Ditemukan 30 data
124 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3387 K/Pdt/2017Bahwa tindakan Terlawan dan II telah sesuai prosedur, Terlawantelah melakukan perubahan perjanjian kredit, restrukturisasi utang,pemberitahuan kewajiban Pelawan atas utang, surat peringatan 3 kali dansurat pemberitahuan tentang lelang, surat pemberitahuan pelaksanaanlelang, teguran dari Pengadilan Negeri Pinrang, maka tepat putusan JudexFacti menyatakan Pelawan bukan sebagai Pelawan yang benar makaperlawanan Pelawan harus ditolak;Bahwa lagipula selain itu alasanalasan kasasi
19 — 11
HulwanMiranto (Saksi 2) dan Briptu) Sinaruddin (Saksi 3) besertaanggota Sat Narkoba Polres Abdya bergerak melakukan patrolimenuju arah Terangon, sekira pukul 13.00 Wib Briptu HulwanMiranto (Saksi 2) dan Briptu) Sinaruddin (Saksi 3) besertaanggota Sat Narkoba Polres Abdya kembali bertemu denganInnova warna hitam Nopol BK 102 JS yang dikemudikan olehTerdakwa di jalan Babahrot Terangon kemudian saat dimintaberhenti Terdakwa malah menambah kecepatan kemudian Saksi2 dan Saksi 3 mengeluarkan tembakan peringatan
3 kali namunmobil tidak berhenti juga selanjutnya Saksi 2 dan Saksi 3dengan anggota lainnya melakukan tembakan ke arah ban mobilnamun mobil Innova warna hitam Nopol BK 102 JS tidakberhenti juga dan terus melaju kencang.g.
Terdakwa menerobos razia Polisi di depan PolsekTerangon dari arah Gayo Luwes menuju Abdya, walaupun Saksi2 dan Saksi 3 mengeluarkan tembakan peringatan 3 kali dantembakan ke arah ban mobil namun mobil Terdakwa tidakberhenti. Setelah Sdr. Mus Mulyadi (Saksi 1) meminta turundari mobi di Desa Le Merah Kab. Abdya, Terdakwamelanjutkan perjalanan ke arah Medan.b.
PT BHARA INDUK. Diwakili oleh Drs. Manshur Rifat, S.H.
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
255 — 709
peringatan.4) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktuyang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakanalasanalasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan sehinggatanggapan tidak dapat diterima, maka diterbitkan peringatan berikutnyasebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganselang waktu 30 hari kerja untuk setiap peringatan.Mengacu pada Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut1/2008, maka mengacu Fakta Hukum bahwa Surat Peringatan
3 kali yangditerapbkan kepada Penggugat tidak langsung pada ayat (4) yaknimemberikan peringatan 3 kali dengan selang waktu 30 Hari Kerja untuksetiap peringatan, Seharusnya Direktur Jenderal memberikan Peringatan 3kali terlebin dahulu kepada Penggugat, dan hal ini merupakan pelanggarandan tindakan yang tidak sesuai procedural yakni melampui aturan yangsudah diterapkan di dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.39/MenhutII/2008.
tidak sesuai dengan materiperingatan sehingga tanggapan tidak dapat diterima, makaditerbitkan peringatan berikutnya sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan selang waktu 30 hari kerja untuksetiap peringatan.Halaman 20 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUNJKTBerdasarkan hal tersebut Penerapan Sanksi Administratif tidakmemenuhi prosedur Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhutll/2008 yakni pasal 27 ayat 1 terkait Surat Peringatan terbagi menjadi duayakni Surat Peringatan
3 kali tanpa adanya jangka waktu yang ditentukanoleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, kKemudianpada pasal 27 ayat 4 diterbitkan kembali surat peringatan 30 hari denganselang waktu 30 hari kerja untuk setiap peringatan I, peringatan Il, danperingatan III ;32.
42 — 10
Bahwa Penggugat telah memberitahukan Surat Peringatan 3 kali;8. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Somasi;9.
