Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM PKFB 1781 GT.64.72 ;- 1 (satu) buah buku lessen vessel & peralatan menangkap ikan seri F003768 ;- 1 (satu) unit satelit JMC V-310 P (GPS Fish Finder) ;- 1 (satu) unit radio Marine band merk Motorola CM 7668 ;- 1 (satu) unit Radio FM merk super star ;Dirampas untuk negara ;- 2 (dua) set Pukat/Jaring Trawl 50 Meter ;- 51 (lima puluh satu) buah Drum plastik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;4.

Padasaat Kapal Patroli Patkamla ll.132/Peudawa merapat ke kapal KMPKFB 1781 GT.64.72 beberapa petugas naik ke atas kapal KM PKFB1781 GT.64.72 dan menemukan terdakwa dan para ABK di atas kapaltersebut kemudian petugas memeriksa terdakwa beserta para ABK.Saksi menerangkan Bahwa Barang yang disita atas penangkapan kapalikan Kapal KM PKFB 1781 GT.64.72 berupa : 1 (satu) buah Buku Lessen Vessel & peralatan menangkap ikan seriF003768;Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Lgs satu) unit satelit

Padasaat Kapal Patroli Patkamla ll.132/Peudawa merapat ke kapal KMPKFB 1781 GT.64.72 beberapa petugas naik ke atas kapal KM PKFB1781 GT.64.72 dan menemukan terdakwa dan para ABK di atas kapaltersebut kemudian petugas memeriksa terdakwa beserta para ABK.Saksi menerangkan Bahwa Barang yang disita atas penangkapan kapalikan Kapal KM PKFB 1781 GT.64.72 berupa :Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Lgs1 (satu) buah Buku Lessen Vessel & peralatan menangkap ikanseri FO03768; 1 (satu) unit satelit

Namun karena kecepatan Kapal PatroliIndonesia lebih tinggi, maka Kapal KM PKFB 1781 GT.64.72 yangditumpangi terdakwa dan ABK kapal tersebut berhasil ditangkap.

Padasaat Kapal Patroli Patkamla ll.132/Peudawa merapat ke kapal KMPKFB 1781 GT.64.72 beberapa petugas naik ke atas kapal KM PKFB1781 GT.64.72 dan menemukan terdakwa dan para ABK di atas kapaltersebut kemudian petugas memeriksa terdakwa beserta para ABK.Terdakwa menerangkan Bahwa Barang yang disita atas penangkapankapal ikan KM PKFB 1781 GT.64.72 berupa: 1 (satu) buah Buku Lessen Vessel & peralatan menangkap ikan; 1 (satu) unit GPS Ploter Fish Finder (monitor satelit V3310P); 1 (satu) unit Radio Marine

Namun karena kecepatan Kapal PatroliIndonesia lebih tinggi, maka Kapal KM PKFB 1781 GT.64.72 yangditumpangi terdakwa dan ABK kapal tersebut berhasil ditangkap. Padasaat Kapal Patroli Patkamla ll.132/Peudawa merapat ke kapal KMPKFB 1781 GT.64.72 beberapa petugas naik ke atas kapal KM PKFBHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Lgs1781 GT.64.72 dan menemukan terdakwa dan para ABK di atas kapaltersebut kemudian petugas memeriksa terdakwa beserta para ABK.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor:475/ 64.72/x/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 Perihal:Penarikan Sertipikat Hak Milik 3057 Kelurahan SungaiPinang DalamBahwa mengenai Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda Nomor: 475/ 64.72/x/2014 tertanggal 17 Oktober2014 Perihal: Penarikan Sertipikat Hak Milik 3057 KelurahanSungai Pinang Dalam, pada dasarnya surat dimaksud berisikansuruhan / perintah kepada Sumiyatun selaku pribadi maupunmewakili atau untuk dan atas nama anakanaknya yaitu

