tentang Pimpinan Dewan PerwakilanDaerah Republik Indonesia Periode April 2017 September 2019tertanggal 4 April 2017 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatanhukum tetap.DALAM POKOK PERKARA.1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan DPD RI No. 45/DPDRI/IN/20162017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia Periode April 2017 September 2019 tertanggal 4April 2017;Halaman 2 dari 9 halaman.

II Intervensi:Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan DPDRI No. 45/DPD RI/III/20162017 tentang Pimpinan Dewan PerwakilanDaerah Republik Indonesia Periode April 2017 September 2019tertanggal 4 April 2017 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatanhukum tetap.DALAM POKOK PERKARA.Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan DPD RI No. 45/DPDRI/IN/20162017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia Periode April

2017 September 2019 tertanggal 4April 2017;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan DPD RI No.45/DPD RI/III/20162017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia Periode April 2017 September 2019 tertanggal 4April 2017;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat IlIntervensi tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :Halaman 3 dari 9 halaman.

Menyatakan batal atau tidak san Keputusan DPD RI No. 45/DPDRI/IN/20162017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia Periode April 2017 September 2019 tertanggal 4 April2017;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan DPD RI No.45/DPD RI/III/20162017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia Periode April 2017 September 2019 tertanggal 4 April2017;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan DPD RI No. 45/DPDRI/IIN/20162017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia Periode April 2017 September 2019 tertanggal 4April 2017;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan DPD RI No.45/DPD RI/III/20162017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia Periode April 2017 September 2019 tertanggal 4April 2017;4.

Alokasi Dana Desa TA 2017 bantuan APBDJumlahRp. 218.004,117.Rp. 74.722.200.Ro. 78.217.000.Rp. 494.550.798.Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuanAPBN TA 20162017 adalah sebesar Rp.341.611.598.

Alokasi Dana Desa TA 2017 bantuan APBD Rp. 78.217.000Jumlah Rp.494.550.798Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desabantuan APBN TA 20162017 adalah sebesar Rp.341.611.598.

kwitansikwitansi pertanggungjawaban keuangan dana Desa NegeriAdministratif Kamar TA 20162017;Bahwa Saksi tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis PengelolaanKeuangan Desa (PTPKD) pada Negeri Administratif Kamar TA 20162017;Bahwa Kepala Pemerintah Negeri tidak pernah mengadakan rapat terkaitdengan pertanggungjawaban akhir penggunaan dana Desa dan Alokasi dadaDesa TA 20162017 kepada Perangkat Negeri dan masyarakat Ne/erii XHalaman 73 dari 267 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2019/PN AMBrAdministratif

; Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membelanjakan pelaksanaan kegiatandana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 20162017;Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi adalah membenarkan;10.

Seram Bagian Timur pernah tidak menerima Laporanrealisasi penyerapan dan capaian Output dana Desa setiap tahappenyaluran Desa Administratif kamar Tahun 20162017;Bahwa saksi tidak tahu apakah anggaran dana desa dan alokasi dana desayang dicairkan oleh Negeri Administratif kamar tahun 20162017 telahsesuail dengan RAB dan rincian dalam APBdesa;Bahwa dana desa dan alokasi dana desa tahun 20162017 yang dicairkanoleh Desa kamar dilakukan oleh Bendahara atau pejabat desa;Bahwa setelah SP2D Dana Desa /Alokasi

Pasal 116 ayat 19 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Chevron Pacific Indonesia 2016 2017 dan Pasal 117 Ayat 4 PKB 20162017,dan berdasarkan Pasal 108 ayat 5 PKB 20162017 Tergugat dikenakan sanksiPemutusan hubungan kerja, maka sesuai Pasal 144 PKB 2016 2017,Tergugat berhak atas pesangon sebesar :a. DAPEN Rp. 1.778.375.660b. UPH 15% x (UP + UMk) utk masa kerja s.d 30 Juni 2006Rp. 77.662.035 15% x Tabel Kecil 1 Juli 2006Rp. 59.388.615 +Rp. 137.050.650 (gross)Rp. 132.698.117 (net)c.

Pasal 116 ayat 19 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Chevron Pacific Indonesia 2016 2017 dan Pasal 117 Ayat 4 PKB 20162017,sehingga berdasarkan Pasal 108 ayat 5 PKB 20162017, Tergugat dikenakansanksi Pemutusan hubungan kerja.

