Menyatakan perbuatan Tergugat tidak melakukan pembayaran hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja serta Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan melanggar Pasal 167 ayat 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ; ---------------------------------------------- 3.

Menghukum kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran hak-hak Penggugat karena telah di PHK oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :a. Uang Pesangon 2 x 7 x Rp.6.000.000,- = Rp. 84.000.000,-b. UPMK 3 x Rp.6.000.000,- = Rp. 18.000.000,- Jumlah = Rp.102.000.000,-c. Uang Penggantian Hak Perumahan /Pengobatan 15% x Rp.102.000.000,- = Rp. 15.300.000,- Jumlah Total = Rp.117.300.000,-d.

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Bunga atas keterlambatan pembayaran hak hak penggugat sebesar 6 % per tahun dari Rp 19.102.341.426,00 (Sembilan belas Milyar Seratus Dua Juta Tiga ratus Empat Puluh satu Ribu Empat ratus Dua Puluh Enam Rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juli 2010.

Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai dengan perkara ini didaftarkan, yaitu bulan Nopember 2011 dengan perincian sebagai berikut: Denda untuk bulan Mei 2009 adalah : US$ 28,824.67 x 1% x 29 bulan = US$ 8,359.15; Denda untuk bulan Juni 2009 adalah : US$ 28,824.67 x 1% x 28 bulan = US$ 8,070.91; Denda untuk bulan Juli 2009 adalah : US$ 28,824.67 x 1% x 27 bulan = US$ 7,782.66;

Menetapkan bagian Tergugat Rekonvensi (1/2 dari harta bersama tersebut pada poin 3) menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai konpensasi pembayaran hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian yang tersebut dalam poin 2;

Penggugat ) telah diserahkan oleh Tergugat secara tunaisesuai dengan jumlah tersebut diatas, sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Penyerahan pembayaran nomor : 2.7/BA/MK/X/2020tanggal 21 Oktober 2020;Bahwa penyerahan pembayaran hak hak Penggugat tersebut diatas,diketahui dan disaksikan langsung oleh kuasa Pengugat Advocat DanielBangun, SH, SP, MH;Kemudian Ketua Majelis mengucapkan putusan sebagai berikut :PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Hubungan Industrial pada

Penggugat ) telah diserahkan oleh Tergugat secara tunaisesuai dengan jumlah tersebut diatas, sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Penyerahan pembayaran nomor : 2.6/BA/MK/X/2020tanggal 16 Oktober 2020;Bahwa penyerahan pembayaran hak hak Penggugat tersebut diatas,diketahui dan disaksikan langsung oleh kuasa Pengugat Advocat DanielBangun, SH, SP, MH;Kemudian Ketua Majelis mengucapkan putusan sebagai berikut :PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada

untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

) yang dilakukan Tergugat yaitu :

1. Kerugian Materil

Bahwa benar berdasarkan bukti P3, terdapat prosedur pelaksanaan putusanMahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari lampiran Perjanjian KerjaBersama BKSPPS dengan PP FSP.PPSPSI;Halaman 11 dari 16Putusan PHI Nomor : 61/Pdt.SusPHI/2014/PN.Mdn5.Bahwa tidak terdapat bukti adanya pembayaran hak hak Penggugat atasPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;Bahwa benar permasalahan ini telah pernah diupayakan penyelesaiannyaoleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan

seharusnya Tergugat mempedomani pasal 160 ayat (5)yaitu Dalam hal Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6bulan berakhir dan pekerja / buruh dinyatakan bersalah, maka Pengusahadapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja / buruh yangbersangkutan Bahwa faktanya Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana ringansesuail keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan terbukti pulaTergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( vide bukti T1 = P2 ), namun tanpa disertai pembayaran

hak hak Penggugat padahalPenggugat telah mengabdikan diri bekerja pada Tergugat selama lebihkurang 28 Tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untukmenghukum Tergugat membayar hak hak Penggugat sesuai ketentuanPasal 160 ayat (7) yaitu bahwa Pengusaha wajib membayar kepadapekerja / buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimanadimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuiketentuan dalam Pasal

