Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwatersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap padatuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap padapermohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penunut Umum dipersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu sebagai berikut ;Kesatu :Bahwa terdakwa Sutono Bin Marijan (Alm) pada hari Jumat tanggal 27Februari 2015.sekira pukul 18.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2015, bertempat di Petak 123b

RPH Jinggotan BKPH Gajah Biru KPH Pati Ds.Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara;Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalammelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan petak 123b RPHJinggotan BKPH Gajah Biru KPH Pati Ds.

JinggotanKecamatanKembang Kabupaten Jepara;Halaman 5 dari21 Putusan Nomor: 83/Pid.SUS/2015/PN.Jpa Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalammelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan petak 123b RPHJinggotan BKPH Gajah Biru KPH Pati Ds.

Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, padasaat saksi dan saksi Arief Budiyanto melaksanakan kegiatan rutinpatroli di kawasan Perhutani RPH Jinggotan ;bahwa sesampainya di Petak 123b RPH Jinggotan BKPH GajahBiru KPH Pati Ds.

Jinggotan KecamatanKembang Kabupaten Jepara, pada saatsaksi dan saksi Rusyanto melaksanakan kegiatan rutin patroli dikawasan Perhutani RPH Jinggotan, sesampainya di Petak 123b RPHJinggotan BKPH Gajah Biru KPH Pati Ds.

Putusan Nomor 123B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Bandingmasinh memiliki hak/kesempatan untuk mengkreditkan PPN Masukansebesar:Rp. 1.183.762,00 untuk PPN Masukan Masa Pajak Januari 2009,Rp.4.428.501.900,00 untuk PPN Masukan Masa Pajak Mei 2009;Rp.11.036.188.973,00 untuk PPN Masukan Masa Pajak September 2009:Rp.223.545.617,00 untuk PPN Masukan Masa Pajak

Putusan Nomor 123B/PK/Pjk/2018 Kompensasi kelebihan bulan lalu dan / atau 4. 25.752.150.735 10.286.276.100 15.465.874.635karena pembetulan SPM5 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 26.103.885.808 10.414.465.556 15.689.420.252PPN yang kurang (lebih) bayar (21.720.141.056) (6.030.720.804) (15.689.420.252) Catatan: selisih sebesar Rp 15.465.874.636,00 ini terjadi karena koreksi PPN Masukan Masa Januari 2009 (Rp1.183.762,00) dan Mei 2009 (Rp 4.428.501.900,00) dan September (Rp 11.036.188.973,00) yang

Putusan Nomor 123B/PK/Pjk/2018tanggal 21 Desember 2015 sudah tepat dan benar sertamenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Kedua;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembaliKedua tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Bahwa alasan yang diajukan dalam permohonan peninjauankembali kedua, Pemohon hanya mengulang pembuktian yangtelan diajukan dan dipertimbangkan dalam Putusan PeninjauanKembali Nomor 1071/B/ PK/PJK/2015, bukan adanyapertentangan putusan antara putusan

Putusan Nomor 123B/PK/Pjk/2018UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundangundangan yangterkait:MENGADILI:1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali Kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT DIEBOLD INDONESIA tidak diterima;2.

Putusan Nomor 123B/PK/Pjk/2018Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.Panitera Pengganti,tid.Dr. Teguh Satya Bhakti,S.H.,M.HBiayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,S.HNIP. 195409241984031001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 123B/PK/Pjk/2018

Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU4890/PJ/2017, tanggal 18 Desember 2017;Selanjutnya memberikan kuasa Substitusi kepada DanangPrasiasda Gunara, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 22 Desember 2018Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KHRISNA DUTA, beralamat di Jalan Gunung Agung,Nomor 123B

yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S195/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00001/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk MasaPajak Januari 2011, atas nama PT Khrisna Duta, NPWP02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan Gunung Agung, Nomor 123B

