55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo Undang UndangNo.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Bahwa Surat Keputusan objek sengketa Tata Usaha Negarayangdikeluarkan Tergugat No.Pol.Skep/694/XI/2006 tanggal 21Nopember2006 Tetang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinasPolri terhadap Bripda Helga Musa Sitepu, Nrp. 84030726,KesatuanBa.

Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda Helga Musa Sitepu,Nrp : 84030726, Kesatuan Ba.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera UtaraNo.Pol.Skep/694/X1I/2006 = tanggal 21 Nopember 2006tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri terhadap Bripda Helga Musa Sitepu(ic. Penggugat), Nrp.84030726, Kesatuan Ba. PolresLangkat ;3.

No.385K/TUN/2009tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri terhadap Bripda Helga Musa Sitepu(ic. Penggugat), Nrp.84030726, Kesatuan Ba. PolresLangkat ;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi ataumemulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selakuanggota Polri yang aktif ;5.

Pol : Skep/694/X1/2006, tanggal 21 Nopember2006, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri terhadap Bripda HELGA MUSA SITEPU(Ic. Penggugat), Nrp.84030726, Kesatuan Ba.PolresLangkat ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratHal. 19 dari 17 hal. Put.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri an. Revelino Chandra E ;---------3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri an.

Revelino Chandra E ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri an.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KKEP/120/II/2013, Tanggal 07 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama MAASSABIRIN, Pangkat Aiptu Nrp. 65050702, Kesatuan BA SAMAPTA POLRES BINJAI ;------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KKEP/120/II/2013, Tanggal 07 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama MAASSABIRIN, Pangkat Aiptu Nrp. 65050702, Kesatuan BA SAMAPTA POLRES BINJAI.;---------------------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan hak-hak serta kedudukan Penggugat seperti semula ;5.

dari AIPTURIYATNO, barulah saya mengetahui kalau saya telah diberhentikan TidakDengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapisaya sangat mengherankan atas terbitnya Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KKEP/120/II/2007, tanggal 07Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Kepolisian Negara Republik Indonesia An.

MAASSABIRIN, PangkatAIPTU Nrp. 65050702, Jabatan BA SAMAPTA POLRES BINJAI tetapipelaksanaan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013 dan baru diberitahukan padasaya pada pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 pukul 14.00 Wibdialamat tempat tinggal saya di Dsn 1V Desa Medan Sinembah Kec. TanjungMorawa Kab.

Deli Serdang.Bahwa sebelum saya terima dan saya ketahui terbitnya Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KKEP/120/II/2013tanggal 07 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) atas nama : MAASSABIRIN, Pangkat AIPTU Np 65050702 kesatuanBA SAMAPTA POLRES BINJAI dan surat undangan pelaksanaan upacaraPemberhentian Tidak Dengan Hormat pada tanggal 28 Februari2013 di Mapolres Binjai yang di tanda tangani oleh Kepala KepolisianResort Binjai AKBP MUSA TAMPUBOLON

Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : KKEP / 120 / Il / 2013 / tanggal 07Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH )dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas NamaMAASSABIRIN, Pangkat AIPTU NRP. 65050702 Kesatuan BA SAMAPTAPolres Binjal ; nen nn nn nnn nnn enn nn nnn nn nn nn nnn none nnnnanenn3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KKEP / 120 / Il / 2013 /tanggal 07 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat( PTDH ) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas NamaMAASSABIRIN, Pangkat AIPTU NRP. 65050702 Kesatuan BASAMAPTAPolfeS Binal 5 ~~~ =~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/673/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya Nomor Urut 7, atas nama MARDIYUS, S.H., Pangkat Brigadir, NRP : 86080739; --------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/673/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya Nomor Urut 7, atas nama MARDIYUS, S.H., Pangkat Brigadir, NRP : 86080739;----------------------------------------------------------------------------------4.

