Talang Kelapa, Surat Ukur tanggal 23 April 2015 Nomor :731/Talang Kelapa/2015. dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan NIB 11949 milik PENGGUGAT . Sebelah Timur berbatasan dengan 11953 milik PENGGUGAT yangdifungsikan menjadi jalan Perumnas Talang Kelapa. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Milik Perum Perumnas. Sebelah Barat berbatasan dengan NIB 04570 milik PENGGUGAT..

Bahwa pada awal tahun 2015 Tergugat telah melakukan pemagaran di atastanah milik Penggugat atau diatas sertifikat hak milik Nomor 15737 Desa/Kel.Talang Kelapa, Surat Ukur tanggal 23 April 2015 Nomor :731/Talang Kelapa/2015dengan luas 7.723 M2. dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan NIB 11949 milik PENGGUGAT . Sebelah Timur berbatasan dengan NIB 11953 milik PENGGUGAT yangdifungsikan menjadi jalan Perumnas Talang Kelapa.

Talang Kelapa, Surat Ukur tanggal 23 April 2015 Nomor :731/Talang Kelapa/2015. dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan NIB 11949 milik PENGGUGAT . Sebelah Timur berbatasan dengan NIB 11953 milik PENGGUGAT yangdifungsikan menjadi jalan Perumnas Talang Kelapa. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Milik Perum Perumnas.

Talang Kelapa, Surat Ukur tanggal 23 April 2015 Nomor : 731/TalangKelapa/2015 luas 7.723 M2. dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan NIB 11949 milik PENGGUGAT . Sebelah Timur berbatasan dengan NIB 11953 milik PENGGUGAT yangdifungsikan menjadi jalan ke Perumnas Talang Kelapa. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Milik Perum Perumnas.

Sebelah Barat berbatasan dengan NIB 04570 milik PENGGUGAT .adalah perbuatan melawan hukum. 22 son noo von nee ren meen neeMenghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah milikPENGGUGAT yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 15737 Desa/Kel.Talang Kelapa, Surat Ukur tanggal 23 April 2015 Nomor :731/Talang Kelapa/2015luas 7.723 M2. dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan NIB 11949 milik PENGGUGAT .

(sembilan ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), denganbatasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan NIB 11949 milik Penggugat; Sebelah Timur berbatasan dengan 11953 milik Penggugat yangdifungsikan menjadi Jalan Perumnas Talang Kelapa; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Perum Perumnas; Sebelah Barat berbatasan dengan NIB 04570 milik Penggugat;Bahwa pada bulan Mei 2015 sebagian tanah yang terletak di JalanPerumnas Talang Kelapa RTI 077, Kelurahan Talang Kelapa,Kecamatan

Talang Kelapa, Surat Ukur tanggal 23 April 2015 Nomor731/Talang Kelapa/2015. dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan NIB 11949 milik Penggugat; Sebelah Timur berbatasan dengan 11953 milik Penggugat yangdifungsikan menjadi jalan Perumnas Talang Kelapa; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Perum Perumnas; Sebelah Barat berbatasan dengan NIB 04570 milik Penggugat;Bahwa awal Tahun 2015 Penggugat baru mengetahui tanah yang terletakdi Jalan Perumnas Talang Kelapa, RT

berbatasan dengan NIB 11949 milik Penggugat; Sebelah Timur berbatasan dengan NIB 11953 milik Penggugat yangdifungsikan menjadi jalan ke Perumnas Talang Kelapa; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Perum Perumnas; Sebelah Barat berbatasan dengan NIB 04570 milik Penggugat;Di mana Sertipikat Nomor 13381 merupakan pecahan dari SertipikatHak Milik Nomor 1044;Ternyata telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dan Tergugat Iltanpa persetujuan dalam bentuk apapun dari Penggugat selakupemegang

hukum;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah milikPenggugat yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 15737 Desa/Kel.Talang Kelapa, Surat Ukur tanggal 23 April 2015, Nomor 731/TalangKelapa/2015 luas 7.723 m* dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan NIB 11949 milik Penggugat;Halaman 5 dari 17 hal.

(sembilan ribu seratustujuh pulu lima meter persegi);dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan NIB 11949 milik TergugatRekonvensi; Sebelah Timur berbatasan dengan NIB 11953 milik TergugatRekonvensi yang difungsikan menjadi Jalan Perumnas TalangKelapa; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Perumnas; Sebelah Barat berbatasan dengan NIB 04570 milik TergugatRekonvensi;2. Sertipikat Hak Milik Nomor 13381 Desa/Kel.

