membayarkewajibannya, maka Tergugat I/Tergugat Il akan membuat Surat KuasaMenjual atas Obyek Perkara ini kepada Penggugat yang berlaku setelahtanggal 31 Maret 2019;Pasal 6Bahwa apabila pada tanggal jatun tempo sebagaimana tersebut dalam Pasal3 ayat (2), Tergugat I/Tergugat Il belum selesai membayar kewajibannya,maka Tergugat I/Tergugat II bersedia menyerahkan obyek perkara kepadaPenggugat untuk dilakukan penjualan atau melalui pelelangan umum sesuaidengan peraturan yang berlaku;Pasal 7(1) Bahwa hasil penjualan

obyek perkara sebagaimana dimaksudpada pasal 6 adalah untuk pembayaran kewajiban Tergugat I/Tergugatll kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 danditambah dengan biayabiaya yang berkaitan dengan prosespenjualan obyek perkara tersebut;Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kin.(2) Bahwa apabila ada sisa dari pembayaran tersebut dalam ayat(1) maka uang sisa tersebut harus diserahkan kepada TergugatI/Tergugat II;Pasal 8Bahwa para pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara

kuasa jual Nomor 18/SK/I/2013 tertanggal 16 Februari 2013, Nomor19/SK/V2013 tertanggal 16 Februari 2013 dan Nomor 20/SK/IV2013tertanggal 16 Februari 2013 adalah satusatunya surat kuasa jual atasobyek perkara yang tidak dapat ditarik kembali oleh Para Tergugat danyang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Para penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Watesmemerintahkan kepada Para Penggugat untuk memenuhi isi perjanjianKerja Nomor 18/PK/WH&R/2013 tertangal 16 Februari 2013 danmenyerahkan hasil penjualan

obyek perkara sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari harga jual obyek perkara kepada Para Penggugat.Bahwa Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Watesmenyatakan surat kuasa jual atas obyek perkara yang dibuat dan diberikanPara Tergugat kepada Tergugat VI maupun kepada pihak lain yang dibuatadalah tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa memerintahkan kepada Para Tergugat dan Tergugat VI untukmenyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03368 dan 03669/KedungsariHalaman 5 dari 11, Putusan No.63/PDT/2017

Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja Nomor 18/PK/WH&R/2013tertangal 16 Februari 2013, surat kuasa untuk mengurus obyek sengketaNomor 15/SK/WH&R/IV2013 tertanggal Ke) Februari 2013,16/SK/(WH&R/IV2013 tertanggal 16 Februari 2013 dan Nomor;17/SK/WH&R/I/2013 tertanggal 16 Februari 2013 mempunyai kekuatanhukum dan mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat.Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk memenuhi isi perjanjianKerja Nomor 18/PK/WH&R/2013 tertangal 16 Februari 2013 danmenyerahkan hasil penjualan

obyek perkara sebesar 20% dari harga jualobyek perkara kepada Para Penggugat.Halaman 6 dari 11, Putusan No.63/PDT/2017/PT YYK4.

No. 09/Pdt.G/2017/MS.AcehMenimbang, bahwa disamping hal di atas, para Tergugat/Terbandingjuga mendalilkan dalam eksepsinya bahwa posita tidak jelas karenaPenggugat/ Pembanding tidak menjelaskan kebutuhan biaya berobat yangharus diambil dari hasil penjualan obyek perkara, juga alasan eksepsi yangtidak dapat dibenarkan karena tidak ada relevansinya dengan pokok gugatanyang menuntut agar hibah yang dilakukan Abdul Rahman Diwa terhadapobyek terperkara dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;Menimbang

suratkuasa jual Nomor 18/SK/I/2013 tertanggal 16 Februari 2013, Nomor19/SK/IV2013 tertanggal 16 Februari 2013 dan Nomor 20/SK/I/2013tertanggal 16 Februari 2013 adalah satusatunya surat kuasa jual atas obyekperkara yang tidak dapat ditarik kembali oleh Para Tergugat dan yangberlaku serta mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Para penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Watesmemerintahkan kepada Para Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian KerjaNomor 18/PK/WH&R/2013 tertangal 16 Februari 2013 dan menyerahkanhasil penjualan

obyek perkara sebesar 20% (dua puluh per seratus) dariharga jual obyek perkara kepada Para Penggugat.Bahwa Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Wates menyatakansurat kuasa jual atas obyek perkara yang dibuat dan diberikan ParaTergugat kepada Tergugat VI maupun kepada pihak lain yang dibuat adalahtidak sah dan batal demi hukum.Bahwa memerintahkan kepada Para Tergugat dan Tergugat VI untukmenyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03368 dan 03669/KedungsariHalaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan

Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian KerjaNomor 18/PK/WH&R/2013 tertangal 16 Februari 2013 dan menyerahkanHalaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Wathasil penjualan obyek perkara sebesar 20% dari harga jual obyek perkarakepada Para Penggugat.. Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa jual Nomor 18/SK/I/2013, nomor19/SK/IV2013 dan nomor 20/SK/IV2013 dan merupakan satusatunya suratkuasa jual yang berlaku atas obyek perkara..

Dalam Pokok Perkara

dengansertifikat nomor 546/Kel Seminyak tertanggal 27 September 2007seluas 667m2;Bahwa Tanah dan hotel tersebut dijual secara tidak sah danmelawan hukum oleh Tergugat dan atau Tergugat II kepadaTergugat IV melalui Turut Tergugat (notaris /PPAT Gusti AyuNilawati, SH) berdasarkan akta nomor 19, 20 dan 21, semuanyatertanggal 2 Oktober 2007, karena itu Akta Jual Beli tersebutharus dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan, danTurut Tergugat secara aktif membatalkan aktaakta yangdibuatnya tersebut;Bahwa penjualan

obyek perkara perdata No. 228/Pdt.G/1994/PN.Dps. tersebut tidak sah dan melanggar hukum, karena obyeksengketanya masih berstatussita; Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut telah mengakibatkanPenggugat mengalami kerugian, karena itu Penggugat menuntutagar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugianHal 13 dari 27 hal Put.46/Pdt/2014/PT.Dpstersebut kepada Penggugat, sebagaiberikut : a.

tersebut kemudian menerbitkansertifikat pengganti atas nama Penggugat atau atas nama pihakyang di tunjuk olehPenggugat; Bahwa oleh karena obyek perkara ini adalah sesuatu yang telahjelas, lagi pula berdasarkan putusan Peninjauan kembali nomor :71 PK.Pdt/2007, tanggal 28 September 2007 amarnya sudahterang dan jelas agar obyek sengketa diserahkan kepadaPenggugat, maka putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu(uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum bandingmaupun kasasi;Bahwa terhadap penjualan

obyek perkara yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat II kepada Tergugat IV adalah perbuatanmelawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam putusan pidananomor : 773/Pid.B/2010/PN.Dps jo putusan pidana PengadilanTinggi Denpasar nomor 52/PID/2012/PT.Dps tertanggal 18September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (in krachtvan gewijsde);, sehingga cukup alasan untuk mengabulkangugatan Penggugat ;Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat tidak ingin mentaati putusanini, mohon kiranya kepada Para tergugat dapat

hak atas tanah obyek perkara/jual beli tidak pernah dimintakanpembatalannya oleh pihak Tergugat A2 (orang tua Tergugat A2) maka menuruthukum perjanjian peralihan hak atas tanah/jual beli obyek perkara tersebut adalah sahmenurut hukum, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah mengikat kedua belahpihak yang berjanji, dengan demikian terbukti pertimbangan Pengadilan Tinggitersebut adalah bertengan dengan hukum yang berlaku ;5 Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum ;Bahwa jika penjualan

obyek perkara oleh PT.

NV Handel MY v/h FirmaHadis Didong yaitu tanggal 24 September 1991, tidak pernah dimintakan pembatalanterhadap penjualan obyek perkara ke pengadilan oleh PT.

formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah meneliti salinan resmi putusan PengadilanAgama Makassar, memori banding dan kontra memori banding para pihak,menurut Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah benar dan tepatberdasarkan dasardasar pertimbangan dan alasan serta pendapat MajelisHakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo baik dalam Eksepsi maupun dalamPokok Perkara, sehingga dapat diambil alih menjadi pendapat sendiri, dengantambahan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terjadinya penjualan

obyek perkara pada angka 4huruf a (4.a) adalah penjualan secara sepihak oleh Tergugat/Pembanding tanpapersetujuan dengan Penggugat/Terbanding yang menyalahi maksud Pasal 36ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Mengenai hartabersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihaksebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdi atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjualan

MatiurIriani Tambunan untuk menjamin pelunasan hutang atas fasilitas kreditPT Pro Mekanika Indonusa (dalam Pailit) yang sudah diikat dengan HakTanggungan, tentunya juga harus diserahkan kepada Terbanding dengan ketentuan hasil penjualan Obyek Perkara khusus diperuntukkanuntuk membayar hutang PT Pro Mekanika Indonusa (dalam Pailit)kepada Terbanding II sebagai Kreditur Separatis, maksimal sebesar nilaipembebanan Hak Tanggungan.2.

Apabila dari hasil penjualan Obyek Perkara terdapat sisa, makasisa hasil penjualan tersebut akan diserahkan oleh Terbanding kepadaseluruh ahli waris dari alm. Matiur Iriani Tambunan.

Dengan demikian, dengan diserahkannya Obyek Perkara olehTerbanding Il kepada Terbanding tidak menimbulkan kerugian apapunkepada Para Pembanding karena hasil penjualan Obyek Perkara hanyaakan digunakan oleh Terbanding untuk membayar hutang atas fasilitaskredit PT Pro Mekanika Indonusa (dalam Pailit) Kepada Terbanding IImaksimal sebesar nilai Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) yaitusebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan biaya biayaterkait dengan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas

ObyekPerkara) kepada Terbanding untuk dilakukan lelang eksekusi HakTanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitandan PKPU, yaitu :Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunanHalaman 41 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDNuntuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dalam Pasal185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut ataspenjualan agunan tersebut.Selanjutnya mengenai penjualan

Obyek Perkara (agunan kredit) olehKurator (i.c Terbanding 1!)

digunakanuntuk pembayaran hutang selama masa hidup XXXX, adalah benar, dan JAMALI binJAENI .adalah sebagai ahli waris dari XXXX tidak keberatan, dan sebagaimanaketerangan Pemohon punya hutang harus dibayar, dan selain itu tidak adawashiyat dari Pewaris almarhum XXXX.Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon sesuai ketentuan hukum yangberlaku, bahwa wali atas anak adalah Demi keselamatan dan kelangsungan hidupanak dan pendidikan anak; sedangkan maksud perwalian ini, adalah kewajibanPemohon adalah untuk penjualan

obyek perkara waris dari Suami Pemohon,sebelum meninggal adalah mempunyai hutang yang harus dibayar oleh Ahli warisdan pembayarannya dengan hasil penjualan harta berupa tanah dan sudah11bersertipikat SHM.

Bahwa tidak dipertimbangkannya faktatelah terjadi penjualan obyek perkara dua kali oleh para Turut Termohon Kasasi/para Turut Terbanding/ para Turut Tergugat tersebut menjadikan putusan tersebuttelah keliru dan salah hukumnya sehingga harus dibatalkan;2 Keberatan Kedua.Pertimbangan hukum yang salah dan bertentangan dengan fakta sebenarnya;e Bahwa tanah obyek sengketa oleh Tergugat/ Terbanding/ TermohonKasasi dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) yangdalam SHM tersebut adalah berupa

Anwar Komala Raden yang telah dijual olehTergugat I;Menimbang,bahwa Tergugat I s/d VI membantah gugatan para Penggugat tersebutdalam jawabannya mengemukakan bahwa mengenai obyek perkara dalam Posita point1,2,dan 3 diakui adalah benar serta pada posita point 4 dan 5, Tergugat I juga menyatakantidak pernah menjual dan menandatangani penjualan obyek perkara sedangkan TergugatVII dan XV dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek perkara adalah harta pembagiandari Alm H.

