PT MEKAR ARMADA JAYA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

diterapkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116626.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat PaksaNomor: SP00562/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 5 September 2017dengan diterbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 14September 2017, atas nama PT

Mekar Armada Jaya, NPWP:01.107.593.4431.001, beralamat di Jalan Diponegoro Km.38 No.107, JatiMulya, Tambun Selatan, Kab.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEKAR ARMADA JAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

PT. MEKAR ARMADA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3370/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEKAR ARMADA JAYA, beralamat di Jalan DiponegoroKm.38, Nomor 107, Jati Mulya, Tambun Selatan, KabupatenBekasi, yang diwakili oleh Charles Hugo Wahyadiyatmika,jabatan Direktur PT Mekar Armada Jaya;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rudy BudiDarmawan, jabatan Commercial Division Head PT MekarArmada Jaya, berdasarkan Surat

dariTergugat;Menimbang, bahwa atas gugatan' tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116429.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat Paksa NomorSP00532/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 24 Agustus 2017 denganditerbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 5September 2017, atas nama PT

Mekar Armada Jaya, NPWP01.107.593.4431.001, beralamat di Jalan Diponegoro Km.38, Nomor 107,Jati Mulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2018, Kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 28 Juni 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEKAR ARMADA JAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M.

PT. MEKAR ARMADA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

diterapkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116627.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat PaksaNomor SP00563/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 5 September 2017 denganditerbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 14September 2017, atas nama PT

Mekar Armada Jaya, NPWP:01.107.593.4431.001, beralamat di Jalan Diponegoro Km.38 Nomor10/7,Jati Mulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2018, Kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 28 Juni 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut

Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEKAR ARMADA JAYA,;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H.

PT. MEKAR ARMADA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Inti daripembahasan bahwa PT Mekar Armada Jaya hanya ada tunggakan pajakatas 5 surat ketetapan yang diterima sebelum Penggugat menerimaSurat Keterangan Tax Amnesty sebesar Rp2.806.918.559, dan akandiadakan pembahasan kembali sebelum tanggal 24 Maret 2017;4. Bahwa memenuhi janjinya di undangan pertama, Penggugat hadirkembali di KPP Madya Bekasi pada tanggal 23 Maret 2017 dan 21 Juni2017;5.

Putusan Nomor 3349/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116625.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat PaksaNomor SP00561/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 5 September 2017 denganditerbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 14September 2017, atas nama PT Mekar Armada Jaya, NPWP:01.107.593.4431.001, beralamat di Jalan Diponegoro

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEKAR ARMADA JAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

PT. MEKAR ARMADA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3353/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEKAR ARMADA JAYA, beralamat di Jalan DiponegoroKm.38, Nomor 107, Jati Mulya, Tambun Selatan, KabupatenBekasi, yang diwakili oleh Charles Hugo Wahyadiyatmika,jabatan Direktur PT Mekar Armada Jaya;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rudy BudiDarmawan, jabatan Commercial Division Head PT MekarArmada Jaya, berdasarkan Surat

September 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116622.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat Paksa NomorSP00558/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 5 September 2017 denganditerbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 14September 2017, atas nama PT

Mekar Armada Jaya, NPWP01.107.593.4431.001, beralamat di Jalan Diponegoro Km.38, Nomor 107,Jati Mulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2018, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 28 Juni 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEKAR ARMADA JAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

PT. MEKAR ARMADA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3352/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEKAR ARMADA JAYA, beralamat di Jalan DiponegoroKm.38, Nomor 107, Jati Mulya, Tambun Selatan, KabupatenBekasi, yang diwakili oleh Charles Hugo Wahyadiyatmika,jabatan Direktur PT Mekar Armada Jaya;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rudy BudiDarmawan, jabatan Commercial Division Head PT MekarArmada Jaya, berdasarkan Surat

September 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116624.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat Paksa Nomor:SP00560/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 5 September 2017 denganditerbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 14September 2017, atas nama PT

Mekar Armada Jaya, NPWP:01.107.593.4431.001, beralamat di Jalan Diponegoro Km.38, Nomor 107,Jati Mulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2018, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 28 Juni 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEKAR ARMADA JAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MEKAR ARMADA JAYA,

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put55404/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP117/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 19 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2008 Nomor 00179/207/08/431/11 tanggal 1Desember 2011, atas nama : PT

Mekar Armada Jaya, NPWP : 01.107.593.4431.001, alamat : Jalan Diponegoro KM. 38, Nomor 107, Jati Mulya, TambunSelatan, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 8.882.223.764a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut 0PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MEKAR ARMADA JAYA

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55403/PP/M.VB/16/2014, tanggal 22 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP118/WPuJ.22/BD.06/2013tanggal 19 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2008 Nomor 00180/207/08/431/11 tanggal 1 Desember 2011, atasnama : PT

Mekar Armada Jaya, NPWP : 01.107.593.4431.001, alamat : JI.Diponegoro Km.38, No.107, Jati Mulya, Tambun Selatan, Bekasi, denganperhitungan menjadi sebagai berikut : URAIAN Rp Dasar Pengenaan Pajak :a.

dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.55403/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP118/WPuJ.22/BD.06/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor 00180/207/08/431/11 tanggal 1 Desember 2011, atas nama : PT

Mekar Armada Jaya,NPWP : 01.107.593.4431.001, alamat: JI.