= faktual(feitelljk = handelingen) didalam tindakan administrasipemerintahan, sehingga seperti halnya Pengumuman KantorPertanahan Kota Samarinda Nomor: 60/1/64.72/I/2015 tertanggal28 Januari 2015 sebagaimana telah terurai sebelumnya diatas,Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda ini pun masukdalam kategori perluasan makna dari pengertian KeputusanTataUsahaNegarasetelahdiundangkannya UU No. 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehinggadengan demikian dapat diperhitungkan tenggang

waktu bagiPara Penggugat untuk mengajukan gugatan tata usaha negaradalam perkara a quo sejak tanggal pengiriman surat tersebut ;Bahwa mengingat tanggal diundangkannya UU No. 30 Tahun2014 tentang Admministrasi Pemerintahan adalah sama dengantanggal dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota SamarindaNomor: 475/ 64.72/x/2014 Perihal: Penarikan Sertipikat HakMilik 3057 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, yakni pada tanggal17 Oktober 2014, maka dengan demikian ketentuan perluasanHalaman 29 Putusan Nomor: 70

/G/2019/PTUN.SMDmakna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negarasetelah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan sebagaimana juga berlakuterhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota SamarindaNomor: 475/ 64.72/x/2014 Perihal: Penarikan Sertipikat HakMilik 3057 Kelurahan Sungai Pinang Dalam berdasarkanasas fiksi hukum ;Bahwa dengan demikian, apabila tanggal dari Surat KepalaKantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 475/ 64.72/x/2014Perihal: Penarikan Sertipikat Hak Milik

/x/2014 tertanggal17 Oktober 2014 Perihal: Penarikan Sertipikat Hak Milik 3057Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan membuat PengumumanKantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor: 64/1/64.72/2015tertanggal 28 Januari 2015 yang sama sekali tidak digubris olehPara Penggugat, dan kemudian menerbitkan sertifikat penggantiterhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3057/Kel.

Bahwa penerbitan sertipikat pengganti dimaksud dilakukan oleh Tergugat IIIsetelah terlebin dahulu Tergugat III mengirimkan Surat No. 475/ 64.72/X/2014perihal Penarikan Sertipikat Hak Milik 3057 Kelurahan Sungai Pinang Dalamtertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat II yangmenyebutkan pada intinya agar diserahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3057/Sungai Pinang Dalam tersebut kepada Kantor Pertanahan KotaSamarinda, dengan dilampirkan didalamnya permohonan Tergugat Melaluikuasanya

Bahwa penerbitan sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3057oleh Tergugat Ill ini pun dilakukan setelah terlebih dahulu Tergugat IIImemasang Pengumuman No. 60/1/64.72/1/2015 tertanggal 28 Januari 2015melalui media surat kabar Harian Umum Swara Kaltim terbit hari Selasa tanggal03 Februari 2015 pada halaman 9 yang menyebutkan pada intinya KantorHalaman 9 dari 43 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Smr.10.Pertanahan Kota Samarinda memohon agar kepada pihak yang memegangSertipikat Hak Milik (SHM

Bahwa sebelum dilakukan penerbitan sertifikat pengganti terhadap SertifikatHak Milik (SHM) No. 3057, Tergugat III telah mengirimkan Surat No. 475/ 64.72/X/2014 perihal Penarikan Sertipikat Hak Milik 3057 Kelurahan SungaiPinang Dalam tertanggal 17 Oktober 2014, serta telah Pengumuman No.60/1/64.72/1/2015 tertanggal 28 Januari 2015 yang diumumkan kepadaHalaman 15 dari 43 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Smr.10.11.12.13.masyarakat umum melalui media surat kabar Hainan Urn uni Swara Kaltimyang terbit pada hari

Bahwa sebelum dilakukan penerbitan sertifikat pengganti terhadap SertifikatHak Milik (SHM) No. 3057, Tergugat III telah mengirimkan Surat No. 475/ 64.72/X/2014 perihal Penarikan Sertipikat Hak Milik 3057 KelurahanSungai Pinang Dalam tertanggal 17 Oktober 2014, serta telahPengumuman No. 60/1/64.72/1/2015 tertanggal 28 Januari 2015 yangdiumumkan kepada masvarakat umum melalui media surat kabar HarianUmum Swara Kaltim yang terbit pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015,dimana pengumuman dimaksud dapat

