Kepala UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian [BPSDMP] Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov Sumsel. An Achmad Supardan, S.P;12. 1 [satu] Fotocopy yang sudah dilegalisir Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 725/KPTS/BKD.III/2013 tanggal 08 April 2013 tentang Kepala UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian [BPSDMP] Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov Sumsel.

Martapura dengan Ketua Koperasi Sepakat Tanggal 23 Juli 2013;47. 1 [Satu] Lembar Rekapitulasi LS KEgiatan Diklat Tahun 2013;48. 1 [Satu] Lembar Rekapitulasi LS KEgiatan Diklat Tahun 2014;49. 1 [Satu] Lembar Rekapitulasi LS KEgiatan Diklat Tahun 2015;50. 1 [satu] Lembar tulisan tangan Purwadi, SE tentang kegiatan Diknas Kerja Sama dengan BPSDMP Martapura Tahun 2013;51. 1 [satu] Lembar tulisan tangan Purwadi, SE tentang kegiatan Diknas Kerja Sama dengan BPSDMP Martapura Tahun 2014;52. 1 [satu

] Lembar tulisan tangan Purwadi, SE tentang kegiatan Diknas Kerja Sama dengan BPSDMP Martapura Tahun 2015;53. 1 [Satu] lembar tulisan tangan Purwadi, SE tentang Kegiatan PMD Kerja Sama Dengan BPSDMP Martapura Tahun 2013 dan 2014;54. 1 [Satu] Rangkap Tulisan tangan dan ketikan tentang Rincian Penyerahan Uang antara diknas OKU Timur dengan BPSDMP Martapura Tahun 2015;55. 1 [Satu] rangkap acara Rapat Anggota Tahunan [RAT] Koperasi Sepakat Tahun Buku 2014 yang di tulis Tangan dan diketik tanggal 05

yang terdiri dari SPP, SPM dan SP2D serta Kwitansi tentang LS Pengajuan Koperasi Sepakat BPSDMP Pengadaan Jasa Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah tanggal 29 Desember 2014 Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab.OKU Timur;82. 1 [satu] bundle dokumen pencairan yang terdiri dari SPP, SPM dan SP2D serta Kwitansi tentang LS Pengajuan Koperasi Sepakat BPSDMP Pengadaan Jasa Sewa Gedung dan Penginapan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon

OKU Timur tanggal 24 Juni 2015 Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab.OKU Timur;88. 1 [satu] bundle dokumen pencairan yang terdiri dari SPP, SPM dan SP2D serta Kwitansi tentang LS Pengajuan Koperasi Sepakat BPSDMP Pengadaan Jasa Penginapan Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kab.

NAPSIN selaku kepala balai BPSDMP danmengadakan kerjasama terkait pelaksanaan sewa gedung BPSDMP gunapelaksanaan diklat tersebut termasuk penginapannya di BPSDMP selanjutnya saksiAZARIAN INSON menyiapkan berkasberkas yang diperlukan, pada waktu ituterdakwa Ir. ACHMAD SUPARDAN Alias ACHMAD SUPARDAN, SP. Bin H. NAPSINselaku kepala balai BPSDMP mengatakan bahwa nanti kerjasamanya dengankoperasi sepakat. Seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan, terdakwa Ir. ACHMADSUPARDAN Alias ACHMAD SUPARDAN, SP.

NAPSIN untuk mengatur seluruh teknis penyewaan danpelaksanaan kegiatan di BPSDMP.

Timur;1 satu buku PNPB Tahun 2013 dan 2014 Balai Pengembangan SumberDaya Manusia Pertanian (BPSDMP) Sumatera Selatan Kabupaten OganKomering Ulu Timur;1 satu buku PNPB Tahun 2015 Balai Pengembangan Sumber Daya ManusiaPertanian (BPSDMP) Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering UluTimur;Barang bukti Nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada BPSDMP Sumselmelalui Kepala BPSDMP Sumsel di Kabupaten OKU Timur1 satu buku Tabungan Bank Sumsel Babel Simpeda an.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.ICQKEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKANDAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPSDMP)/PMP),CQKEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI, beralamat di Gedung D Lt. 14Pintu Satu Senayan Jakarta,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;Ill. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.ICQDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL,CQKETUA PELAKSANA HARIAN KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU (KSG),beralamat di Gedung D Lt 5 JI.

gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena paraPenggugat tidak melibatkan semua pihak yang berkompeten dan memilikikewenangan serta memiliki konsekuensi juridis terhadap pelaksanaan SertifikasiGuru dalam Jabatan Tahun 2013 sebagaimana sudah termuat teknis pelaksanaannyadidalam Buku I tentang Pedoman Penetapan Peserta dan Buku II tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 yang keduanyaditerbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan(BPSDMP

patutlah ditolakdan atau dikesampingkan oleh majelis hakim, karena Penggugat I setelahmengikuti tes kompetensi guru tahun 2013 secara online yang dilaksanakanoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah adalah pentahapan awaldari keseluruhan proses sertifikasi guru berdasarkan alur proses yangtertuang dalam buku II tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SertifikasiGuru Dalam Jabatan yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan SumberDaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan MutuPendidikan (BPSDMP

Bahwa terhadap dalil gugatan pada point 10 patutlah ditolak dan ataudikesampingkan oleh majelis hakim, karena berdasarkan Buku II tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yangditerbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikandan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP) KementrianPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2013, Tergugat IIdan tergugat III dalam kapasitas selaku Lembaga Pendidikan TenagaKependidikan (LPTK) Rayon129 Tahun 2013

gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena paraPenggugat tidak melibatkan semua pihak yang berkompeten dan memilikikewenangan serta memiliki konsekuensi juridis terhadap pelaksanaanSertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 sebagaimana sudah termuatteknis pelaksanaannya didalam Buku I tentang Pedoman Penetapan Pesertadan Buku II tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalamJabatan Tahun 2013 yang keduanya diterbitkan oleh Badan PengembanganSumber Daya Manusia Pendidikan (BPSDMP

No. 1277 k/Pdt/2015Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 sebagaimana sudah termuatteknis pelaksanaannya di dalam Buku tentang Pedoman PenetapanPeserta dan Buku II tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Gurudalam Jabatan Tahun 2013 yang keduanya diterbitkan oleh BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan (BPSDMP) KementerianPendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia.

gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena ParaPenggugat tidak melibatkan semua pihak yang berkompeten dan memilikikewenangan serta memiliki konsekuensi juridis terhadap pelaksanaanSertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 sebagaimana sudah termuatteknis pelaksanaannya di dalam Buku tentang Pedoman PenetapanPeserta dan Buku II tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Gurudalam Jabatan Tahun 2013 yang keduanya diterbitkan oleh BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan (BPSDMP

Putusan Nomor 155/Pat.G/2016/PA.AbMenimbag, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, makapenyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasiyang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan ceraiberkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada sidang pertama telahmenyerahkan Surat Izin Cerai Nomor :xxx2/BPSDMP KP/IV/2016 tanggal 6April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala

19September 1978, agama Islam, pekerjaan Penyuluhbantu pertanian, alamat xxxx, Kabupaten Purbalinggadari Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Purbalingga (P.1);2 Foto copy duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor012/02/XII/2010 Tanggal 16 Desember 2010 dariPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga(P.2);3 Foto copy Surat Kepala Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K)Kabupaten xxxx kepada Kepala Badan Penyuluhandan SDM Pertanian (BPSDMP

kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas keterbukaan sertaasas larangan tidak sewenangwenang;Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo (vide Bukti T1)dan Bukti T13, Majelis Hakim menilail terdapat kekeliruan Tergugatmencantumkan konsideran Mengingat pada angka 3 yang tertulis dasarhukum yang digunakan adalah Peraturan Kepala Badan PengembanganSumber Daya Manusia Perhubungan Nomor: PK.11/BPSDM2014 Tentang PolaPengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan Pada Unit Pelaksana Teknis diLingkungan BPSDMP

Riawan;

-2016 Pekerjaan Pembangunan Gedung BPPTD Kalimantan Paket 1;