54 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 4 April 2018 dan kontra memori kasasitanggal 19 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalamhal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadapPenggugat karena Para Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja dantelah mendapatkan surat peringatan
3 kali dari Tergugat, maka Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal161 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,sedangkan terhadap Penggugat II pemutusan hubungan kerja bukan karenapelanggaran kerja maka berhak atas 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kaliUang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Pasal 156 ayat (3), 1 x UangPenggantian Hak (UPH) Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 dan terhadap Penggugat III pemutusan hubungan
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Notaris diJepara;Bahwa Penggugat kemudian hanya melakukan angsuran sebanyak 8(delapan) kali, sehingga dikategorikan melakukan wanprestasi;Bahwa lelang yang dilakukan telah melalui prosedur yang benar, yaituadanya surat peringatan (3 kali), permohonan lelang, pemberitahuanlelang, pengumuman di Mass Media;Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II, karena telahHal. 13 dari 13 hal. Put.
Swamitra KSU Bahtera Makmur Sukoharjo
Tergugat:
Sridadi
51 — 4
Bahwa atas tunggakan kewajiban hutang sebagaimana tersebut diatas,hingga surat ini dibuat tidak ada itikad baik dari Ny Sridadi untuk membayar,sedangkan Pemohon telah berulangkali melakukan penagihan, memberikanSurat peringatan 3 kali.3. Bahwa atas kredit tersebut tergugat telah menyerahkan anggunanpinjaman berupa, sebidang tanah sawah dengan identitas sebagai berikut :a. SHM No :155b. Luas :3465m2c.
42 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
perjanjian hubungan kerja yang telahmemenuhi ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003; Bahwa dalam masa perjanjian kerja yang telah ditetapkan, Pemohon telahmelakukan tindakan indisipliner melanggar perjanjian kerja karena tidakmasuk kerja secara berturutturut tanpa sepengetahuan/seijin TermohonKasasi sebagai pemilik perusahaan; Bahwa perbuatan indisipliner tersebut telah diperingatkan kepada PemohonKasasi, dan memintanya agar masuk kerja kembali, hal mana diberitahukandengan memberi surat peringatan
3 kali secara berturutturut, sehinggapemutusan hubungan kerja yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa dengan demikian Judex Facti telah tepat mengambil putusan danalasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak beralasan,sehingga permohonan kasasi ini harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungdalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga
48 — 25
AmaqRahmani ; Bahwa ketika saksi dibelakang (sel tahanan) saksi melihat korban masih sehat sebelumterjadinya pelemparan dan saat itu saksi belum sempat berbicara dengan Bahwa saat itu ada tembakan peringatan + 3 kali dan ada perintah untuk bubar tetapiwarga masyarakat tetap melakukan pelemparan ; Bahwa saksi melihat ada yang melakukan pelemparan dari atas tembok denganmenggunakan kaos warna coklat seperti warna kaos polisi dan saksi ingat wajah Bahwa photo terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan
42 — 10
Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Penggugat selaku debitur untukmelakukan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya sesuai denganjadwal angsuran yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkandari Perjanjian Kredit, Tergugat telah melakukan upaya penagihan danmenyampaikan surat peringatan 3 (kali) berturutturut sebagai berikut :a) Surat No. 095/ULM/SLTG/SPI/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal SuratPeringatan I;b) Surat No. 096/ULM/SLTG/SP2/V1I/2012 tanggal 3 Juli 2012 perihal
123 — 36
Pantai Timur Jayatetapi tata tertip di perusahaan tidakBahwa Zulham dapat peringatan 3 kali keempat kalinyakedapatanmerokOkK; 272222 2 noon none nnn ennaBahwa pada saat diberhentikan kata mereka ada dikasih tetapisaya tidak tahu ada dikasihBahwa teguran yang diberikan kepada Zulham 3 kali adalahhal yang sama ke 4 kalinya kedapatanBahwa dia diberikan tegugar, tersebut karena bekerja dibagianpengawas, kalau tidak masuk bisa terbengkalaipekerjaan; Bahwa kalau tidak masuk Jamsostek ada sanksi pidana,