PT MEKAR ARMADA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

dapatditerapkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut116427.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat PaksaNomor SP00530/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 24 Agustus 2017 denganditerbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 5September 2017, atas nama PT

Mekar Armada Jaya, NPWP01.107.593.4431.001, beralamat di Jalan Diponegoro Km.38 Nomor 107,Jati Mulya, Tambun Selatan, Kab.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEKAR ARMADA JAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

RASWADI VS PT. MEKAR ARMADA JAYA

Mekar Armada Jayadengan 3 (tiga) orang pekerja yang di putuskan hubungan kerjanyadengan alasan memberikan keterangan palsu dan kerjanya sudah tidakoptimal tidak berakhir;2) Pihak pengusaha PT. Mekar Armada Jaya memanggil secara tertulis 3(tiga) orang pekerja yang di putus kerjanya dengan alasan memberikanketerangan palsu dan kerjanya sudah tidak optimal.

Mekar Armada Java Periode 20152017:Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat menjadikan PKB periode 20152017sebagai dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepadaPemohon Kasasi/Penggugat;Perlu diketahui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melibatkanPenggugat (dalam hal ini selaku Ketua PTP FSBB PT.

Mekar Armada Jaya)dalam perundingan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama periode 20152017 sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUUV11/2009 yang pada intinyamenyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

peraturanperundangundangan.Pasal 126 ayat (2) dan (8):(1) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isiPerjanjian Kerja Bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh;(2) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah Perjanjian KerjaBersama kepada setiap pekerja/ouruh atas biaya perusahaan.Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim TingkatKasasi yang memeriksa dan memutus perkara ini agar lebih objektif danmencermati bukti Perjanjian Kerja Bersama PT

Mekar Armada Jaya periode20152017 (vide bukti T8), mengingat keterangan saksi Sdr.Heri Wahyudidan Sdr.

RASWADI; Melawan; PT. MEKAR ARMADA JAYA;

Bekasi namun tidakmenghasilkan kesepakatan, sehingga Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor567/2385/HlSyaker/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016 yang isi nya:1) Hubungan kerja antara pihak pengusaha PT. Mekar Armada Jaya dengan 3(tiga) orang pekerja yang di putuskan hubungan kerjanya dengan alasanmemberikan keterangan palsu dan kerjanya sudah tidak optimal TIDAKberakhir;2) Pihak pengusaha PT.

Penggugat telah melakukanpelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama yang sah dan berlaku yaituPerjanjian Kerja Bersama PT. Mekar Armada Jaya & Group Tahun 2015 2017, Pasal 21 ayat (6) huruf B, H, N, O, P, dan BB yang dapat dikenakansanksi pemutusan hubungan kerja.

Bekasi kepada Ketua PTP Federasi SerikatBuruh Bekasi PT. Mekar Armada Jaya. (Foto Copy dari Foto Copy);P5 : Foto copy dari asli Surat Undangan Pertemuan dari KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 2015.(Penggugat menyatakan dicabut dari bukti);P6 : Foto copy dari asli Surat Keterangan Sakit atas nama Raswadi(Penggugat) tertanggal 04 September 2015.

Mekar Armada Jaya telah melakukan penindasanterhadap buruh. Terus disitu Disnaker juga disebutsebut namanya, setahusaksi hanya sebatas itu saja; Bahwa Manajemen selalu ada komunikasi dengan security, sehinggamengetahui mengenai kasus Penggugat.

Masuk Kerja Upah terakhirRiswadi Produksi Engser Oktober 2004 Rp 3.268.000,00Bahwa Penggugat adalah anggota Federasi Serikat Buruh Bekasi PT. Mekar Armada Jaya dengan nomor bukti pencatatan Disnaker Kab.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. MEKAR ARMADA JAYA

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55400/PP/M.VB/16/2014, tanggal 22 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP126/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 19 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2008 Nomor 00188/207/08/431/11 tanggal 1 Desember 2011, atasnama: PT

Mekar Armada Jaya, NPWP: 01.107.593.4431.001, beralamat diJalan Diponegoro Km. 38, Nomor 107, Jati Mulya, Tambun Selatan, Bekasi,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: No URAIAN Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 16.933.454.433a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6.

tersebutharus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.55400/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP126/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 19 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2008 Nomor 00188/207/08/431/11 tanggal 1Desember 2011, atas nama: PT

Mekar Armada Jaya, NPWP:01.107.593.4431.001, alamat: Jalan Diponegoro Km. 38, Nomor 107, JatiMulya, Tambun Selatan, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagaimanatersebut di atas; adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 18 dari 21 halaman.

