Putusan Nomor 2333/B/PK/Pjk/20213.3.3. 4.Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00009/206/14/022/16,tanggal 29 Juni 2016, atas nama PT BW Offshore TSB Invest,Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) 02.930.582.8.022000,beralamat di Gedung Midplaza 2 Lantai 7, Jalan Jenderal SudirmanNomor 1011, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, dengan alamatkorespondensi di PP Gedung Permata Kuningan Lantai 6, JalanKuningan Mulia Nomor 90, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan12980, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00009/206/14/022/16,tanggal 29 Juni 2016, atas nama PT BW Offshore TSB Invest,Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) 02.930.582.8.022000,beralamat di Gedung Midplaza 2 Lantai 7, Jalan Jenderal SudirmanNomor 1011, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, dengan alamatkorespondensi di PP Gedung Permata Kuningan Lantai 6,

JalanKuningan Mulia Nomor 90, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan12980, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap

TB Simatupang Kavling 2226, Jakarta Selatan 12430adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2011 Nomor00003/245/11/081/16, tanggal 5 September 2016, atas nama BUTPetronas Carigali (Ketapang) Ltd., NPWP 02.058.649.1081.000,beralamat di Talavera Suite Lantai 3Talavera Office Park, JalanLetien.

TB Simatupang Kavling 2226, Jakarta Selatan 12430adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 7 halaman.

September 2018, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2015 Nomor 00004/206/15/022/17,tanggal 15 Juni 2017, atas nama PT BW Offshore TSB Invest,Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.930.582.8.022000,beralamat di Gedung Midplaza 2 Lantai 7, Jalan Jenderal SudirmanNomor 1011, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, dengan alamatkorespondensi di PP Gedung Permata Kuningan Lantai 6, JalanKuningan Mulia Nomor 90, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan12980, adalah telah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2015 Nomor 00004/206/15/022/17,tanggal 15 Juni 2017, atas nama PT BW Offshore TSB Invest,Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.930.582.8.022000,beralamat di Gedung Midplaza 2 Lantai 7, Jalan Jenderal SudirmanNomor 1011, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, dengan alamatkorespondensi di PP

Gedung Permata Kuningan Lantai 6, JalanKuningan Mulia Nomor 90, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan12980, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00844/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06 November 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00075/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak September 2014, atas namaPT Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

Putusan Nomor 49/B/PK/Pjk/2020PT Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00839/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06 November 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00070/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak April 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

Putusan Nomor 46/B/PK/Pjk/2020Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

NPWP 01.000.137.8092.000,beralamat di Jalan Daan Mogot KM 16, Kalideres, Jakarta Barat11850 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3. 3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2016 Nomor00100/107/16/092/18 tanggal 19 April 2018, atas nama PTTembaga Mulia Semanan Tbk.

NPWP 01.000.137.8092.000,beralamat di Jalan Daan Mogot KM 16, Kalideres, Jakarta Barat11850 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;:3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00838/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06 November 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00069/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

Putusan Nomor 45/B/PK/Pjk/2020tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00843/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06 November 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00074/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2020Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1331/WPJ.19/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011Nomor 00103/207/11/091/13, tanggal 26 April 2013 atas namaPT Cipta Kridatama, NPWP 01.797.267.0091.000, beralamat diGedung TMT 2, 3rd Floor Suite 301, Jalan Cilandak KKO Nomor 1RT 001 RW 005, Jakarta Selatan 12560, terkait sengketa a quo,adalah telah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;:Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011Nomor 00103/207/11/091/13, tanggal 26 April 2013 atas namaPT Cipta Kridatama, NPWP 01.797.267.0091.000, beralamat diGedung TMT 2, 3rd Floor Suite 301, Jalan Cilandak KKO Nomor 1RT 001 RW 005, Jakarta Selatan 12560, terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;:Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak

sendiri:3.1.3.2.3.3.3.4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00018/KEB/WPJ.21/2016 tanggal 18 Maret 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor00008/205/09/043/14 tanggal 29 Desember 2014, atas nama LukasKurniawan, NPWP 09.579.075.4043.000, beralamat di Jalan JanurElok Il QE 4 Nomor 7 RT 012 RW 06, Kelapa Gading Barat, JakartaUtara, adalah telah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor00008/205/09/043/14 tanggal 29 Desember 2014, atas nama LukasKurniawan, NPWP 09.579.075.4043.000, beralamat di Jalan JanurElok Il QE 4 Nomor 7 RT 012 RW 06, Kelapa Gading Barat, JakartaUtara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 08 Mei 2019 yang pada

