,M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Pesawaranmenjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00165 yang berakhir pada tanggal23 April 2040, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 01283 tertanggal 7 November2013 hapus.Bahwa oleh karena proses dan prosedur hukum berdirinya PerseroanTerbatas PT.

DAN REKONVENSIMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarsemua biaya perkara.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Ilmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa dalam Akta Hibah No.22/2016 yang dimana dalam akta hibahtersebut diuraikan yang menjadi objek hibah adalah Sertifikat Hak GunaBangunan No.00165/Negeri Sakti, Surat UKur Tanggal 01 agustus 2013.Nomor 1311/Negeri Sakti/2013 seluas 10.274 M?

Bukti T6, berupa Surat Permohonan Pengembalian Asli Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor: 00165/ Negeri Sakti, atas nama pemegang hakPT. Negeri Sakti Utama tanggal 14 Maret 2020 ditujukan kepada BapakBambang Kurniawan;7. Bukti T7, berupa Form Bukti Penyerahan Barang No. Dokumen SESEXDFR001 Revisi : 00 halaman 1/1 No : 034059 Kepada : PT NegeriSakti Utama Alamat : Jl. Nergeri Sakti Utama km 16 No. RT 012/RW 005Kel. Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Pesawaran Lampung;8.

Bukti T8, berupa Surat Permohonan Blokir Sertifikat Hak Guna BangunanNomor : 00165/Negeri Sakti tanggal 16 Maret 2020 ditujukan kepadaBapak/lbu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenPesawaran.9. Bukti T9, berupa 2 (Dua) Lembar Surat Saham PT. Negeri Sakti UtamaAtas Nama dr. Bambang Kurniawan Sp.OG SERI : NS 000001 dan000500;10. Bukti T10, berupa Surat Saham Kosong PT. Negeri Sakti Utama Seri :NS;11.

seluas 10.274 Me antara Penggugat Konvensi/tergugatRekovensi dan Tergugat Konvensi/penggugat Rekovensi dihadapanTergugat II Konvensi selaku Notaris/PPAT;Bahwa sebelum terjadinya Perobuatan Hukum Hibah yang dilakukansebidang tanah Hak Guna Bangunan 00165 seluas 10.274 M?

Putusan.No.00165/Pdt.G/2016/PA.SSAuntuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMER1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakandi Kelurahan Bobo pada tanggal 10 Desember 2014;3. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;4.

Putusan.No.00165/Pdt.G/2016/PA.SSg2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohonpada tanggal 10 Desember 2014, di Kelurahan Bobo, Kecamatan TidoreUtara, Kota Tidore Kepulauan;3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat padaKantor Urusan Agama setempat;4.

Putusan.No.00165/Pdt.G/2016/PA.SS&>petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raji tersebut memenuhiPasal 118 Kompilasi Hukum Isiam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

PutusanNo.00165/Pdt.G/2016/PA.SS6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 401.000. (empat ratus satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 Masehi,bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah., oleh kamiMiradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Riana Ekawati, S.H.,M.H. danUmi Kalsum Abd. Kadir, S.H.1.

Putusan.No.00165/Pdt.G/2016/PA.SSey4)Rincian Biaya Perkara 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 310.000,3. Biaya Meterai Rp. 6.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.00 0,Jumlah Rp. 401.000,(empat ratus satu ribu rupiah)Hal.15 dari 15 Hal. Putusan.No.00165/Pdt.G/2016/PA.SS

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertiifikat Hak Milik Nomor : 00165/Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 697 M2 atas nama Mutalib, S.Kep., M.Kes. dan SHM No. 00166/Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 819 M2 atas nama Rasyik yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat sedangkan sisa hasil penjualan lelang tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap obyek dalam SHM No. 00165 Desa BaoBao, KecamatanSampara, Kabupaten Konawe, atas nama : Mutalib, S.Kep., M.Kes, SHMNo. 00166 Desa BaoBao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe,atas nama : Rasyik berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;.

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai ataumenempati abyek agunan kepemilikan SHM No. 00165 Desa BaoBao,Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, atas nama : Mutalib, S.Kep.,M.Kes, SHM No. 00166 Desa BaoBao, Kecamatan Sampara,Kabupaten Konawe, atas nama : Rasyik untuk segera mengosongkanobyek agunan tersebut.