LAB : 06802/NNF/2019 tanggal 17 Juli 2019, disimpulkan bahwa barangbukti Nomor :11948/2019/NNF adalah positif Metamfetamina, terdaftardalam Golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang buktiNo.11949/2019/NNF adalah negative narkotika, Psikotropika dan obatberbahaya.Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN MIig Perbuatan terdakwa Eka Puji Lestari sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun

LAB : 06802/NNF/2019 tanggal 17 Juli 2019, disimpulkan bahwa barangbukti Nomor :11948/2019/NNF adalah positif Metamfetamina, terdaftardalam Golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang buktiNo.11949/2019/NNF adalah negative narkotika, Psikotropika dan obatberbahaya.Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN MIig Perbuatan terdakwa Eka Puji Lestari sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun

LAB : 06802/NNF/2019 tanggal 17 Juli 2019, disimpulkan bahwa barangbukti Nomor :11948/2019/NNF adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalamGolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti No.11949/2019/NNFadalah negative narkotika, Psikotropika dan obat berbahayaMenimbang, bahwa karena unsur unsur terpenuhi maka terdakwaharus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalan "Tanpa hak sertamelawan hukum memiliki, menyimpan atau

Lab :9040/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabayatanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas,pengujian barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnaputin dengan berat netto 0,115 (nol koma nol satu satu lima) gram dengannomor barang bukti 11949/2018/NNF dari hasil pengujian barang buktitersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (Sabusabu)yang terdaftar dalam Golongan no.

Lab :10658/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik CabangSurabaya 21 November 2018, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1kantong plastik berisikan kristal warna putin dengan berat netto + 0,115 gr (nolkoma nol satu satu lima gram) dengan nomor barang bukti 11949/2018/NNFpositif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan nomor urut 61lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai perbuatan materiil

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab :11949 / NNF / 2016 tanggal 05 Januari 2017 telah memeriksa barang buktidengan nomor : 15258 / 2016 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastikberisikan kristal warna putin dengan berat netto 0,369 gram adalah benardidapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan (satu) nomorurut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalampasal

yaitu terlebihdahulu menyiapkan alat hisap (bong), kemudian Narkotika jenis sabudimasukkan kedalam pipet kaca lalu pipet yang berisi Narkotika jenis sabudibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, laluasap tersebu dihisap secara berkalikali sampai Narkotika jenis sabu habisdan adapun reaksi yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotikajenis sabu yaitu badan menjadi fit serta tidak mudah ngantuk Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab :11949

cara terlebih dahulumenyiapkan alat hisap (bong), kemudian Narkotika jenis sabu dimasukkankedalam pipet kaca lalu pipet yang berisi Narkotika jenis sabu dibakar denganmenggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebutdihisap secara berkalikali sampai Narkotika jenis sabu habis dan adapun reaksiyang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu badanmenjadi fit serta tidak mudah mengantuk hal ini dibuktikan dengan PemeriksaanLaboratorik Kriminalistik No.Lab : 11949

Bahwa berdasarkan BAB IV PELAKSANAAN Pasal 7 Ayat (2), Ayat(4) dan Ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia danKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 11949 Tahun 2018;Nomor: B369/F/Fjp/02/2018, Nomor: B/9/II/2018 tentang KoordinasiAparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat PenegakHukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduanmasyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi padapenyelenggaraan Pemerintah

Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor: 11949 Tahun 2018; Nomor: B369/F/Fjp/02/2018, Nomor: B/9/II/2018 tentang Koordinasi AparatPengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum(APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yangberindikasi Tindak Pidana Korupsi pada penyelenggaraan PemerintahDaerah tanggal 28 Februari 2018, diberi tanda bukti T11.Menimbang

Loa Janan telah menyetorkan kelebihan belanja ke Kas RekeningDesa dan hal tersebut diakui oleh PEMOHON sendiri sebagaimanadituangkan dalam dalil permohonannya (Dasar Permohonan Angka 2huruf E);Bahwa berdasarkan BAB IV PELAKSANAAN Pasal 7 Ayat (2), Ayat (4)dan Ayat (5) Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia danKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 11949 Tahun 2018;Nomor: B369/F/Fjp/02/2018, Nomor: B/9/II/2018 tentang KoordinasiAparat

atau) Pengaduan Masyarakat DalamPenyelenggaraan Pemerintah Daerah In Casu, Perjanjian Kerja Samaantara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia denganKejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik IndonesiaTentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN MjnDengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan LaporanAtau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana KorupsiPada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor : 11949

Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesiadengan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atauPengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi PadaPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor : 11949 Tahun 2018, Nomor: B369/F/Fjp/02/2018, Nomor : B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, diberitanda P1;2.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11949/TLB/XII/2008, atasnama MUHAMMAD SIDI SADAT, selanjutnya diberi tanda bukti (P11);12. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama atas nama ALFU LAILA,selanjutnya diberi tanda bukti (P12);13. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna tertanggal 19 Juli 2018,selanjutnya diberi tanda bukti (P13);14.

Fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama Amar Safiq Muhid, yangdikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Pemalang Nomor :13/11949/DIS/2010 tanggal 10 Mei 2010 (Bukti P.9);10.

Di samping itu hal lain yang menunjukkan bahwabukti surat P1 cacat hukum ataupun palsu adalah tanggal dan nomorregistrasi surat tersebut yaitu bernomor 67/1952 tanggal 21052.Sedangkan tanggal pembuatan surat penjualan tersebut adalah 11/11949.Dengan demikian Pengadilan nyatanyata telah salah dan kelirumendasarkan pertimbangannya untuk mengabulkan gugatan TermohonPeninjauankembali/Penggugat pada bukti surat yang cacat hukum ataupalsu ;Bahwa adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata Pengadilan,

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;--------------------------------------
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.11949/TP/2009 tanggal 1 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen yaitu atas nama FADLATUL HASANAH diganti menjadi atas nama FADLIYAH ; ---------------------------------------------
3. Memerintahkan kepada Pemohon

bukti yang sah, tidak adanya hasil audit kerugiankeuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan Termohon telahmelanggar Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah(APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan LaporanAtau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi padaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor: 11949

faktur nomor 11833, tanggal 2 Oktober 2011. 90. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur nomor 11840, tanggal 3 Oktober 2011. 91. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur nomor 11877, tanggal 6 Oktober 2011. 92. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur nomor 11906, tanggal 7 Oktober 2011. 93. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant nomor 24541, tanggal 4 Oktober 2011. 94. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant nomor 24579, tanggal 6 Oktober 2011. 95. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur nomor 11949

lembar tagihan atau faktur nomor 11840, tanggal 3 Oktober2011.1 (satu) lembar tagihan atau faktur nomor 11877, tanggal 6 Oktober2011.1 (satu) lembar tagihan atau faktur nomor 11906, tanggal 7 Oktober2011.1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant nomor 24541, tanggal 4Oktober 2011.1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant nomor 24579, tanggal 6Oktober 2011.Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor : 305/Pid.B/2015/PN.Jmra5.96.97.98.99,1001011021031041051061071 (satu) lembar tagihan atau faktur nomor 11949

September2011.1 (satu) lembar tagihan atau faktur nomor 11833, tanggal 2 Oktober2011.1 (satu) lembar tagihan atau faktur nomor 11840, tanggal 3 Oktober2011.1 (satu) lembar tagihan atau faktur nomor 11877, tanggal 6 Oktober2011.1 (satu) lembar tagihan atau faktur nomor 11906, tanggal 7 Oktober2011.1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant nomor 24541, tanggal 4Oktober 2011.1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant nomor 24579, tanggal 6Oktober 2011.1 (satu) lembar tagihan atau faktur nomor 11949

Praperadilan ini;17.Bahwa menurut Perjanjian KerjasamaantaraKejaksaan Agungselaku APH dan Kementerian Dalam Negeri mewakili APIPKementerian dan Lembaga diperoleh ketentuan hukum yang mengikatbahwa APH (Kejaksaan) melakukan penyelidikan dan penyidikantindak pidanakorupsi dengan persetujuanatau denganpelimpahan APIP (Inspektorat Jenderal KPU RI);18.Bahwa dengan demikian maka diperoleh fakta bahwa Penyidikanyang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan PerjanjianKerjasama antara APH dan APIP Nomor: 11949

(Vide: Bukti T55 dan T48).Terhadap dalil PEMOHON dalam point nomor 17 S/D. 18,TERMOHON tidak sependapat karena PEMOHON tidakmemahami secara utuh isi Perjanjian Kerjasama antara APHdan APIP Nomor : 11949 TAHUN 2018 juncto Nomor : B369/F/Fjp/02/2018 juncto Nomor : B/9/II/2018 tanggal 28 Februari2018, sesuai Pasal 7 ayat (1) isi Perjanjian Kerjasama tersebutmenyatakan Para Pihak menindaklanjuti laporan ataupengaduan masyarakat sesuai kewenangannya, LaporanMasyarakat yang diterima oleh TERMOHON telah

