2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukanbahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi ;Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN BtmMenimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan diatas, dinubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapanganiimu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud denganOrang Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjekhukum yang melakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atasperbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satusama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengandihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkanoleh Terdakwa dan Saksisaksi, maka yang dimaksud dengan unsur OrangPerseorangan dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa AnisFarokhatin Alias Ines Binti Kushairy sendiri dan bukan orang lain, dengandemikian

bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 UndangUndang Nomor18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukanbahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan diatas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapanganilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud denganOrang Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjekhukum yang melakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atasperbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satusama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengandihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telahdibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksisaksi, maka yang dimaksud denganunsur Orang Perseorangan dalam perkara a quo menunjuk kepada diriTerdakwa I.

bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 UndangUndang Nomor18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukanbahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan diatas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapanganilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud denganOrang Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjekhukum yang melakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atasperbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.

bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 UndangUndang Nomor18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukanbahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan diatas, dinubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapanganiimu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud denganOrang Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjekhukum yang melakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atasperbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satusama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengandihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkanoleh Terdakwa dan Saksisaksi, maka yang dimaksud dengan unsur OrangPerseorangan dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Pet SjinAls Alex sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur OrangPerseorangan

bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 UndangUndang Nomor18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukanbahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan diatas, dinubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapanganiimu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud denganOrang Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjekhukum yang melakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atasperbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2018/PN BtmMenimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satusama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengandihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkanoleh Terdakwa dan Saksisaksi, maka yang dimaksud dengan unsur OrangPerseorangan dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Usman BinHamzah

ketentuan Pasal 1 ayat 19 UndangUndang Nomor18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukanbahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan diatas, dihnubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapanganiimu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud denganOrang Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjekhukum yang melakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atasperbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satusama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengandihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkanoleh Terdakwa dan Saksisaksi, maka yang dimaksud dengan unsur OrangHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2019/PN BtmPerseorangan dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa LobingSubandryo

bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 UndangUndang Nomor18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukanbahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan diatas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapanganiimu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud denganOrang Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjekhukum yang melakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atasperbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satusama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengandihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkanoleh Terdakwa dan Saksisaksi, maka yang dimaksud dengan unsur OrangPerseorangan dalam perkara a quo menunjuk kepada diri TerdakwaKhairunnas als Dadang Bin Alm Idrisnur sendiri dan bukan orang lain, dengandemikian

bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 UndangUndang Nomor18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukanbahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan diatas, dinubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapanganiimu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud denganOrang Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjekhukum yang melakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atasperbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN BtmMenimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satusama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengandihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telahdibenarkan oleh Para Terdakwa dan SaksiSaksi, maka yang dimaksud denganunsur Orang Perseorangan dalam perkara a quo menunjuk kepada diri ParaTerdakwa I.

bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 UndangUndang Nomor18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukanbahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan diatas, dinubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapanganiimu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud denganOrang Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjekhukum yang melakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atasperbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satusama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengandihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkanoleh Terdakwa dan Saksisaksi, maka yang dimaksud dengan unsur OrangPerseorangan dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Yoni AlsYoyon Als Yoyon Als lyon sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian

bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 UndangUndang Nomor18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukanbahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan diatas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapanganilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud denganOrang Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjekhukum yang melakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atasperbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satusama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengandihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkanoleh Terdakwa dan SaksiSaksi, maka yang dimaksud dengan unsur OrangPerseorangan dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Kasih AlsHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1128/Pid.

ketentuan Pasal 1 ayat 19 UndangUndang Nomor 18tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwayang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas,dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapangan ilmuhukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan OrangPerseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yangmelakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atas perbuatannyaia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satusama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengandihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkanoleh Para Terdakwa dan Saksisaksi, maka yang dimaksud dengan unsur OrangPerseorangan dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa .

ketentuan Pasal 1 ayat 19 UndangUndang Nomor18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukanbahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan diatas, dihnubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapanganiimu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud denganOrang Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjekhukum yang melakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atasperbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satusama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengandihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkanoleh Terdakwa dan Saksisaksi, maka yang dimaksud dengan unsur OrangPerseorangan dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Ridwan alsIwan sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur OrangPerseorangan

bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 UndangUndang Nomor18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukanbahwa yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan diatas, dinubungkan dengan teori tentang subjek hukum orang dalam lapanganiimu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud denganOrang Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjekhukum yang melakukan tindak pidana perlindungan

migran Indonesia yang atasperbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satusama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengandihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telahdibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksisaksi, maka yang dimaksud denganHalaman 46 dari 57 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Btmunsur Orang Perseorangan dalam perkara a quo menunjuk kepada diriTerdakwa .

Dokumentasi dan Informasi Hukum, Dukungan StrategisPimpinan dan Fasilitas Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan HumasHalaman 49 dari 99 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN CkrBNP2TKI;Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Koordinator AdvokasiHukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Dukungan StrategisPimpinan dan Fasilitas Layanan Tata Usaha Biro Hukum dan HumasBNP2TKI yaitu :e Pelaksanaan pemberian advokasi dan pertimbangan hukum;e Melaksanakan penyuluhan substansi produk hukum BadanPenempatan dan Perlindungan

Migran Indonesia (BP2MI);e Memberikan layanan penanganan perkara hukum untuk Badan danSDM;e Pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasihukum;e Penyusunan bahan rapat dengan pendapat dengan komisi IX DPRRI;e Fasilitas layanan Tata Usaha Biro Hukum dan Humas;e Menyusun bahan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesualperintah pimpinan;Bahwa Ahli tidak kenal dengan ANI NURAENI, NENGYATI danNENGSIH;Bahwa tata cara perlindungan terhadap pekerja Migran Indonesia yangakan bekerja diluar