Bahwa benar tergugat awalnya memberikan agunan sertifikat atas namaMutalib, S.Kep, M.Kes dengan SHM No.00165 Desa BaoBao, Kec.Sampara, Kab.

Bahwa harga ke dua jaminan yang tergugat ajukan sangat jauh dari pokokhutang tergugat yaitu atas nama Mutalib, S.Kep, M.Kes dengan SHMNo.00165 Desa BaoBao, Kec. Sampara, Kab. Konawe, Provinsi SulawesiTenggara sebagai lahan kosong ditaksir Rp 100.000.000,(Seratus jutarupiah) dan An. Rasyik dengan SHM No.00166 Desa BaoBao, Kec.Sampara, Kab.

Dengan demikian apabila para Tergugat tidakmelunasi seluruh tunggakan kredit tersebut secara sukarela kepada Penggugat,maka terhadap agunan berupa Sertiifikat Hak Milik Nomor : 00165/Desa BaoBao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara,seluas 697 M2 atas nama Mutalib, S.Kep., M.Kes.

Bahwa berdasarkan hasil RUPS tersebut, maka PENGGUGAT mengambilkembali Hak Guna Bangunan Nomor 00165 dari TERGUGAT , akan Halaman 4 dari 59 hal.

(NOP) : 18.12.130.014.008.0040.0 yang terletak di KelurahanNegeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, ProvinsiLampung yang berakhir pada tanggal 23 April 2040, dimana sebidangtanah Hak Guna Bangunan No. 00165 yang dihibahkan kepada PT.Negeri Sakti Utama (Tergugat Konvensi) sebagaimana dituangkan dalamAkta Hibah No. 22/2016 tertanggal 1 Maret 2016 yang dibuat oleh dandihadapan Tergugat II Konvensi yakni Sulistyo Sri Rahayu, S.H., M.Kn.

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor ObjekPajak (NOP) : 18.12.130.014.008.0040.0 yang terletak di Kelurahan NegeriSakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, ProvinsiLampung yang berakhir pada tanggal 23 April 2040, dimana sebidang tanahHak Guna Bangunan No. 00165 yang dihibahkan kepada PT.

,M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Pesawaranmenjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00165 yang berakhir pada tanggal23 April 2040, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 01283 tertanggal 7 November2013 hapus.Bahwa oleh karena proses dan prosedur hukum berdirinya PerseroanTerbatas PT.

Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00165,Surat Ukur tanggal 1 Agustus 2013, Nomor 1311/Negeri Sakti/2013 seluas10.274 m2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi)dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 08.11.01.12.01021 dan suratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Halaman 31 dari 59 hal.

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertiifikat Hak Milik Nomor : 00165/Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 697 M2 atas nama Mutalib, S.Kep., M.Kes. dan SHM No. 00166/Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 819 M2 atas nama Rasyik yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat sedangkan sisa hasil penjualan lelang tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap obyek dalam SHM No. 00165 Desa BaoBao, KecamatanSampara, Kabupaten Konawe, atas nama : Mutalib, S.Kep., M.Kes, SHMNo. 00166 Desa BaoBao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe,atas nama : Rasyik berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;.

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai ataumenempati abyek agunan kepemilikan SHM No. 00165 Desa BaoBao,Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, atas nama : Mutalib, S.Kep.,M.Kes, SHM No. 00166 Desa BaoBao, Kecamatan Sampara,Kabupaten Konawe, atas nama : Rasyik untuk segera mengosongkanobyek agunan tersebut.

Bahwa benar tergugat awalnya memberikan agunan sertifikat atas namaMutalib, S.Kep, M.Kes dengan SHM No.00165 Desa BaoBao, Kec.Sampara, Kab.

Bahwa harga ke dua jaminan yang tergugat ajukan sangat jauh dari pokokhutang tergugat yaitu atas nama Mutalib, S.Kep, M.Kes dengan SHMNo.00165 Desa BaoBao, Kec. Sampara, Kab. Konawe, Provinsi SulawesiTenggara sebagai lahan kosong ditaksir Rp 100.000.000,(Seratus jutarupiah) dan An. Rasyik dengan SHM No.00166 Desa BaoBao, Kec.Sampara, Kab.