Chevron PacificIndonesia oleh Penggugat Konvensi merundingkan PKB 20162017 adalahhanya semata karena adanya kehendak Tergugat Konvensi yangmeminta agar Penggugat Konvensi terlebih dahulu membukukan danmendaftarkan PKB 20142015 karena secara fakta dan hukum tidakterbantahkan lagi bahwa sampai saat dimulainya perundingan PKB 20162017, PKB 20142015 tidak pernah ada dibuat menjadi buku sebagai suatubentuk peraturan dan tidak pernah didaftarkan oleh PENGGUGATKONVENSI ke Dirjen PHI dan JAMSOS Kementerian

tanggal 15 April 2016, telah dibubuhi materaisecukupnya dan diberi tanda P12a ;43.Foto copy dari copy surat undangan lanjutan perundingan PKB 20162017 tanggal 08 April 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dandiberi tanda P12b ;44.Foto copy dari copy surat undangan lanjutan dan perumusan PKB 20162017 tanggal 22 Maret 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dandiberi tanda P12c ;45.Foto copy dari copy surat undangan lanjutan perundingan PKB 20162017 tanggal 10 Maret 2016, telah dibubuhi materai

Apakah PHK yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi terhadap TergugatKonvensi atas dasar ketentuan Pasal 108 ayat (5) PKB 20162017 sesuaidengan bukti P10 b sah secara hukum ketenagakerjaan RI ?

Fotocopy Keputusan Kepala Sekolah SMAN 5 Makassar TahunPelajaran 20162017 Nomor 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta DidikBaru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar;g. Fotocopy Proposal Anggaran Non BOS Tahun Pelajaran 20162017;h. Fotocopy daftar Bantuan Orang Tua Siswa Kuota TambahanUntuk Perbaikan Sarana Dan Prasarana SMA Negeri 5 MakassarTahun 2016;I.

M.Hum;Fotocopy surat Permohonan Penambahan Kuota siswa baru SMANegeri 5 Makassar tahu 2016/2017 Nomor421.3/605/SMAN.O5/VI1I/2016 tanggal 4 Juli 2016:Fotocopy Keputusan Kepala sekolan SMAN 5 Makassar TahunPelajaran 20162017 Nomor 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta DidikBaru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar;Fotocopy Proposal Anggaran Non BOS Tahun Pelajaran 20162017;Hal. 4 dari 10 hal Putusan No. 102 PK/Pid.Sus/20196.8.

Fotocopy Keputusan Kepala sekolah SMAN 5 MakassarTahun Pelajaran 20162017 Nomor 421.3/544/SMA.05/V1I/2016tanggal 4 Juni 2016 tentang Pembentukan Panitia PenerimaanPeserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Makassar;7. Fotocopy Proposal Anggaran Non BOS Tahun Pelajaran20162017;8. Fotocopy daftar bantuan orang tua siswa kuotatambahan untuk perbaikan sarana dan prasarana SMA Negeri5 Makassar Tahun 2016;Hal. 6 dari 10 hal Putusan No. 102 PK/Pid.Sus/20199.

,Penanggung Jawab dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Makassar TahunPelajaran 20162017 Nomor : 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5Makassar Tahun Pelajaran 20162017, pada hari dan tanggal yang sudah tidakdiingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni tahun 2016 atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam tahun 2016, bertempat di SMA Negeri 5

Pihak sekolah mengkoordinasikan pendataan calon pesertamenggunakan perangkat lunak dengan panitia tingkat dinasPendidikan dan Kebudayaan:Bahwa berdasarkan petunjuk teknis tersebut terdakwa selaku KepalaSekolah SMA Negeri 5 Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang PembentukanPanitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 MakassarTahun Pelajaran 20162017, sebagai berikut :1. Dr. Muhammad Yusran, Spd.

