Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Malang guna proses balik nama atas nama Pemohon Pengalihan Hak Piutang atau nama yang lain sesuai yang ditunjuk oleh Pemohon Pengalihan Hak Piutang tersebut dan mencatatkan dalam Buku Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Malang;4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Malangatau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helaisalinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Malang guna prosesbalik nama atas nama Pemohon Pengalihan Hak Piutang atau namayang lain sesuai yang ditunjuk oleh Pemohon Pengalihan Hak Piutangtersebut dan mencatatkan dalam Buku Tanah Kantor PertanahanKotamadya Malang;4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untukmengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Kantor Pertanahan Kotamadya Malang guna proses balik namaatas nama Pemohon Pengalihan Hak Piutang atau nama yang lainsesuai yang ditunjuk oleh Pemohon Pengalihan Hak Piutang tersebut danmencatatkan dalam Buku Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Malang;Halaman 10 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2017/PN.Kpn4.

Menyatakan menurut hukum, bahwa pengalihan hak piutang atas Tergugatdari PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) kepada BPPN danpengalihan hak piutang atas Tergugat dari BPPN kepada Bank DanamonIndonesia Tbk adalah sah menurut hukum ;5. Menyatakan menurut hukum Pengalihan Piutang (Cessie) dari PT. BankDanamon Indonesia Tbk. Jakarta kepada Penggugat atas hak piutangterhadap Tergugat, berdasarkan akta notariil pengalihan piutang (cessie)Nomor : 83 tanggal 3 Mei 2006 yang dibuat oleh Ny.

Menyatakan menurut hukum pengalihan hak piutang antara Tergugat Terbanding juga Pembanding dan PT. Bank Umum Koperasi Indonesiakepada BPPN dan pengalihan hak piutang atas Tergugat Terbanding jugaPembanding dari BPPN kepada Bank Danamon Indonesia Tok adalah sahmenurut hukum ;4. Menyatakan menurut pengalihan piutang (cessie) dari PT.

Menyatakan menurut hukum pengalihan hak piutang atas Tergugat dariPT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) kepada BPPN danpengalihan hak piutang atas Tergugat dari BPPN kepada Bank DanamonIndonesia Tok adalah sah menurut hukum ;Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/20114. Menyatakan menurut hukum pengalihan piutang (cessie) dari PT. BankDanamon Indonesia Tbk.

Notaris Pembuat Akta Perjanjian Pengalihan Hak Piutang atau Akta CESSIENomor : 63, tanggal 31 Agustus 2018, sebagaimana dimaksudkan padaRisalah Lelang Nomor : 55/45/2019, tanggal 10 Juni 2019; Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT IV; Ke 4(empat) Tergugat tersebut diatasuntuk selanjutnya dalam perkara ini dapat juga disebut sebagai ; PARATERGUGAT05. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jendral Kekayaan NegaraKantor Wilayah Dirjen Kekayaan Negara Jawa Timur, Cq.

Menyatakan menurut hukum, bahwa pengalihan hak piutang atas Tergugat dar PT. BankUmum Koperasi Indonesia (Bukopin) kepada BPPN dan pengalihan hak piutang atasTergugat dari BPPN kepada Bank Danamon Indonesia Tbk. adalah sah menurut hukum ;5. Menyatakan menurut hukum Pengalihan Piutang (Cessie) dart PT. Bank DanamonIndonesia Tbk. Jakarta kepada Penggugat atas hak piutan, terhadap Teregugat,berdasarkan akta notaril pengalihan piutang (cessie) Nomor : 83 tanggal 3 Mei 2006yang dibuat oleh Ny.

Andi diserahkan kepada penggugat dan akan dibuatperjanjian pengalihan hak piutang dari sdr. Andi kepada penggugat (Ny.Kartini Gunawan) kemudian sdr.

