggota Handel Batas, tanah tersebut akan dibagikan terlebin dahulu kepadawarga yang sudah menetap di handel tersebut, sebanyak 64 (enam

  tanah dalambeberapa tahap.

  sudah dilengkapi suratsurat berupa SPPTTahun 2012 yang diterbitkan Kepada Desa Anjir Kalampan; Bahwa permasalahan antara Para Penggugat serta Para Tergugat terjadikarena semua tanah di Handel Batas hendak diambil Para Tergugat bersamatemantemannya, padahal saksi sudah memberitahukan kalau tanah ParaPenggugat sudah memiliki SPPT namun Para Tergugat purapura tidak tahuakan adanya kesepakatan pembagian tanah di Handel Batas; Bahwa pembagian tanah di Hadel Batas dilakukan pada tahun 2003 tetapisaksi

  Saksi sering bertemu orang tuaPara Tergugat di Anjir Kalampan, bahkan melihat mereka menggaraptanahnya di Handel Batas/Handel Bagembo;Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Thaib selaku Kepala Handel Batas sejaktahun 2002, dimana sebelumnya di wilayah Handel Batas, pernah dilakukanpembagian tanah/lahan berdasarkan kesepakatan keluarga lalu setelahAhmad Thaib menjadi kepala handel, anggota handel pernah meminta, agardilaksanakan pembagian tanah tetapi tidak terlaksana, hingga kemudianterjadi pembagian tanah

  Pembagian tanah itu diberikandalam beberapa tahap. Untuk pembagian tanah tahap khusus diberikan kepadaanggota lama Handel Batas, kemudian tanah yang lain atau tahap selanjutnyadiberikan lagi bagi siapa saja yang berminat, dengan membayar biaya administrasidan dengan syarat, tanah yang dibagikan harus digarap.

• MUSA NURDIN in casu Penggugat ), semuanya tepat dan sesuai dengan sketsa pembagian tanah dari fungsionaris adat ; f.

  Dari kedua kelompok tersebutdi atas bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah dibuat dalamberita acara pembagian tanah adat lokasi Malok Wae Bontoberjumlah 48 orang.

  Foto copy berita acara pembagian tanah adat lokasi Malok Wae Bonto,Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, diberi tanda P 1 ; 2.

  tanah ada 27 orang, dan saya di nomor urut 13 ;Bahwa YONG SISWOYO dapat tanah di kelompok I ;Bahwa pembagian tanah yang Pengeugat dapat lebarnya 10 meter ;Bahwa ukuran lebar tanah 10 meter yang dibagi itu di bagian depan yaitu yang menghadap jalan ;Bahwa YONG SISWOYO yang dapat pembagian tanah disebelahnyaPenggugat NURDIN MUSA ;Bahwa saksi tidak tahu apakah antara YONG SISWOYO dan Penggugat ada kesepatakan tukar tanah atau tidak ;~ Bahwa pada saat itu Tergugat FRANS MENA juga mendapat pembagian

  bawanya MALLE orang Bugis ;Bahwa penggugat tidak dapat pembagian tanah ; Bahwa waktu pembagian tanah tersebut saksi lihat dan tahu persiskarena rumah saksi di pasar baru tidak jauh + 50 meter dari tanah pembagian ;Bahwa setelah mendapat pembagian tanah, Mas YONG kuasai tebas tebas dan bersihbersih dan buatbuat pagar ;Bahwa setelah Mas YONG, yang menguasai tanah tersebut FRANSMENA karena diserahkan oleh Mas YONG ; Bahwa awalnya saksi tidak tahu waktu Mas YONG serahkan tanahita kepada Tergugat tapi

• tanah kapling seluas 2000 M?

  Disinilah lebih terbukti dan lebih jelas bahwapenilaian hakim tingkat pertama tentang dasarpembatalan pembagian tanah kapling benar telahKeliru.a) Bahwa menunjuk pertimbangan hakim tingkatpertama yang mempersoalkan surat agrarian (buktiT.1.11.43) bahkan majelis hakim menilai tidak sahdengan alasan mengapa pihak agrarian tidak turunlangsung ke Desa Oebelo untuk mengklarifikasimasalah pembagian tanah kapling.