Bahwa kemudian, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 telahpula dikeluarkan putusan sidang komisi kode etik profesi Polri yang padapokoknya menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa : Sanksibersipat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat(PTDH) sebagai anggota Poln. Atas rekomendasi ini, kemudianKapolda (Tergugat) mengeluarkan objek sengketa berupa SuratKeputusan No. Kep/673/X1V2016 tanggal 30 Desember 2016.Halaman 8 dari 63 halaman.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan KEPALAKEPOLISIAN DAERAH RIAU Nomor: Kep/673/X1V2016 tertanggal 30Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri beserta lampirannya Nomor urut 7, atas nama MARDIYUS SH,Pangkat BRIGADIR, NRP : 86080739.4. Memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi, memulihkan hak PENGGUGA Tdalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.5.

Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH) terhadap penggugatBRIGADIR MARDIYUS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan danprosedur yang berlaku khususnya peraturan dalam instansi KepolisianRepublik Indonesia Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang KodeEtik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.Halaman 15 dari 63 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2017/PTUNPbr2.

Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administrative berupa :Sanksi bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat(PTDH) sebagai anggota Polri.

Pasal 13 ayat 1 PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentangPemberhentian Anggota POLRI serta Menjatuhkan sanksi yang sifatnyaadministrative berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)sebagai anggota POLRI.Penggugat atas putusan tersebut tidak mengajukan upayahukum banding ke Komisi banding Kode Etik profesi polri.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, pangkat Bripka Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ; ------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, pangkat Bripka Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ; -----------------------------------------4.

Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari DinasPOLRI atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, Pangkat BRIPKA Nrp72110047, Jabatan / Kesatuan BA POLRES PEMATANG SIANTAR tertanggal 21Januari 2013 ; DASARDASAR GUGATAN :I TENGGANG WAKTU GUGATAN :IBahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/ 37 / I / 2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH)tertanggal 21 Januari 2013, diterima oleh istri Penggugat An.

Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) dariDinas Kepolisian RI.Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik ProfesiKepolisian, Pasal 19 ayat (3) berbunyi Sidang Komisi Banding dilakukanterhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh Pelanggar atau Istri/Suami1712.Pelanggar atau pendampingnya atas putusan Sanksi Administratif berupaRekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui AtasanAnkum ;Pasal 25 ayat (3) berbunyi Pelanggar yang dikenakan Sanksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal

Hingga Tergugatmenerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Dari Dinas Polri terhadapPenggugat ;Asas Kepastian Hukum, Bahwa Tergugat sebagai Atasan Penggugat,dilingkungan Kedinasan POLRI yang merupakan Penegak Hukumseharusnya, semestinya menghormati norma atau ketentuan Hukum yangberlaku, bahwa tindakan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan PTDHterhadap Pengggugat yang mana, secara Yuridis telah salah dan kelirudalam menerapkan Dasar Hukum, dimana Penggugat disebutkanMelanggar Ketentuan

Tidak Dengan Hormat ( PTDH )dari dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, Pangkat Bripka,nrp 72110047, Jabatan Ba Polres Pematang Siantar(ic.

Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri atas nnna ENDISYAWALUDDIN SILALAHI, pangkat BripkaNrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21Januari 2013 (Vide Bukti T1) ; 2 Bahwa terkait pemberhentian dimaksud Kepala Kepolisian Resort PematangSiantar telah membentuk Komisi Kode Etik Kepolisan Negara Republik Indonesiasebagimana Surat Keputusan Nomor : Skep/05/x/2012 tertanggal 20 Oktober 2012(Vide Bukti T8) ; 3 Bahwa sebagiman hasil Sidang Kode Etik, Komisi Kode Etik Polri

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :Kep/531/IX/2012, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama PARWIS SOWALOON HARAHAP, dengan Pangkat, Nrp.Bripda / 84071484,Kesatuan Ba.Polres Tapanuli Selatan tertanggal 21 September 2012;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :Kep/531/IX/2012, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama PARWIS SOWALOON HARAHAP, dengan Pangkat, Nrp Bripda / 84071484, Kesatuan Ba.Polres Tapanuli Selatan, tertanggal 21 September 2012; 4. Mewajibakan.4.

