sejatinya hanya terdapatdalam butir 11 dan butir 12 halaman 5 Gugatan a quo yaitumempermasalahkan mengenai pengalihan piutang (cessie) milikTERGUGAT II atas PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit kepadaTERGUGAT dan PENGGUGAT juga mempermasalahkan mengenalpengiriman surat teguran pembayaran oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT.Terhadap hal tersebut di atas, perlu PARA TERGUGAT tegaskan bahwahak TERGUGAT II untuk mengalihkan piutang pada kenyataannya telahdiatur dan disepakati di dalam Pasal 16.3.1 dan 16.3.2

SKU, yangberbunyi sebagai berikut:16.3.1 SKU:SKU serta Perjanjian Kredit berlakudanmengikat Bank danDebitursertaparaPengganti Hak dan/atauPenerus Hakdan/atau Penerima Pengalihan Hak dari Bank dan Debitur.16.3.2 SKU:Debitur memahami dan menyetujui dan oleh karena itu denganini memberi kuasa kepada Bank untuk sewaktuwaktu menjual,mengalihkan, menjaminkan, atau dengan cara apapunmemindahkan piutang/tagihantagihanBankkepadaDebiturberdasarkan Perjanjian Kredit kepada kantor cabang lain di dalamdan di

Pemberian somasidari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejatinya merupakan hakTERGUGAT yang juga dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 16.3.4.SKU.Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, apabila PENGGUGAT merasabahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT menyalahi ketentuanketentuanyang terdapat dalam Pasal 16.3.1, Pasal 16.3.2, dan Pasal 16.3.4 SKUmengenai pengalihan piutang (cessie) sudah sepatutnya PENGGUGATmengajukan gugatan Cidera Janji/Wanprestasi, bukan mengajukangugatan Perbuatan Melawan Hukum.Merujuk pada uraian

Di dalam ketentuan Pasal 16.3.2 SKU, ditentukan bahwa Debitor telahsepakat, setuju, serta mengakui hak dari TERGUGAT II untuk mengalihkantagihantagihan yang dimilikinya atas PENGGUGAT kepada pihak ketigamanapun, termasuk kepada TERGUGAT I.Bunyi ketentuan Pasal 16.3.2.

SKU, yang berbunyi sebagai berikut:16.3.1 SKU:SKU serta Penanjian Kredit berlaku dan mengikat Bank dan Debiturserta para Pengganti Hak dan/atau Penerus Hak dan/atau PenerimaPengalihan Hak dari Bank dan Debitur.16.3.2 SKU:Debitur memahami dan menyetujui dan oleh karena itu dengan inimemberi kuasa kepada Bank untuk sewaktuwaktu menjual,mengalihkan, menjaminkan, atau dengan cara apapun memindahkanpiutang/tagihantagihan Bank kepada Debitur berdasarkan PeranjianKredit kepada kantor cabang lain di dalam

Syech yangmerupakan harta bawaannya yang belum difaraid kepada ahli warisnya;Menyatakan objek sengketa pada posita 16.1.1 dan 16.1.2 harusdikembalikan kepada posisi objek sengketa 16.1 dan objek sengketa16.2.1, 16.2.2 dan 16.2.3 harus dikembalikan kepada posisi objeksengketa 16.2, serta objek sengketa 16.3.1 dan 16.3.2 harusdikembalikan kepada posisi objek sengketa 16.3 yang merupakan hartapeninggalan/bawaan almarhum M.

Syech yangmerupakan harta bawaannya yang belum difaraid kepada ahli warisnya;Menyatakan objek sengketa pada posita angka 16.1.1 dan 16.1.2 harusdikembalikan kepada posisi objek sengketa 16.1 dan objek sengketa16.2.1, 16.2.2 dan 16.2.3 harus dikembalikan kepada posisi objeksengketa 16.2, serta objek sengketa 16.3.1 dan 16.3.2 harusdikembalikan kepada posisi objek sengketa 16.3 yang merupakan hartapeninggalan/bawaan almarhum M.

