strong>pencurian dengan pemberatan;

Laica Marzuki, 2010: 59).bahwa peraturan kebijakan dibuat oleh tata usaha negara guna penjabaranperaturan perundangundangan (algemene verbindende voorschrift), apabilaperaturan kebijakan diumumkan keluar (naar buiten gebracht) makamengikat warga (burgers) sebagai juridische regel (H.M.

2000 dan terakhirdengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku tanggal 1April 2010.bahwa karena sengketa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalahkoreksi penyerahan Jasa Kena Pajak Masa Pajak April sampai denganDesember 2006 maka dengan demikian tunduk pada UndangUndang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsbtdd UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000.bahwa peraturan kebijakan (beleidsregel) supaya menjadi juridische regel danmengikat warga (burgers

(mempersiapkan) suatu perjanjiansewamenyewa yang mana (sewamenyewa itu) dikuasai oleh atau tundukkepada hukum perdata sesuai dengan teori hukum umum (de gemenerechtsleer), bahwa hukum perdata adalah hukum umum yang tidak hanyamengatur hubungan diantara warga, tetapi pada asasnya juga berlaku terhadappemerintah sepanjang hukum perdata itu sendiri tidak menentukan sebalikanya(..... de gemene rechtsleer beschouwt het privaatrecht als gemeen recht in diezin, dat het niet alleen de verhouding tussen burgers

No. 1914 K/Pdt/2012wees van een wet in materele zin spreken we al seen besluit vaneen organ met wetgevende beveogdheid algemenen,burgers bindende regels bevat...(undangundang dalam artimaterial adalah jika suatu lembaga yang mempunyaikewenangan membentuk peraturan perundangundanganmengeluarkan suatu ketentuan yang isinya mengikatumum). Sebagai contoh antara lain Peraturan Pemerintah(PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah(Perda);a.

Sedangkan pengertian bewuste samenwerkingidisebutkan van Bemmelen Burgers Diyk yakni meliputi antara para peserta ada satukerjasama yang begitu sempuma dan erat (dat toch, ook in verband met de gemaakteafsprak om te zamen de brande te stichten, de samenwerking tusschen de beide person enzoo volleding en zoo naum is gewest).

buah HP OPPO A16K (CPH1349) 4164 BLACK 862304050772717;

>

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

MenetapkanTerdakwatetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan beratnettoseluruhnya 0, 8930 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,8829 gram;
• 1 (satu) jaket bertuliskan Bacon Chese Burgers

STOUT, bahwa HET LEGALITAITS BEGINSEL HPUDT INDAT ALLE (ALGEMENE) DE BURGERS BINDENDE BEPALINGENOP DE WET MOETEN BERUSTEN (asas legalitas menentukanbahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harusdidasarkan pada undangundang), sehingga sangat jelastindakan PARA PEMBANDING dan II dahulu para TERGUGATdalam meminta KETERANGAN terhadap Para TERBANDING dan Il GERSON LEILOH FOENAY, Cs dengan dugaan TINDAKPIDANA PEMALSUAN SURAT adalah SANKSI PIDANANYA diatas5 (lima) Tahun WAJIB) DIDAMPINGI oleh PenasehatHukum

Bahwa asas legalitas dalam bidang Hukum AdministrasiNegara memiliki makna Dat het bestuur aan de wet is onderworpen(bahwa pemerintah tunduk kepada undangundang) atau Hetlegaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindendebepalingen op de wet moeten berusten (asas legalitas menentukanbahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harusdidasarkan pada undangundang).

diberlakukan.Dengan tidak adanya suatu aturan pelaksana dari Pasal 51 dan Pasal 53 SKBupati No. 180.188/HK251/2001, maka pasal dimaksud tidak mengikat,dengan merujuk kepada asas legalitas (legaliteitsbeginsel) di dalam kewenanganpemerintah, sebagaimana Pemohon PK kutip pendapat Kuntjoro Purbopranotodan Ridwan HR dalam buku berjudul Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, pada halaman 95 yang menyatakan sebagaiberikut:33Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers

MERUPAKANTINDAKAN MELAWAN HUKUM, sehingga rakyat memilikihak gugat;Tindakan hukum Kepolisian tersebut, baik dalam rangkapenegakan hukum maupun~ dalam rangka pemberianperlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Penerapan asas legalitas ini akan menunjang berlakunyakepastian hukum dan berlakunya persamaan perlakuan, sertauntuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga Negaraterhadap Pemerintah, sebagaimana dikatakan oleh R.H.STOUT, bahwa HET LEGALITEITS BEGINSEL HOUDT INDAT ALLE (ALGEMENE) DE BURGERS

Rakyat banyak (burgers) dipandang wajibmengetahui bunyi pasalpasal (batang tubuh) yang ditempatkan dalam LembaranNegara (Staatsblad) sedangkan rumusan agar setiap orang mengetahuinyamenurut asas jeder word verondersteld de wet te kennen tidak dimaktub dalamTambahan Lembaran Negara (TLN) yang memuat penjelasan pasalpasal.Bahwa oleh karena itu, pengujian teks pasal (batang tubuh) harus dilakukansecara bersamaan (samengaan) dengan penjelasan agar dapat diketahui hubunganwetmatigheid di antara keduanya.Kata

Tjeenk Willink, 129 1 994, p. 28) (bahwa pemerintah tundukkepada undangundang) atau "Het Hditeitsbeginsel houdt in dat alle(algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten"(asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat wargaHal. 104 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012negara harus didasarkan pada undangundang).