.; Melawan; PT. MEKAR ARMADA JAYA;

,Melawan; PT. MEKAR ARMADA JAYA;

Mekar Armada JayaSemuanya adalah Pekerja PT. Mekar Armada Jaya yang beralamat diJalan Diponegora Km. 38 No.107 Desa Jatimulya Kec. Tambun Selatan,Kab. Bekasi dan menjadi Anggota Federasi Serikat Buruh Bekasi PT.Mekar Armada Jaya (FSBB PT.MAJ) yang berafiliasi pada FederasiSerikat Buruh BekasiKongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSBBKASBI); Kesemuanya diwakili oleh kuasanya:1. Imam Mujahid 4. Ahmad Rosid2. Raswadi 5. Widodo3. Wardoyo 6.

(Foto Copy dari Asli);Perjanjian Kerja Bersama PT. Mekar Armada Jaya dan Group 20152017. (Foto Copy dari Asli); Halaman 26 dari 41 halaman, Putusan Nomor: 135Pat.SusPHI /2016/PN.BdgT8.1T8.2T 9Dafar namakaryawan/rekanrekan Para Penggugat yang telahmelakukan penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK);Dafar namakaryawan/rekanrekan Para Penggugat yang telahmelakukan penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) denganTergugat.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEKAR ARMADA JAYA;

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55393/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP128/WPUJ.22/BD.06/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00190/207/08/431/11 tanggal 1Desember 2011, atas nama: PT

Mekar Armada Jaya, NPWP 01.107.593.4431.001, alamat: Jalan Diponegoro Km.38, Nomor 107, Jati Mulya, TambunSelatan, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajakla.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEKAR ARMADA JAYA;

KUSYANTO,, DK VS PT. MEKAR ARMADA JAYA

SURATNO, bertempat tinggal di Ko.Legon RT/RW. 001/005Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, KabupatenBekasi;Semuanya adalah Pekerja PT.

Mekar Armada Jaya yangberalamat di Jalan Diponegoro Km. 38 Nomor 107 DesaJatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasidan menjadi Anggota Federasi Serikat Buruh Bekasi PT.Mekar Armada Jaya (FSBB PT.MAu) yang berafiliasi padaFederasi Serikat Buruh BekasiKongres Aliansi SerikatBuruh Indonesia (FSBBKASBI);Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ImamMujahid, dan kawankawan, Para Pengurus Pusat FederasiSerikat Buruh Bekasi, berkantor di Perum Bumi CitraLestari, Jalan Mawar VIII Blok.

MekarArmada Jaya, Joko Budiono, berkedudukan di JalanDiponegoro Km. 38 Nomor 107 Desa Jatimulya KecamatanTambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikuasa kepada Rudy Budi Darmawan, dan kawankawan, ParaKaryawan PT. Mekar Armada Jaya, berkantor di JalanDiponegoro Km. 38 Nomor 107 Desa Jatimulya KecamatanHalaman 1 dari 24 hal. Put.

Bahwa seandainya Judex Facti lebih objektif dalam memeriksa perkara,Jawaban tersebut di atas, semakin menguatkan dugaan Para PemohonKasasi/Para Penggugat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ini adalahmerupakan target Tergugat untuk memberangus Federasi Serikat BuruhBekasi PT. Mekar Armada Jaya. Apalagi sampai dengan perkara inidiperiksa di PHI pada PN Bandung, Termohon Kasasi/Tergugat sudahmelakukan PHK kepada seluruh anggota dan pengurus FSBB KASBIPT.Mekar Armada Jaya;Halaman 17 dari 24 hal. Put.

Mekar Armada Jaya dalam perundingan pembaharuanPerjanjian Kerja Bersama periode 20152017 sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.Bahwa surat undangan dari Kementrian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Dirjen PHI dan Jamsos (vide bukti P7) kepada Para PemohonKasasi/Para Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat adalah sebagaitindak lanjut dari surat yang di sampaikan oleh Para Pemohon Kasasi/ParaPenggugat perihal tidak dilibatkannya dalam pembuatan Perjanjian KerjaBersama pada perusahaan Termohon

PT. MEKAR ARMADA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Putusan Nomor 3351/B/PK/Pjk/2018surat tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116428.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat PaksaNomor SP00531/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 24 Agustus 2017 denganditerbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal5 September 2017, atas nama PT Mekar Armada Jaya, NPWP:01.107.593.4431.001

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEKAR ARMADA JAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEKAR ARMADA JAYA;

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put55398/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP127/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 19 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2008 Nomor 00189/207/08/431/11 tanggal 1 Desember2011, atas nama: PT

Mekar Armada Jaya, NPWP : 01.107.593.4431.001,alamat : Jalan Diponegoro Km. 38, Nomor 107, Jati Mulya, Tambun Selatan,Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 107/B/PK/PJK/2016 No URAIAN Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 16.707.993.305a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh 0Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEKAR ARMADA JAYA;

PT MEKAR ARMADA JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

September 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116426.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat PaksaNomor SP00529/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 24 Agustus 2017 denganditerbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal5 September 2017, atas nama PT

Mekar Armada Jaya, NPWP01.107.593.4431.001, beralamat di Jalan Diponegoro Km. 38 Nomor 107,Jati Mulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 28 Juni 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEKAR ARMADA JAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimHalaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 255/B/PK/Pjk/2019pada Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.