Putusan Nomor 2501/B/PK/Pjk/20183. 2.di Jalan Gunung Agung, Nomor 123B, Denpasar (alamatkorespondensi Jalan Raya Negara, Nomor 100, Batuan,Sukawati, Denpasar, Bali), tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menolak Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87031/PP/M.XVB/ 99/2017 tanggal 27 September 2017 yangmemutuskan perkara di luar dari apa yang diminta di dalam suratgugatan (ultra petita) yang menyatakan:Bahwa Majelis

/522/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat oleh Nur HaririKepala Desa Banjar, diberi tanda P1;Foto copy Kutipan Dari Buku Cc Desa/Kelurahan, RegisterN0.590/077/427/522/03/2014,tanggal 13 Maret 2014, yang dibuat oleh NurHariri Kepala Desa Banjar, diberi tanda P2;Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dan BeritaAcara Persetujuan batas Bidang Tanah, tanggal 13 Maret 2014, yangdiketahui oleh Kepala Desa Banjar, diberi tanda P3;Foto copy Gambar Krawangan Desa Banjar Persil 123b

D.II luas 15.585 Ha,diberi tanda P4;Foto copy lampiran Gambaran Krawangan Desa Banjar Persil 123 b D.II luas15.585 Ha tanah obyek sengketa No.320 luas 0.197 atas nama P.MuhaiyahToro menjadi Sariyati, diberi tanda P5;Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 351024410154000 tanggal 13septeem ber 2012 atas nama Sariyati, diberi tanda P6;Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Bebas Tegal/Kebun Kelapa terletak didesa Banjar Petok No.399 Persil No. 123b D.II seluas 0.221 Ha untuksementara sebelum dilaksanakan

/427/522/03/2014, Bukti surat P2 tentang Kutipan Gambaran Krawangan Desadan bukti surat P3 tentang Risalah Penelitian Data Yuridis dan batas Tanah, MajelisHakim mempertimbangkan bahwa oleh karena bukti surat tersebut hanyalah berupasurat keterangan dan orang yang menerangkan tersebut tidak dihadirkan dipersidanganmaka bukti tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslahdikesam pingkan;Menim bang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 dan P5 tentang gambar PetaKrawangan Desa Persil 123b

sedangkanTergugat menyangkal bahwa obyek sengketa bukanlah milik Penggugat melainkan milikTergugat hasil tukar guling dengan Pak Pi.1;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat maupunTergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapatmem buktikan dalilnya ataukah sebaliknya Tergugat dapat menguatkan sangkalannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P7 tentang Surat Perjanjian JualBeli Tegal/kebun kelapa terletak di Bulad, Desa Banjar, Petok No 399 Persil 123b

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah makaTergugat dihukum untuk mem bayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Halaman 17 halaman 19, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2014/PN BwiMengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, HIR, sertaketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;+1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah, atas tanah sengketa yaitusebidang tanah kebun luas 1970 M2 tersebut dalam Petok C No. 1023 Persil 123b

Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU4888/PJ/2017, tanggal 18 Desember 2017;Selanjutnya memberikan kuasa Substitusi kepada DanangPrasiasda Gunara, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 22 Desember 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KHRISNA DUTA, beralamat di Jalan Gunung Agung,Nomor 123B

yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk MasaPajak Agustus 2011, atas nama PT Khrisna Duta, NPWP02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan Gunung Agung, Nomor 123B

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatdi Jalan Gunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamatkorespondensi Jalan Raya Negara, Nomor 100, Batuan,Halaman 3 dari 9

MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4892/P J/2017, tanggal 18 Desember 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT KHRISNA DUTA, beralamat di Jalan Gunung Agung No,123B

yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanSurat Tergugat Nomor S622/WPJ.07/2017 tanggal 08 Februari 2017tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16 tanggal20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011, atas nama: PT KhrisnaDuta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan GunungAgung No, 123B

Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.