Syech danTergugat dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa pada positaangka 16.1 (16.1.1 dan 16.1.2), dan 16.2 (16.2.1, 16.2.2 dan 16.2.3) serta16.3 (16.3.1 dan 16.3.2) secara tanpa hak meskipun objek sengketatersebut merupakan harta peninggalan almarhum M.

Husen Bin Sulaimansebagaiman tersebut pada posita 16.1 (16.1.1 s/d 16.1.2) dan 16.2 (16.2.1s/d 16.2.3) serta 16.3 (16.3.1 s/d 16.3.2) setelah M. Husen Bin Sulaimanmeninggal dunia pada tanggal 1 November 2006 belum pernah di faraidhkepada ahli warisnya, akan tetapi terhadap objek sengketa 16.1 telahdibagi oleh Almh. Hasanah binti K. Syech dan Tergugat (Hj. Syaribanunbinti M.

Husen bin Sulaimanyang belum difaraidh kepada ahli warisnya, maka terhadap Sertipikat HakMilik Nomor : 237 dan Akta Jual Beli No : 167 Tanggal, 19 Desember 2015harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehinggaterhadap objek sengketa 16.3.1 dan 16.3.2 harus dikembalikan padaposisi semula yaitu objek sengketa sesuai posita 16.3, karena terhadapperbuatan hukum Almh.

Menyatakan objek sengketa 16.1.1 dan 16.1.2 harus dikembalikan kepadaposisi objek sengketa 16.1 dan objek sengketa 16.2.1, 16.2.2 dan 16.2.3harus dikembalikan kepada posisi objek sengketa 16.2, serta objeksengketa 16.3.1 dan 16.3.2 harus dikembalikan kepada posisi objeksengketa 16.3 yang merupakan harta peninggalan/bawaan Alm. M. HusenBin Sulaiman yang belum difaraidh kepada ahli warisnya ;14.Memfaraidhkan harta peninggalan Alm. M.

Isi bukti tersebutmenjelaskan tentang objek sengketa pada posita poin 16.3.2 gugatan dan poin6 perbaikan gugatan Para Penggugat, karenanya bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukumpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Perdamaian Farailatas nama M.

gugatan Para Penggugatpada posita poin 16.3, 16,3.1, dan 16.3.2 terbukti sebagai hartabersama/seuhareukat dari M.

Kewajiban butir 16.3.2.

Meggy Rosalina;

16.3.2.Yolanda digantikan oleh ahli waris penggantinya;

1. Menetapkan 2/3 bagian dari bagian Lk Simon Liputo dan 2/3 bagian dari bagiannya Pr. Djaniba Liputo ditambahkan ke bagian ahli waris:
2. 7.1. Lk. Mahmud Lipoeto 2/3 bagian ;
3. 7.2. pr.

Meggy Rosalina;16.3.2.Yolanda digantikan oleh ahli waris penggantinya;17. Menetapkan 2/3 bagian dari bagian Lk Simon Liputo dan 2/3 bagian dari18.bagiannya Pr. Djaniba Liputo ditambahkan ke bagian ahli waris:17.1. Lk. Mahmud Lipoeto 2/3 bagian ;17.2. pr.

Jenis sengketa yang ada adalah kredit pajakmasukan yang terkait dengan Pajak Masukandalam Pajak Pertambahan Nilai bukan biayayang terkait dengan Pajak Penghasilan sehinggadasar Hukum yang digunakan seharusnya adalahundangundang dan ketentuan lain yang terkaitdengan Pajak Pertambahan Nilai;16.3.2.

Terbukti pihak Pelawan menghalanghalangi petugaspengadilan melaksanakan Penetapan Nomor 16.3.2. Perlawanan yang diajukan Pelawan BERTENTANGAN dengan hukumacara yang berlaku mengenai perlawanan (vide: Ketentuan Pasal 195, 207dan 208 HIR).3.3. Selurun Petitum Pelawan tidak mengandung tuntutan yang bersifatcondemnatoir dan atau deklaratoir melainkan bersifat Volunter. Denganhalaman 16 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.