HASAN BASRI
Tergugat:
YUDI ARFANDI EMAN
110 — 30
(lima milyar rupiah)dengan total tagihan kewajiban + Plafon sebesar Rp. 12.680.456.250(dua belas milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus limapuluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) bahkan pihak Tergugattelah menyampaikan surat peringatan 3 kali kepada Penggugat untukmenyelesaikan kewajibannya karena Wangprestasi namunPenggugat abaikan surat tersebut dan Apabila debitur Wangprestasi,maka Sertifikat Hak Tanggungan menjadi penguasaan KoperasiSimpan Pinjam (KSP) Dana Prima Berkarya (tergugat
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
II.10/P/R.162/XII/2009 ;bahwa perbuatan indisipliner dan diberikan Peringatan 3 kali, memenuhiketentuan Pasal 65 ayat 2 sub A butir 8 PKB 20102011 yo Pasal 161 UndangUndangNo. 13 Tahun 2003, dapat di PHK dengan hak 1 x Uang Pesangon Pasal 156 (2); UangPenghargaan Masa Kerja Pasal 156 (3); Uang Penggantian Hak Pasal 156 (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 ;bahwa masa kerja mulai 21 Maret 1983 s/d PHK tanggal 13 April 2010, lebihdari 27 tahun dan ketentuan upah berdasarkan upah terakhir bulan April
62 — 12
26SAKSI26Bahwa Penggugat tidak mendapat uang service charge karena sudahdiskorsing;Bahwa apabila karyawan mendapat Surat Peringatan maka ia masih mendapatuang service charge; Bahwa karyawan yang tidak masuk kerja ijinnya minimal 4 jam sebelumnyamemberitahu, sedangkan Penggugat jam sebelumnya baru memberitahusehingga menggangu GRO dan FO; Bahwa uang service charge dibagikan sama rata; Bahwa apabila karyawan mangkir upah tetap dibayarkan kecuali uang serviceBahwa benar Penggugat telah mendapat Surat Peringatan
3 kali masingmasing berlaku 6 bulan dan Surat Peringatan untuk Penggugat masih berlaku;Bahwa Surat Peringatan sifatnya rahasia kepada Penggugat, tetapi saksimengetahui dari brifing;Bahwa saksi lupa dan tidak tahu dengan bukti P27 tentang legalitas AshokanKrishnan; Bahwa saksi juga tidak tahu dengan bukti T16 karena posisi AshokanKrishnan di FO Manager;Hal, 24 dari 33 hal, Put.
MARISCA MUKTI WIDJOJO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
139 — 60
2002terkahir dipegang Ibu Marisca Mukti Widjojo sejak Tahun 2012 2017,terkait dengan lokasi masih berupa tanah kosong sehingga sesuai PerdaNo 3 Tahun 2016 bahwa pemegang IPT pasal 7 menyebutkan pemegangIPT wajid mempergunakan jijin tersebut membangun sesuai denganketentuan peruntukan yang ada pada IPT, faktanya sampai terakhir dicekoleh teman teman dilapangan lokasinya masih berupa tanah kosongsehingga pada tanggal 30 April 2018 dilakukan proses pencabutan IPTsetelah sebelumnya kita beri surat peringatan
3 kali mulai 20 Februari 2018,23 Februari 2018 sampai 5 Maret 2018 dan terakhir dilakukan pencabutantanggal 30 April 2018, dari buku IPT tersebut sebetulnya sudah habis sejakTahun 2017, dari sejak 03 Agustus 2012 ; Bahwa pada intinya pencabutan itu dasarnya 1.
berupa tanah kosong dan pada waktu pemeriksaan setempat saksitidak melihat ada upayamembangun ; Bahwa selama Tahun 2012 2017 saudara Marisca Mukti WidjojoRetribusi terbayar sejak pertama 2012 dan terakhir Tahun 2012 dan IPTTahunan itu bayarnya pertahun, setiap Tahun sekali registrasi ; Bahwa kami membaca data base dia membayar + denda mulaiTahun 2010 sampai 2012 setelah itu kami tidak melihat data lagi dan inidata terbarukami ; Bahwa setahu saksi sudah melalui kajian kajian, kita sudahmengirimkan peringatan
3 kali, AAUPB sudah kita laksanakan dan yangbersangkutan mengajukan keberatan atas adanya peringatan dari kami dansudah kita jawab akhirnya kita lakukan pencabutan ; Bahwa secara awal sudah ada rencana peruntukannya jalan kalaumau membangun ya silahkan membuat jalan yang sudah ditentukanPemkot ; Bahwa gambar situasi mengacu pada surat keterangan rencana tatakota yang dikeluarkan Dinas Cipta Karya dari perencanaan SKRK ini untukjalan kemudian batas yang terbangun adalah gambar yang diarsir sisanyadepan
210 — 96
Wsb.mengirimkan surat peringatan 3 (kali) yaitu dengan Surat Peringatan PertamaFasilitas Pembiayaan an.