Dengan demikian apabila para Tergugat tidakmelunasi seluruh tunggakan kredit tersebut secara sukarela kepada Penggugat,maka terhadap agunan berupa Sertiifikat Hak Milik Nomor : 00165/Desa BaoBao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara,seluas 697 M2 atas nama Mutalib, S.Kep., M.Kes.

bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT80590/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 1 Februari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1048/WPJ.06/2014tanggal 30 Juni 2014 mengenai Keberatan Pemohon Banding atasSKPKB PPN Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00165

Putusan Nomor 2540/B/PK/Pjk/2019tertanggal 14 Juni 2013, dengan ini Pemohon Banding tidak setujudengan koreksikoreksi tersebut di atas dan oleh karena itu maka ataspenerbitan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1048/WPJ.06/2014tanggal 30 Juni 2014 dan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMaret 2011 Nomor 00165/207/11/073/13 tertanggal 14 Juni 2013, mohondapat dibatalkan;Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimuntuk dapat meninjau kembali koreksi koreksi yang masih dipertahankandalam

Putusan Nomor 2540/B/PK/Pjk/20192014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2011 Nomor 00165/207/11/073/13 tanggal 14 Juni 2013, atasnama PT Raja Garuda Mas Sejati, NPWP 01.062.329.6073.000,beralamat di Jalan M.H Thamrin Kavling 31, Kebon Melati, JakartaPusat, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebagaiberikut :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1048/WPJ.06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2011 Nomor 00165/207/11/073/13 tanggal 14 Juni 2013, atasnama PT Raja Garuda Mas Sejati, NPWP 01.062.329.6073.000,beralamat di Jalan M.H Thamrin Kavling 31, Kebon Melati,Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1048/WPJ.06/2014 tanggal 30 Juni2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor : 00165

Koreksi yang dilakukan Terbanding atas DPP PPN yang menjadi dasarterbitnya SKPKB PPN April 2015 Nomor 00165/207/15/092/17 tanggal 27Juli 2017 dan kemudian diajukan keberatan oleh Pemohon Bandingnamun dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00886/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19 September 2018 ditolak seluruhnya, nyatanyatakoreksi tersebut tidak benar;Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada MaijelisHakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:1.

Banding tanggal 25 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT 009957.16/2018/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 17 Juni 2020,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00886/KEB/WPVJ.19/2018 tanggal 19 September 2018 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor 00165

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00886/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19 September2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015Nomor 00165

Membatalkan STP PPN Barang dan Jasa Masal Pajak Januari s.d.Desember 2002 Nomor 00165/107/02/951/07 yang diterbitkan olehHalaman 3 dari 7 halaman.

Desember 2002 Nomor: 00165/107/02/951/07 tanggal 4Juli 2007, atas nama Penggugat, NPWP: 01.539.148.5951.000, adalahyang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dengan pertimbangan:a.

Desember 2002 Nomor:00165/107/02/951/07 tanggal 4 Juli 2007 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembaliHalaman 4 dari 7 halaman.

., tanggal 16 April 2013,dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya adalah sebagai berikut :MENGADILI:DALAM EKSEPSI :e Menolak Eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 20182/Bangkala, SuratUkur Nomor : 00165/Bangkala, tanggal 7 September 2001 seluas 4.256m? (Empat ribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama M.IDRIS BUYUNG, SH.

;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor :20182/Bangkala, Surat Ukur Nomor : 00165/Bangkala, tanggal 7September 2001 seluas 4.256 m? (Empat ribu dua ratus lima puluh enammeter persegi) atas nama M. IDRIS BUYUNG, SH. ;; Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayarbiaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.462.000, (Dua jutaempat ratus enam puluh dua ribu rupiah) ; Hal. 3 dari 11 hal. Put.

belum lewat waktu danmemenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga secara formal dinyatakandapat diterima ; Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat danTergugat II Intervensi tersebut secara formal dapat ditertma, makakedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Penggugatkedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding ;Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketadalam perkara ini adalahPembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20182/Bangkala, SuratUkur Nomor : 00165