Mhum, selaku KepalaSekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar berdasarkan Surat Keputusan WalikotaMakassar Nomor : 821.29.2212016 tanggal 30 Maret 2016, sekaligus sebagaiPenanggung Jawab dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Makassar TahunPelajaran 20162017 Nomor : 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5Makassar Tahun Pelajaran 20162017, pada hari

Foto copy Keputusan Kepala sekolah SMAN 5 Makassar TahunPelajaran 20162017 No. 421.3/544/SMA.05/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMANegeri 5Mak@SSal, ;2n nnn nen nn nnn nn nnn nen nn enna nn nena nn nena nana nena ne serene na nenenenencesg. Foto copy Proposal Anggaran Non BOS Tahun Pelajaran 2016h. Foto copy daftar bantuan orang tua siswa kuota tambahan untukperbaikan sarana dan prasarana SMA Negeri 5 makassar tahuL.

Menyatakan batal atau tidak: Sah Keputusan DPD RI No. 45/DPD =ae RI/II/20162017 tentang?

. #80P0 RI/IUI/20162017 tentang Pimpinan Dan PerwakilanDaerah Republik Indonesia Periode April 207" September 2019SSe tertanggal 4 April 201 7; = woncn nn nnn nn nn nn nc nnn nnnnncnnsyy ayJ 4. Menghukum Tergugat untuk membayat biaya perkara yang timbulCO o>$ adalam perkara inl;s5* 2200222 n2 nnn nn noneee P Ra . =A: oP oySY S4 Bahwa Penggugat Il Intrvensi/Pembanding telah menyerahkan or os=memori banding pada tanggal22 Nopember 2017 yang diterima di kepaniteraanay $ cSye Hal 5 dari 12 hal.

Menyatakan sah dan mengikat Keputusan DPD RI Nomor 45/DPD >wv Ss GSs RI/IUI/20162017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI PeriodeSwsHal 7 dari 12 hal. Put. No. 22/8/201 8(PT.TUN.JKT>eo once cBApril 201% September 2019 tertanggal 4 April 2017..,sampai dengan& 2utusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;$p tygel p Dp; : >DALAM EKSEPSI rad vyS. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhhya: wan nanan nnn nnn nn nannies en sennaa. &ahSe 2.

Menyatakan sah yifan mengikat Keputusan DPD Rl Nomor 45/DPD>RUIM/20162017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Al PeriodeApril 2017 = September 2019 tertanggal 4 April 201 7; xs (Ca teoe Merighiukum Penggugat untuk membayar biaya perkatia yang timbul dalamrey ayasrperiara eeRe oewe Bahwa kepada para pihak telah diber kesempatan untuk memeriksaGQ g S : a~ berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara aSF p ay g gg g s& Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas

,diketahui bahwa kepengurusan UPK Kec.Kajang Tahun 20162017 masihtetap mengelolah pembayaran angsuran dari kelompok lama Prakepengursan Tahun 20162017 yang Jumlahnya sebanyak 19 Kelompok SPPberdasarkan daftar kelompok lama pra kepengurusan Tahun 20162017 danKwitansi pembayaran kelompok SPP tersebut dengan total keseluruhanangsuran yang telah dibayarkan kepada UPK Kec.

Kajang sejak Tahun 20162017 untuk kegiatansimpan pinjam khusus perempuan (SPP) adalah semuanya bersumber dariAPBN dan APBD.

Jumlah pembayaran angsuran 19KSPP lama pra kepengurusan UPK Kecamatan Kajang tahun 20162017 yang tidak disetorkan oleh Pengurus UPK Kecamatan Kajang kekas UPK Kecamatan Kajang dengan nilai sebesar Rp. 35.570.000,;3. Pembayaran biayaverifikasiyang tidak benar sebesar Rp10.300.000,;4. Angsuran dari KSPP yang tidakditerima oleh Kas UPK sebesar Rp. 19,620,000..

Kwitansi pembayaran angsuran kelompok SPP lama pra kepengurusanTahun 20162017 ;22. 1 (Satu) buah buku kwitansi kosong milik UPK Kec.Kajang ;23. 1 (Satu) rangkap kwitansi penyerahan bantuan pinjaman dari UPK kepadakelompok SPP.Dikembalikan kepada Dinas Kementerian pemberdayaan masyarakat danDesa Kabupaten Bulukumba.11.

/III/20162017;. Bahwa pada tanggal 4 April 2017 sidang diskors mulai jam 02.00WIB dinihari sampai jam 14.00 WIB, sidang kembali dibuka olehanggota tertua (AM Fatwa) dan anggota termuda (Riri Damayanti)pada tanggal 4 April 2017 pukul 14.00 WIB untuk kemudianHalaman 11 dari 53 halaman.