Tergugat XV dan sesuai bukti P1, selanjutnya pada tahun1974 obyek perkara telah dijual oleh Tergugat I kepada Edy Tanasa alias Tjong Tann (buktiT1), penjualan aquo diketahui oleh Nawawi Komala Raden (alm) sesuai Keterangan saksiSanimu Alihi dan letak rumah Nawawi Komala Raden (alm) yang berada bersebelahandengan obyek perkara sampai saat ini, menjadi persangkaan bahwa perbuatan Tergugat Itelah melakukan penjualan terhadap obyek perkara dengan persetujuan salah satu ahliwaris, namun karena dalam penjualan

obyek perkara aquo tanpa diketahui oleh oleh paraahli waris lainya dengan tidak ikut bertanda tangan dalam surat penjualan tersebut danditegaskannya oleh pengakuan para Penggugat dan Tergugat I s/d VI serta interval waktudari meninggalnya Rostalin 1973 dan penjualan 1974 tidak terdapat adanya alat bukti saksiatau surat yang menyatakan bahwa obyek perkara telah dibagi waris dan tidak ada alat28bukti yang mendukung bahwa obyek perkara telah diserahkan kepada Tergugat I oleh Hi.Anwar Komala Raden (

Menghukum Tergugat , Il dan III untuk memberikan kepadaPenggugat uang hasil penjualan obyek perkara dan Il sesuaidengan bagian Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas obyekperkara dan II atau;c. Melakukan pelelangan dimuka umum baik dengan atau tanpa ikutserta Tergugat IV, V dan VI atas obyek perkara dan II denganketentuan sebagai berikut:1).

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaperbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum,sehingga karenanya petitum Penggugat angka dua patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan setengahbagian dari hasil penjualan obyek harta bersama tersebut kepada Penggugat,maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah darihasil penjualan obyek perkara a quo

disyaratkan dalam SEMA No. 4Tahun 2016, maka tetap harus dilindungi oleh hukum, yakni jual bellitersebut SAH adanya, demikian SEMA No. 7 tahun 2012 butir IXmenentukan..Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penjualan atas obyek perkarayang dilakukan oleh Pembanding / Tergugat ke Pembanding II /Tergugat Il adalah SAH menurut hukum dan TIDAK DITEMUKANADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKANTERBANDING/ PENGGUGAT.Atas dasar / alas hak apa TERBANDING / PENGGUGAT mendalilkanadanya kerugian akibat penjualan

obyek perkara ??

sampai saat dijual obyek perkara masih tertulistetap atas nama Pembanding / Tergugat 1, BUKAN TERTULIS AT ASNAMA TERBANDING/ PENGGUGAT.Hal. 32 Putusan No.442 /PDT/2018/PT.SMGBahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ternyataobyek perkara TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM dengan Terbanding /Penggugat, demikian pula Pembanding / Tergugat juga TIDAK ADAHUBUNGAN HUKUM, dengan Terbanding / Penggugat karenaperkawinan telah putus.Sehingga dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum dalamproses penjualan

obyek perkara dari Pembanding / Tergugat kePembanding Il / Tergugat Il, ( karena memang yang menjual adalahorang yang berhak yakni Pembanding / Tergugat ); dan dengandemikian pula tidak ada akibat / kerugian apapun yang dialamiTerbanding / Penggugat, karena memang TIDAK MEMPUNYAI ALASHAK atas obyek perkara.Selanjutnya adalah bahwa oleh karena Terbanding / Penggugat, TIDAKMEMPUNYAI ALAS HAK atas obyek perkara, maka dengan sendirinyaTerbanding / Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk mengajukangugatan

Kel Seminyak tertanggal 27 September 2007 seluasBahwa Tanah dan hotel tersebut dijual secara tidak sah dan melawanhukum oleh Tergugat dan atau Tergugat Il kepada Tergugat IVmelalui Turut Tergugat (notaris /PPAT Gusti Ayu Nilawati, SH)berdasarkan akta nomor 19, 20 dan 21, semuanya tertanggal 2Oktober 2007, karena itu Akta Jual Beli tersebut harus dinyatakan17.18.batal demi hukum atau harus dibatalkan, dan Turut Tergugat secaraaktif membatalkan aktaakta yang dibuatnyaTOT SBI ~ == nnn nn cr enBahwa penjualan

obyek perkara perdata No. 228/Pdt.G/1994/PN.Dps.tersebut tidak sah dan melanggar hukum, karena obyek sengketanyamasih berstatusBahwa perbuatan para Tergugat tersebut telah mengakibatkanPenggugat mengalami kerugian, karena itu Penggugat menuntut agarpara Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebutkepada Penggugat, sebagaiDEPIKUL, jnnannnennsnn=nannn nn nnannnnannenanannnansnnanennannnasnanmannsnennsa.