  Dengan demikian, makapertimbangan hakim tingkat pertama bahwa suratagrarian yaitu bukti T.1.1143 adalah tidak sahmenurut hukum adalah pertimbangan yangmengadaada dan tidak ada relevansinya dengansikap Bupati Kupang yang telah memutuskan untukmembatalkan pembagian tanah kapling oleh KepalaDesa diwilayah Kabupaten Kupang karena terbuktijauh sebelumnya Bupati Kupang telah mengetahuitentang adanya tindakan pembagian tanah di DesaDesa tersebut dan telah menentukan kebijakanuntuk membatalkan pembagian

  Dengan demikian,maka pembatalan pembagian tanah kapling di DesaOebelo adaah sah menurut hukum, dan pemilikantanah bagi anggota masyarakat Desa Oebelokarena dasar pembagian tanah kapling termasukpenggugat, maka menurut hukum juga beralasanuntuk dikatakan pemilikan tanah dengan dasarpembagian tanah kapling adalah tidak sah.7.

  Menunjuk fakta ini maka tentu menjadipetunjuk bahwa ternyata pembagian tanah kapling yang dimaksudpenggugat sebagai dasar perolehan tanah sengketa, justrusesungguhnya hal tersebut hanya sebatas para taraf perencanaansaja untuk dilakukan pembagian tanah kapling, akan tetapiseharusnya dan benar tidak terjadi pelaksanaan karena telahdibatalkan oleh Bupati Kupang (bukti T.1.11.42 dan 43).

• 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat atas nama Gubernur Propinsi Sumatera Utara Residen / Kepala Kantor Penjelengaraan Pembagian Tanah Nomor : 5998/XXV/K.P.P.T, tanggal 19 Desember 1953.
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat atas nama Gubernur Propinsi Sumatera Utara Residen / Kepala Kantor Penjelengaraan Pembagian Tanah Nomor 2707/K.P.P.T, tanggal 1 Desember 1952.

  Residen/Kepala Kantor Penjelengaraan Pembagian Tanah Ub. Bupati DP yang ditanda tangani atas nama MUNAR S. HAMIDJOJO;

• 1 (satu) Bundel Fotocopy SURAT KUASA dari Masyarakat kepada SULISTIONO dan fotocopy PETA PERSIL TANAH SUGUHAN.

dan Alat Bukti Surat berupa :

• Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor : 400.12/20/DKCS/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Penyampaian Informasi Data Kependudukan an.

• bakau;e Bahwa saksi mendapat pembagian tanah dari Ketua Kelompok SukaMaju (Thamrin) seluas 25 m x 200 m;e Bahwa saksi menguasai lahan tersebut berdasarkan sceets kaart yang ditandatangani terdakwa yang kemudian sebagian dari anggota KelompokSuka Maju membuat Surat Keterangan Tanah dengan dasar sceetskaart;e Bahwa waktu itu tanah tersebut berupa hutan bakau ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut ;e Bahwa terdakwa termasuk dalam anggota Kelompok Tani Suka Majudan mendapat pembagian

  tanah yang sama dengan anggota lainnya;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakberkeberatan ;Saksi IV: RIDUAN HAMZAH; (anggota kelompok tani Suka Maju)e Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Suka Majue Bahwa benar Kelompok Suka Maju menguasai lahan di Kampung DorakDesa Banglas sejak tahun 2002e Bahwa tujuan pendirian Kelompok Suka Maju adalah untuk melestarikanhutan bakau;e Bahwa saksi mendapat pembagian tanah dari Ketua Kelompok SukaMaju (Thamrin) seluas 25 m x 200 m;e Bahwa

  tanah yang sama dengan anggota lainnya;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakberkeberatan ;Saksi VI: IZHAR;e Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Suka MajuHalaman 9 dari28 Putusan No. 373/Pid.B/2014/PN Blse Bahwa benar Kelompok Suka Maju menguasai lahan di Kampung DorakDesa Banglas sejak tahun 2002e Bahwa tujuan pendirian Kelompok Suka Maju adalah untuk melestarikanhutan bakau;e Bahwa saksi mendapat pembagian tanah dari Ketua Kelompok SukaMaju (Thamrin) seluas 25 m x 200 m

