akhir Desember 2015, Januari 2016;Bahwa tidak ada keterangan dari DPP PKS yang terkait kunjunganbulan Oktober 2015, dan di bulan Desember 2015 juga tidak adasurat undangan dari DPP PKS yang diagendakan untuk ke DPP PKS;Bahwa pada akhir Desember 2015 ada masuk surat dari BPDO dansurat ke BPDO. terakhir, Majelis Tahkim.Bahwa seingat saksi ada surat yang masuk dari BPDO dan MajelisTahkim itu, dan seingat saksi pak Fahri Hamzah seingat saksi diseingat dibalas;Bahwa seingat saksi surat dari BPDO dan

., untuk menghadiri PanggilanPersidangan Majelis Qadha BPDO pada : Hari Selasa, 09 Rabiul Akhir1437 H/19 Januari 2016 M, bertempat di Ruang BPDO, Lt.5, MDBuilding, bukti PT37, sesuai dengan aslinya ;Bukti Tanda Terima Surat Balasan Panggilan Persidangan BPDO PKSoleh Sdr. Fahri Hamzah (Penggugat). Surat diantar oleh Sdr. AgusAhmad W dan diterima oleh Sdr. Abdullah, pada hari Jumat, 15 Januari2016, pkl 19.56 WIB, bukti PT38, copy dari copy ;Surat dari Penggugat, Sdr.

(Sekretaris BPDO), di muka persidangandengan dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada1.pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi Kenal dengan Pengugat dan Para Tergugat ;Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat danTergugat;Bahwa saksi sebagai Sekretaris BPDO;Hal. 124 dari 163.

P9 yang berupa SuratPanggilan Kedua Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PartaiHal. 141 dari 163.

(BPDO) ;Hal. 152 dari 163.

DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA CQ ABDUL MUIZ SAADIH MA SELAKU KETUA BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI (BPDO) PKS CS >< H.FAHRI HAMZAH S.E

ABDUL MUIZSAADIH, M.A, selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi(BPDO) Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, yangselanjutnya disebut Pembanding/semula Tergugat ;2. Dr. HIDAYAT NUR WAHID, M.A, Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A,MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D, Drs.

Pasal 27 ayat (8) Pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015 : Pemeriksaandimulai dengan pembacaan laporan dugaan pelanggaran disiplin danpembacaan tuntutan pemberian sanksi oleh BPDO ;d. Pasal 30 ayat (4) Pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015 : Teradu berhakmenyampaikan pembelaan disertai alat bukti ;e.

pembacaan hasil pemeriksaan Tim Kerja, hal tersebut nyatanyata melanggar Pasal 7 huruf g Anggaran Rumah Tangga PartaiKeadilan Sejahtera yang berbunyi Hak Anggota : Membela diri,mendapat pendampingan serta pembelaan, dan/atau rehabilitasi danjuga Pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata BeracaraPenegakan Disiplin Organisasi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu : Pasal 27 ayat (8) : Pemeriksaan dimulai dengan pembacaanlaporan dugaan pelanggaran disiplin dan pembacaan tuntutanpemberian sanksi oleh BPDO

menguatkankesimpulan Tergugat dengan merekomendasikan agar prosespenanganan perkara dilanjutkan untuk diperiksa dan diadili dalamsidang Tergugat Il karena perbuatan Penggugat dianggap masukdalam kualifikasi pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi berupaKeputusan pemberhentian dari keanggotan partai sebagaimanadiatur dalam Pasal 34 ayat (5) Pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015yang berbunyi : Dalam hal Putusan Majelis Qadha berdampak padapembubaran struktur dan/atau pemberhentian keanggotaan Partai,maka BPDO

Tergugat VIIBahwa pada tanggal 17 Maret 2011, Penggugat membaca di situs website pksbandung.org, Tergugat VII menyatakan bahwa Penggugat sudah dipecatsetahun yang lalu (bukti P7);Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011, Penggugat membaca di situs website Pedoman News. com, menguatkan pernyataan Tergugat VII secara rincimengenai pemecatan Penggugat yang menyatakan "Ybs (Penggugat)diberhentikan melalui Surat Keputusan DPP No. 115/SKEP/DPPPKS/1430tanggal 29 Oktober 2009, setelah melalui proses di DSP dan BPDO