Hal mana tercermin dalampelaksanaan dan Daftar Hadir Sidang Paripurna DPD RI Ke10 MasaSidang IV Tahun Sidang 20162017 (Bukti: T 6) , yang manaketidakhadiran anggota yang tidak mengikuti sidang paripurnadisebabkan sedang melaksanakan tugas DPD RI di daerah yangdiwakilinya, adanya izin dan juga karena sedang sakit.

Adanya duaagenda undangan sidang paripurna ini menjadi perdebatanpanjang, hal mana berlawanan dengan keputusan DPD RI No.44/DPD RI/III/20162017.

Karena sudah lewattanggal 3 April, sesuai dengan Keputusan DPD RI No 44/DPDRI/I1/20162017 maka masa jabatan Farouk Muhammad danpimpinan lainnya berakhir;Halaman 44 dari 53 halaman. Putusan Nomor 33 P/HUM/2017SIDANG PARIPURNA PEMILIHAN PIMPINAN DPD RI YANGBARU ADALAH SAH DAN TIDAK BERLAWANAN DENGANHUKUM18.

, tanggal 11 April 2017 (Bukti T6);Fotokopi Risalah Rapat Pleno Ke12 Panmus DPD RI Masa Sidang IllTahun 20162017,Nomor: RISALAHDPD/PANMUS/III/2017, tanggal 9 Maret2017 (Bukti T7);Fotokopi Undangan Sidang Paripurna DPD RI ke9 tertanggal 20 Maret2017, Nomor: DN.850/136/DPD/III/2017 (Bukti T8);Fotokopi Daftar Hadir Anggota DPD RI pada sidang Paripurna DPD RI ke9masa sidang III Tahun 20162017, tanggal 3 April 2017 (Bukti T9);Fotokopi Risalah Sidang Paripurna DPD RI ke9 Masa Sidang III TahunSidang 20162017

Nasir bertemu dengan Terdakwa , Terdakwa II danTerdakwa Ill, kKemudian Terdakwa II menunjukkan kepada saksi M, Nasir 1(satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Regular Desa RambahHilir Timur Tahun Anggaran 20162017 Nomor: 12/INSPPKPT/2018 tanggal26 Juli 2018, pada saat menunjukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)tersebut Terdakwa II juga mengatakan akan menyebarkan Laporan HasilPemeriksaan tersebut ke masyarakat Rambah Hilir Timur, karena LaporanHasil Pemeriksaan tersebut tidak benar kemudian

NASIRtentang 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Regular Desa Rambah Hilir Timur Tahun Anggaran 20162017 Nomor:12/INSPPKPT/2018 tanggal 26 Juli 2018; Bahwa para Terdakwa pernah bertemu membicakan uang disimpang PT.PSA dengan Saksi M. NASIR, kemudian Saksi M. NASIRmenawarkan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), namun paraTerdakwa mengatakan bahwa kerugian mereka sudah lebih dariRp.5.000.000, (lima juta rupiah) dan kemudian Saksi M.

NASIRtentang 1 (Satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Regular Desa Rambah Hilir Timur Tahun Anggaran 20162017 Nomor:12/INSPPKPT/2018 tanggal 26 Juli 2018; Bahwa para Terdakwa pernah bertemu membicakan uang disimpang PT.PSA dengan Saksi M. NASIR, kemudian Saksi M. NASIRmenawarkan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), namun paraTerdakwa mengatakan bahwa kerugian mereka sudah lebih dariRp.5.000.000, (lima juta rupiah) dan kemudian Saksi M.

Menetapkan Barang Bukti Berupa: 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2019;Halaman 29 dari 30 Halaman Nomor 86/Pid.B/2019/PN Prp 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler DesaRambah Hilir Timur di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan HuluAnggaran 20162017 No.12/INSPKPT/2018 tanggal 26 Juli 2018;Dimusnahkan; Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Dikembalikan kepada Saksi M. Nasir;6.