IDRIS BUYUNG,SH., dimana sebelumnya bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 pihakTergugat yakni Kantor Pertanahan Kota Makassar kemudian mengeluarkansurat yang menerangkan bahwa di atas tanah Sertifikat Milik Penggugatyakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 1134/Tamangapa tertanggal 28Oktober 1993 yang direferensi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor :20186/Bangkala, Surat Ukur Nomor : 256/2002 telah diterbitkan SertifikatHak Milik Nomor : 20182/Bangkala, Surat Ukur Nomor : 00165/2001 atasnama M.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim TingkatPertama yang dalam mempertimbangkan tentang pokok perkara telahmempertimbangkan inti persoalan hukum dalam pokok sengketa denganpertimbangan yang pada pokoknya bahwa terhadap penerbitan sertifikattelah dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundangundanganyang berlaku, maka terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakanadanya pelanggaran dalam penerbitan obyek sengketa berupa SertifikatHak Milik Nomor : 20182/Bangkala, Surat Ikur Nomor : 00165

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Nomor 00165/107/14/092/16, Masa Pajak Agustus 2014 dari Tergugatdibatalkandemikian juga Surat Keputusan Nomor KEPHalaman 1 dari 7 halaman.

Pengadilan Pajak Nomor PUT118052.99/2014/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00702/NKEB/WPJ.19/2017,tanggal 16 Oktober 2017, tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Taginan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00165

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00702/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 16 Oktober2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00165/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016, Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00165/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016, Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PT Nissan MotorIndonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamat di KawasanIndustri Kota Bukit Indah Blok AIll LOT 114, Bungursari,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1309/B/PK/Pjk/2020Nilai Barang dan Jasa Nomor 00165/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober2016, Masa Pajak Agustus 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memoripeninjauan kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan

Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut,Turut Tergugatmenyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunandengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00165/Karangtengah,Kecamatan Ngawen,Kabupaten Blora atas nama Tarmi,dengan luas 2.190 m? berdasarkan Surat Ukur No.00374/Karangtengah/2011 tanggal 19 Agustus 2011dan sudah di ikat secaraHak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora denganNomor: 01056/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.

Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnyatersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Bloramemerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Turut Tergugatmelalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutbangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (GHM) No.00165/Karangtengah,Kecamatan Ngawen,Kabupaten Blora atas nama Tarmi,dengan luas 2.190 m?

/Karangtengah,KecamatanNgawen,Kabupaten Blora atas nama Tarmi;P7 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 01056/2019P8: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani ParaTergugat;Keterangan Singkat :Bukti P 7 s/d P 8 membuktikan bahwa :1.Untuk menjamin pelunasan hutangnya Turut Tergugat telah menyerahkanagunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik (GHM) No.00165 /Karangtengah,Kecamatan Ngawen,Kabupaten Blora atas namaTarmi, dengan luas 2.190 m?

telah Wanprestasi tidakmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan HutangPK1803WIXS/7500/03/2018 Dengan Nomer rekening pinjaman : 750001021358106 tanggal 27 Maret 2018;Menghukum Para Tergugat kepada Penggugat membayar sisa pinjamansebesar Rp. 73.330.684,.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yangdiletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di DesaKarangtengah,Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatatdalam Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 00165

Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00165 Desa / Kelurahan Karangtengah, yangCiberi tanda AENGAN......... ccc cece cee eee eee eee eee eee eee eeeseeaeeeesete see ees PHOHal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Padt.G.S/2021/PN Bla7. Fotokopi Rekening Koran, yang diberi tanda GengQan.............::cccseeeeeeeeeeeees P7;8. Fotokopi Payoff Report,yang diberi tanda dengan. ..............::::::sesseeeeeeeeeeees P8;9.