Buktibukti penyaluran dana reses Anggota DPR RI Perode20042009;Bahwa, Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) berada di DPP PKSadalah illegal karena melanggar Anggaran Dasar PKS BAB IV StrukturOrganisasi PasaL 10 ayat (1) dan ayat (7) maka seluruh produk BPDOadalah tidak sah, atau illegal;3510.11.12.Bahwa, hal tersebut secara jelas dan terang benderang dipaparkanPemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dalam Replik Principal,diterbitkan dalam sebuah buku replik Pengadilan Yusuf Supendi menggugatelite

Angka 1;Bahwa BPDO adalah organisasi haram;Angka 5. Sampai dengan hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 pukul 19.00 Tugasdan Kewenangan BPDO PKS belum disahkan oleh Majelis Syura PKS;Bagaimana BPDO melakukan eksekusi? Itu kan tidak memiliki kekuatanhukum, tidak jelas dan kabur tugas dan kewenangannya;Angka 7.

No. 1930 K/Pdt/20134025.2.Hadir Ketua BPDO dan Pimpinan Lembaga lainnya yaituPresiden Partai, Ketua DSP, dan Ketua MPP melakukanishlah dengan Yusuf Supendi. Tapi, tidak ada kesepakatan;25.3.Yusuf Supendi, memaksa Bendahara dengan segalakewenangannya untuk meminjamkan dana aitamRp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan tidakmengembalikan dana aitam;25.4.Dana reses hak konstituen tidak diberikan oleh Yusuf Supendikepada konstituennya di Dapil Kota Bogor dan KabupatenBogor.

(YusufSupendi Menggugat Elite PKS halaman 23).Bahwa, kesaksian saudara Iman Nugrahatersebut,senyatanya telah memberikan keterangan palsu di atassumpah dan keterangan yang tidak benar sebagaimanadiatur dalam Pasal 242 ayat(1) dan ayat (3) KUHPidana.Bahwa, tidak pernah terjadi pertemuan antara Yusuf Supendidan Presiden Partai, Ketua DSP, dan Ketua MPP yangdihadiri oleh Ketua BPDO (Badan Penegak DisiplinOrganisasi) untuk melakukan ishlah, damai, sangatlah jelassaudara Iman Nugraha telah memberikan keterangan

., selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera, dkk. VS H. FAHRI HAMZAH, S.E.

., selaku KetuaBadan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai KeadilanSejahtera;2.Dr. HIDAYAT NUR WAHID, MA., Dr. SURAHMANHIDAYAT, MA., MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D., Drs.ABDI SUMAITHI, ABDUL MUIZ SAADIH, MA., masingmasing selaku Ketua dan Anggota Majelis Tahkim PartaiKeadilan Sejahtera;3. DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILANSEJAHTERA cq MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D., selakuPresiden Partai Keadilan Sejahtera;Kesemuanya beralamat di MD Building Jalan T.B.

Oleh karena itu, petitum ganti kerugian imaterial yangdikabulkan oleh Judex Facti dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwaputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Dewan Pengurus PusatPartai Keadilan Sejahtera cq Abdul Muiz Saadih, MA., selaku Ketua BadanPenegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera,

DEWANPENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq ABDUL MUIZSAADIH, MA., selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi(BPDO) Partai Keadilan Sejahtera, 2. Dr. HIDAYAT NUR WAHID, MA.,Dr. SURAHMAN HIDAYAT, MA., MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.,Drs. ABDI SUMAITHI, ABDUL MUIZ SAADIH, MA., masingmasingselaku Ketua dan Anggota Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera,dan 3.

