Ainari Biki(hal. 24)Pemilik Tanah Obyek Sengketa adalah(Bahaja Poge)Saksi Rasid Pentu(hal. 28)Pemilik Tanah Obyek Sengketa adalah(Bahaja Poge)Saksi Dai Sai,Anak Angkat dan keponakan Zakaria Palo(hal. 29)Pemilik Tanah Obyek Sengketa adalah(Bahaja Poge)Saksi Saira Harun MohamadTinggal tepat di sebelah (berbatasan)Tanah Obyek Sengketa(hal. 30)Pemilik Tanah Obyek Sengketa adalah(Bahaja Poge)Saksi Sudirman AbdullahKetua BPD Desa Dumati(hal. 36 baris 6)Pemilik Tanah Obyek Sengketa adalahSaksi Serlin UsmanAhli

AinariBiki merupakan anak dari Almh Kunu Poliyama sebelum menjadi isteri dariRajak Mahajani Alias Bahaja Poge, kakek dari Pembanding dan II semulaPenggugat dan II;Menimbang, bawa pertimbangan tersebut sekaligus juga sebagaitanggapan Majelis Hakim tingkat banding atas dalildalil Pembanding dan IIsemula Penggugat dan II sebagaimana dalam Memori Banding yang diajukanoleh Pembanding dan II semula Penggugat dan II beserta lampiran buktisuratSurat pernyataan, karena kejelasan ukuran luas tanah yang menjadi

BahAJa se!ama pisah tempat tingga! tersebut tidak ada usaha merukunkanpenggugat dengan tergugat.lo. BINA a art kenlatlIn kenyintteeteIn tersebut niflttlis pennndpat

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalamusia 25 tahun;Dan orang tua kandung Pemohon bernama:Ayah : Nani Mohi;Ibu : Suri Baiya;Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahunDan orang tua kandung Pemohon II bernama:Ayah : Ali Baiya;Ibu : Mariam Bahaja;dan masingmasing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;4.

BahAja keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telahberlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusahaberubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyamanberumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada bulanj September 2016antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran besar dan sejak itu antaraPenggugat dan Tergugat tidak bergaul layaknya suami isteri, meskipun masihtinggal serumah;5.

Bahaja Rabrusun, perempuan, umur 16 tahun;5.6. Rian Rabrusun, lakilaki, umur 15 tahun;5.7. Muna Rabrusun, perempuan, umur 13 tahun;5.8. Hafiza Rabrusun, perempuan, umur 12 tahun;5.9. Safira Rabrusun, perempuan, umur 9 tahun;6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut danselama itu pula Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai sertatetap beragama Islam;7.

Selain Termohon tidakmemiliki izin dari Menteri Keuangan RI tersebut, ternyata telahdilanggar juga Instruksi Deputy Penguasa Perang Tertinggi No.1/D/02/PEPERTI Tahun 1963 tertanggal 18 Maret 1963 TentangBendaBenda Bergerak dan Tidak Bergerak yang Dikuasai olehPenguasa Keadaan Bahaja (bukti PPK4 (Novum), sebagaimana ditentukan dalam Diktum Kedua yaitu:KEDUA: PENYELESAIAN:Terhadap bendabenda yang dimaksud dalam ad. 3 perlusegera diadakan penjelasan dengan memperhatikan ketentuanketentuan sebagai berikut

: Pada prinsipnya semua bendabenda bergerak ataupun tidakbergerak milik perseroan/swasta jang dikuasai/diambil untukHal. 47 dari 55 hal.Put.No. 378 PK/Pdt/2009dipakai/dimiliki oleh PAKABEDA berdasarkan PasalPasal 37UndangUndang Keadaan Bahaja 1959, supaya diserahkankembali kepada pemiliknya tanpa ganti rugi.Berdasarkan kepada NOVUM tersebut di atas, secara hukumTermohon Peninjauan Kembali Il tidak berhak dan tidakberwenang mengalihkan objek sengketa kepada TermohonPeninjauan Kebali , karena Termohon

Bukti PPK4 : Instruksi Deputy Penguasa Perang Tertinggi No.I/D/O2/PEPERTI Tahun 1963 tertanggal 18 Maret 1963Tentang BendaBenda Bergerak dan Tidak BergerakJang Dikuasai olen Penguasa Keadaan Bahaja;Telah diperoleh suatu keadaan yang bersifat menentukan yaitu, ternyatajudex juris sama sekali tidak mempertimbangkan itikad tidak baik dariTermohon Peninjauan Kembali setelah menerima pengalihan atas objeksengketa dari Termohon Peninjauan Kembali Il yaitu :1.2.Berdasarkan bukti P2 Eigendom Verponding No

Angkatan Perang menyatakanseluruh atau sebagian dari wilajah Negara Republik Indonesia dalam keadaanbahaja dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer ataukeadaan perang apabila :1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilajah atau disebagian wilajahNegara Republik Indonesia terantjam oleh pemberontakan, kerusuhankerusuhan atau akibat bentjana alam, sehingga dichawatirkan tidak dapatdiatasi oleh alatalat perlengkapan setjara biasa 3 0.0...Ayat (2) Penghapusan keadaan bahaja

dilakukan oleh Presiden/PanglimaTertinggi angkatan Perang.Pasal 2 ayat (1) Keputusan jang menjatakan atau menghapuskan keadaanbahaja mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali djikalau ditetapkan waktujang lain dalam keputusan tersebut;Ayat (2) Pengumuman pernjataan atau penghapusan keadaan bahaja dilakukanoleh Presiden .............. .Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa suatukeadaan dan/atau peristiwa dapat disebut dalarn keadaan bahaya in cassubencana alam, jika peristiwa