  Keterangan Tanah dengan dasar sceetskaart;e Bahwa terdakwa termasuk dalam anggota Kelompok Tani Suka Majudan mendapat pembagian tanah yang sama dengan anggota lainnya;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakberkeberatan ;Saksi XIV: H.

  sebagian dari anggota KelompokSuka Maju membuat Surat Keterangan Tanah dengan dasar sceetskaart;Bahwa terdakwa termasuk dalam anggota Kelompok Tani Suka Majudan mendapat pembagian tanah yang sama dengan anggota lainnya;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakberkeberatan ;Saksi XVI: HERMAN bin M.

• Tempat di ruang SPKT (SentraPelayanan Kepolisian Terpadu).Poin kesembilan adalah benar yaitu sertifikat pembagian tanah olehpemerintah (Peta Pembagian Tanah) dilampiri daftar pembayaran tanahpada pemerintah.Poin ke sepuluh adalah salah sebab Tergugat tidak menyerobot,menguasai dan menjual tanah sembarang sebagai melawan hukum.Poin kesebelas adalah salah sebab pihak Turut Tergugat tidak melawanhukum, mencuri, menguasai dan melakukan pembangunan dengantanpa sepengetahuan pemilik tanah yang diangap

  pembagian tanah;Bahwa luas tanah yang dibagi kepada para pegawai DinasPertanian adalah seluas 50 (lima puluh) hektar;Bahwa yang membuat skets pembagian tanah tersebut adalahsaksi sendiri sebagai kepala urusan kepegawaian;Bahwa Penggugat dulu sebagai pegawai pada Dinas Pertanian,dan Penggugat sebagai staf pada waktu itu;Bahwa saksi kenal orang tua dari Tergugat Lomerus Korano,namanya Paulus Korano (almarhum) dan Paulus Korano jugapegawai Dinas Pertanian dengan jabatan staf;Bahwa Paulus Korano juga

  dasar peta pembagian tanah Pertanian olehPemerintah (Dinas Pertanian Kabupaten Paniai di Nabire) tahun 1983, bulanDesember.

  Bahwaberdasarkan skets pembagian tanah dari Dinas Pertanian, Paulus Koranodiberikan tanah seluas 2 (dua) hektar dan khusus dibagian sebelah timurberbatasan dengan bapak Sayuri namun oleh karena sudah dijual 1 (Satu)hektarnya kepada bapak Simanjuntak maka sekarang bagian timur tanah objeksengketa berbatasan dengan bapak Simanjuntak, sedangkan tanah yangmenjadi objek sengketa telah dijual Tergugat kepada Turut Tergugat (Vide buktiT9);Menimbang bahwa setelah ada pembagian tanah oleh Dinas Pertaniankepada

  Karyawan DintanI Paniai/Nabire Tahun 1983 oleh saksi Marthen Luther Noriwari, tidak turun kelokasi dan setelah dibuatnya Peta Skets Pembagian Tanah Karyawan Dintan IIPaniai/Nabire Tahun 1983, peta tersebut tidak diberikan kepada para pegawalDinas Pertanian, sehingga ketika pegawai turun ke lokasi untuk melihat tanahmilik mereka, sehingga terdapat perbedaan batas tanah dihubungkan denganarah mata angin sebagaimana Peta Skets Pembagian Tanah Karyawan DintanI Paniai/Nabire Tahun 1983 dan Sertifikat

• DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnyaDALAM KONPENSI1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau ikut menandatangani jual beli atau pengalihan hak atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;3 Menyatakan sah menurut hukum pembagian tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, atas nama PARTO alias PAK DULLAPI, yang dilakukan oleh para ahliwarisnya pada tanggal

  Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau ikut menandatangani jual beliatau pengalihan hak atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan sah menurut hukum pembagian tanah sawah yang terletak di KelurahanSukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, atas nama PARTO alias PAKDULLAPI, yang dilakukan oleh para ahliwarisnya pada tanggal 25 April 1985, denganpembagian :A.

