cece eeneneenen Bahwa terdakwa JUANDI SETIAWAN selaku PegawaiNegeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan BupatiLombok Barat Nomor : Kep987/800/3814/Peg/2007 tanggal 28September 2007 diangkat sebagai Bendahara PengeluaranBelanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja BantuanKeuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran PembiayaanDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset DaerahKabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2009 berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Barat Nomor1116/303.1

;Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati LombokBarat Nomor : 1116/303.1/DPPKAD/2009 tanggal 15 Juni2009 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Nomor :1415/543.3/DPPKAD/2009 tanggal 11 Agustus 2009 mulaiberlaku sejak tanggal 1 Juli 2009 terdakwa diangkat sebagaiBendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Belanja Subsidi,Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja TidakTerduga dan PengeluaranPembiayaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danaset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaranBahwa

pada tanggal 15 Juni 2009 terjadi pergantianBendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Belanja Subsidi,Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja TidakTerduga dan pengeluaran Pembiayaan dari saksi AGUNGPURNOMO NUGROHO kepada terdakwa JUANDI SETIAWANberdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor1116/303.1/DPPKAD/2009 tanggal 15 Juni 2009 mulaiberlaku sejak tanggal ditetapkan, sehingga anggaran belanjaBantuan Sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp.39.524.473.000.

juta delapan ratus lima puluh tiga ribudua ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen)sejak tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan 31 DesemberBahwa tugas, kewajiban dan wewenang terdakwaJUANDISETIAWAN selaku Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga,Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan,Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran Pembiayaan DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2009 berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Barat Nomor1116/303.1

Bahwa Tergugat secara tiba tiba telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kpts. 030/JSW/V 2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penetapan Tarif PemberianKonsesi Hak Baru Ruko Capitol Plaza dan konsesi yang diberikan adalah HAK PAKAIuntuk jangka waktu 25 tahun, dengan Nilai Kompensasi Pembaharuan HakPenghunian Ruko Capitol Plaza, sebagaimana yang tercantum di dalam Surat EdaranNomor : 303.1/JSW/V TAHUN 2018 tentang Tindak Lanjut Pembaharuan KonsesiPenghunian Ruko Capitol, sebagai berikut : No.

Tujuan dari diberikannya Hak Pengelolaan kepada Tergugat adalahuntuk pemenuhan kebutuhan umum dan tidak mencari keuntungan yang sebesar besarnya.Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : Kpts. 030/JSW/V 2018tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penetapan Tarif Pemberian Konsesi Hak Baru RukoCapitol Plaza dan Surat Edaran Nomor : 303.1/JSW/V TAHUN 2018 tentangTindak Lanjut Pembaharuan Konsesi Penghunian Ruko Capitol tersebut olehTergugat , serta Surat Pemberitahuan tanggal 24 September 2018 Nomor

surattersebut, dengan ancaman akan dilakukan upaya pengosongan melalui aparatterkait, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagiPara Penggugat.Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawanhukum yang sangat merugikan bagi Para Penggugat, maka sangat beralasanmenurut hukum untuk menyatakan Surat Keputusan Nomor : Kpts. 030/JSW/V 2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penetapan Tarif Pemberian Konsesi Hak BaruRuko Capitol Plaza dan Surat Edaran Nomor : 303.1

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi ParaPenggugat Surat Keputusan Nomor : Kpts. 030/JSW/V 2018 tanggal 21 Mei 2018Tentang Penetapan Tarif Pemberian Konsesi Hak Baru Ruko Capitol Plaza dan SuratEdaran Nomor : 303.1/JSW/V TAHUN 2018 tentang Tindak Lanjut PembaharuanKonsesi Penghunian Ruko Capitol, serta Surat Pemberitahuan tanggal 24 September2018 Nomor : 518/JSW/IX 2018, Perihal : Pemberitahuan (Somasi I)..