125 — 29
Putusan Perdatano. 128/Pdt.G/2010/PN.PDGBahwa setelah perjanjian kontrak ditandatangani seharusnya CV Gumera Sofita sudahbisa bekerja untuk menyediakan barang pesanan, akan tetapi sampai berakhirnya masakontrak tanggal 13 Oktober 2010 barang belum juga datang;Bahwa perjanjian kontrak bisa diputus bila telah diberi peringatan 3 kali kepada pihakCV Gumera Sovita;Bahwa pihak Gumera Sovita pernah meminta addendum waktu akan tetapi tidak dapatdipenuhi oleh pihak tergugat ;Bahwa pihak Fakultas tekonologi
46 — 8
Meskipun telah dilakukan teguranatau peringatan 3 kali melalui:1 Surat Peringatan I : No. 1448/KKKS/2010 tanggal 13 April 2010;2 Surat Peringatan II : No. 1983/KKKS/2010 tanggal 05 Mei 2010;3 Surat Peringatan III : No. 2834/KKKS/2010 tanggal 16 Juni 2010;Terlawan IV:e Bahwa kepemilikan Terlawan IV terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 922 (seluas98 M2) an. ADJI UTOMO, S.T.
FONG, AKIE WIYONO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
554 — 450
memberikanketerangan sebagai berikut; Bahwa Obyek sengketa di jalan Simohilir XII/4, diatas tanah tersebut telahterbit HPL No. 01 dan diatas tanah tersebut IPT atas nama FONG AKIEWIYONO, IPT tersebut terbit tanggal 13 April 2017 berlaku sampai dengan 17Januari 2022 jadi IPT yang lima Tahunan kemudian hasil foto lokasi tanggal 12Februari 2018 hasil lokasi masih berupa tanah kososng sehingga karenadianggap penelantaran mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2016 Pasal 7 danPasal 8 setelah sebelumnya kita beri peringatan
3 kali tanggal 28 Februari2018, 23 April 2018 dan 23 Mei 2018 maka tanggal 4 Juni 2018 kita cabut IPT; Bahwa sebelum pencabutan survey lokasi tanggal 12 Februari 2018 masihdalam keadaan tanah kKOSOSNQ 72720 n 2a nnn nnn nnn nnn nena Bahwa pemohon mengajukan permohonan IPT balik nama mengisi formulirdan surat pernyataan, membayar retribusi karena lokasinya masih berupatanah kosong yang bersangkutan membuat surat pernyataan pada tanggal 13Februari 2017 sanggup membangun dalam 6 bulan ; Bahwa fakta
Survey oleh teman teman tanggal12 Februari 2018 lokasi yang bersangkutan masih berupa tanah kosong; Bahwa diatas tanah IPT tersebut FONG AKIE WIYONO juga mengajukanIMB dan sudah terbit IMB pada tanggal 9 Februari 2018 kemudian oleh teman teman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada tanggal 17 September 2018dilakukan pencabutan IMB diatas tanah IPT ; Bahwa substansi peringatan adanya penelantaran tanah sampai peringatanterakhir penelantaran tanah dan akan digunakan kepentingan umum ; Bahwa setelah peringatan
3 kali yang bersangkutan mengajukan keberatanpada tanggal 23 Mei 2018, yang bersangkutan keberatan terhadap suratperingatan dengan alasan mohon maaf atas tidak menanggapi peringatanbahwa proses pembangunan akan dimulai karena tukangnya mendapatmusibah meninggalnya orang tua sehingga pembangunan akan dilakukankembali, intinya Seperti itl ; 222202 02onnn nn nnnn nn ne nnen nn nen Bahwa disitu tidak dipersoalkan karena belum adajalan ; Bahwa secara tekhnis tukang yang mengerjakanberhalangan ; Bahwa