Mula Sihotangsesuai dengan aslinya (diberi tanda P7);Fotocopy Akta Hibah No. 347HIBAH/Smd Utara/2006 yang dibuat oleh Notarisdan PPAT Lia Cittawan Nanda Gunawan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P8)Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia KantorPertanahan Kota Samarinda No. 475/64.72/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014sesuai dengan aslinya (diberi tanda P9);Fotocopy Surat Pengumuman No 60/1/64.72/1/2015 tanggal 28 Januari 2015sesuai dengan aslinya (diberi tanda P10);Fotocopy Surat

,kesemuanya pada Kantor Pertanahan Kota SamarindaJalan H.M Ardans (Ring Road 3) Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor4/SKU.64.72.MP.02.02/I/2021 tanggal 7 Januari 2021,sebagai Terbanding semula Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT SMRTelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor142/PDT/2021/PTSMR tanggal 9 Agustus 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;2.

.HP.01/IV/2021 Tentang Perubahan Susunan panitia Adjudikasi, satuan tugas fisik, satuan tugas yuridis, satuan tugas Adminitrasi dan satuan tugas teknis pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) tahun anggaran 2021 pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;

fisik, satuan tugas yuridis, satuan tugas Adminitrasi dan satuan tugas teknis pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) tahun anggaran 2021 pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;

SK No : 91/SK-64.72.HP.01/IV/2021 Tentang perubahan penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;

partisipasi masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;

lokasi kegiatan PTSL Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 ;

Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : IP.02.02 / 1144-64.72 / XII / 2019 tanggal 9 Desember 2019 ;

Menyatakan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tanggal 18 Maret 2016 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 681/2-64.72/XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;3.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tanggal 18 Maret 2016 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 681/2-64.72/XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

dengan fotocopy Surat Pernyataan UTUH SADRI tertanggal 8 Mei 1991, pada surat tersebut tidak terdapat tandatangan melainkan terdapat cap jempol UTUH SADRI;

tertanggal 02 Maret 2015, perihal : Permohonan Buka Warkah yang ditujukan kepada SYAIFUL AKBAR, yakni pada pokoknya menjawab, Menindak lanjuti surat saudara tanggal 06 Januari 2015, dengan ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 / Kelurahan Sungai Pinang Dalam masih dalam proses pencarian, dan

/ VI / 2015 tertanggal 29 Juni 2015, perihal : PERMOHONAN BUKA WARKAH yang ditujukan kepada SYAIFUL AKBAR, yakni pada pokoknya menjawab, Menghubungi surat kami tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 165 / 7-64.72 / III / 2015 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 / Kelurahan Sungai Pinang Dalam, belum ditemukan.

-Foto kopi sesuai dengan aslinya SK No: 233/SK-64.72.HP.01/VI/2021 Tentang perubahan Susunan panitia Adjudikasi, dan satuan tugas teknis pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) tahun anggaran 2021 pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

-Foto kopi sesuai dengan aslinya SK No: 15/SK-64.72.HP.01/I/2021 Tentang penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

-Foto kopi sesuai dengan aslinya SK No : 91/SK-64.72.HP.01/IV/2021 Tentang perubahan penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

-Foto kopi sesuai dengan aslinya SK No: 221/SK-64.72.HP.01/VI/2021 Tentang perubahan penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

-Foto kopi sesuai dengan aslinya SK No: 280/SK-64.72.HP.01/IX/2021 Tentang perubahan penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

-Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: HP.03.01/896-64.72/VI/2021 Perihal persetujuan lokasi kegiatan PTSL Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021.