FARIDA SUKOWATI, bertempat tinggal di Jalan RayaCandi 3B/123B, Kelurahan Karang Besuki, KecamatanSukun, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepadaANTONY BATMANLUSSY, SH., dan kawan, para Advokatberkantor di Jalan Sarangan No. 91, Karangpandan, Pakisaji,Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret2010;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Melawan:NY.

putusanpengadilan nantinya tidak sia sia serta karena dugaan kuat Tergugat hendakmemindahkan hartanya, bersama ini pula mohon agar Pengadilan berkenanuntuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebin dahulu atasharta kekayaan Tergugat berupa : Bangunan rumah yang berdiri diatas tanahSertifikat Hak Milik : No.2653/Kel.karangbesukiNIB : 12.06.03.08.04303Surat ukur : No.863/Karangbesuki/2001Tanggal 22032001 ;Luas : 172 meter persegi ;setempat dikenal sebagai bangunan rumah di Jalan Candi IllB/123B

No. 1938 K/Pdt/201 1demikian pula sita jaminan atas rumah sebagaimana diuraikan dalam SHMNo. 2653 atas nama Penggugat dalam kasasi yang terletak dalam Candi 3B/123B Kelurahan Karangbesuki, sebagaimana pertimbangan hukum dalamputusan a quo halaman 1415 (putusan Pengadilan Negeri) adalah tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena rumah yangdiletakkan sita jaminan tersebut adalah merupakan harta bersama antaraPenggugat dalam kasasi dengan suami Penggugat dalamkasasi,kenyataannya

./2017, tanggal 18 Desember 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KHRISNA DUTA, beralamat di Jalan Gunung AgungNomor 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan RayaNegara Nomor 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), yangdiwakili oleh Victoria Jane Thomas, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Soenari,Konsultan Pajak, jabatan Technical Advisor pada DeloitteTouche Solutions, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 10/ACCII/KD/2018, tanggal 19Februari 2018

yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00004/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untukMasa Pajak Mei 2011, atas nama: PTI Khrisna Duta, NPWP02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan Gunung Agung Nomor 123B

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahnuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00004/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Mei 2011, atas nama:PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di JalanGunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamat korespondensiJalan Raya Negara Nomor 100, Batuan, Sukawati, Denpasar

namun saksi korban tidak mau memberikan uang tersebut kepadaterdakwa, dan terdakwa marah dan kemudian terdakwa menusuk saksi korban denganmenggunakan parang sabel berwarna Hitam sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai padalengan tangan kanan bagian bawah saksi korban dan setelah itu terdakwa melarikandiri ke arah kompleks Dok IX (Sembilan) kali Distrik jayapura utara.Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi koroan EDWARD MARING mengalamiluka yang didapatkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :445 /123b

saksi korban dengan menggunakanparang sabel berwarna Hitam sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada lengan tangankanan bagian bawah saksi korban dan setelah itu terdakwa melarikan diri ke arahkompleks Dok IX (Sembilan) kali Distrik jayapura utara.Menimbang, bahwa akibat perobuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksikorban EDWARD MARING mengalami luka Tusuk pada lengan kanan bagian bawahukuran 3x1 cm dan lengan kanan bagian atas ukuran 1x1,5 cm, sebagaimana Surathasil Visum Et Repertum Nomor : 445 /123b

, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atasnama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di JalanGunung Agung No, 123B

Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.

Unsur Tidak Dilengkapi BersarnaSarna Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.Bahwa berciasarkan faktafakta dipersidangan, yang aisimpufkan dari keterangansaksisaksi yang berupa keterangan saksi surat, petunjuk, dan keterangan paraterdakwa sendiri (berupa pengakuan), bahwa pada waktu para terdakwa mengangkutkayu sengon sebanyak 112 (seratus dua belas) batang yang merupakan hasil hutan dikawasan hutan produksi petak 123B, Desa Pondokagung, Kecamatan Kasembon,Kabupaten Malang, para terdakwa memilikii