KERUGIAN IMMATERIIL :Kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat sehubungan denganditerbitkannya Surat Keputusan Nomor : Kpts. 030/JSW/V 2018 tanggal 21Mei 2018 Tentang Penetapan Tarif Pemberian Konsesi Hak Baru Ruko CapitolPlaza dan Surat Edaran Nomor : 303.1/JSW/V TAHUN 2018 tentang TindakLanjut Pembaharuan Konsesi Penghunian Ruko Capitol, serta SuratPemberitahuan tanggal 24 September 2018 Nomor : 518/JSW/IX 2018, Perihal :Pemberitahuan (Somasi 1), mengakibatkan Para Penggugat sebagai

O30/JSW/V 2018 tanggal 21 Mei 2018 TentangPenetapan Tarif Pemberian Konsesi Hak Baru Ruko Capitol Plaza dankonsesi yang diberikan adalah HAK PAKAI untuk jangka waktu 25 tahun,dengan Nilai Kompensasi Pembaharuan Hak Penghunian Ruko CapitolPlaza, sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Edaran Nomor :303.1/JSW/V TAHUN 2018 tentang Tindak Lanjut Pembaharuan KonsesiPenghunian Ruko Capitol, sebagai berikut : No. Zona Tarif Pemberian Konsesi1. Ruko ZonaA Rp. 1.283.774.400,002.

O30/JSW/V 2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penetapan TarifPemberian Konsesi Hak Baru Ruko Capitol Plaza dan Surat EdaranNomor : 303.1/JSW/V TAHUN 2018 tentang Tindak Lanjut PembaharuanKonsesi Penghunian Ruko Capitol tersebut oleh Tergugat I, serta SuratPemberitahuan tanggal 24 September 2018 Nomor : 518/JSW/IX 2018,Perihal : Pemberitahuan (Somasi 1), jelas sangat merugikan ParaPenggugat sebagai pembeli yang beritikad baik dan selaku pemilikbangunan dan yang menguasai tanah dan bangunan Ruko Ruko

O30/JSW/V 2018 tanggal 21 Mei 2018 TentangPenetapan Tarif Pemberian Konsesi Hak Baru Ruko Capitol Plaza danSurat Edaran Nomor : 303.1/JSW/V TAHUN 2018 tentang Tindak LanjutPembaharuan Konsesi Penghunian Ruko Capitol, serta SuratPemberitahuan tanggal 24 September 2018 Nomor : 518/JSW/IX 2018,Perihal : Pemberitahuan (Somasi 1), tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat.Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 563/PDT/2019/PT.BDG31.32.Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor :

O30/JSW/V 2018tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penetapan Tarif Pemberian Konsesi Hak BaruRuko Capitol Plaza dan Surat Edaran Nomor : 303.1/JSW/V TAHUN 2018tentang Tindak Lanjut Pembaharuan Konsesi Penghunian Ruko Capitol,serta Surat Pemberitahuan tanggal 24 September 2018 Nomor : 518/JSW/IX 2018, Perihal : Pemberitahuan (Somasi 1).7.

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagiPARA PENGGUGAT Surat Keputusan Nomor : Kpts. 030/JSW/V 2018tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penerapan Tarif Pemberian Konsesi Hak BaruHalaman 70 dari 89 Putusan Nomor 563/PDT/2019/PT.BDGRuko Capitol Plaza dan Surat Edaran Nomor : 303.1/JSW/V tahun 2018tentang Tindak Lanjut Pembaruan Konsesi Penghunian Ruko Capitol, sertasurat Pemberitahuan tanggal 24 September 2018 Nomor : 518/JSW/IX 2019, Perihal : Pemberitahuan (somasi 1)..

DakwaanAlternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 303 ayat(1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dipersidangan,Majelis Hakim berpendapat lebih tepat membuktikan Dakwaan Kedua melanggar pasal303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa pasal 303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1, Barang siapa2. menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuanpasal 303.1

No. 303.1 (satu) Lembar kartu ATM Bank BCA1 (satu) Lembar kartu ATM Bank MEGA1 (satu) buah plastik berisikan 2 (dua) lembar photo candra saputra ukuran4x6;DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA ;1 (satu) Pasang Sepatu Hitam Lis Putih merk ADIDAS ; 1 (satu) Buah Topi berwarna Putih bertuliskan VELCOM ;1 (satu) Helai Baju Kaos berkerah Garisgaris Hitam warna HitamBiruOrange ; 1 (satu) Helai Celana Levis Panjang warna Biru ;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;1 (satu) Lembar uang kertas Pecahan Rp. 50.000, 2(dua) Lembar

No. 303.1 (satu) Lembar uang kertas Pecahan Rp. 50.000,2 (dua) Lembar uang kertas Pecahan Rp. 5.000,1 (satu) Lembar uang kertas Pecahan Rp. 2.000,3 (tiga) Lembar uang kertas Pecahan Rp. 1.000,Atas barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut saksi saksi danterdakwa masih mengenalinya ;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan ;2SAKSI HAYATI PRIHATINI BINT SENAN ;Saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :>>Bahwa benar

ayat (1) ke1 KUHP, atau,e KEDUA : 303 ayat (1) ke2 KUHP atau,e KETIGA: 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, oleh karena disusun secaraalternative, maka dalam pembuktian terhadap pasal mana yang terbukti, majelis cenderunguntuk memilih pasal yang lebih mendekati fakta hukum yaitu pada pasal 303 bis ayat (1)ke1 KUHPidana, yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut:1 Barangsiapa;2 Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuanpasal 303.1

DakwaanAlternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 303 ayat(1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dipersidangan,Majelis Hakim berpendapat lebih tepat membuktikan Dakwaan Kedua melanggar pasal303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa pasal 303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1, Barang siapa2. menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuanpasal 303.1

Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.1.

DakwaanAlternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 303 ayat(1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dipersidangan,Majelis Hakim berpendapat lebih tepat membuktikan Dakwaan Kedua melanggar pasal303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa pasal 303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1, Barang siapa2. menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuanpasal 303.1

Dengan tidak berhak mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan denganmelanggar peraturan pasal 303.1.

DakwaanAlternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 303 ayat(1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dipersidangan,Majelis Hakim berpendapat lebih tepat membuktikan Dakwaan Kedua melanggar pasal303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa pasal 303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1, Barang siapa2. menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuanpasal 303.1

Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1116/303.1/DPPKAD/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, serta Bendahara Pengeluran Belanja Barang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun

Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran danKuasa Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara PenerimaanPembantu, serta Bendahara Pengeluran Belanja Barang, Belanja Subsidi,Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga danPengeluaran Pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah LingkupPemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2009 besertalampirannya.Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1116/303.1

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :1116/303.1/DPPKAD/2009 tanggal 15 Juni 2009 mulai berlaku sejak tanggalditetapkan dan Nomor : 1415/543.3/DPPKAD/2009 tanggal 11 Agustus 200961mulai berlaku sejak tanggal Juli 2009 terdakwa diangkat sebagai BendaharaPengeluaran Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja BantuanKeuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lombok Barattahun anggaran

2009 .Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 terjadi pergantian Bendahara PengeluaranBelanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan,Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran Pembiayaan dari saksi AGUNGPURNOMO NUGROHO kepada terdakwa JUANDI SETIAWANberdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1116/303.1/DPPKAD/2009 tanggal 15 Juni 2009 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,sehingga anggaran belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp.39.524.473.000.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 terjadi pergantian Bendahara PengeluaranBelanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan,Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran Pembiayaan dari saksi AGUNGPURNOMO NUGROHO kepada terdakwa JUANDI SETIAWANberdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1116/303.1/DPPKAD/2009 tanggal 15 Juni 2009 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,sehingga anggaran belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp.39.524.473.000.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah dan saksi Drs.H.AHMAD SOLIHAN, M.Si. sebagai Sekretaris dan selaku PejabatPengelola Teknis Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2009 tersebuttidak sesuai dengan tugas dan kewajiban terdakwa selaku bendaharapengeluaran bantuan sebagaimana diatur dalam Keputusan BupatiLombok Barat Nomor : 1116/303.1/DPPKAD/2009 tanggal 15 Juni 2009dan Nomor :

Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan denganmelanggar ketentuan pasal 303.1.

Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan denganmelanggar ketentuan pasal 303.1.

Surat Keterangan Lurah Mlajah, tanggal 3082019, Nomor593/138.1/433. 303.1/2019 ;i.

selanjutnya berdasarkan P.4 berupaSertifikat Hak Milik No.554/K yang tadinya atasnama Dyjasminten beralih hak menjadiatasnama Moetikah dan Oktavian Santoso (Penggugat) ;Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa SPPT Pajak Bumi dan bangunan tahun 1990,yang berisi pembayaran pajak atas tanah dan bangunan obyek sengketa yang terletak di JalanTenggumung Wetan I No.27 Surabaya adalah atas nama Moetikah (Ibu Penggugat) sertaberdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan dari Dinas Kebersihan dan PertamananNo.474.3/303.1

Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi Yang DiadakanDengan Melanggar Ketentuan Pasal 303.1.

Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan denganmelanggar peraturan pasal 303.1.Unsur Barangsiapa Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalahmanusia sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban, yangmampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telahmenghadirkan terdakwa SLAMET bin TIRTAWIRYA, Terdakwa II SARNObin SUHARI, terdakwa III RAJIMAN Als RASTO bin NARSUDI lengkap denganidentitasnya, yang selama persidangan dalam keadaan

ZASTROBASTARA tanggal 13 Januari 2011 dengan nomor slip : MSK0002/110113 dannomor DO/PO : 303.1 (satu) lembar surat jalan No : 540/37/ FP/ 12/1/2011 tanggal 12 Januari 2011dengan nomor DO 0000304 dan 1 (satu) lembar slip timbangan PT. ZASIROBASTARA tanggal 13 Januari 2011 dengan nomor slip : MSK0001/110113 dannomor DO/PO : 304.1 (satu) lembar surat jalan No : 540/37/ FP/ 12/1/2011 tanggal 12 Januari 2011dengan nomor DO 0000309 dan 1 (satu) lembar slip timbangan PT.

ZASIRO BASTARA tanggal 12 Januari 2011 dengan nomorslip : MSK0019/110112 dan nomor DO/PO : 0302.1 (satu) lembar surat jalan No : 540/ 37/ FP/ 12/1/2011 tanggal 12 Januari2011 dengan nomor DO 0000303 dan 1 (satu) lembar slip timbangan PT.ZASIRO BASTARA tanggal 13 Januari 2011 dengan nomor slipMSK0002/110113 dan nomor DO/PO : 303.1 (satu) lembar surat jalan No : 540/ 37/ FP/ 12/1/2011 tanggal 12 Januari2011 dengan nomor DO 0000304 dan 1 (satu) lembar slip timbangan PT.ZASIRO BASTARA tanggal 13 Januari

ZASIROBASTARA tanggal 13 Januari 2011 dengan nomor slip : MSK0002/110113 dannomor DO/PO : 303.1 (satu) lembar surat jalan No : 540 / 37 / FP / 12/1/2011 tanggal 12 Januari 2011dengan nomor DO 0000304 dan 1 (satu) lembar slip timbangan PT. ZASIROBASTARA tanggal 13 Januari 2011 dengan nomor slip : MSK0001/110113 dannomor DO/PO : 304.1 (satu) lembar surat jalan No : 540 /37/ FP/ 12/1/2011 tanggal 12 Januari 2011dengan nomor DO 0000309 dan 1 (satu) lembar slip timbangan PT.

Halaman 303.1.Mutah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)3.2Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratusribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atautelah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biayapendiddikaan dan kesehatan;4.