Andi menyetujuinya barulah penggugatmelunasi hutang tergugat tersebut ditambah dengan bunga uang Rp.Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 179/Padt.G/2018/PN Ptk20.000.000 sehingga menjadi Rp. 320.000.000, (Tiga ratus dua puluh jutarupiah) sesuai Surat perjanjian pengalihan hak piutang tertanggal 20Desember 2016) dan bukti kwitansi (tanda terima uang tertanggal 20Desember 2016) terlampir, namun sebelumnya penggugat telahmemberitahukan atau mengingatkan kepada tergugat perihal pelunasanhutangnya kepada sdr

Ibrahim,sdr.Sudirman dan sdr.benny sebagai saksi, akan tetapi Surat perjanjian itutidak pernah ada;Bahwa dalam kesepakatan antara PENGGUGAT dengan sdr.Andi Susantodalam hal perjanjian Pengalihan piutang seperti yang diterangkan dalamgugatan posita pada point 4, hal mana TERGUGAT tidak pernah mengetahuldan menyetujui segala bentuk dari perjanjian peralihan piutang antarasdr.Andi dengan PENGGUGAT;Kemudian ternyata pula dari buktibukti yang menjadi posita gugatan perkaraa quo yakni Surat Perjanjian Pengalihan

Hak Piutang tertanggal 20Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 179/Padt.G/2018/PN PtkDesember 2016 dan bukti kwitansi (tanda terima uang) tertanggal 20Desember 2016 antara PENGGUGAT dengan sdr.Andi Susanto dapatdinyatakan bahwa TERGUGAT tidak mengetahui dan menyetujui peralihanhak piutang tersebut, yang mana sdr.Andi Susanto telah menyerahkan SHMNo.263 dan beralin kepada PENGGUGAT,Bahwa adanya hubungan hukum penyerahan SHM No.263 tersebut dariSurat Pernyataan tertanggal O6 September 2016 hanya berlakusepenuhnya

mengemukakan, selanjutnya, pihak PT OTO Multiartha dan PTSummit Oto Finance akan melakukan penagihan pokok piutang ditambah dengan bungakepada konsumen untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon Banding, atas jasa penagihanyang dilakukan PT OTO Multiartha dan PT Summit Oto Finance Pemohon Bandingmembayarkan sejumlah imbalan jasa / komisi yang telah Pemohon Banding potong PPhPasal 23;bahwa Pemohon Banding mengemukakan selisih lebih antara nilai pokok piutang denganpembayaran Pemohon Banding atas pengalihan

hak piutang dari PT OTO Multiartha dan PTSummit Oto Finance bukan merupakan bagian bunga yang seharusnya dibayarkan olehnasabah perusahaan multifinance ke perusahaan multifinance yang merupakan obyekpemotongan PPh Pasal 23 UndangUndang Pajak Penghasilan oleh karena: Pokok hutang dimiliki oleh nasabah dan pembayaran bunga dengan jumlah tertentu dandalam periode tertentu telah ditetapkan dan dibayarkan secara berkala kepada PT OTOMultiartha dan PT Summit Oto Finance sesuai perjanjian awal yang telah

Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa,Kecamatan Somba Opu, Kelurahan BontoBontoa, Terdaftar Atas NamaAndi Sutra Dewi Bachtiar Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02537/BontobontoaSebagaimanaDiuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal01042014 Nomor : 00314 / Bontobontoa / 2014 Seluas 176 M2 (SeratusTujuh Puluh Enam Meter Persegi) Yang Terletak Di Provinsi SulawesiSelatan ,Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, KelurahanBontoBontoa, Terdaftar Atas Nama Andi Sutra Dewi BachtiarMenjadi HakPemohon Sebagai Penerima Hak Pengalihan

Hak Piutang (Cessie),;Bahwa untuk meneguhkan Hak Pengalihan Hak Piutang (Cessie), denganini Pemohon mengajukan Permohonan untuk dapat melakukan BalikNama Sertifikat Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenGowa, terhadap : Sertifikat Hak Milik Nomor 02534/Bontobontoa SebagaimanaDiuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 01042014 Nomor00311/Bontobontoa/2014 Seluas 88 M2 (Delapan Puluh DelapanMeter Persegi) Yang Terletak Di Provinsi Sulawesi Selatan,KabupatenGowa, kecamatan Somba Opu,Kelurahan BontoBontoa