VD/O2/PEPERTI Tahun 1963 tanggal 18Maret 1963 tentang Bendabenda Bergerak Jang Dikuasai OlehPenguasa Keadaan Bahaja; Fotokopi sesuai dengan fotokopi Ad Informandum Pasal 4 ayat (1)UndangUndang Dasar 1945; Fotokopi sesuai dengan fotokopi Ad Informandum Pasal 6 ayat (1)dan ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara; Fotokopi sesuai dengan fotokopi Ad Informandum Pasal 25UndangUndang perbendaharaan Indonesia/IndischeCompatibiliteitswet (ICW); Fotokopi sesuai dengan fotokopi

TertinggiNo.I/D/02/ PEPERTI Tahun 1963 tanggal 18 Maret 1963 tentang Bendabenda Bergerak dan Tidak Bergerak Jang Dikuasai Oleh PenguasaKeadaan Bahaja. (AdInformandum) (Bukti T.! dan T.II8);9. Fotocopy dan copy Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar1945. (AdInformandum) (Bukti T.1 dan T.II9);10. Fotocopy dari copy Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.(AdInformandum) (Bukti T.! dan T.II10);11.

G5/5/66, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya,kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.III6);Fotocopy dari fotocopy Keputusan Presiden No.315 tahun 1959 tanggal16 Desember 1959, surat bukti ini telah diberikan materai secukupnya,kemudian surat bukti ini diberi tanda bukti (T.III7);Fotocopy dari fotocopy Instruksi Deputi Penguasa Perang TertinggiNo.I/D/02/PEPERTI tahun 1963 tanggal 18 Maret 1963 tentang Bendabenda bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai oleh Penguasakeadaan bahaja

bagianbagiannya,semua benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak miliksekolah/kursus itu, dikuasai selurunnya oleh PemerintahRepublik Indonesia;Keputusan Presiden Nomor 315 Tahun 1959 yang menyatakanbahwa keadaan perang telah berakhir pada tanggal 16Desember 1959 dan kemudian terhadap Keputusan Presidentersebut, Penguasa Perang Tertinggi mengeluarkan InstruksiDeputi Penguasa Perang Tertinggi Nomor I/D/O2/PEPERTITahun 1963 tentang BendaBenda Bergerak Dan Tidakbergerak Jang Dikuasai Oleh Penguasa Keadaan Bahaja

I/D/02/PEPERTI Tahun 1963 tentangBendaBenda Bergerak Dan Tidak bergerak Jang Dikuasai OlehPenguasa Keadaan Bahaja, yang pada pokoknya menyatakan bahwaterhadap bendabenda tidak bergerak yang dianggap vital digunakanuntuk kepentingan negara dan diserahkan kepada Departemen yangbersangkutan.Pasal 1 UndangUndang Nomor 50 Prp Tahun 1960 tentangLarangan Organisasi dan Pengawasan Terhadap Perusahaanperusahaan Orang Asing Tertentu menyebutkan:"Dilarang organisasiorganisasi yang didirikan oleh atau untuk

I/D/02/PEPERTI Tahun 1963 tentang BendaBenda BergerakDan Tidak Bergerak Jang Dikuasai Oleh Penguasa Keadaan Bahaja, yang4212.13.14.pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap bendabenda tidak bergerakyang dianggap vital digunakan untuk kepentingan negara dan diserahkankepada Departemen yang bersangkutan;e.

T0403/G5/5/66 tanggal551966 (Fotokopi dari Fotokopi) ; 7 Bukti T7 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 315 Tahun1959 tanggal 16 Desember 1959 (Fotokopi dari Fotokopi) ; 8 Bukti T 8 : Instruksi Deputy Penguasa Perang Tertinggi No.I/D/02/PEPERTI Tahun 1963 Tentang BendaBenda Bergerak dan Tidak Bergerak JangDikuasai oleh Penguasa Keadaan Bahaja tanggal 18 Maret 1963 (Fotokopi dariFotokop)) ; 9 Bukti T9 : UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (Fotokopi dari Fotokop)) ; 10Bukti

jang berwenang jang menurut hukum dibutuhkan untukmengoperkan perusahaanperusahaan sejenisnya ;Pasal 2 berbunyi : Pemberian dan penerimaan hibah dilakukan olehdan terjadi diantara pihakpihak menurut keadaannya pada penutupanbukubuku perusahaan nati pada tanggal satu Djuni seribu Sembilanratus enam puluh Sembilan dan terhitung mulai dengan tanggal tersebut,pihak kedua mempunjai segala sesuatu jang diberikan dan diterimasebagai hibah dengan akte inidan terhitung mulai dengan tanggal itudjuga segala bahaja

bagianbagiannya, semuabenda baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik sekolah/kursusitu, dikuasai seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia;Keputusan Presiden Nomor 315 Tahun 1959 yang menyatakan bahwakeadaan perang telah berakhir pada tanggal 16 Desember 1959 dankemudian terhadap Keputusan Presiden tersebut, Penguasa PerangTertinggi mengeluarkan Instruksi Deputi Penguasa Perang TertinggiNomor I/D/02/PEPERTI Tahun 1963 tentang BendaBenda Bergerak DanTidak bergerak Jang Dikuasai Oleh Penguasa Keadaan Bahaja