., angka 16.3.2. danangka 16.3.3. sehingga kutipan yang sepotong sepotong tersebut berpotensi menimbulkan salahpengertian atau pemahaman yang keliru. SepatutnyaPEMOHON mengutip secara lengkap pertimbanganpertimbangan TERMOHON pada angka 16.3. PutusanPerkara 025 kecuali PEMOHON memang bermaksudmengambil keuntungan dengan mengutippertimbangan hukum secara sepotongsepotong untukmenyesatkan Yang Mulia Majelis Hakim.Pertimbangan hukum TERMOHON yang seutuhnya dariangka 16.3.

MAJELIS memberikan pertimbangansebagai berikut :16.3.1.menimbang bahwa pada umumnyapihakpihak yang bersengketa memilihforum Arbitrase daripada pengadilanadalah agar semua sengketa perdatayang muncul di antara para pihakdapat diselesaikan dengan cepat danmenyentuhsubstansi persoalannya ;16.3.2.menimbang bahwa mengingat tujuantersebut maka dalam prakteknyaArbiter sangat jaranqg memberikan pertimbangan terhadap eksepsiobscuur libel dan lebih mengutamakanuntuk masuk langsung kepadaHal. 70 Putusan No.

perolehan almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNGPEWARIS IV;16.2 PEMOHON IV (anak kandung lakilaki) memperoleh 6/12 bagiandari perolehan almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNGPEWARIS IV;16.3 PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X (ketiganya cucukandung/ahli waris pengganti dari almarhum ANAK KANDUNGSAUDARA PEWARIS IV) memperoleh 3/12 bagian dari perolehanalmarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yangmasingmasing mendapat sebagai berikut :16.3.1 PEMOHON VIII (cucu kandung perempuan) memperoleh1/12 bagian;16.3.2

Pasal 378:Pihakpihak ketiga berhak melakukan perlawananterhadap suatu putusan yang merugikan hakhakmereka, jika mereka secara pribadi atau wakilmereka yang sah menurut hukum, atau pun pihakyang mereka wakili tidak dipanggil di sidangpengadilan, atau karena penggabungan perkara ataucampur tangan dalam perkara pemah menjadi pihak.16.3.2. Pasal 379:Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkanputusan itu.

Bahwa tegasnya, Para Pemohon Peninjauan Kembalidalam melakukan perbuatan hukum yang terjadi tidakmelakukan kesalahan, tidak bertentangan dengan haksubyektif orang lain, tidak bertentangan dengankesusilaan dan tidak bertentangan dengan kepatutan;16.3.2.

(+ 100 are);16.3.2. PURNA BIN AMAQ SANEP (T9), menguasaiseuas : + 5.939 M2 (+ 59,39 are); Seluas : + 5.637M2 (+ 56,37 are) dalam bentuk Embung dikuasaisecara bersamasama oleh T8 dan T9.AMAQ KUNIN, awalnya menguasai seluas : + 14.662 M2 (+146,62 are) yang terdiri dari Embung seluas : + 3.802 M2 (+38,02 are) dan Sawah Seluas : + 10.860 M2 (+ 108,60 are),dan pada saat ini dikuasai oleh : H.

(+ 100 are);16.3.2. PURNA BIN AMAQ SANEP (T9), menguasaiseuas : + 5.939 M? (+ 59,39 are); Seluas : + 5.637M2 (+ 56,37 are) dalam bentuk Embung dikuasaisecara bersamasama oleh T8 dan T9.AMAQ KUNIN, awalnya menguasai seluas : + 14.662 M2 (+146,62 are) yang terdiri dari Embung seluas : + 3.802 M2 (+38,02 are) dan Sawah Seluas : + 10.860 M2 (+ 108,60 are),dan pada saat ini dikuasai oleh : H.

Kwintansi Uang Pembayaran Pertama Jual Beli OBJEK SENGKETAtanggal 15 Mei 2005 (Bukti P7);16.3.2. Akta Pernyataan Bersama Tentang Pembagian Harta Gono GiniNomor 01 tanggal 01 Juni 2005 oleh antara PENGGUGAT danTURUT TERGUGAT (Bukti P6);16.3.3.