(IMRANA);

Hak Piutang terebut dan mencatatkan dalam Buku Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Turut Tergugat;

Bahwa Pengalihan Hak Piutang(CESSIE) sebagaimana disebutkan tersebut adalah CACAT HUKUM,dan BATAL DEMI HUKUM (VIDE Putusan Mahkamah Agung(Peninjauan Kembali) Nomor 125 PK/PDT.SUSPAILIT/2015);b. Pengalihan Hak Piutang (CESSIE) oleh PT. Bank Permata Tbk.dhi. TERGUGAT KESATU (I) kepada MICHAEL RYAN ADIWINATAdhi. TERGUGAT KEDUA (Il) tanpa Pemberitahuan terlebih dahuludan atau Persetujuan terlebin dahulu dari dan kepada PihakPENGGUGAT.

M.Kn diKota Tangerang (seluruhnya disebut AKTA CESSIE), atau dengankata lain bahwa Pengalihan Hak Piutang (CESSIE) dari PihakTERGUGAT KESATU (Il) kepada TERGUGAT KEDUA (II) adalahCACAT HUKUM, karena belum terpenuhinya syarat formil peralinanpiutang lewat mekanisme Pengalihan Piutang/CESSIE, yakni belumdiberitahukannya peristiwa peralihan piutang kepada PENGGUGATselaku Debitur secara resmi melalui Juru Sita Pengadilan;b.

Bahwa Pengalihan Hak Piutang (CESSIE)sebagaimana disebutkan tersebut adalah CACAT HUKUM,dan BATAL DEMI HUKUM.b. Pengalihan Hak Piutang (CESSIE) oleh PT. Bank PermataTbk. dhi. TERGUGAT KESATU (lI) kepada MICHAEL RYANHalaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pat.G/2020/PN BgrADIWINATA dhi. TERGUGAT KEDUA (Il) tanpaPemberitahuan terlebih dahulu dan atau Persetujuan terlebihdahulu kepada Pihak PENGGUGAT.

Selanjutnya Tergugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpapersetujuan pihak Penggugat telah melakukan pengalihan hak piutang (Cessie)kepada Tergugat II berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 15,tanggal 15 Juni 2020 dan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 16, tanggal15 Juni 2020, dihadapan Notaris Bayu Rushadian Hutama, S.H., M.

Kn, bahwaPenggugat merasa keberatan terhadap pengalihan hak piutang tersebut karenaseharusnya peristiwa peralihan piutang dilakukan secara resmi melalui Juru SitaPengadilan (Vide Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor 125PK/PDT.SUSPAILIT/2015), sehingga dengan tidak dilaksanakannya syaratformil tersebut maka menurut Penggugat pengalihnan hak piutang (Cessie)antara Tergugat dengan Tergugat II telah cacat hukum dan batal demi hukum,Sedangkan Turut Tergugat telah melakukan lelang umum terhadap

./2021/ PT SBYBahwa dalildalil yang diuraikan oleh Para Pembanding telah keliru,karena cessie hanya pengalihan hak piutang saja (penggantian orangberpiutang lama dengan orang berpiutang baru), tidak menimbulkanhak dan kewajiban baru sebagaimana yang dimaksud oleh ParaPembanding.