0,00Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 16 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79452/PP/M.XIIIB/99/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan membatalkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02609/NKEB/WPJ.21/2016tanggal 1 Juni 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Masa Pajak Agustus 2012 Nomor 00165

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02609/NKEB/WPJ.21/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak MasaPajak Agustus 2012 Nomor 00165/107/12/045/14 tanggal 28Oktober 2014 atas nama: PT Puma Energy Indonesia, NPWP02.107.784.7045.000, beralamat di Gedung Equity Tower Lt. 49Unit A, D, dan E, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

menolak permohonan peninjauan kembailidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02609/NKEB/WPJ.21/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Agustus2012 Nomor 00165

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP02609/NKEB/WPu.21/2016tanggal 1 Juni 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Masa Pajak Agustus 2012 Nomor 00165/107/12/045/14tanggal 28 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil

DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II IntervensiDALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya- Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 20182/Bangkala, Surat Ukur Nomor : 00165/Bangkala, tanggal 7 September 2001 seluas 4.256 M2 (Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Meter Persegi) atas nama M.

.- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 20182/Bangkala, Surat Ukur Nomor : 00165/Bangkala, tanggal 7 September 2001 seluas 4.256 M2 (Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Meter Persegi) atas nama M. Idris Buyung S.H.- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.462.000-(dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milk Nomor : 20182/Bangkala, SuratUkur Nomor : 00165/2001 tanggal 7 September 2001 atas nama M. IDRIS BUYUNG,3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milk Nomor : 20182/Bangkala, Surat Ukur Nomor : 00165/2001 tanggal 7 September 2001 seluas 4.256 M?atas nama M. IDRIS BUYUNG, SH.;4.

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Kepala KantorPertanahan Makassar adalah : a.Sertipikat Hak Milk Nomor : 20182/Bangkala tanggal 21 Mel 2002, Surat Ukurtanggal 07 September 2001 Nomor : 00165/2001 luas 4.256 M7?

atas nama SAWEDI yangdireferensi dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1134/Tamanggngapa (vide surat gugatanSawedi a quo halaman 2 dan 3 yang dyadikan BUKTI UTAMA & DASAR GUGATANkarena itu juga CACAD YURIDIS dun TIDAK SAH untuk Membatalkan Sertipikat HakMilk Nomor : 20182/Bangkala, Surat Ukur 00165/Bangkala tanggal 7 September 2001seluas 4.256 nf? alas nama M. IDRIS BUYUNG,S.H.;2e oneAfas ...13Atas adanya Putusan Murni Mahkamah Agung a quo (Penggugat tidak pernah keJakarta), Penggugat M.

Bukti T1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milk Nomor : 20182/KelBangkala,tanggal 21 Mei 2002, Surat Ukur Nomor : 00165/2001, tanggal 07September 2001, luas 4.256 m, atas nama M. Idris Buyung, SH(sesuai aslinya); 2. Bukti T2 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1134/Desa Tamangapa,tanggal 28 Oktober 1993, Surat Ukur Nomor : 4325, tanggal 12Oktober 1993, 4.276 nm? atas nama Suwardi (sesuai aslinya); 3.

Idris Buyung S.H. ; Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam gugatannyaadalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKota Makassar berupa : Sertipikat Hak Milk Nomor : 20182/Bangkala, Surat UkurNomor : 00165/Bangkala, tanggal 7 September 2001 seluas 4.256 M? (Empat Ribu DuaRatus Lima Puluh Enam Ribu Meter Persegi) atas nama M.

suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak JakartaNomor Put.39924/PP/M.1V99/2012, tanggal 4 September 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa STP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan November 2008 Nomor:00165

,tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar;Bahwa karena hal tersebut di atas, diterbitkanlah Surat Tagihan Pajak SanksiAdministrasi yaitu Denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DasarPengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar Rp.9.585.339.892,00;Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, diterbitkan Keputusan TergugatNomor KEP00216/WPJ.07/KP.0303/2010 yang membetulkan denda Pasal 14ayat (4) KUP dari Rp. 9.585.339.892,00 menurut STP PPN Masa Pajak Januaris.d November 2010 Nomor 00165

ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali. iniadalah sebagai berikut:Tentang Dibatalkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP293/WPJ.07/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi Alas STP PPN Barang dan Jasa Nomor : 00165

Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacatsebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yangtidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;Bahwa yang menjadi masalah dalam sengketa gugatan ini adalah masalahYuridis, yaitu penerapan sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Pasal14 ayat (4) UU KUP terkait dengan penerbitan Faktur Pajak yang tidakmemenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;Bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00165

alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP293/WPJ.07/2011 tanggal7 Februari 2011, tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STPyang Tidak Benar atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan November 2008 Nomor: 00165