Manggarai Barat,dengan luas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi), Saat ini sertifikattanah tersebut sedang diurus oleh Tergugat, dengan batasbatas sebagaiberikut:Utara : Haku MustafaSelatan : Gregorius NanetHalaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2019/PN Lbj9.10.Timur : Rencana JalanBarat : Jalan Penghijauan.dibagi 3 (tiga) yakni kepada Penggugat, Tergugat dan anak Penggugatdan Tergugat;..Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat mempunyai kekuatan hukumdan supaya adanya jaminan pembayaran

hak hak Penggugat dan anakPenggugat dan Tergugat dan tidak hanya bersifat ilusi belaka maka patutdan wajar menurut hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo meletakkan SitaJaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah seluas1.400 M2(seriou empat ratus meter persegi), terletak di Tondong Ras, KelurahanLabuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saat inisertifikat tanah tersebut sedang diurus oleh Tergugat, dengan batas batas,sebagai berikut :Utara : Haku MustafaSelatan : Gregorius

Menghukum tergugat untuk membayar secara Tunai kepada Penggugat uang Denda atau Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran hak-hak penggugat semenjak adanya putusan;9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sebesar Rp.2.456.000,- (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kerugian akibat belum lunasnya pembayaran hak-hak Penggugat oleh Tergugat atas jasa Pelayanan Penundaan di bawah Jembatan Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp1.343.315.823,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);b.

Menghukum TergugatTergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) setiap hari, atas kelalaiannya yang mengakibatkanketerlambatan pembayaran hak hak Penggugat;10. Menyatakan putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara sertamerta (uit voorbar bij voorrad);11. Menghukum TergugatTergugat membayar semua biaya perkara;12. Mohon Putusan yang seadiladilnya.

Menghukum tergugat untuk membayar secara Tunai kepada Penggugat uang Denda atau Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran hak-hak penggugat semenjak adanya putusan;9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sebesar Rp.2.456.000,- (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menetapkan agar pembayaran hak-hak Penggugat 1 dan 2 sebagaimana tersebut pada petitum angka 3. 4. 5 dilakukan dengan berpedoman pada azas Pari Passu Pro Rata Parte;7. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 1.786.000,- ( satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;

Jaminan Sosial Tenaga Kerja), bahwa Jamsostekwajiob dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukanpekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang undang ini,akan tetapi oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1992sanksi pelanggaran undang undang ini merupakan sanksi hukum dalam lingkuppidana, maka tuntutan kuasa Penggugat Yuyun Lestari tentang Jamsostek tidakdipertimbangkan ;Menimbang, bahwa tentang faktor faktor pendukung untukmemperhitungkan pembayaran

hak hak Penggugat Yuyun Lestari, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut :e Bahwa masa kerja Penggugat Yuyun Lestari adalah 7 (tujuh) bulan ;e Bahwa upah sebesar Rp. 1.650.000.

Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), bahwa Jamsostek wajibdilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaandidalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang undang ini, akan tetapioleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1992 sanksipelanggaran undang undang ini merupakan sanksi hukum dalam lingkup pidana,maka tentang Jamsostek Penggugat Siti Fatimah dinyatakan tidakdipertimbangkan ;Menimbang, bahwa tentang faktor faktor pendukung untukmemperhitungkan pembayaran

hak hak Penggugat Siti Fatimah, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :e Bahwa masa kerja Penggugat Siti Fatimah adalah 4 (empat) bulan ;e Bahwa upah sebesar Rp. 1.650.000.

poly;e Bahwa Penggugat menerima upah setiap minggu sebesar Rp. 1.400.000,e Bahwa meskipun berdasarkan bukti Tl Penggugat beberapa kali absen dalambekerja,akan tetapi Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatsuratperingatan atau surat tegoran dari Tergugat;e Bahwa Tergugat pada tanggal 26 Maret 2011 Tergugat memutuskan hubungankerja dengan Penggugat berdasarkan alasan Tergugat tidak mampu membayarlagi gaji karyawan;e Bahwa Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dengan lisandan tanpa pembayaran

hak hak Penggugat sebagai akibat dari pemutusanhubungan kerja;Bahwa jika dicermati bunyi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan HubunganIndustrial Medan pada alinea ke ( satu ) pertimbangan diatas, Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara ini telah berdasarkan bukti bukti yang kuat danketerangan saksi yang lengkap, akan tetapi didalam persidangan yang kita hormati,sama sekali tidak ada fakta dan bukti yang mendukung atas pertimbangan MajelisHakim di Pengadilan Hubungan Industrial Medan, karena

= Rp.463.360.000,
6. Menghukum Para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.00,-(seratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan pembayaran

hak-hak Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).