Apabilaadanya kekeliruan dalam penempatan hak dan kewajiban maka tidak dapatterungkap dengan jelas, dan dengan tidak diberikannya perjanjian Cessiekepada Para Pembanding menunjukkan Tergugat II/Terbanding Il tidakmemiliki itikad baik atas agunan milik Para Penggugat.Bahwa dalildalil yang diuraikan oleh Para Pembanding telah keliru,karena cessie hanya pengalihan hak piutang saja (penggantian orangberpiutang lama dengan orang berpiutang baru), tidak menimbulkanhak dan kewajiban baru sebagaimana yang

BankDanamon telah melakukan pengalihan Hak Piutang atas kredit Parapenggugat kepada Tergugat secara melawan hukum, sehingga ataspermasalahan tersebut Para Penggugat telah memperkarakantindakan PT. Bank Danamon dan Tergugat di Pengadilan NegeriDenpasar sebagaimana dalam perkara Perdata No.965/Pdt/2020/PN.Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.77/Pdt./2021/PT.Dps yang saat ini masih dilakukan upaya hukumKasasi oleh Para Penggugat di Mahkamah Agung RI pada tanggal 04Agustus 2021;7.

Bank Danamon Indonesia Kantor Wilayah Denpasardan pengalihan Hak Piutang atas kredit kepada Tergugat I, maka sudahseharusnya Penggugat juga menarik PT. Bank Danamon IndonesiaKantor Wilayah Denpasar. Sebagai Tergugat.Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasanya dalam jawabannyatelah mengajukan eksepsi sebagai berikut :3. Eksepsi tentang Penggugat Salah Dalam Mengajukan UpayaHukuma.

;TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp 58.832.063, (lima puluhdelapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam puluh tigarupiah);16.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Akta Nomor 09 tertanggal 10Mei 2016 tentang Pengalihan Hak Piutang (Cessie) yang dibuat olehEndang Sukorini Atyanto, S.H.

Meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas A Kota Makassaratau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helaSalinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan hukumtetap kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar (Turut Tergugat) gunaproses peralihan/balik nama atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dalamBalik Nama Sertifikat Hak Milik atau nama yang lain sesuai yang ditunjukdalam Balik Nama Sertifikat Hak Milikatau Pengalihan Hak Piutang terebutdan mencatatkan dalam Buku Kantor

Meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas A Kota Makassaratau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helaSalinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan hukumtetap kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar (Turut Tergugat) gunaproses peralihan/balik nama atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dalamBalik Nama Sertifikat Hak Milik atau nama yang lain sesuai yang ditunjukdalam Balik Nama Sertifikat Hak Milikatau Pengalihan Hak Piutang terebutdan mencatatkan dalam Buku Kantor

Indonesia No. 33/KME.017/199931/12/KEP/GBI tanggal Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program RekapitulasiBank Umum jo.Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/225/KEP/DIR tanggal1 Maret 1999, maka Tergugat I selaku Bank Umum diwajibkan untuk mengalthkankredit bank bermasalah dalam pembayaran kewajibannya termasuk di dalamnya adalahkredit atas nama Tergugat Il kepada Asset Management Unit (AML) di BadanPenychatan Perbankan Nasional (disingkat BPPN) ;Bahkan diikuti denpan penandatanganan Perjanjian Pengalihan

Hak Piutang (Cessie)tanggal 31 Marct 1999 antara Tergugat I dengan BPPN yang dilegalisasi oleh Ny.Asmara Noer, SH, Notaris di Jakarta :29Dengan demikian, pihak BPPN lah yang selanjutnya menyelesaikan aktiva produktifpolongan 5 (tagihan macet) Tergugat II baik berupa asset fisik maupun tagihan kepadadebitur yang bersangkutan (77 case Tergugat Il) ;Oleh karena pihak BPPN yang telah menyelesaikan aktiva produktif golongan 3(tagihan macct) Tergugat Il dalam Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut, makaPenggugat

Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 31/225/KEP/DIR tanggal 1 Maret 1999, makaTergugat I selaku Bank Umum diwajibkan untuk mengalihkan kredit bankbermasalah dalam pembayaran kewajiban termasuk di dalamnya adalah kreditatas nama Tergugat I kepada Asset Management Unit (AMU) di BadanPenyehatan Perbankan Nasional (disingkat BPPN) ;Dengan demikian, kredit sindikasi Tergugat II porsi Tergugat I selaku bankumum dialihkan kepada BPPN benkut dilakukan pula penandatangananPerjanjian Pengalihan Hak Piutang