Putusan Nomor 4508/B/PK/Pjk/202000061/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 23 Februari 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor 00165/207/11/007/14,tanggal 3 Desember 2014, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT103578.16/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 22 Maret

2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00061/KEB/WPUJ.20/2016, tanggal 23Februari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2011 Nomor 00165/207/11/007/14, tanggal 3 Desember 2014, atas namaPT Sinarmas Distribusi Nusantara, NPWP 01.604.506.4007.000, alamatJalan Rawa Girang Nomor 3, Kawasan Industri

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00061/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 23 Februari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor 00165/207/11/007/14, tanggal 3 Desember 2014, atas namaPT Sinarmas Distribusi Nusantara, NPWP 01.604.506.4007.000,alamat Jalan Rawa Girang Nomor 3, Kawasan Industri Pulogadung,Jakarta Timur, 13930, tidak sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 8 halaman

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan tidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00061/KEB/WPuv.20/2016,tanggal 23 Februari 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2011 Nomor 00165

Bahwa dalam perjanjian hutang piutang tersebut dinyatakan Tergugat dan Tergugat Ill telah memberikan jaminan sebidang tanah dan bangunanbersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 151 atas nama Harlien, Surat ukurNo. 00165/14.11/2009 tanggal 7 September 2009, luas 90 M? yang terletakdi Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;3.

Bahwa, Penggugat pada saat ini hanya dapat menguasalSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 151/Sambungrejo, Surat Ukurtertanggal 07092009, Nomor 00165/14.11/2009, Luas 90M, Atas NamaHARLIEN namun tidak dapat menguasai Obyek tersebut, mengingat obyektersebut pada saat ini masih dikuasai dan disewakan oleh Tergugat Illkepada Tergugat IV;31.

., sesuai dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 151/Sambungrejo, Surat Ukur tertanggal 07092009,Nomor 00165/14.11/2009, Luas 90M, Atas Nama HARLIEN, pada saat iniditempati oleh Tergugat IV;32.

., sesuai denganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 151/Sambungrejo, Surat Ukurtertanggal 07092009, Nomor 00165/14.11/2009, Luas 90M, Atas NamaHARLIEN kepada Penggugat;33.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yangdiatasnya berdiri bangunan yang terletak di Griya Villaderma Blok Dnomor, 20, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo sesuaidengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 151/Sambungrejo, SuratUkur tertanggal 07092009, Nomor 00165/14.11/2009, Luas 90M, AtasNama HARLIEN;g. Menyatakan secara hukum Akta Pengakuan Hutang No. 20,tanggal 20 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat adalah sahmenurut hukum;4.

kaumPenggugat yang berbatas sepadan dengan tanah sekelilingnya;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menunjukan dan menjadikantanah pusaka tinggi kaum Penggugat in casu Tergugat III dan TurutTergugat yang lainnya yang telah memiliki sertifikat ke dalam objekeksekusi yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas APadang, yaitu terhadap bidang tanah milik kaum Penggugat in casuTergugat III dan Turut Tergugat, yang dikenal dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1453, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2016 Nomor 00165

Menyatakan eksekusi yang dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri KelasIA Padang terhadap perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2011/PN Pdgtertanggal 29 Maret 2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi PadangNomor 106/PDT/2012/PT PDG juncto Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2419 K/PDT/2013, yang dilaksanakan padatanggal 25 Agustus 2016 sepanjang menyangkut tanah gurun sebanyak 2(dua) piring yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1453, SuratUkur tanggal 22 Juli 2016 Nomor 00165/2016, seluas 642

Menyatakan perbuatan Tergugat yang menunjukkan dan menjadikantanah pusaka tinggi kaum Penggugat in casu Tergugat III dan TurutTergugat yang lainnya yang telah memiliki sertifikat ke dalam objekeksekusi yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas APadang, yaitu terhadap bidang tanah milik kaum Penggugat in casuTergugat III dan Turut Tergugat, yang dikenal dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1453, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2016 Nomor 00165/2016, seluas642 m?