OBJEK GUGATAN / SENGKETA TATA USAHA NEGARA:Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara NomorKep/531/IX/2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas POLRI atas nama PARWIS SOWALOON HARAHAP, PangkatBRIPDA/NRP. 84071484, Jabatan/Kesatuan Ba Polres Tapanuli Selatantertanggal 21 September 2012;ll.

Bahwa selaku anggota POLRI Penggugat sudah bekerja denganbaik dimana riwayat jabatan/penugasan adalah sebagai berikut:e Pada tahun 2005 sampai dengan 2008 bertugas di SatSamapta Polres Tapanuli Selatan;e Pada tahun 2008 sampai dengan 2009 bertugas di PolsekSosopan Polres Tapanuli Selatan;e Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 bertugas di Bag.Binamitra Polres Tapanuli Selatan;e Pada tahun 2010 sampai dengan dikeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polri oleh Tergugat

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 531 / IX /2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas POLRI atas nama PARWIS SOWALOONHARAHAP, Pangkat/NRP. BRIPDA/ 84071484, Jabatan/Kesatuan Ba Polres Tapanuli Selatan tertanggal 21 September2012;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 531 /IX / 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas POLRI atas nama PARWIS SOWALOONHARAHAP, Pangkat / NRP. BRIPDA / 84071484, Jabatan/Kesatuan Ba Polres Tapanuli Selatan tertanggal 21Serptember 2012;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulinkansegala hak dan kedudukan Penggugat seperti semula;185.Menghukum...........5.

:Kep/531/1X/2012 tertanggal 21 September2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari DinasPolri atas nama PARWIS SOWALOON HARAHAP, dengan PangkatBripda Nrp. 84071484, Kesatuan Ba.Polres Tapanuli Selatan (Vide BuktiP1 dan T1) ;3. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH)dari anggota Polri karena disangkakan sejak tanggal 4Oktober 2010 sampai dengan 14 Maret 2011 atau selama 115hari secara berturutturut tidak masuk melaksanakan tugas disat.

-----------------------------------------------M E N G A D I L I -------------------------------------------DALAM PENUNDAAN ;- Menolak permohonan pelaksanan penundaan yang diajukan oleh Penggugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KEP/1713/XII/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama TOMMY DANIEL PATAR P.

Perihal : Permohonan pendapat dan saran hukum atas DalamLuar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri, atas nama: Bharatu La Ode Arfah.

Tidak dengan Hormat(PTDH) Penggugat dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia telah di bacakanterlebih dahulu oleh Kapolres Muna pada saat upacara Pelepasan baju dinas bukanmerupakan Skep Asli Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Penggugattersebut melainkan Surat Telegram;Bahwa Surat Kapolres Muna No.

Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlakuyaitu Pasal 53 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadapPenggugat nama : La Ode Arfah Nrp : 55120337.

Tidakpernah ada BAP, Tidak pernah di Mahmilkan (Mahkamah Militer), dan yangterpenting SKEP ASLI tidak pernah diperlihatkan kepada Penggugat dan IstriPenggugat yang dijadikan dasar hukum Pemecatan Penggugat (Nama La OdeArfah mempunyai Nrp : 55120337, Pangkat Bharatu pada Polres Muna) ;Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, tentang: Pernyataan Dalam TugasLuas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)terhadap Penggugat.

. : Kep/26/U2016 Tanggal 29 Januari 2016,Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriatas nama BRIGADIR SUNARTO. NRP 81110580 dari Kesatuan PolresHulu Sungai Utara;B. KEPENTINGAN PENGGUGAT1.

. : Kep/26/V2016 Tanggal 29Januari 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri atas nama BRIGADIR SUNARTO. NRP 81110580dari Kesatuan Polres Hulu Sungai Utara;2.

Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri atas nama BRIGADIR SUNARTO, NRP 81110580 dariHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 10/G/2016/PTUN.BJM.Kesatuan Polres Hulu Sungai Utara oleh Tergugat, sampai adanyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kalimantan Selatan No.Pol. : Kep/26//2116 Tanggal 29 Januari2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri atas nama BRIGADIR SUNARTO, NRP 811 10580 dari KesatuanPolres Hulu Sungai Utara oleh Tergugat;3.

. : Kep/26//2016 Tanggal 29 Januari 2016,Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriatas nama BRIGADIR SUNARTO, NRP 81110580 dari Kesatuan PolresHulu Sungai Utara;4. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan(Tergugat) untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabatPenggugat pada kedudukan semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hakhak Penggugat sejakbelum dibayarkan sampai pada putusan pengadilan dilaksanakannantinya;6.

Bupati, selaku TERGUGAT perihal PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Bahwa, Surat Keputusan TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMANBERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL, ditujukan kepada PENGGUGAT adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usahahalaman 4 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 123/G/2019/PTUN.BDG3.4.negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang (Seyogianya)berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa, Keputusan Tergugat adalah keputusan yang bersifat konkrit

, individualdan final serta membawa akibat hukum, dengan alasan sebagai berikut :Bahwa, Keputusan Tergugat aquo bersifat konkrit karenaobjek yang disebutkan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujuddan nyatanyata secara tegas menyebutkan "PENJATUHAN HUKUMANBERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH)SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, yang di dalam diktumnyamenyebutkan nama PENGGUGAT, dengan identitasnya, sebagaisubyeknya hukum;Bahwa, Keputusan Tergugat aquo bersifat individual karenatidak

halaman Putusan Perkara Nomor : 123/G/2019/PTUN.BDG10.Jawa Barat Nomor : 821/SK.4704B/Peg/95 pada tanggal 27 November 1995,dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 196504091994031004;Bahwa sebelum diajukan gugatan aquo,PENGGUGAT menempatiPangkat/Golongan : Pembina TK.1 (IV/b), Jabatan : Sekretaris pada DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon ;Bahwa Pada tanggal 28 Mei 2019, TERGUGAT telah mengeluarkan Suratkeputusan Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019 kepada PENGGUGAT, yangisinya adalah berupa Pemberhentian

tidak dengan hormat (PTDH) kepadaPenggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahkabupaten Cirebon;Bahwa dasar pertimbangan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan olehTERGUGAT tersebut, adalah berdasarkan :1.

GATOT RACHMANTONIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINAhalaman 13 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 123/G/2019/PTUN.BDG5.TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON ;Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang diterbitkan olehTERGUGAT (PIt Bupati Cirebon), perihal "PENJATUHAN HUKUMANBERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL kepada

Pasal 22 ayat (1) Perkap No.14 Tahun2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri karena telah dijatuhi sanksi administrasiberupa : direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai anggota2.

Bahwa selanjutnya, atas rekomendasi dari akreditor mengenai PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri tersebut, maka Kepala KepolisianDaerah Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan No.Kep/242/III/2015 tanggal11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasPolri atas namaPIRITIBITN nena ee3.

Bahwa berdasarkan Peninjauan Kembali (PK) tersebut di atas, maka terhadapsurat keputusan (SK) Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat No.Kep/242/III/2015tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polri atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 adalahbatal demi hukum. ;.

Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polriatas nama Brigadir Andri AndriansyahNrp.87020008 ;3.

Sehingga dengan belum adanya Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) yangtelah berkekuatan hukum yang tetap yang telah membatalkan surat keputusantentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Pemohonmenjadikan permohonan Pemohon menjadi premature, oleh karena itu sudahsepantasnya apabila Permohonan dari Pemohon ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang disampaikan olehPemohon kepada Termohon' tanggal 10 Februari 2106 beluml@NQKap.. H

. : Skep/181/II/2005 tertanggal 08 Maret 2005, Tentang :Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Jawa Timuratas nama Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400,secara otomatis Batal Demi Hukum ;Bahwa apalagi dalam Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara RI. Dilakukan dengan tanpa adanya tahaptahapantersebut diatas, juga Penggugat tidak diberi hak sama sekali sebagaiTerperiksa sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran KeputusanKapolri No.