Bahwa pengalihan kredit bermasalahan Tergugat Il oleh Tergugat I kepada BPPNferscbut diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengalihan Hak Piutang (Cessietanggal 31 Maret 1999 antara Tergugat I dengan BPPN yang dilegalisasi oleh Ny.Asmara Nocr, SH, Notans di Jakarta ;Dengan demikian, pihak BPPN lah yang selanjutnya menyelesaikan aktiva produktgolongan 5 (tagihan macet) Tergugat I bak berupa asset fistk maupun tagihan kepadadehitur yang bersangkutan (in case Tergugat Il) termasuk tugas Tergugat

Menyatakan menurit.....Menyatakan menurut hukum, bahwa pengalihan hak piutang atas Tergugat Rekonpensi dariPT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) kepada BPPN, dan pengalihan hak Piutangatas Tergugat Rekonpensi dari BPPN kepada Bank Danamon Indonesia Tbk. adalah sahmenurut hukum ;Menyatakan menurut hukum, pengalihan piutang (cessie) dari PT. Bank Danamon IndonesiaTBK.

Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian kredit antara Tergugat Rekonpensi dengan PT.Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), berdasarkan Grosse Akta Nomor : tanggal 3Pebruari 1986, adalah sah menurut hukum ;4 Menyatakan menurut hukum, bahwa pengalihan hak piutang atas Tergugat Rekonpensi dariPT.

Nomor 2467 K/Pdt/2012"Menimbang, bahwa pasal 613 KUHPerdata walaupun dari segi bentukcessie (Surat Pengalihan Hak Piutang tanggal 19 April 1999) adalahtelah terpenuhi, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 613 ayat (2)KUHPerdatra mengatakan bahwa akte cessie barulah berlaku terhadapCessus (debitur) jikalau kepadanya sudah diberitahu adanya Cessieatau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya, dalam arti:Pertama: bahwa pengoperan hak tagihan antara cedent (Creditur PT.Bank Danamon) dengan

dapat ditagih;Add 2 : Debitor memiliki lebih dari satu kreditor;Menimbang bahwa, berdasarkan surat buktiKL1d, PT Citra Lentera Abadi telahmemberikan kuasa kepada Sahari Banong, SH dkk untuk mewakili PT Citra Lentera Abadidalam kapasitas sebagai Kreditur lain dari Termohon PKPU; (Produk KLIf ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti KL1.d berupa Perjanjian Pengakuan Hutangternyata bahwa PT Lentera Abadi mempunyai tagihan sebesar Rp. 202.000.000, kepada PT.Bakri Telecom (Termohon PKPU) yang bersumber dari pengalihan

hak piutang PT.

Piuttang Nomor33 tanggal 16 Oktober 2017 dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (CESSIE)Nomor 34 tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat dan dihadapan MOCHAMADSOLEH ALAIDRUS,SH,M.Kn, Notaris & PPAT di Purwakarta, adapun yangHalaman 29 dari 33 Putusan Nomor 990/Pdt.G/2018/PN Tngmenjadi pokok persoalan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebutadalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan Tergugat II melalui Akta Notaris tersebut, dan oleh karena yangdipersoalkan tentang pengalihan

hak piutang (Cessie) oleh Tergugat kepadaTergugat II, dan dilain pihak Penggugat mendalilkan dalam petitum gugatannyapada angka 5 tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat Il menyalahi prosedur dan cacat hukum tersebut adalah PerbuatanMelawan Hukum dan batal demi hukum, dan dengan demikian terkait pihakNotaris dalam pembuatan Cessie tersebut, maka dengan demikian Penggugatberkepentingan hukum terhadap pihak notaris tersebut untuk menentukan adaatau tidaknya Perbuatan Melawan