Ditemukan 32 data
24 — 7
.> Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :0015.0/99906.1//2009 tanggal 13 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh KepalaSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dijabarkandalam Rincian Anggaran Belanja (RAB) kemudian di Revisi dengan surat KepalaSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1250/Bawaslu/Set/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, Panitia Pengawas PemilihanUmum Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat Anggaran sebesar Rp
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :> Bahwa pada tahun 2009, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten HuluSungai Utara mendapatkan Anggaran Dana Kegiatan Penyelenggaraan PemilihanUmum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden tahun 2009 yang berasal dari Dana APBN (Anggaran Pendapatan danBelanja Negara).> Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :0015.0/99906.1//2009 tanggal 13 Januari 2009 yang ditanda tangani
perbuatan tersebut.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa pada tahun 2009, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten HuluSungai Utara mendapatkan Anggaran Dana Kegiatan Penyelenggaraan PemilihanUmum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden tahun 2009 yang berasal dari Dana APBN (Anggaran Pendapatan danBelanja Negara).Putusan No. : 32 /Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm 21> Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :0015.0
Hulu Sungai Utara mendapatkanAnggaran Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu untuk DPR, DPD danDPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang dananyabersumber dari APBD;Bahwa sesuai Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0015.0/99906.1/2009 tanggal 13 Januari 2009 yang kemudian dijabarkan dalam RABserta Surat Kepala Sekretaris bawaslu RI No. 1250/Bawaslu/Set/X/2009Putusan No. : 32 /Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm 27tanggal 20 Oktober 2009 perihal Revisi Rincian Anggaran Belanja (RAB)Panwaslu
Biaya Sewa kendaraan roda 2 sebesar Rp.500.000, (lima ratus riburupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang selama 10 (sepuluh) bulan atausebesar Rp.10.000.000, (Ssepuluh juta rupiah);Putusan No. : 32 /Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm 72Menimbang, bahwa Dana Operasional tersebut bersumber dari APBN TA2009 sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0015.0/99906.1//2009 tanggal 13 Januari 2009 yang dijabarkan dalam Rincian AnggaranBelanja (RAB) dan telah direvisi dengan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu
58 — 7
.> Bahwa sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0015.0/99906.1//2009 tanggal 13 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh KepalaSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dandijabarkan dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB) kemudian di Revisi dengansurat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum RepublikIndonesia Nomor : 1250/Bawaslu/Set/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatAnggaran sebesar Rp. 3.427.501.172
Perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa pada tahun 2009, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten HuluSungai Utara mendapatkan Anggaran Dana Kegiatan PenyelenggaraanPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang berasal dari Dana APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).> Bahwa sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0015.0/99906.1//2009 tanggal 13 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh
Perouatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa pada tahun 2009, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten HuluSungai Utara mendapatkan Anggaran Dana Kegiatan PenyelenggaraanPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang berasal dari Dana APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).> Bahwa sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0015.0/999Putusan Nomor 33/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Bjm Hal 22 dari 9106.1
Hulu Sungai Utara mendapatkanAnggaran Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu untuk DPR, DPD danDPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yangdananya bersumber dari APBD; Bahwa sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0015.0/999Putusan Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bjm Hal 28 dari 9106.1/2009 tanggal 13 Januari 2009 yang kemudian dijabarkan dalam RABmaka Panwaslu Kab.
sebesar Rp 3.427.501.172,(tiga milyar empat ratus dua puluhtujuh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yangdialokasikan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp2.569.701.172,(dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratussatu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Pembiayaan kegiatan lainlain sebesar Rp 830.000,(delapan ratus tiga puluh juta rupiah); Bahwa Anggaran tersebut bersumber dari APBN TA 2009 sebagaimanaDaftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0015.0
56 — 5
Perbuatan tersebutdilakukan Terdakva dengan cara sebagai berikut :>Bahva pada tahun 2009, Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenHulu Sungai Ulara mendapatkan Anggaran Dana KegiatanPenyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sertaPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang berasaldan Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).Bahva sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :0015.0/99906. 1//2009 tanggal 13 Januari 2009 yang ditanda tangani olehKepala
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :>Bahva pada tahun 2009, Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenHulu Sungai Utara mendapatkan Anggaran Dana KegiatanPenyetenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sertaPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang berasaldad Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).Bahvwa sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :0015.0/999061 1/2009 tanggal 13 Januari 2009 yang ditanda tangani olehKepala
Perbuatan tersebut dilakukanTerdakva dengan cara sebagai berikut :> Bahve pada tahun 2009, Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenHulu Sungai Ulara mendapatkan Anggaran Dana KegiatanPenyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sertaPutusan Nomor 34/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 11 dari 63Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang berasaldart Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).> Bahvea sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :0015.0/99906
Hulu Sungai Utara mendapatkanAnggaran Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu untuk DPR, DPD danDPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yangdananya bersumber dari APBD;Bahwa sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0015.0/99906.1/2009 tanggal 13 Januari 2009 yang kemudian dijabarkan dalam RABserta Surat Kepala Sekretaris bawaslu RI No. 1250/Bawaslu/Set/X/2009tanggal 20 Oktober 2009 perihal Revisi Rincian Anggaran Belanja (RAB)Panwaslu Kab.