tersebut kemudian menerbitkan sertifikat pengganti atasnama Penggugat atau atas nama pihak yang di tunjuk olehPenggugat:; Bahwa oleh karena obyek perkara ini adalah sesuatu yang telah jelas,lagi pula berdasarkan putusan Peninjauan kembali nomor : 71PK.Pdt/2007, tanggal 28 September 2007 amarnya sudah terang danjelas agar obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat, makaputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad),meskipun ada upaya hukum banding maupunSS aBahwa terhadap penjualan

obyek perkara yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat Il kepada Tergugat IV adalah perbuatanmelawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam putusan pidananomor : 773/Pid.B/2010/PN.Dps jo putusan pidana Pengadilan TinggiDenpasar nomor 52/PID/2012/PT.Dps tertanggal 18 September 2012yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);,sehingga = cukup alasan untuk mengabulkan gugatanPenggugat j nn on enone nnnBahwa dikhawatirkan Para Tergugat tidak ingin mentaati putusan ini,mohon kiranya kepada

Penggugat sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah dan bangunan diatasnya (obyek perkara), namun hal tersebut tidak ditepati juga;Bahwa Penggugat sangat merasa kecewa dengan Tergugat dimanadengan janjijanji, menggunakan nama Tuhan dan segalanya untuk membujukPenggugat yang akhirnya Penggugat yakin untuk melepaskan hak kepadaTergugat, namun janji dan kepercayaan Penggugat dikhianati dan bahkanTergugat sekarang selalu menghindar dari Penggugat dan tidak ada niat baikdari Tergugat untuk menyelesaikan uang penjualan

obyek perkara milikPenggugat;Bahwa Penggugat juga sangat kecewa dengan Turut Tergugat Il yangtelah ikut berjanji, apabila kucuran kredit atas nama Tergugat dikabulkan, makaakan memberitahu dan memanggil Penggugat untuk pengembalian uangnya,akan tetapi tidak dilaksanakan bahkan dengan sengaja telah tidak memberitahuPenggugat akan kucuran kredit dengan agunan milik Penggugat, olehkarenanya Turut Tergugat Il harus ikut bertanggung jawab atas kerugianPenggugat;Bahwa Penggugat sudah berulangulang untuk

Pelawan pada angka 2 (dua) tesebut haruslahdinyatakan tidak dapat diterima karena tidak benar pernyataan Pelawanhalaman 21 Putusan Nomor 74/Pdt/2017/PTBNAyang menyatakan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 30menyebutkan penjualan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalampasal 6 UUHT harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri Langsa.Bahwa alasan keberatan Pelawan tersebut hanya rekayasa Pelawan sajakarena dalam putusan perkara ini halaman 30 Majelis Hakim sama sekallitidak pernah menyebutkan penjualan

obyek perkara harus melalui fiat KetuaPengadilan Negeri Langsa.3.

benar mempertimbangkan dalil Posita angka 3gugatan PENGGUGAT menyangkut penjualan obyek sengketa yakniHalaman 62 dari 67 Halaman Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT MND.sebidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan semipermanen berupa kantin terletak di Desa Kopandakan I, KecamatanKotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan ukuran + 805 m2( berbentuk Letter L ) dengan batasbatas :Barat : sebagian Jalan Raya, sebagian Kantor KUD Inaton ;Timur =: selokan;Utara : Sungai ;Selatan : jalan raya ;Penjualan

obyek perkara tersebut kepada TERGUGAT Ill /TERBANDING Ill telah sesuai dengan jual beli adat ( konstantahandeling ) yakni unsur tunai dan terang.

Selanjutnya dalam surat Bukti T.IV 1 secara jelas dannyata merupakan fakta yang tak terbantahkan, TERGUGAT , Il /TERBANDING I, Il selaku pengurus KUD Inaton yang lama masaperiode 20102014 sebelum digantikan oleh Para PENGGUGATsebagai pengurus yang baru, telah menandatangani suratpersetujuan penjualan obyek perkara bersamasama dengan BadanPengawas, Manager serta anggota KUD Inaton ( vide buktiT.IV 1 ).