  3 Oktober 1978. juga saat dibuatpernyataan tersebut Para TERGUGAT masih dibawah umur untuk bertindak hukum, yangdiketahui Para TERGUGAT adalah bukan pembagian tanah sawah tersebut dalam gugatanmelainkan tanah tegal, oleh karenanya secara hukum Para TERGUGAT menolak dengan11tegas dan patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim agar tidak terkecoh oleh dalil ParaPENGGUGAT ;6.

  Mawar sudah bersertifikat;e Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang pembagian tanah warisan mbahParto;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut kuasa Para Tergugat dan kuasaPara Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Majelis telah melakukan pemeriksaansetempat yang hasilnya sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulandan kuasa Para Tergugat telah

  sebagian;Mengingat UndangUndang Nomor: 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor: 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuanketentuanhukum lain yang bersangkutan;MENGADILIDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnyaDALAM KONPENSI1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau ikutmenandatangani jual beli atau pengalihan hak atas tanah sengketamerupakan perbuatan melawan hukum ;3 Menyatakan sah menurut hukum pembagian

  tanah sawah yang terletak di KelurahanSukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, atas nama PARTO alias PAKDULLAPI, yang dilakukan oleh para ahliwarisnya pada tanggal 25 April 1985, denganpembagian :A.

• dan terpenuh sehinggaberkonsekuensi menciptakan status Para Penggugat selaku penggarap tanah yang resmidan sah, serta dihormati dan dihargai secara hukum, karena telah memenuhi syaratprioritas untuk mendapatkan Hak Milik atas tanah vide Peraturan Pemerintah No. 224Tahun 1961 yang telah dirubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 41Tahun 1964 tentang Pembagian Tanah ;Bahwa pembagian tanah oleh Kepala Kampung serangkaian dengan pembagian bibitjeruk dari pemerintah pada tahun 1977 tersebut

  tanah yangdidalilkan oleh Para Penggugat, menurut saksi La Ode Arifu dan saksi La Maruju merekaketahui dari cerita orang tua (saksi De Auditu), kedua saksi ini tidak mengetahui secaralangsung tentang pembagian tanah pada tahun Bahwa, saksi La Maruju pernah bekerja di kebun obyek sengketa tersebut atasperintah dari La Ode Mane (ayah Tergugat).

  Salah satu tanah pembagian tersebut adalahtanah yang menjadi obyek sengketa ; Menimbang, bahwa mengenai tahun pembagian tanah tersebut, oleh karenapembuktian surat maupun keterangan saksi saksi Para Penggugat maupun Para Tergugattidak secara jelas dan pasti menegaskan tahun pembagian (saksisaksi hanya mendengartentang pembagian tanah dari cerita orang tua mereka) sehingga keterangan saksisaksitersebut adalah keterangan saksi De Auditu, maka mengenai tahun pembagian tanah tidakdapat dipastikan kapan

  dalam Bab III tentang Pembagian Tanah dan Syaratsyaratnya.

  saat itu, namun oleh karena pembagian tanah itu tidaksesuai dengan aturan yang ada yakni PP No. 224 Tahun 1961 yang telah dirubah danditambahkan dengan PP No. 41 tahun 1964, maka pembagian tanah tersebut benardilakukan oleh La Ode Hasani namun dalam hal ini bertindak sebagai pribadi bukansebagai pemerintah.