WakilPresiden sebesar Rp 3.427.501.172,(tiga milyar empat ratus dua puluhtujun juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yangdialokasikan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp2.569.701.172,(dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratussatu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan Pembiayaan kegiatan lainlain sebesar Rp 830.000,(delapan ratus tiga puluh juta rupiah);Bahwa Anggaran tersebut bersumber dari APBN sebagaimana Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0015.0
- YAYASAN ULUWATU;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG;
TERGUGAT II INTERVENSI:
- PENGEMPON PURA LUHUR ULUWATU JURIT
89 — 46
Bahwa Kira kira dalam bulan Maret 2006, Penggugat dapatinformasi bahwa tanah Laba Pura Luhur Uluwatu denganpipil Nomor : 40, persil Nomor : 157 DP, kelas II, luas2811.100 M2, SPPT Nomor : 51.03.050.001.005 0015.0 yangberlokasi di Pemutih Banjar Dinas Labuhan = Sait,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dimohonkansertipikat dan dikontrakan oleh pihak lain;.
Bahwa keberadaan tanahtanah pelaba Pura LuhurUluwatu telah diatur didalam bunyi ketentuan Pasal 3ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 12 Tahun 1985jo Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 karena termasukyang dikecualikan dari pungutan PBB.Bahwa dari uraian diatas jelas terdapat fakta bahwatanah Laba Pura Luhurpipil Nomor : 40, persil Nomor : 157 DP, kelas II, luas11.100 M2 SPPT Nomor : 51.03.050.001.005 0015.0 yangberlokasi di Pemutih Banjar Dinas Labuhan Sait DesaPecatu.
umur 83 tahunagama Hindu kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan petani dan mantan anggota Sekaha GongJaya Mertha Budaya Pecatu dari tahun 1940s/d1964 dan dari tahun 1964 s/d 1955 menjadiKetua Sekehe Gong Jaya Mertha Budaya mantanPerbekel Desa Pecatu dari tahun 1995 s/d tahun1969;Mengenai keberadaan 5 Villa dan 1 kolam renangtersebut memang benar dibangun di atas tanahsengketa yaitu tanah Laba Pura Uluwatu pipilNo. 40, persil No.157 Dp, klas Il, luas651.110 Ha / 11.1100 M2, SPPT No.51.03.050.001.005=0015.0
dengan aslinya PutusanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Oktober2008, No.89/Pdt.G/2008/PN.Dps ;P41 Foto copy sesuai dengan aslinya PutusanPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Mei 2009,No. 34/Pdt/2009/PT.Dps; P42 Foto copy sesuai dengan aslinya PutusanKasasi tanggal 24 Mei 2010, No.2713.K/Pdt/2009,68keterangan mengenai Putusan terhadap gugatankembali terhadap tanah yang sama yaitutanah Laba Pura Luhur Uluwatu pipil No.40,persil No.157 Dp, klas II, lus 11.100 M2/1.110Ha,SPPT No.51.03.050.001.005 0015.0
84 — 43
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten HuluSungai Utara mendapatkan Anggaran Dana Kegiatan Penyelenggaraan PemilihanUmum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden tahun 2009 yang berasal dari Dana APBN (Anggaran Pendapatan danBelanja Negara). e Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :0015.0/99906.1//2009 tanggal 13 Januari 2009 yang ditanda tangani
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut : e Bahwa pada tahun 2009, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten HuluSungai Utara mendapatkan Anggaran Dana Kegiatan Penyelenggaraan PemilihanUmum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden tahun 2009 yang berasal dari Dana APBN (Anggaran Pendapatan danBelanja Negara). e Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :0015.0/99906.1//2009 tanggal 13 Januari 2009 yang ditanda tangani
Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :0015.0/99906.1//2009 tanggal 13 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh KepalaSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dijabarkanHalaman 21 dari 45 halaman22dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang terakhir telah di Revisi dengan suratKepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1250/Bawaslu/Set/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, Panitia Pengawas PemilihanUmum Kabupaten Hulu Sungai
Terbanding/Penuntut Umum : EDWAR, SH
125 — 62
Maswawi menjualsebidang tanah yang berlokasi di Blok Kampung Ciruas Cilik Persil 11 KohirNomor 0015.0 dengan luas + 3.290 M* kepada saksi Syahrul HabibPulungan Bin Alm.