/III/20162017 tentang Tindak Lanjut PutusanMahkamah Agung RI Nomor 38P/HUM/2016 dan Nomor 20 P/HUM/2017, yang pada pokoknya melaksanakan PutusanMahkamah Agung, bahwa masa jabatan Pimpinan DPD RIadalah 5 tahun yang ditandatangani olehPimpinan DPD RI atasnama Muhammad Saleh sebagai Ketua, G.K.R.

Putusan Nomor 32 P/HUM/201716.17.18.Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan DPD RI No.12/PIMP/III/20162017 tentang Tindak Lanjut PutusanMahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2016 dan PutusanMahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 maka terhadapsegala proses dan/atau mekanisme pengambilan usul dan/atauperubahan Tatib berlaku dan diatur berdasarkan PERTATIB No.1/2014.

Hal mana tercermin dalampelaksanaan dan Daftar Hadir Sidang Paripurna DPD RI Ke10 MasaSidang IV Tahun Sidang 20162017 Tanggal 11 April 2017 (BuktiT6), yang mana ketidakhadiran anggota yang tidak mengikuti sidangParipurna disebabkan sedang melaksanakan tugas DPD RI di daerahyang diwakilinya, adanya izin dan juga karena sedang sakit.

Adanya dua agenda undangansidang paripurna ini menjadi perdebatan panjang, hal manaberlawanan dengan keputusan DPD RI No. 44/DPD RI/III/20162017. Agenda mana yang harus dijalankan terlebih dahulumaupun siapa yang harus menjadi pimpinan sidang;16.

Karena sudah lewattanggal 3 April, sesuai dengan Keputusan DPD RI No 44/DPDRI/III/20162017 maka masa jabatan Farouk Muhammad danpimpinan lainnya berakhir;Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI yang baru adalahsah dan tidak berlawanan dengan hukum;Halaman 44 dari 51 halaman.

,diketahui bahwa kepengurusan UPK Kec.Kajang Tahun 20162017 masihtetap mengelolan pembayaran angsuran dari kelompok lama Prakepengursan Tahun 20162017 yang Jumlahnya sebanyak 19 KelompokSPP berdasarkan daftar kelompok lama pra kepengurusan Tahun 20162017 dan Kwitansi pembayaran kelompok SPP tersebut dengan totalkeseluruhan angsuran yang telah dibayarkan kepada UPK Kec.

Kajang pada tahun 2016yang saat ini telah digulirkan dan dikelolah oleh UPK Kec.Kajang kepadakelompok SPP sejak tahun 20162017 berdasarkan hasil Musyawarah AntarDesa (MAD);Saksi menjelaskan bahwa untuk Tahun 20162017 pengelolaan dana bergulirdi Kec.Kajang untuk kegiatan SPP lembaga yang dibentuk hanya dua yakniBadan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelolah Kegiatan (UPk);Saksi menjelaskan dalam pembuatan proposal kepada kelompok SPP yangdirinya bersama saksi SYACHWAN MUCHTAR tidak menentukan

Kajang SYAHWANMUCHTARSaksi menjelaskan bahwa untuk kelompok penerima bantuan pinjaman danabergulir untuk Tahun 20162017 di Kec.Kajang, tidak semua memunuhi syaratsebagaimana yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional(PTO) dimana ada beberapa atau sebagian Kelompok SPP Kec.

Kajang sejak Tahun 20162017 untuk kegiatan simpan pinjam khususperempuan (SPP) adalah semuanya bersumber dari APBN dan APBD.

Termohon setiap terjadi percekcokan dan pertengkaran seringmeninggalkan Pemohon dari tempat kediaman Pemohon danTermohon dan hal ini yang membuat Pemohon merasa kecewakarena jika Termohon pergi bisa tidak pulang berbulanbulan danpernah tidak pula.ng selama 1 tahun (terjadi pada Tahun 20162017);6.

kabar kepada Pemohon, dan setiap terjadi percekcokan danpertengkaran sering meninggalkan Pemohon dan bisa tidakpulang berbulanbulan dan pernah tidak pulang selama 1tahun (terjadi pada Tahun 20162017) ;7 bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohonsekarang sudah pisah ranjang sudah hampir 3 tahun lamanya;7 Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohonsudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;7 Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan keduapihak tetapi tidak berhasil;SAKSI II: SAKSI 2, umur 21

kabar kepada Pemohon, dan setiap terjadi percekcokan danpertengkaran sering meninggalkan Pemohon dan bisa tidakpulang berbulanbulan dan pernah tidak pulang selama 1tahun (terjadi pada Tahun 20162017);" bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon sejak pada Juni2017 sudah pisah ranjang hampir 3 tahun lamanya;7 Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohonsudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;7 Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan keduapihak tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa atas keterangan