• Sumbermanjing Wetan Kab.Malang ;Bahwa pada tahun 1998 di desa Tegalrejo ada pembagian tanah daripemerintah untuk warga desa Tegalrejo ;Bahwa sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 saksi selaku KasunDesa Tegalrejo yang menjadi Kepala Desa adalah Ahmad Abbas ;Bahwa desa Tegalrejo terbagi atas 4 pedukuhan yaitu Dukuh Tegalrejo,Donorejo, Bokorsari dan Bumiasri ;Bahwa sebelum ada pembagian tanah telah dibentuk panitia perjuanganhak tanah di desa Tegalrejo yang diketuai oleh Anmad Abbas KepalaDesa,

  MUADIN ;Bahwa saksi adalah warga desa Tegalrejo ;Bahwa pada tahun 1998 di desa Tegalrejo ada pembagian tanah yangdiuruskan oleh kepala desa Ahmad Abas dan cariknya Tukirin ;Bahwa yang mendapatkan pembagian tanah sekitar 598 KepalaKeluarga ;Bahwa setahu saksi di Desa Tegalrejo ada 2 orang bernama Mujio yaituMujioAli dari dusun Tegalrejo mendapatkan tanah bagian tanah danMujio dari Dusun Bumiasri tidak mendapatkan bagian tanah ;Bahwa apa sebabnya Mujio belum mendapatkan bagian dan belumdiserahkan saksi

  SUPARMAN ;Bahwa saksi adalah warga desa Tegalrejo dan tidak pernah pindah ;Bahwa saksi kenal dengan Anmad Abas adalah mantan Kepala DesaTegalrejo, setelah ia pensiun digantikan oleh Marjoko sekarang digantilagi Ari Ismanto ;Bahwa pada tahun 1998 di Desa Tegalrejo ada pembagian tanah daripemerintah melalui sistem Lotre yang dilakukan di kantor desa kemudiannomor dicocokkan dengan lokasi tanah yang sudah diberi nomor ;Bahwa yang mengurus pembagian tanah ke pemerintah adalah AhmadAbas Kepala Desa dibantu

  SULIONO ;Bahwa saksi adalah warga desa Tegalrejo ;e Bahwa saksi tidak kenal dengan warga desa Tegalrejo yang bernamaMujio maupun Mujio Ali ;e Bahwa pada tahun 1998 di Desa Tegalrejo ada pembagian tanah daripemerintah melalui sistem Lotre yang dilakukan di kantor desa kemudiannomor dicocokkan dengan lokasi tanah yang sudah diberi nomor ;e Bahwa yang mengurus pembagian tanah ke pemerintah adalah AhmadAbas Kepala Desa dibantu oleh Tukirin Sekretaris Desa ;e Bahwa yang mendapatkan tanah adalah Kepala

  tanah daripemerintah kepada warga desa Tegalrejo Kecamatan SumbermanjingWetan Kab.

• Sumatera Utara u.b.Residence/Kepala KantorPenyelenggaraan Pembagian Tanah, berkaitan dengan SuratPenyerahan atas tanah Penyerahan atas tanah tanggal 04 Desember1969;.

  Tata cara membagikan tanahtanah seluas + 125.000 Ha yang disebutsebagai tanah suguhan kepada masyarakat dilaksanakan oleh GubernurKepala Daerah Prpoinsi Sumatera Utara u.b.Residence/Kepala KantorPenyelenggaraan Pembagian Tanah, ub. Bupati kepada Penggarap yangnyata di areal tersebut dengan membuat peta pembagian tanah;6.

  Resindence/Kepala KantorPenyelegaraan Pembagian Tanah;. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan penerimaan SawahLadang Nomor 001/K.Namo.Ketj.L.Pakam/DS tanggal 12 Februari1954 atas nama Gimun yang dikeluarkan oleh Gubernur/KepalaDaerah Sumatera Utara u.b. Resindence/Kepala KantorPenyelegaraan Pembagian Tanah;.

  Resindence/Kepala KantorPenyelegaraan Pembagian Tanah;m.Surat Keterangan Tentang Pembagian dan penerimaan SawahLadang Nomor 004/K.Namo.Ketj.L.Pakam/DS tanggal 12 Februari1954 atas nama Kormodinomo yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara u.b. Resindence/Kepala KantorPenyelegaraan Pembagian Tanah;n.