BPSDMP-2016 Pekerjaan Pembangunan Gedung BPPTD Kalimantan Paket 4;

di Divisi Gedung meliputimasalah pemasaran, operasional, keuangan, personalia dan umum serta sistemdan kepatuhan, yang kemudian diperbaharui dengan SK Direksi PT HK (persero)Nomor : 1640/KPTS/23/2011 tanggal 27 Juli 2011Bahwa terhadap proyek BP2IP Sorong tahap Ill TA 2011 sesuai DIPA tersebut,berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor : KP.497 Tahun 2010tanggal 6 Desember 2010 yang memutuskan antara lain BOBBY REYNOLDMAMAHIT selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPerhubungan (BPSDMP

potensial, melakukan negoisasi proyekdengan pemberi kerja, menyetujui pengeluaran uang dan penambahan/pengurangan sumber daya, mengambil tindakan penyelesaian masalah terkaitketidakpuasan pelanggan terhadap proyek divisi gedung.Bahwa terhadap proyek BP2IP Sorong tahap III TA 2011 sesuai DIPA tersebut,berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor : KP.497 Tahun 2010tanggal 6 Desember 2010 yang memutuskan antara lain BOBBY REYNOLDMAMAHIT selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPerhubungan (BPSDMP

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan(BPSDMP) yang juga sebagai atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran, DJOKOPRAMONO selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Laut(PPSDML) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan SUPARDI TEMMUsebagai PPK Pembangunan Rating School Sorong.Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor : SK.041/PL.102/PPSDML2011 tanggal 5 Januari 2011 dibentuk panitia pengadaan dan Jasa BelanjaModal Pembangunan Rating School BP2IP Sorong Tahap III

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan(BPSDMP) yang juga sebagai atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran, DJOKOPRAMONO selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Laut(PPSDML) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan SUPARDI TEMMUsebagai PPK Pembangunan Rating School Sorong.Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor : SK.041/PL.102/PPSDML2011tanggal 5 Januari 2011 dibentuk panitia pengadaan dan Jasa Belanja Modal PembangunanRating School BP2IP Sorong Tahap III

Irawan, SE 120145513.1 (satu) bundel copy Surat kepada Menteri Perhubungan dari Ka BPSDM no.UM.007/1/14/BPSDMP 12 tanggal 11 Juni 2012 perihal Laporan PenyelidikanPembangunan BP2IP Sorong TA 2011.1 (satu) bundel copy berkas Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubunganperihal Laporan Permintaan Keterangan dari KPK RI yang terdiri dari :a. (satu) berkas copy Surat Kepada Menteri Perhubungan No. PS.318/1/3/Itjen2012a.n. Ir. Iskandar Abubakar, MSc tanggal 5 Juli 2012.b.

Panca Duta sehingga perlu dilakukan lelang ulang, kemudian saksiperintahkan untuk lakukan penelitian kembali dan bila perlu lelang ulang.Bahwa saksi tidak melakukan intervensi dalam sanggah banding karenanantinya dari IRJEN akan kembali kepada Kepala Badan (BPSDMP) untukdiputuskan.Bahwa saksi tidak ingat persis berapa nilai DIPA Proyek pembangunanBP2IP Sorong tahap 3 tahun 2011, setahu saksi dibawah Rp.100 Miliar danoleh karena itu dengan Keputusan Menteri maka ditetapkan dibawahkewenangan Kepala

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan diKPK dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa adapaksaan dari pihak manapun; Bahwasaksikenal dengan Terdakwa selaku Kepala Badan PengembanganSumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), namun tidak adahubungan keluarga dengan Terdakwa; Bahwa saksi pernah bekerja di Kementerian Perhubungan sejak tahun2006 s/d 2011 menjabat sebagai Kepala Pusat (Kapus) PengembanganSumber Daya Manusia (PPSDM) Perhubungan Laut.

) pada Kementerian Perhubungan No. 27Hal.186dari hal 433 Putusan No. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.Tahun 2011 selaku pejabat eselon berkedudukan sebagai KuasaPengguna Anggaran dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa.Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPSDMP memilikiwewenang untuk menggunakan anggaran untuk kegiatan yang berada dilingkungan Kementerian Perhubungan.

Dengan demikian, ditinjau dari teorihukum keuangan negara, Kepala BPSDMP diberikan mandat olehPengguna Anggaran untuk menjalankan fungsi otorisasi, yaitu mengambiltindakan/keputusan yang dapat mengakibatkan uang negara keluarsehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal itutersimpul dari pengaturan yang terdapat pada Pasal 5 Permenhub No 27Tahun 2011 tentang Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Yangdibiayai dan APBN Rupiah Mumi dst.