Termohon sering pulang pagi hari setelahpulang kerja dan tidak memberi kabar kepada Pemohon, dan setiap terjadipercekcokan dan pertengkaran sering meninggalkan Pemohon dan bisatidak pulang berbulanbulan dan pernah tidak pulang selama 1 tahun (terjadipada Tahun 20162017), antara Pemohon dan Termohon sudah pisahranjang sampai sekarang sudah hampir 3 tahun lamanya;Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalildalil permohonanPemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidakhadir di persidangan

Termohon sering pulang pagi hari setelahpulang kerja dan tidak memberi kabar kepada Pemohon, dan setiap terjadipercekcokan dan pertengkaran sering meninggalkan Pemohon dan bisatidak pulang berbulanbulan dan pernah tidak pulang selama 1 tahun (terjadipada Tahun 20162017), antara Pemohon dan Termohon sudah pisahranjang sampai sekarang sudah hampir 3 tahun lamanya, selama itu pulakomunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami isteri, makaketerangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menyatakan sah dan mengikat Keputusan DPD RI Nomor 45/DPD RIIIl/20162017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI Periode April2017 September 2019 tertanggal 4 April 2017;3.

Bahwapenandatanganan surat pernyataan dimaksud menunjukkan bahwaPenggugat Il Intervensi mengakui keabsahan Obyek Sengketa(Keputisan DPD RI Nomor 45/DPD RI/l/20162017) sebagaikeputusan yang sah dan mengikat ;4.

, Sidang Paripurna DPD RI Ke9, MasaSidang Ill Tahun Sidang 20162017, tanggal 34 April2017 ; (Hasil print out) ;Daftar Hadir Anggota Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia Pada Sidang Paripurna DPD RIKe10, Masa Sidang IV Tahun Sidang 20162017,tanggal 11 April 2017; (fotokopi sesuai denganaslinya);Daftar Hadir Anggota Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia Pada Sidang Paripurna DPD RIKe11, Masa Sidang IV Tahun Sidang 20162017,tanggal 8 Mei 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);Daftar Hadir Anggota

, tanggal 34 April 2017, Sidang Paripurna DPD RI Ke9,Masa Sidang Ill Tahun Sidang 20162017 dibuka pada tanggal 3 April 2017pukul 14.47 dan tidak tercapai suatu mufakat sampai dengan berakhirnyamasa jabatan Pimpinan DPD RI berdasarkan surat Keputusan DewanPerwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 44/DPD RI/IIV/20162017,tanggal 9 Maret 2017, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan DewanPerwakilan Daerah Republik Indonesia, pada pukul 00.10 WIB dan sidangditutup oleh Penggugat Il Intervensi (Bukti

Bukti T 14 Daftar Hadir Anggota Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia Pada Sidang Paripurna DPD RI Ke11, Masa Sidang IV TahunSidang 20162017, tanggal 8 Mei 2017;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, rugi dan bunga kepadaPenggugat secara tunai dan seketika uang sebesar Rp255.000.000,00(dua ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:Sisa biaya sewa rumah 20162017 Rp. 80.000.000Biaya sewa rumah 20172018 Rp. 150.000.000Biaya jasa Pengacara Rp. 25.000.000 +Jumlah Rp. 255.000.000(Dua ratus lima puluh lima juta rupiah);5.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, rugi dan bunga kepadaPenggugat secara tunai dan seketika uang sejumlah Rp230.000.000,00(dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut: Sisa biaya sewa rumah 20162017 = Rp 80.000.000,00 Biaya sewa rumah 2017 2018 = Rp150.000.000,00Jumlah = Rp230.000.000,00(dua ratus tiga puluh juta rupiah)5.