  Resindence/Kepala KantorPenyelegaraan Pembagian Tanah;Surat Keterangan Tentang Pembagian dan penerimaan Tanah SawahLadang Nomor 001/K.Namo.Ketj.L.Pakam/DS tanggal 12 Februari1954 atas nama Gimun yang dikeluarkan oleh Gubernur/KepalaDaerah Sumatera Utara u.b. MResindence/Kepala KantorPenyelegaraan Pembagian Tanah;j.

• Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun1961 yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun 1964 tentang syarat prioritas bagi warga masyarakat petani untukmendapatkan pembagian tanah, lebih dipertegas lagi dengan rincianpersyaratan umum dan persyaratan khusus yakni:Untuk mendapatkan pembagian tanah, maka para petani yang dimaksudkandalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi:Syaratsyarat Umum;Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan

  Bahwa pada posita angka 4 dan angka 5 serta angka 6 Penggugattelah mendalilkan bahwa pembagian tanah pada tahun 1977 oleh LaOde Hasani serta dasar hukum mengenai pembagian tanah tersebut,Bahwa pada tahun 1977 La Ode Hasani sebagai kepala kampung danKetua Kelompok Tani telah menyalahgunakan wewenang dankekuasaannya sebagai yang dituakan pada saat itu, karena tanpasepengetahuan dan persetujuan La Ode Muhamad Azim dan Wa OdeSiara yang merupakan ahli waris dari La Ode Abdul Warisi telahmembagibagikan

  Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru dan tidakmenggunakan logika hukum dalam mendasarkan asalusul perolehanhak atas tanah dan pembagian tanah tersebut, maka jelas penafsiranasalusul perolehan hak atas tanah dan pembagian tanah tersebutadalah penafsiran salah kaprah, tidak berdasarkan hukum dan dibuatbuat saja;.

  Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 35/Ka/1962Panitia Landreform wajib mengurus pemberian Surat Izin mengerjakantanah kepada para Penggarapnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraaian di atas Majelis Hakimdapat mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi pembagian tanah olehLa Ode Hasani sebagai Kepala Kampung Batauga pada saat itu, namunoleh karena pembagian tanah itu tidak sesuai dengan aturan yang adayakni PP Nomor 224 Tahun 1961 yang telah dirubah dan ditambah danditambahkan dengan PP Nomor 41

  , bahwa untuk itu dalil para Penggugat mengenai objeksengketa yang berada di Kelurahan Batauga Kabupaaten Buton, adalahmilik para Penggugat yang diperoleh dari Pembagian tanah pada tahunHal. 22 dari 28 Hal.

• Dan ditegaskan pulamenurut pihak Agraria Kabupaten Kupang sesuai Surat Instruksibahwa tindakan pembagian tanah tersebut adalah bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku.b.

  Oleh karena rencana pembagian tanah kapling tersebut ternyatatelah dibatalkan, oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang,maka justru sebenarnya pada ketika itu tidak terlaksana rencanapembagian tanah kapling tersebut, dan semestinya kalaupun terdapatanggota masyarakat yang telah memperoleh pembagian tanah, makahal yang pasti talah dengan sendirinya perolehan tanah dimaksudmenjadi batal.

  tanah tahun 1986banyak orang yang mendapat pembagian tanah tersebut;z Bahwa luas tanah yang dibagikan kepada masyarakat tersebut,masing masing masyarakat mendapatkan 2.000meter persegi:;= Bahwa sepengetahuansaksi tidak pernah ada yang mengklaimtanah pada saat pembagian tanah oleh pemerintah desa tersebut; Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pada saat itu mendapatpembagian tanah tersebut; Bahwa tanah yang dibagikan kepada para tergugat jauh dari objektanah sengketa sekitar 300 / 400 meter; Bahwa Setahu

  mengiris tuakyaitu Suami saksi Bapak Eber Yosi; Bahwa saksi pernah mendengar pembagian tanah kampling yangdibagibagi oleh pemerintah desa;= Bahwa Setahu saksiterhadap pembagian tanah tersebut, tidak jadidibagikan, karena tanah yang dibagikan itu merupakan tanah masyarakatsehingga Bupati membuat surat keputusan kepada Camat dan KepalaDesa;= Bahwa tindakan setelah kepala desa menerima Surat tersebut yaitumeminta Suami saksi membunyikan Gong menandakan tanah tidak jadidibagi:2.