Unsur membawa AlatAlat Berat dan / atau AlatAlat lainnya Yang Lazim atau PatutDicurigai Akan Digunakan Untuk Mengangkut Hasil Hutan Didalarn KawasanHutan.Bahwa berdasarkan faktafakta persidangan, yang disimpulkan dari keterangan saksisaksi yang berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterandan para terdakwasendiri (berupa pangakuan), bahwa untuk mengangkut kayu sengon sebanyak 112(seratus dua belas) batarg yang merupakan hasil hutan di kawasan hutan produksipetak 123B, Desa Pondokagung, Kecarnatan

Unsur Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang.Bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan, yana disimpulkan dari keterangansaksisaksi yang berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan paraterdakwa sendiri (berupa pangakuan) bahwa untuk mengangkut kayu sengonsebanyak 1.12 (seratus dua belas) batang yana merupakan hasil hutan di kawasanhutan produksi petak 123B, Pondokagung, Kecamatan Kasembon, KabupatenMalang tersebut dengan mengunakan alat berat berupa Truk, para terdakwa tidakmemiliki SKSHH

atas nama Mancing Pai:Surat Gugatan ini diajukan dengan dalildalil serta alasanalasan hukumsebagai berikut:i:Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas Sawah yang terletak diLompo Mallangga, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Maritengngae,Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat keterangan luranPembangunan Daerah Kohir No. 1123 Cl, persil 123a seluas 0.77 Hadan persil 123b seluas 0.31 Ha atas nama Waru Oemboe denganbatasbatas sebagai berikut:Persil 123a Utara : Tanah Milik Sumang Bin Mase;Selatan :

Tanah Milik Temawela Bin Matta;Timur : Saluran Air;Barat : Tanah Milik Penggugat;Persil 123b Utara : Tanah Milik Sumang Bin Mase;Halaman 2 dari 16 halaman.

/PKT.38) Persil 123a seluas 0.75Ha dan Persil 123b Seluas 0.29 Ha adalah Sdr. Mantjeng alias Macing BinPai;Bahwa Tergugat menyampaikan pada tahun 1976 Sdr. Macing menguasaidan memiliki objek tersebut sebelum terbitnya sertifikat dan pada tahun1995 Sdr.

PEGADAIAN (Persero) berkedudukan di JalanKramat Raya No. 162 Jakarta, berdasarkan suratKuasa Khusus Nomor : 123B/00030.01/2019tanggal 26 Juli 2019 serta Yuherwan, S.H., ErnaWidia, S.H., dan Ruby Raj. M. S.H., berdasarkanHal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT.PBRSurat Kuasa Subtitusi Nomor : 48/00102.05/2019tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :Setelah membaca :1.

berpikir untuktidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan ceraitalak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil Permohonannya, Pemohon telahmengajukan alatalat bukti berupa :A Surat :123B

sama sekali dilapangan tidak terjadi gesekan, damaidamaisaja, dan bahkan Termohon Kasasi Ill/ Termohon Keberatan Illselaku pelaksana Pengadaan Tanah tidak menyatakan adahambatan, hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban TermohonKeberatan II dan jawaban Termohon Keberatan Ill, karena memangmasyarakat telah memahami adanya perbedaan nilai harga orangperorang; Perbedaan harga antara orang perorang justru dijamin dalam UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan pelaksanaannya, hal manaseperti Pasal 123B

2015tanggal 17 Maret 2015 tentang perubahan ketiga atas PeraturanPresiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ProsesPengadaan Tanah yang belum selesai berdasarkan ketentuan Pasal 123dan 123A Perpres Nomor 99 tahun 2014, tetapi telan mendapatpenetapan lokasi pembangunan, atau nama lain yang dimaksudkansebagai penetapan lokasi pembangunan, Proses Pengadaan Tanahdapat diselesaikan berdasarkan tahapan yang diatur dalam peraturan ini; Pasal 123B