Pol. : Skep / 181 / Ill / 2005 tertanggal 08 Maret 2005,Perihal : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas PolriJawa Timur, secara otomatis Batal Demi Hukum ;Apalagi dari 5 (lima) hal tersebut Penggugat tidak diberi kesempatan samasekali untuk mendapatkan haknya selaku Terperiksa pada waktu itu,sehingga keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRI terkesan dipaksakan akibatnya karena telah menghilangkan hakPenggugat maka sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Putusan Nomor 451 K/TUN/2013atas nama Bripda Ida Bagus Ketut Sucita Nrp. 73100400 dijatuhi sanksiberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polridan Surat Keputusan Kapolda Jatim Nomor : Kep/181/IlIV2005 tanggal08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri atas nama Ida Bagus Ketut Sucita, karena datang kePolres Situbondo dan meminta surat Keputusan tersebut kepada AKPSuharto jabatan Kasubagmin Polres Situbondo dan oleh PolresSitubondo baru diberikan

Dengan demikian putusanJudex Factie harus dibatalkan dan dilakukan pembetulan denganputusan Kasasi Mahkamah Agung RI;Bahwa adanya putusan Judex Facti yang khilaf dan salah tersebut terusberlanjut karena Judex Facti tidak memeriksa pokok perkara a quobahwa Pemohon Kasasi dahulu PenggugatPembanding sesuai denganSurat Keputusan Kapolda Jatim Nomor : Kep/181/IIV2005 tanggal08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri atas nama Ida Bagus Ketut Sucita karena melanggarpasal

Bahwa karena bermula dari cacat hukum maka SuratKeputusan Kapolda Jatim Nomor : Kep/181/II/2005 tanggal08 Maret 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri atas nama Ida Bagus Ketut Sucita, maka berakibat bataldemi hukum;Dengan argumentasi yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi dahuluPenggugatPembanding sebagaimana tersebut diatas membuktikanbahwa Judex Facti telah khilaf dan salah dalam memutus perkaraa quo, dan hal tersebut merugikan Pemohon Kasasi dahulu PenggugatPembanding

----------------------------------------------------------------M E N G A D I L I ------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM PENUNDAAN ;

• Menolak permohonan pelaksanan penundaan yang diajukan oleh Penggugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KEP/1713/XII/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama TOMMY FATAR P.

Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas POLRI atas nama TOMMY DANIEL PATAR P.

Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas POLRI atas nama TOMMY DANIEL PATAR P.

Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas namaTOMMY DANIEL PATAR P.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri An.Revelino Chandra E ; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatdalam kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ; 5.

Menyatakan Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/371/VII/2013tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri, an. REVELINO CHANDRA E adalah sah menurut3.

Resmi PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/G/2013/PTUNPBR.Tanggal 12 Maret 2014, serta memperhatikan alatalat bukti berupa suratsuratyang diserahkan oleh kedua belah di dalam persidangan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulandengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya danmenyatakan batal Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/371/VII/2013tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari...dari Dinas Polri, an.

REVELINO CHANDRA E satas pertimbangan bahwaSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013,tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polisi atas nama Brigadir Polisi Revelino Chandra E (Vide bukti P.1= T.7) adalah cacat hukum karena diterbitkan tidak sesuai dengan proseduryang berlaku karena bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (1), (2) jo Pasal 75huruf (b) Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor : 19 Tahun 2012, tentangSusunan Organsasi dan

Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Tergugat pada tanggal 30 Maret 2015 dan surat keputusan tersebuttidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat semenjak putusan dibuatoleh Komisi Kode Etik Profesi POLRI tertanggal 27 Juni 2014, maupun dari KaroPers SSDM POLRI, namun surat termaksud diambil sendiri oleh isteri Penggugat, yakni Tuti Suswati ;Bahwa akibat dengan dikeluarkan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) oleh Tergugat merupakan pelanggaran Administrasi Negara yangmerugikan Penggugat

Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas POLRIAtas Nama Penggugat, yang menjadi objek sengketa dalam GugatanPenggugat adalah sudah kadaluarsa (lewat waktu) sebagaimana diatur dalamPasal Undangundang Nomor Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 ; Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, istri Penggugat atas nama Tuti Suswati,telah menerima Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal 09Januari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari DinasPOLRI Atas Nama Penggugat, melalui Direktorat IV Narkoba

Menyatakan bahwa Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal09 Januari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Dari Dinas POLRI Atas Nama Penggugat, adalah sah menurut hukum ; 3.

Bahwa Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal 09 Januari2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari DinasPOLRI Atas Nama Penggugat, yang menjadi objek sengketa dalam GugatanPenggugat adalah sudah kadaluarsa (lewat waktu) sebagaimana diaturdalam Pasal Undangundang Nomor Undangundang Nomor 5Tahun 1986 ; 3.

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, istri Penggugat atas nama Tuti Suswati,telah menerima Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal 09Januari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) DariDinas POLRI Atas Nama Penggugat, melalui Direktorat IM NarkobaBareskrim POLRI sebagaimana tercatat pada tanda terima surat ; 4.

.: Skep/381/IX/ 2009 tanggal7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULUNrp.82060949, Kesatuan Ba. Polres KP3 BelawanPolda Sumutsebagai objek sengketa, baru Penggugat ketahui/terima pada hariJumat tanggal 18 September 2009 sehingga pengajuan gugatan inimasih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo.

.: Skep /381/IX/ 2009 tanggal7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULUNrp.82060949, Kesatuan Ba.

7September 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medantelah mengambil putusan, yaitu putusan No. 109/G/2009/PTUN.MDN tanggal 31Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI;e Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA;1.

No 54 K/TUN/20112020tepat untuk diajukan dan mendapatkan keputusan dari Pengadilan TataUsaha Negara Medan;Bahwa memang benar sudah terbukti dengan sah dan berharga ObjekGugatan/Sengketa TUN yaitu : Petikan Surat Keputusan TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat No.Pol.: Skep /381/IX/ 2009 tanggal 7September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULU Nrp.82060949,Kesatuan Ba.

Pol: Skep/381/IX/2009 tanggal 7 September 2009Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Ba.

.: Skep/381/IX/ 2009 tanggal7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULUNrp.82060949, Kesatuan Ba. Polres KP3 BelawanPolda Sumutsebagai objek sengketa, baru Penggugat ketahui/terima pada hariJumat tanggal 18 September 2009 sehingga pengajuan gugatan inimasih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo.

.: Skep /381/IX/ 2009 tanggal7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULUNrp.82060949, Kesatuan Ba.

7September 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medantelah mengambil putusan, yaitu putusan No. 109/G/2009/PTUN.MDN tanggal 31Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI;e Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA;1.

No 54 K/TUN/20112020tepat untuk diajukan dan mendapatkan keputusan dari Pengadilan TataUsaha Negara Medan;Bahwa memang benar sudah terbukti dengan sah dan berharga ObjekGugatan/Sengketa TUN yaitu : Petikan Surat Keputusan TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat No.Pol.: Skep /381/IX/ 2009 tanggal 7September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULU Nrp.82060949,Kesatuan Ba.

Pol: Skep/381/IX/2009 tanggal 7 September 2009Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Ba.

Penggugat menuntut agar Perbuatan Tergugat tersebut diatas dinyatakansebagai perbuatan melawan hukum dan 1 (satu) rangkap Surat PerjanjianPenggunaan Dana bantuan Imbal Swalayan (BIS) Unit Sekolan Baru (USB)Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 sebagaimanadimaksud pasal 5 ayat (1) yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan merupakan alatbukti hukum yang sah serta menghukum Tergugat membayar kerugian materilyang ditimbulkan dari Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugatsejumlah Rp.153.192.000,00 (Sseratus lima puluh tiga juta seratus sembilanpuluh dua ribu rupiah);Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN.Amb Halaman 2 dari 4Menimbang, bahwa Hakim dalam pemeriksaan pendahuluanberdasarkan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor

gugatanPerbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat terhadap Tergugat selain tentangapa yang dilakukan oleh Tergugat sendiri juga menyangkut dengan prosesPenetapan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara Tipikor yang dilakukanoleh Jaksa Penuntut Umum hingga ditetapkan sebagai Terdakwa dan di jatuhiputusan pemidanaan oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor08/Pid.SusTPK/2016/2016/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2016 atas nama AzizFidmatan, S.Sos, M,Si dan telah berkekuatan hukum tetap yang berujungkepada Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari statussebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Walikota Tualberdasarkan Keputusan Walikota Tual Nomor 290 Tahun 2019 tanggal 19 April2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil, hal mana dinilai oleh Hakim tidak menjadikan pembuktian perkara inisederhana dan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih lama dari yangditentukan dalam suatu) gugatan sederhana atau dengan kata lainpenyelesaiannya dapat dilakukan

PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa iniseperti terurai dalam Putusan Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor :9/G/2021/PTUNMDN, tanggal 7 Juli 2021 yang amar putusannyaberbunyi sebagai berikut ;MENGADILI;DALAM PENUNDAAN ; Menolak permohonan pelaksanan penundaan yang diajukan olehPenggugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor : KEP/1713/XII/2020 Tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas POLRI atas nama TOMMY DANIEL PATAR P.HUTABARAT, Pangkat Brigadir, NRP 87110303, Tanggal 18 Desember2020;DALAM EKSEPSI; Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK SENGKETA;1.

Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Pembandingsemula Penggugat ;2.Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk menunda pelaksanaanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:KEP/1713/XII/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas POLRI atas nama TOMMY DANIEL PATAR P.

Mewajibkan Terbanding semula Tergugat untuk mencabut KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/1713/XII/2020Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRIatas nama TOMMY DANIEL PATAR P. HUTABARAT, Pangkat Brigadir,NRP 87110303, Tanggal 18 Desember 2020;5. Mewajibkan Terbanding semula Tergugat untuk mengaktifan kemballiPenggugat sebagai anggota POLRI dan Merehabilitasi Status KedudukanPembanding semula Penggugat sebagai anggota Polri pada keadaansemula;6.

Perihal : Permohonan pendapat dan saran hukum atas DalamLuar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri, atas nama: Bharatu La Ode Arfah.

Tentang : Pernyataan Dalam LuarDinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)terhadap penggugat maka dengan demikian gugatan penggugat diajukan masihdalam tenggang waktu 90 ( sembilan puluh ) hari, sebagaimana ketentuandalam Pasal 55 Undang UndangNomor: 5 Tahun 1986 ; 7 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor:5 Tahun 1986. Pengadilan Tata Usaha Negara berwewenang memeriksa danmemutuskan sengketa terhadap Surat Telegram Tergugat I.

Jabatan :Min Pers Polres Muna adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum1 Surat Telegram dari Tergugat II Kadivbinkum Polri No Pol : TR /111/XI / 2006 Tanggal 22 Nopember 2006, ditujukan kepada Tergugat I yangisinya menyatakan pada bait: (CCCTTK) bahwa Surat Telegram dariTergugat I kepada Kapolres Muna sebagai dasar Pernyataan Dalam LuarDinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)terhadap Penggugat nama : La Ode Arfah Nrp : 55120337.

Pangkat Bharatupada Polres Muna Jabatan Min Pers Polres Muna.adalah PALS U; 2222222 222 n none nnn nnn1015 Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, tentang : Pernyataan DalamTugas Luas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) terhadap Penggugat. Bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf :b. UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Asas Asas UmumPemerintahan yang Baik Meliputi Asas :a). Kepastian Hukum b).

Pol. : TR/ 1292 / 86tanggal 6 Agustus 1986, berdasarkan Surat Keputusan dinyatakan dalam TugasLuar (Di luar dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)terhadap atas nama.