  memfokuskan terkaitdengan keberatan Pembagian Tanah terhadap orangorang yang bukanMasyarakat/Penduduk Desa oebelo sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang,sedangkan Pembagian tanah kepada Masyarakat oebelo sendiri, tidaklahdisinggung dalam keberatan tersebut, karena berdasarkan keterangan saksisaksi, baik saksi dari Penggugat maupun dari Para Tergugat, bahwa Penggugatdan Para Tergugat merupakan masyarakat/Penduduk di Desa Oebelo, danbahkan mendapatkan juga tanah pada saat Pembagian tanah pada tahun

• tanah denganfakta dilapangan akibat peta skets pembagian tanah pegawai DinasPertanian DATI Il Paniai (Sekarang Kabupaten Nabire) tahun 1983tidaklah dibagikan/diberikan kepada masingmasing pegawai yangmendapatkan pembagian tanah tersebut, maka Turut Tergugat II dapatdipertanggungjawabkan mengembalikan tanah tersebut dalam keadaanbaik dan seperti semula kepada Penggugat;Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dipatuhi dengansegera, patut kiranya Para Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom)sebesar

  tanah danDinas Pertanian;Bahwa setelah mendapatkan tanah sengketa tersebut, PaulusKurano mengerjakan tanah sengketa dimana anakanaknya, danjuga saksi sebagai cucu juga ikut mengelola tanah tersebutdengan cara berkebun diatasnya;Bahwa saksi tahu adanya pembagian tanah dari Dinas Pertanian;Bahwa saksi pernah melihat peta sket tanah setelah ada perkarapertama dari tanah objek sengketa;Bahwa yang menguasai tanah tersebut secara fisik, saksi tidaktahu;Bahwa saksi tidak kenal Tergugat ;Bahwa pada saat

  Bahwaberdasarkan peta skets pembagian tanah dari Dinas Pertanian pada tahun1983, tanah objek sengketa merupakan hak Paulus Korano (ayah Tergugat Il)sesuai nama dalam peta skets; (Vide bukti surat bertanda T.I.Il2 berupa PetaSkets Pembagian Tanah Karyawan Dintan Il Paniai/Nabire 1983, bukti suratbertanda T.I.II3 berupa Surat Sumbangan Pengukuran Tanah/Prona MenurutKaryawan Sampai Dengan Bulan MeiJuni 1986) yang meskipun hanya berupafoto copy surat tetapi tidak dibantah oleh pihak Penggugat), dihubungkandengan

  Bahwa Paulus Korano tidak pernah mengelolatanah objek sengketa;Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati khususnya buktibertanda T.I.ll2 berupa Peta Skets Pembagian Tanah Karyawan Dintan IlPaniai/Nabire 1983 dimana dalam peta skets pembagian tanah oleh DinasPertanian DATI Il/Kabupaten Paniai (sekarang Dinas Pertanian KabupatenNabire) untuk tanah yang menjadi objek sengketa tertulis nama Paulus Korano1 (satu) hektar, sedangkan tanah milik Benyamin Manufandu 1 (satu) hektarletaknya bersebelahan dengan

  tanah dengan fakta dilapanganakibat peta skets pembagian tanah pegawai Dinas Pertanian Dati Il Paniai(sekarang Kabupaten Nabire) tahun 1983 tidak dibagikan kepada masingmasing pegawail yang mendapatkan pembagian tanah tersebut, apabila Hakimmenghubungkan dengan keterangan saksi Penggugat sendiri yakni MarthenLuther Noriwari yang menerangkan saksi bekerja di Dinas Pertanian sejak tahun1973 sampai dengan tahun 2005 dengan jabatan Kepala Urusan Kepegawaian.Bahwa yang membuat peta skets pembagian tanah