Penetapan Dismisal No. 24/G/2012/PTUNPLGmengenai keanggotaan di Partai Keadilan Sejahtera akan diselesaikanmelalui Badan Penegak Disiplin Organisasi / BPDO sebagaimana diaturdalam anggaran dasar / anggaran rumah tangga Partai KeadilanSejahtera, dan apabila masih tidak puas akan diselesaikan melaluiPengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ( sesuai pasal 32dan 33 UndangUndang Partai Politik)Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan

., selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera, 2. Dr. HIDAYAT NUR WAHID, M.A., Dr. SURAHMAN HIDAYAT, MA., MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D., Drs. ABDI SUMAITHI, ABDUL MUIZ SAADIH, M.A., masing-masing selaku Ketua dan Anggota Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera, 3. DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D., selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera tersebut;

berkaitan dengan Para PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai calonkepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Oti in casuTERGUGAT Ill, sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: 020/P2KDOti/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa OtiKecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dan Surat Keputusan Nomor:022/P2KDOti/XII/2019, tanggal 26 November 2019 Tentang Nomor Urut CalonKepala Desa Oti, serta Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Oti Nomor: 18/BPDO

Jika dengan SuratKeputusan Nomor: 020/P2KDOti/XI/2019, tanggai 26 November 2019, TentangPenetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggaladan Surat Keputusan Nomor: 022/P2KDOti/XII/2019, tanggal 26 November 2019Tentang Nomor Urut Calon Kepala Desa Oti, serta Surat Keputusan BadanPutusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 5 dari 35 para HK HAI HAIIf Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 18/BPDO/XII/2019 Tanggal 16Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilin

Bahwa dengan dalildalil yang TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi diatas telahmenunjukkan fakta hukum bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor:020/P2KDOU/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan CalonKepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dan SuratKeputusan Nomor: 022/P2KDOti/XII/2019f tanggal 26 November 2019 TentangNomor Urut Calon Kepala Desa Oti, serta Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 18/BPDO/XII/2019 Tanggal 16Desember tahun 2019

TERGUGATlll, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala in casuTERGUGAT IV;2.Bahwa substansi gugatan Para PENGGUGAT dalam gugatannyamempermasalahkan Surat Keputusan Nomor: 020/P2KDOti/XI/2019, tanggal 26November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Oti Kecamatan SindueTobata Kabupaten Donggala dan Surat Keputusan Nomor: 022/P2KDOU/XII/2019,tanggal 26 November 2019 Tentang Nomor Urut Calon Kepala Desa Oti, serta SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Oti Nomor: 18/BPDO

TERGUGAT VII1 Bahwa, pada tanggal 17 Maret 2011, PENGGUGAT membaca di situs web sitepksbandung.org, TERGUGAT VII menyatakan bahwa PENGGUGAT sudah dipecat setahunyang lalu ( BUKTIP 7);2 Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2011, PENGGUGAT membaca di situs web sitePedoman NEWS.com, menguatkan pernyataan TERGUGAT VII secara rinci mengenaipemecatan PENGGUGAT yang menyatakan"Ybs (PENGGUGAT) diberhentikanmelalui Surat Keputusan DPP No. 115/SKEP/ DPPPKS/1430 tanggal 29 Oktober 2009,setelah melalui proses di DSP dan BPDO

Oleh karena itu, atas kewenangan yang diatur dalam Panduan DewanPengurus Pusat Tentang Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai KeadilanSejahatera Nomor 01/DPPPKS/1429 (Bukti T7) TERGUGAT III tidak bisamenindaklanjuti lJaporan PENGGUGAT.

Oleh karena, itu terhadapgugatan PENGGUGAT nomor halaman 9 ini harus dikesampingkan oleh MajelisHakim Yang Mulia;Bahwa, berdasarkan alasan yang diuraikan dalam Jawaban TERGUGAT V padanomor diatas, maka menjadi kewajiban TERGUGAT V sebagai Ketua BadanPenegak Disiplin Organisasi (BPDO) dalam kewenangannya, mengeluarkan SuratPeringatan I kepada PENGGUGAT tertanggal 07 Juni 2007 atau bertepatan dengantanggal 21 Jumadil Awwal 1428 H Nomor 01/D/PRT/BPDOPKS/1428 (Bukti T9).Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT

;Bahwa Tergugat IV selaku Presiden PKS telah mengeluarkan berbagai kebijakanyang bertentangan atau melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiPKS, antara lain terbitnya Vlanat DPP tanggal 17Nopember2008 yang isinya sangatmerugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat ;Bahwa terhadap sikap Kritis Penggugat yang telah mengkritisi sejumlahPimpinan Partai yang telah melanggar ketentuan dalam AD dan ART tersebut, Tergugat Vsebagai Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO

., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat; A Majelis, Bpdo 3%NAM RIBURUPIAH W Arifin, S.H., M.H.Hakim gota,Hakim ae JDrs. Kamardi, S.H., M.A.. Drs. Bahril, M.H.I.Panitera Pengganii, aRanti Oktafina, S.T., M.H.Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2017/PA.Bn

inti partai dakwah yang diubah menjaditerbuka' secara ilegal memberikan keterangan palsu di atassumpah di persidangan (13 Desember 2011) dan menyatakan YSmeminjam uang yatim dengan memaksa Bendahara PKS.been cece cece cece eee eeeeeeeeeeeneeeee eee eeeeeteteeeeeeennnnnetetteeetnnnes hal. xiv"Bahwa sungguh Yusuf Supendi itu sangat terperangah dan sedih yangsangat mendalam karena Para Tergugat menghadirkan 2 (dua) orangsaksi yaitu Syaugi (mantan Sekretaris Dewan Syariah Pusat PKS) danIman Nugraha (BPDO

tidaksesuai dengan akhlak mulia sebagai aktivis partai dakwah (PKS);Bahwa, tindakan Tergugat DR diduga merupakan kebohongan publiksecara nyata dan terang benderang bagaikan matahari di tengah haribolong, patut diduga dan sangat tidak wajar, serta tidak etis Tergugat DRmemberikan kesaksian dan pemyataan yang mengandung unsurpenghinaan, fitnah, dan/atau pencemaran nama baik, bahkan perbuatanZALIM dan KEBOHONGAN tersebut dilakukan oleh seorang kadersekaligus sekretaris Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO

No. 127/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim.13.14.15.16.Tergugat DR ke Polisi dan memidanakannya sebagaimana diatur dalamPasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP jo Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 TentangITE, dan saat sekarang masih dalam proses penyidikan di Polres MetroJakarta Selatan;Bahwa, berdasarkan fakta dan realitas yang tidak terbantahkan itu, sertapermasalahan kelakuan, etika, moral, dan akhlak Terggugat DR sebagaipengurus teras BPDO PKS, terutama Tergugat

., selaku KETUA BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI (BPDO) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3.3. DEWAN SYARIAH WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SUMATERA UTARA c.q. Dr. H. USMAN JAFAR, Lc., M.A., selaku Ketua Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara
4.4. DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SUMATERA UTARA c.q. Dr. H. HARIYANTO, Lc., M.A., selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara

Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PL10.Bukti T.II.Intv10:11.Bukti T.Il.Intv11:12.Bukti T.ll.Intv12 :13.Bukti T.Il.Intv1314.Bukti T.Il.Intv14Surat Ketua Panitia Pemilihnan Desa Oti kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenDonggala, Nomor: 07/P2KDOTI/IX/2019 Perihal:Permintaan Klarifikasi, tanggal 12 September 2019(fotokopi Sesuai fotokopi);Surat Keterangan Nomor: 1475/800/DIKBUD/2019tanggal 12 September 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa OtiNomor: 18/BPDO

Pelatinan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan Rp. 10.440.000,BPDo. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Rp. 52.050.000,Usia Dini10. Penyertaan Modal Desa Rp.100.000.000, Total tahun 2018 Rp.413.781.000, Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Kpg Bahwa terhadap kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2017,anggaran yang sudah terserap dan kegiatan yang sudah dilaksanakansebagai berikut: PeningkatanKapasitas Pemdesdan BPD100%)No Jenis Kegiatan Jumlah Dana Keterangan1.

Mega Eltra Pasuruan pernah mengeluarkan BPDO karena DO dikirim kePT. Mega Eltra cabang Surabaya dari PT. Mega membagi DO menjadi beberapaBPDO yang disesuaikan dengan jumlah muatan truk ;11.Saksi DEDDY EKO WAHYU BINTORO :=== 2 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa berdasarkan data tanggal 6 Januari 2009 per tanggal 30 Januari 2009 sudahdiambil pupuk jenis phonska di gudang penyanggah milik PT.