Terhadap dalil PEMOHON pada point nomor 1 SI/D. 4,PEMOHON tidak memahami secara utuh isi PerjanjianKerjasama antara APH dan APIP Nomor : 11949 TAHUN 2018juncto Nomor : B369/F/Fjp/02/2018 juncto Nomor : B/9/II/2018tanggal 28 Februari 2018, sesuai Pasal 7 ayat (1) isi PerjanjianKerjasama tersebut menyatakan Para Pihak menindaklanjutilaporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya,Laporan Masyarakat yang diterima oleh TERMOHON telahterjadi dugaan tindak pidana dalam Pengelolaan Dana untukpelaksanaan

16September 2011:1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11833, tanggal 2 Oktober2011;1 (satu) lembar taginan atau faktur Nomor 11840, tanggal 3 Oktober2011;1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11877, tanggal 6 Oktober2011;1 (satu) lembar taginan atau faktur Nomor 11906, tanggal 7 Oktober2011;1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24541, tanggal4 Oktober 2011:1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24579, tanggal6 Oktober 2011:1 (satu) lembar taginan atau faktur Nomor 11949

16September 2011:1 (satu) lembar taginan atau faktur Nomor 11833, tanggal 2 Oktober2011;1 (satu) lembar taginan atau faktur Nomor 11840, tanggal 3 Oktober2011;1 (satu) lembar tagihnan atau faktur Nomor 11877, tanggal 6 Oktober2011;1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11906, tanggal 7 Oktober2011;1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24541, tanggal4 Oktober 2011:1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24579, tanggal6 Oktober 2011:1 (satu) lembar taginan atau faktur Nomor 11949

sebab itu terdakwa sudah selayaknyadibebaskan dari segala Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.Kalaupun tindakan Terkdawa dalam permasalah tersebut dinilai ada kekeliruankarena mencairkan anggaran insentif Guruguru kontrak Tanun 2015 digunakandi Tahun 2016, itu hanya kesalahan bersifat Administrasi yang seharusnyadiselesaikan dirana APIP sebagaimana teknis penangannya telah dijelaskandalam PERJANJIAN KERJA ANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGER RIDENGAN KEJAKSAAN RI DAN KEPOLISIAN RI NOMOR : 11949

dengan bendaharaDinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Heintje E Rumbewas, SEadalah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan administrasi yeng manamasih dalam kewenanga pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor,sehingga Tindakan penyelidikan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umumterhadap dana guru kontrak tahun 2015 terhadap kedua terdakwa LotYensenem, SE., M.Si dan Heintje E Rumbewas, SE adalahbertentangan dengan PERJANJIAN KERJA ANTARA KEMENTERIANDALAM NEGERI RI DENGAN KEJAKSAAN RI DAN KEPOLISIAN RINOMOR : 11949

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2,3,4 dan 5) perjanjiankerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan KejaksaanRepublik Indonesia dan Kepolisian Negara RI Nomor. 11949 tahun2018, Nomor. B369/F/Fjp/02/2018 dan Nomor. B/9/II/2018 tanggal 28Februari 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas InternalPemerintah (APIP) Dalam Penanganan Laporan Atau PengaduanMasyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi PadaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berbunyi adalah sebagaiberikut :Pasal 7 ayat :2).

Bahwa memperhatikan surat kerjasama pada tanggal, 28 Februari 2018antara Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, dangan KejaksaanRepublik Indonesia, dan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) DenganAparat Penegak Hukum(APH) Dalam Penanganan Laporan AtauPenagaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi PadaPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor : 11949 Tahun 2018,Nomor : B369/Fjp/02/2018, Nomor : B/9/II/2018Yang Menyebutkan

Karena itu dalam permasalahan di atas, seharusnyapihak aparat penegak hukum meminta bantuan kepada BPK/BPKP/APIP untukmenentukan ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan Aparat PenegakHukum menetapkan seseorang menjadi tersangka harus ada Lapora HasilPemeriksaan oleh Lembaga yang berwenang yaitu BPK; Bahwa Sejalan dengan aturan diatas, keluarlan Perjanjian Kerja Samaantara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia Nomor 11949 Tahun2018, Nomor B369

panggilan saksi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor.SP03/M.2.5/Fd.1/08/2019 tanggal.14 Agustus 2019, tanda bukti P 10 ;Perjanjian Kerja Sama Antara Kementrian Dalam Negeri Republik IndonesiaDengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan laporan AtauPengaduan masyarakat Yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi PadaPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor.11949