Karya kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih, akantetapi karena posisi jabatan Terdakwa sebagai Kepala Badan.Bahwa Terdakwa tidak ada membicarakan khusus mengenai rencana proyekBP2IP Sorong dengan BASUKI MUCHLIS sewaktu turnamen golf perhubungan.Bahwa sumber dana Proyek BP2IP Sorong tahap Ill dari DIPAtahun 2011 yangsudah disusun sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Badan.Bahwa dalam rapat internal yang Terdakwa lakukan selaku Kepala Badanterhadap seluruh jajaran satuan kerja/satker di BPSDMP

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Retribusi PengelolaanSewa Gedung dan Penyelenggaraan Diklat BPSDMP Sumsel di Kab.OKU Timur Tahun 2013 s.d. 2015 ; Kasus dugaan penyimpangan dana Simpan Pinjam (PNPMMP) danBLM Tahun 2013 di Kec.

OKUatas nama Ida Rosanti periode Bulan Juni 2003 sampai denganDesember 2011 ;Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Retribusi PengelolaanSewa Gedung dan Penyelenggaraan Diklat BPSDMP Sumsel di Kab.OKU Timur Tahun 2013 s.d. 2015 ;Kasus dugaan penyimpangan dana Simpan Pinjam (PNPMMP) danBLM Tahun 2013 di Kec. Banyuasin ;Halaman 90 dari 135 Putusan Nomor 15Pid.SusTPK/2021/PN.Pig.

sebagai Kepala Unit ljazah dan Sertifikatdi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta sejak tahun 2019 sampaidengan sekarang;bahwa kewenangan saksi adalah mengkoordinir pencetakanijazah dan sertifikat yang diterbitkan oleh STIP;Bahwa untuk verifikasi dokumen terkait persyaratan adalahnama dan tempat tanggal lahir dalam KTP, Ijazah dan akte kelahiran yangdilampirkan (foto copy dan untuk peraturan minimal berijazah SMP yangdiatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM PerhubunganNomor PK 09/BPSDMP

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.CbnBahwa untuk verifikasi dokumen terkait persyaratan adalahnama dan tempat tanggal lahir dalam KTP, Ijazah dan akte kelahiran yangdilampirkan (foto copy dan untuk peraturan minimal berijazah SMP yangdiatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM PerhubunganNomor PK 09/BPSDMP/2017 tentang Kurikulum Program Pendidikan danPelatihnan Keterampilan Pelaut);Bahwa tujuan dari peserta diklat melakukan pendidikan diklatadalah untuk pelatihnan dasar menghadapi permasalahan

OKUatas nama Ida Rosanti periode Bulan Juni 2003 sampai denganDesember 2011 ;Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Retribusi PengelolaanSewa Gedung dan Penyelenggaraan Diklat BPSDMP Sumsel di Kab.OKU Timur Tahun 2013 s.d. 2015 ;Kasus dugaan penyimpangan dana Simpan Pinjam (PNPMMP) danBLM Tahun 2013 di Kec. Banyuasin ;Halaman 91 dari 141 Putusan Nomor 15Pid.SusTPK/2021/PN.Pig.

sebagai Kepala Unit ljazah dan Sertifikatdi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta sejak tahun 2019 sampaidengan sekarang;bahwa kewenangan saksi adalah mengkoordinir pencetakanijazah dan sertifikat yang diterbitkan oleh STIP;Bahwa untuk verifikasi dokumen terkait persyaratan adalahnama dan tempat tanggal lahir dalam KTP, Ijazah dan akte kelahiran yangdilampirkan (foto copy dan untuk peraturan minimal berijazah SMP yangdiatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM PerhubunganNomor PK 09/BPSDMP

OKUatas nama Ida Rosanti periode Bulan Juni 2003 sampai denganDesember 2011 ; Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Retribusi PengelolaanSewa Gedung dan Penyelenggaraan Diklat BPSDMP Sumsel di Kab.OKU Timur Tahun 2013 s.d. 2015 ; Kasus dugaan penyimpangan dana Simpan Pinjam (PNPMMP) danBLM Tahun 2013 di Kec.

Dapat saksi jelaskan bahwasebelum anggaran ada di DIPA, pihak LPPKS mengusulkan rencanapembangunan fisik ke Kepala badan pengembangan SDM pendidikandan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) KementerianPendidikan nasional Rl.

UM.002/3/2/BPSDMP-2013 tanggal 07 Pebruari 2013 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Pesawat Latih STPI, yang ditujukan kepada Ketua STPI;24. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. PL.102/1/2/STPI-2013 tanggal 13 Pebruari 2013 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Pesawat Latih STPI, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan ;25. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No.