Putusan Nomor 1719/B/PK/Pjk/2020Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011Nomor 00102/207/11/091/13, tanggal 26 April 2013 atas namaPT Cipta Kridatama, NPWP 01.797.267.0091.000, beralamat diGedung TMT 2, 3rd Floor Suite 301, Jalan Cilandak KKO Nomor 1RT 001 RW 005, Jakarta Selatan 12560, terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah

dan berkekuatan hukum;:3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011Nomor 00102/207/11/091/13, tanggal 26 April 2013 atas namaPT Cipta Kridatama, NPWP 01.797.267.0091.000, beralamat diGedung TMT 2, 3rd Floor Suite 301, Jalan Cilandak KKO Nomor 1RT 001 RW 005, Jakarta Selatan 12560, terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

Putusan Nomor 1104/B/PK/Pjk/2021Penghasilan Badan Tahun 2015 Nomor 00025/406/15/433/17,tanggal 10 Agustus 2017, atas nama PT Indojapan Wire Products,NPWP 02.727.936.3433.000, beralamat Jalan Mitra Raya IV BlokK3, Kawasan Industri Mitra Karawang, Parungmulya, Karawang,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun 2015 Nomor 00025/406/15/433/17,tanggal 10 Agustus 2017, atas nama PT Indojapan Wire Products,NPWP 02.727.936.3433.000, beralamat Jalan Mitra Raya IV BlokK3, Kawasan Industri Mitra Karawang, Parungmulya, Karawang,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

KartiniKav.8, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430, terkait sengketa a quoadalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00014/406/15/056/17tanggal 26 April 2017, atas nama PT Luxindo Raya, NPWP01.068.021.3056.000, dengan alamat di Gedung South QuarterTower A Lantai Mezzanine Unit B, C, dan I, Jalan R.A.

KartiniKav.8, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430, terkait sengketa a quoadalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00925/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 November 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak Masa Pajak Februari 2013 Nomor00002/287/13/051/17 tanggal 28 Februari 2017, atas nama PTPerusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1051.000, beralamatdi Jalan Zainal Arifin, KH 20, Krukut Jakarta Barat terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Februari 2013 #NomorHalaman3 dari 9halaman.Putusan Nomor 5217/B/PK/Pjk/202000002/287/13/051/17 tanggal 28 Februari 2017, atas nama: PTPerusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1051.000, beralamatdi Jalan Zainal Arifin, KH 20, Krukut Jakarta Barat terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

Haryono Kav. 5051, Pancoran, Jakarta Selatan 12770,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00008/206/10/091/15tanggal 15 April 2015, atas nama PT Bank Bukopin, Tbk, NPWP:01.367.605.1091.000, beralamat di Gedung Bank Bukopin, JalanM.T.

Haryono Kav. 5051, Pancoran, Jakarta Selatan 12770,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 987/B/PK/Pjk/2021adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP danLuar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2012, Nomor00002/277/12/091/17, tanggal 23 Januari 2017, atas nama PTAsmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diJalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat, 10110,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 1835/B/PK/Pjk/2021Jalan Raya Banjaran Km.10 Nomor 172 Baleendah Bandung,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

. :02.267.491.5445.000, beralamat diJalan Raya Banjaran Km.10 Nomor 172 Baleendah Bandung,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 1007/B/PK/Pjk/202002.188.874.8037.000, beralamat di Jalan AM Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketa aquo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3. 3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011Nomor 00022/207/11/037/16 tanggal 30 Juni 2016, atas nama PTPelayaran Karya Citra Danau Kalimantan Indonesia, NPWP02.188.874.8037.000, beralamat di Jalan AM Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketa aquo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:

Parman Palmerah, Jakarta Barat,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.3. Menyatakan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00118/207/14/052/16 tanggal 29 Februari2016 atas nama PT KimberlyClark Indonesia, NPWP01.071.300.6052.000, beralamat di Wisma 77 Tower 2, Lantai 16Suite 1602, Jalan Letjend. S.

Parman Palmerah, Jakarta Barat,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP01559/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016Nomor 00021/407/16/055/17 tanggal 30 Maret 2017 atas nama PTPanasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP 01.061.595.3055.000,beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44,Telaga Asih Cikarang Barat Kabutapen Bekasi, Jawa Barat 17530,adalah telah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016Nomor 00021/407/16/055/17 tanggal 30 Maret 2017 atas nama PTPanasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP 01.061.595.3055.000,beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44,Telaga Asih Cikarang Barat Kabutapen Bekasi, Jawa Barat 17530,adalah telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Halaman 4 dari 8 halaman.