1.I Made Juwet
2.I Nyoman Sombrong
3.I Nyoman Jinar
4.I Ketut Ribek
Tergugat:
I Made Siri Yasa
103 — 53
MENGADILI:
DALAM KONVENSI
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah pekarangan desa yang sudah terbit SPPT PBB No.51.03.050.002.051-0015.0, luas bumi 587 M2, luas bangunan 109 M2, atas nama I Sombrog;
- Menyatakan Para Penggugat sah secara hukum menempati dan menguasai tanah sengketa tersebut;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang mensertifikatkan dan melakukan
H. O. Abdurahman
23 — 3
ABDURAHMAN sebagai wali dari anaknya yang bernama ADE BAYU ASSUBUKI untuk mewakili kepentingan anak kandungnya tersebut untuk menjual sebidang tanah seluas 1.212 m2, sebagaimana tercantum dalam SPPT Nomor 32.12.110.009.023-0015.0, terletak di Blok Ciwalur Kulon, Desa Burujul Kulon, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka atas nama H. O. Abdurahman;
4.
52 — 32
Gianyar luas 1.350 sertifikat Hak Milik No. 516/1981M2 atas nama Jero Wayan Singakerta alm ( Istri dari Ketut BangbangGde Rawi) SPPT No.51.04.010.002.003. 0015.0 atas namaJero Wayan Singakerta dengan Batasbatas sebagaiberikut:Sebelah Utara ; I Tegeg (Mangku segara)Sebelah Timur : I Made Jigra (rumah)Sebelah Selatan : Made Oka Luwih (rumah)Sebelah Barat : Parit/sebelah baratnya parit I MajaPenggarap sawah I Made Selamet Br.Tampad Batuyang.13.
105 — 0
- Sebidang tanah dengan SPTT No : 35.01. 040.001.009-0015.0, Persil : 00141 atas nama : Tuginem dengan luas tanah 3105 m2 beralamat di Lingkungan Kriyan RT.03 RW.08 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3212 K/Pdt/2015Bangbang Gde Rawi) SPPT Nomor 51.04.010.002.003. 0015.0 atasnama Jero Wayan Singakerta dengan Batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara Tegeg (Mangku segara);Sebelah Timur Made Jigra (rumah);Sebelah Selatan Made Oka Luwih (rumah);Sebelah Barat Parit/sebelah baratnya parit Maja;Penggarap sawah Made Selamet Br.Tampad Batuyang;13) Sebidang tanah sawah yang terletak di desa celuk, Kecamatan sukawati,Kabupaten Gianyar, Luas 2.450 m?
200 — 60
Dokter Susana Somali (TERGUGAT), Patologi Klinik, 31/10/1965, sebesar 2/6 (dua perenam) bagian; Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.030.002.003-0015.0 yang terletak di:Provinsi : Daerah Khusus Ibukota JakartaKota : Jakarta SelatanKelurahan : Pasar MingguKecamatan : RagunanJalan : Pekayon I 23 A RT.006/RW.003Yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Ragunan, yang dikeluarkan oleh kantor
162 — 101
.,0015.0 / 96 01,tanggal 01 April 1996, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telahHal 61 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skgdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda T 13;14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1996, No.
SPPT 73.13.050.012.027.,0015.0 / 99 01,Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 20;21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.032.,0001.0 / 99 01,Hal 62 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.SkgBukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 21;22.
SPPT 73.13.050.012.027.,0015.0, tanggal 02Januari 2002, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telahHal 63 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skgdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda T 28;29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1999, No.