Bahwa Gubernur Banten (TERGUGAT) menetapkan objek sengketaKeputusan Gubernur Banten Nomor: 596/Kep.272Huk/2015, tanggal1 Juni 2015, tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi PengadaanTanah Untuk Pembangunan Jalan Ruas Jalan Tol CinereSerpongditetanbkan pada tanggal 1 Juni 2015, merupakan pembaharuanpenetapan lokasiyang sudah pernah ada untuk jangka waktu 2 Tahun dan penetapannya berdasarkan pasal 123B PeraturanPresiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga PeraturanPresiden Nomor 71 Tahun 2012

Bahwa berdasarkan pasal 123B Peraturan PresidenNomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum yang menyebutkan;Proses Pengadaan Tanah yang belum selesai berdasarkanketentuan Pasal 123 dan Pasal 123A tetapi telah mendapatPenetapan Lokasi pembangunan atau Surat Persetujuan PenetapanLokasi Pembangunan (SP2LP) atau nama lain yang dimaksudkansebagai Penetapan Lokasi pembangunan, proses

Bahwa untuk penetapandiperbaharuinya penetapan lokasi yang telah ada sebagaimana yang dipersyaratkanpada pasal 123B ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 30Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanPresiden nomor 71 Tahun 2012 Tentang PenyelenggaraanHalaman 31 dari 89 halaman, Putusan No. 58/G/2015/PTUNSRG1)2)32Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum, dokumennya harus dipenuhi, dan fakta hukumnyasaat Direktorat Jenderal Bina Marga KementerianPekerjaan Umum dan perumahan sebagai

Bahwa persyaratan lainya untuk penetapandiperbaharuinya penetapan lokasi yang telah adasebagaimana yang dipersyaratkan pada pasal 123B ayat(1) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentangPerubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor 71Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanahbagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, faktahukumnya Direktorat Jenderal Bina Marga KementerianHalaman 41 dari 89 halaman, Putusan No. 58/G/2015/PTUNSRG42Pekerjaan Umum dan perumahan sebagai instansi yangmemerlukan

Menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT, karenaObjek sengketa ditetapbkan sudah memenuhi persyaratansebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 123B ayat(1) dan (8) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumyaitu :1)Telah mendapatkan Penetapan Lokasi sebelumnya yang dituangkandalam Keputusan Bupati Tangerang 591/029/PL.DTRP, tanggal 12Juli 2007 tentang Persetujuan

123B/PK/PJK/2005

Penggugat danTergugat tidak pernah kumpul rukun kembali; Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudahtidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;Him. 3 dari 10 Putusan Nomor 4663/Pdt.G/2020/PA.Sby.Z, saksi: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah bersama di JalanPutra Bangsa IV/Kav. 123B

Menghukum Pemohon untuk membayar mut`ah dan nafkah iddah kepada Termohon berupa bagian harta bersamanya dengan Termohon sebagai berikut:---3.1 Sebidang Tanah di desa --- No. 318 (atas nama --- persil 123b. Klas t IV luas 1.170 m2 SPPT .

Pasal 123B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 30tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang perubahan ketiga atasPeraturan Presiden Nomor 71 #42xTahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Proses Pengadaan Tanah yang belum selesaiberdasarkan ketentuan Pasal 123 dan 123A Peraturan PresidenNomor 99 Tahun 2014, tetapi telah mendapat penetapan lokasipembangunan, atau nama lain yang dimaksudkan sebagaipenetapan lokasi pembangunan, Proses Pengadaan Tanah dapatdiselesaikan

berdasarkan tahapan yang diatur dalam peraturan ini;Pasal 123B ayat (3) mengatur bahwa seluruh dokumen yang telahada dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud ayat(1) berupa :1) Hasil pengukuran, Inventarisasi, dan Identifikasi;2) Hasil Musyawarah terkait bentuk dan besaran ganti kerugian atasbidang tanah yang sudah disepakati sebelumnya dengan pihakyang berhak;3) Pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak dan atau;4) Dokumen terkait lainnya;Menjadi dokumen pengadaan tanah.