Foto kopi sesuai dengan aslinya SK No: 233/SK-64.72.HP.01/VI/2021 Tentang perubahan Susunan panitia Adjudikasi, dan satuan tugas teknis pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) tahun anggaran 2021 pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Foto kopi sesuai dengan aslinya SK No: 15/SK-64.72.HP.01/I/2021 Tentang penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Foto kopi sesuai dengan aslinya SK No : 91/SK-64.72.HP.01/IV/2021 Tentang perubahan penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Foto kopi sesuai dengan aslinya SK No: 221/SK-64.72.HP.01/VI/2021 Tentang perubahan penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Foto kopi sesuai dengan aslinya SK No: 280/SK-64.72.HP.01/IX/2021 Tentang perubahan penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: HP.03.01/896-64.72/VI/2021 Perihal persetujuan lokasi kegiatan PTSL Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021.

Nomor 681 K/Pdt.SusPHI/2018 94 Irwanto 20111R1 3.236.000 119.732 64.72 129.44 2.197.24495 Iswandi 2002181 3.360.000 124.32 67.2 134.4 2.281.44096 Jayadi 1991JA4 3.392.000 125.504 67.84 135.68 2.303.16897 Jodi Santoso 1996JS1 3.551.000 131.387 71.02 142.04 2.411.12998 Joni Afriadi 2001JA2 3.488.000 129.056 69.76 139.52 2.368.35299 Jumadi 1994JU2 3.515.000 130.055 70.3 140.6 2.386.685100 Jumadi 1991JU3 3.564.000 131.868 71.28 142.56 2.419.956101 Juminten 1993JU2 3.392.000 125.504 67.84 135.68 2.303.168102

VOLUME SATUAN(Rp.) ( Rp.)Bi 001 Galian Tanah Biasa M3 L.007 Pekerja 0.75) OH 0.00)L.0O9 Mandor 0.025 OH 0.00)Pasangan batu(mekanik ) &Q3 032 plester/sier m3 11.85L.007a Pekerja 5.462) Jam 64.72 Hal 262 dari 532 Putusan Nomor 32 /Pid.SusTPK/2018/PN Smg L.005a Tukang 1.366 Jam 16.19L.009a Mandor 0.683) Jam 8.09M.001f Batu belah 1.170 M3 13.86Portland CementM.002a 50 kg. 176.000) Kg. 2,085.60M.001a Pasir Pasang 0.396) m3 4.69Keterangan : PerhitunganKebutuhan PC, 1 Zak 50 Kg.Jadi Kebutuan PC= 2.085,60

Tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK.SKPD) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020;

2) 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru; Nomor 188.47/004/DLH/2021 Tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK.SKPD) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;

4. 1 (Satu) bundel Nota Pengisian BBM berstempel SPBU 64.72

11. 1 (satu) Buah stempel SPBU 64.72 108 PT. KELUARGA HILIR MUARA KOTABARU (PALSU);

Dirampas untuk dimusnahkan

12. 1 (satu) buah stempel ASLI SPBU.64.721.08 Jl. Berangas Km 1.5 Kotabaru.

Dikembalikan kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Keluarga Hilir Muara, SPBU.64.721.08 Jl. Berangas Km 1.5 Kotabaru.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK.SKPD) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020;

2) 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru; Nomor 188.47/004/DLH/2021 Tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK.SKPD) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;

4. 1 (Satu) bundel Nota Pengisian BBM berstempel SPBU 64.72

14. 1 (satu) Buah stempel SPBU 64.72 108 PT. KELUARGA HILIR MUARA KOTABARU (PALSU);

15. 1 (satu) buah stempel ASLI SPBU.64.721.08 Jl. Berangas Km 1.5 Kotabaru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Darmansyah, S.E Bin (Alm) Muhammad Ardi;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Mei 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana nota terlampir, tanggal 20-05-2020, BKU No. 0870 tahun anggaran 2020;
284) 1 (satu) Buah stempel SPBU 64.72 108 PT.

Mei 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, sebagaimana nota terlampir, tanggal 20-05-2020, BKU No. 0870 tahun anggaran 2020;
284) 1 (satu) Buah stempel SPBU 64.72 108 PT.