Penggugat dengan Akta Jual Beli Nomor 69/2016 tanggal 26 Juli2016, dengan demikian kepemilikan telah beralin kepada Penggugat;Bahwa status Tergugat saat ini adalah penyewa berdasarkanperjanjian sewa dimana kewajiban Tergugat membayar uang sewa sejumlahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun akan tetapiTergugat baru membayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujun puluh jutarupiah), olen karena itu Tergugat terbukti telah wanprestasi dan harusdihukum membayar sisa biaya sewa rumah tahun 20162017

Tahun 20162017 = Rp7.500.000,00;Denda keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaihak Penggugat;Sebesar Rp1.125.000,00, dengan perincian:a. Tahun 20142015, Rp7.500.000,00 x 5% = Rp375.000,00;b. Tahun 20152016, Rp7.500.000,00 x 5% = Rp375.000,00;c.

Tahun 20162017, Rp7.500.000,00 x 5% = Rp375.000,00;Biaya tempat bekerja dan peralatan kerja sebagai kewajibanTergugat 1 yang seharusnya diberikan kepada Penggugat terhitungsejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Februari 2016;Sebesar Rp120.000.000,00, dengan perincian:a. Tempat kerja, Rp5.000.000,00 x 20 bulan = Rp100.000.000,00;b. Peralatan kerja, Ro1.000.000,00 x 20 bulan =Rp20.000.000,00;Uang Pengganti Hak Cuti Tahunan sebagai hak Penggugat;Sebesar Rp9.000.000,00, dengan perincian:a.

Tahun 20162017, 12 Hari Kerja = Rp3.000.000,00;Uang Pesangon dan Uang Penghargaan sebagai hak Penggugat;Sebesar Rp45.000.000,00, dengan perincian:a. Uang Pesangon x 4 bulan Upah = Rp30.000.000,00;b. Uang Penghargaan x 2 bulan Upah = Rp15.000.000,00;Uang Pengganti Program Asuransi kepada Penggugat dankeluarganya, dimulai pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulanJuni 2017, sebesar Rp45.000.000,00;Halaman 7 dari 13 hal. Put.

Bahwa di lingkungan kerja Penggugat berlaku Perjanjian Kerja Bersamaperiode 20162017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan hasilkesepakatan antara Penggugat dengan 3 (tiga) PUK SPKEP SPSI yaituPUK SPKEP SPSI kantor pusat di Karawang, PUK SPKEP SPSI pabrikBekasi dan PUK SPKEP SPSI pabrik Karawang;.

Bahwa dasar lain yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi yangmenyatakan Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatanpelanggaran berat yakni dengan menggunakan Pasal 72 ayat (11)PKB 20162017;. Bahwa Pasal 72 ayat (11) PKB tahun 20162017 yang menyatakan:memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehinggamerugikan perusahaan;.

Norma Pelanggaran Berat dengan sanksi PHK telah dinyatakaninkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi;1Bahwa benar terdapat PKB 20162017 yang masih berlaku di PTBridgestone Tire Indonesia;Bahwa pada faktanya keberlakuan Pasal 72 PKB 2016 2017 secarapemaknaan dan norma tak ubahnya sama dengan disertai adanyapenambahan norma yang selaras dengan Pasal 158 UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dinyatakaninkonstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi; Pasal 72 PKB 20162017 Pasal 158 UU Nomor

Bridgestone Tire Indonesia periode 20162017 yangdibuat dan ditandatangani berdasarkan hasil kesepakatan antaraPemohon Kasasi dengan PUK SPKEP SPSI PT. Bridgestone TireIndonesia.

Bridgestone TireIndonesia periode 20162017;(Pasal 68 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.

Maluku Tengah tahun 20162017 lebih kurang sekitar Rp.10.924.704.000, (Sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuhratus empat ribu rupiah).Sumber dananya berasal dari APBD Kab.

LATULOMA,S.SOs.,.Bahwa pada bulan Juli 2016 Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Malukusetelah memverifikasi namanama yg diusulkan dan menetapkan KepalaSekretaris Panawaslin Kabupaten Maluku Tengah Tahun 20162017 yaituSdri. YANTY M.

Saldo dana tersebut dikembalikan ke Kas DaerahKabupaten Maluku Tengah.Bahwa yang berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban terhadappenggunaan dana operasional Panitia Pengawasan Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 20162017 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini KepalaSekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 20162017 yaitu Sdri.

KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 20162017 yaitu saksi sebagai Anggota Komisioner sekaligus Koordinator DivisiPengawasan Pemilu dan Hubungan Antar Lembaga di kepanitiaan tersebut;Bahwa saksi mendapat honor dari Panitia Pengawas Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 20162017 sejak bulan Agustus 2016 s/d bulan Oktober 2016 sebesar Rp.5.100.000, (lima juta seratus ribu rupiah) per bulan dan selanjutnya sejakbulan November 2016

hal ini KepalaSekretariat Panitia Pengawasan Pemilinan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 20162017 yaitu Sdri.

Bahwa Terdakwapernah melaksanakan tugas operasimiliter yaitu :(1) Operasi Satgas Pamrahwan di Nduga tahun 2015.(2) Operasi Satgas Pamrahwan di Wamena tahun 20162017.(3) Operasi Satgas Pamrahwan di Kaimana tahun 2016.d.

Tahun 20162017 melaksanakan tugas operasiPamrahwan di Wamena.

Tahun 20162017 melaksanakan tugas operasiPamrahwan di Wamena.Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 91K/PM III19/AD/III/2020 Tahun 2018 melaksanakan tugas operasi Pamrahwan diKaimana.Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwaselesai menjalani pidana di Masmil Jayapura dan tanggal 29Agustus 2019 kembali ke Kompi C Yonif RK 762/VYSManokwari untuk mengambil perlengkapan dan pada bulanSeptember 2019 kembali ke Kompi B Yonif RK 762/VYS danmelaksanakan kegiatan seperti biasa.Bahwa benar pada tanggal

Tahun 20162017 melaksanakan tugas operasiPamrahwan di Wamena. Tahun 2018 melaksanakan tugas operasi Pamrahwan diKaimana.3. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III19 Jayapura berdasarkan Skepera dari PangdamXVIII/Kasuari Nomor Kep/128/III/2020 tanggal 12 MaretHal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 91K/PM III19/AD/III/2020MenimbangMenimbang2020.4.

Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan CalonPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang danmemohon agar diterima sebagai alat bukti kKeterangannya di bawahsumpah yang antara lain menjelaskan: bahwa Saya adalah saudara kandung Penggugat; bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggaldi Kacang Pedang Pangkalpinang; bahwa sejak tahun 20162017 Penggugat dan Tergugat seringbertengkar disebabkan Tergugat

Saksi Il, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten BangkaTengah dan memohon agar diterima sebagai alat buktiketerangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan : bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; bahwa Saya adalah Paman Penggugat;Halaman 6 dari 15 hal.Put.no.0091 /Pdt.G/2019/PA.Pkp bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di KacangPedang Pangkalpinang ; bahwa sejak tahun 20162017 Penggugat dan Tergugat seringbertengkar

Saksi Il, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten BangkaTengah dan memohon agar diterima sebagai alat buktiketerangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;bahwa Saya adalah Paman Penggugat;bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di KacangPedang Pangkalpinang ;bahwa sejak tahun 20162017 Penggugat dan Tergugat seringbertengkar disebabkan menurut pengakuan Tergugat karenamasalah

Bahwa mulai tahun 20162017 rumah tangga antara Penggugat dantergugat sudah mulai tidak harmonis;5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok dari awal pernikahan,Penggugat rasa bahwa cek cok atau salah paham itu biasa di awalawalpernikahan dengan sabar Penggugat menghadapi setiap permasalahandengan Tergugat.

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang sah yang menikah di Nabire dan telah dicatatkan pernikahanmereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire,namun saksi tidak hadir pada saat pernikahannya; Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat bernama Restu PerdamaianZebua; Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunialanak; Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka rukun danharmonis; Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa sejaktahun 20162017

Bahwa saksi mengetahul Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang sah yang menikah di Nabire dan telah dicatatkan pernikahanmereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire,namun saksi tidak hadir pada saat pernikahannya; Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat bernama Restu PerdamaianZebua; Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunialanak; Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka rukun danharmonis; Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa sejaktahun 20162017

Christina Martha Tiahahu, KelurahanKalibobo, Kabupaten Nabire dan kehidupan rumah tangga mereka rukun danharmonis;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa sejaktahun 20162017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering cek cok dan Tergugat yang saatitu sering sakit dan keluar masuk rumah sakit dan setelah itu Tergugat perg!