Menyatakan perbuatan Tergugat yang menunjukkan dan menjadikantanah pusaka tinggi kaum Penggugat in casu Tergugat IIl dan TurutTergugat yang lainnya yang telah memiliki sertifikat ke dalam objekeksekusi yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IAPadang, yaitu terhadap bidang tanah milik kaum Penggugat in casuTergugat III dan Turut Tergugat, yang dikenal dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1453, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2016 Nomor 00165/2016, seluas642 m?

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Januari 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46644/PP/M.1/16/2013, tanggal 21 Agustus 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1344/WPJ.07/2012 tanggal 23 Juli2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor:00165

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP13844/WPJ.07/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00165/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011, atas nama PT. Chevron Oil ProductsIndonesia, NPWP 01.958.043.0056.000, telah dibuat sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku,sehingga karenanya sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Membatalkan Surat Keputusan Nomor KEP3209/WPJ.07/2015 tanggal30 September 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Nomor 00165/406/12/055/14 tanggal 21Juli 2014 atas PPh Badan Tahun 2012; dan2.

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 08 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT099494.15/2012/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP3209/WPJ.07/2015 tanggal 30 September 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2012 Nomor 00165

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP3209/WPJ.07/2015 tanggal 30 September 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00165

No. 122/B/PK/PJK/2009Tergugat I Nomor S478/WPJ/22.BD.06/2007, tanggal 10 Desember 2007dalam bentuk copy sebagai lampiran yang merupakan jawaban atas suratPenggugat Nomor 001/KWPJ.111/10/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yangmenanyakan tentang Permohonan, Penjelasan Dan Jawaban, Atas PermohonanKeberatan Surat Ketetapan Pajak Nomor 00165/205/011409/03 tanggal 03 April 2003jenis pajak PPH Pasal 25 dan Nomor 00066/201/011409/ 03 tanggal 03 April 2003 jenispajak PPh Pasal 21 ;Bahwa dalam Keputusan Tergugat

Yaitu 58 (lima delapan) kalilebih besar dengan jumlah peredaran yang sama antara Tahun Pajak 2001dan Tahun Pajak 2002 ;4 Bahwa atas hasil pemeriksaan Tergugat I diterbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Nomor 00165/205/01/409/03 Tahun Pajak 2001 tanggal 03 April 2003 oleh Direktorat JenderalPajak Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta dalam hal ini sebagai Tergugat III ;5 Bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas SKPKB PPh OP Nomor/205/01/409/03 Tahun 2001 tanggal 03

No. 122/B/PK/PJK/2009212223242526Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan keputusan Tergugat Nomor KEP/WPJ.22/BD.03/2004 tanggal 16 Juni 2004 atas pemohonan keberatanSKPKB PPH Orang Pribadi 00165/205/01/409/03, tanggal 03 April 2003tertanggal 21 Juni 2003 yang diajukan melalui Tergugat III oleh TergugatIll diteruskan pada Tergugat IV dan oleh Tergugat IV baru dimintaberkas dan data bulan November 2003 dan pada 26 April 2006 Tergugat Iminta berkas dengan surat pemintaan I dan berkas yang diminta diterimapada

KEP44/WPJ.22/BD.03/2004, tanggal 16 Juni 2004 tidakmelakukan dengan tata cara yang benar bila dilihat dari segi waktu, sertatidak memanggil Penggugat untuk memberi tahu hasil pemeriksaan atauClosing Confference maka keputusan tersebut cacat hukum merupakanbukti pemeriksaan tidak dilakukan berdasarkan peraturan dan undangundang ;Bahwa Tergugat I baru memberitahu keputusan Nomor KEP44/WPJ.22/BD.03/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang isinya menolak permohonan keberatanatas SKPKB PPh Orang Pribadi Nomor 00165

Keputusan yangdibuat tidak mempunyai dasar hukum serta berakibat cacat hukum ;28 Bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP44/WPJ.22/BD.06/2007 tanggalJuni 2004 diberitahukan bersama surat Tergugat I pada tanggal 10Desember 2007 telah lampau waktu 12 (dua belas) bulan makapermohonan keberatan Penggugat dengan surat tanggal 21 Juni 2003 atasSKPKB PPH Orang Pribadi Nomor 00165/205/01/409/03, tanggal 03 April.