Pembanding/Penggugat II : I WAYAN REROD B
Terbanding/Tergugat I : NI NYOMAN RAI
Terbanding/Tergugat II : I KOMANG SANTI
Terbanding/Tergugat III : I KETUT PASEK
Terbanding/Tergugat IV : NI MADE NANTA
Terbanding/Tergugat V : I NYOMAN GELGEL
Terbanding/Tergugat VI : I WAYAN NING
Terbanding/Tergugat VII : I NYOMAN NATIASA
Terbanding/Turut Tergugat I : I KETUT MENYAN
Terbanding/Turut Tergugat II : I MADE JELANING
Terbanding/Turut Tergugat III : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGSEM
76 — 58
Pipil/SPPT PBB NOP : 5107.040.028.031-0015.0; dengan luas +2400
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
IRWANSYAH
353 — 22
- 1 (satu) bundel dokumen berupa: Fotocopy surat pernyataan, tertanggal 24 Oktober 2016, Fotocopy surat pernyataan penyerahan fotocopy SPPT tanggal 24 Oktober 2016, Fotocopy SPPT No.52.06.160.016.001-0015.0 an. YASER MUHAMMAD tanggal 01 April 2016, Fotocopy peta Desa Pusu Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Fotocopy KTP an. YASER.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen S.H. M.H.
Terdakwa:
SAHLANI Bin SUHAILI
88 — 44
Menetapkan barang bukti:
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat (SHM) yang telah dilegalisir nomor 08.05.14.14.1.00314 atas nama Abunawar Sutanto, luas 17.190 m2, tanggal 11 Desember 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas yang telah dilegalisir Nomor: 13/BA-08.15/V/2021;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dilegalisir dengan Nop: 18.13.110.019.003-0015.0
SUSANTO TANUWIDJAJA,
Tergugat:
SUSANA SOMALI,
Turut Tergugat:
1.AMELIA JOCELYN SITUNGKIR, SH., M.Kn.
2.DR. MARTIN ROESTAMY, SH., MH,
198 — 122
diuraikan dalam gambar situasi tanggal 21-12-1981 Nomor. 541/5042/1981, seluas 610 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Ragunan terdaftar atas nama:
- Dokter Johan Somali (dahulu bernama LIE ING LIAT) 21/04/1962, sebesar : 4/6 (empat perenam bagian)
- Dokter Susana Somali (TERGUGAT), Patologi Klinik, 31/10/1965, sebesar 2/6 (dua perenam) bagian;
Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 31.71.030.002.003-0015.0
101 — 20
sekarang;
- Menyatakan bahwa dalam masa perkawinan Lahmudin bin Mupid dengan Shofawati binti Sisdik telah memperoleh harta bersama berupa :
- Sebidang tanah darat berikut bangunan rumah tempat tinggal berdiri di atasnya terletak setempat dan dikenal di Dusun Sukareja RT.00 RW.03 Desa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, dengan identitas tanah sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor: 32.14.190.007.018-0015.0
77 — 9
sebagaiberikut :DAFTAR TRANSAKSI PEMBELIAN TOKO BERINGIN MAS JEMBER Tgl OrderJenisUkuran Jumlah Tgl Kirim Tgl Terima Faktur No Barang Banyak Harga Jumlahnya Satuan 16/09/2011 16/09/2011 110900388 6m/m 2000SNI Batang 19,815 39,630,000 10 mim 432SNI Batang 52,170 22,537,440 12 2432Batang 62,167,44016/09/2011 16/09/2011 110900389 20.5 m/ 170mx 12 Batang 222,445 37,815,mtr 65010 m/m 368SNI Batang 52,170 19,198,560538Batang 57,014,21019/09/2011 19/09/2011 110900483 4.9 m/ 100mx 12 Batang 14,210 1,421,0mtr 0015.0
Anak Agung Karnawagana
Tergugat:
1.I Made Sudarma
2.Ni Wayan Darsi
Turut Tergugat:
1.PT. BPR Bumi Prima Dana
2.Notaris Dewa Nyoman Mahendra Alias Dewa Nyoman Mahaindra
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
95 — 62
Persil danSPPT No.0015.0; Bahwa antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak adahubungan hukum maupun hubungan keluarga apalagi Nhubunganmenggarap tanah Penggugat ; Bahwa Orang Tua Para Tergugat yang bernama Made Nori danNi Nyoman Bunter tidak pernah menggarap tanah Penggugat dan jugatidak pernah membawa atau menyerahkan hasil panen kepadaPenggugat namun setahu Para Tergugat setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok PokokAgraria yang mengatur tentang pembatasan