Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorar Jalan BebasHambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satuan KerjaPengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah ;2. Pemohon tidak memiliki legal standing.

Menurut bukti T.7 bahwa yang bertindakselaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah dari instansi Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorar JalanBebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satuan KerjaPengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah ;Menimbang, bahwa menurut saksi RMT. Ir.

Pertanahan Nasional Kabupaten Sragenbertindak sebagai Panitia Pengadaan Tanah dalam Proyek Pengadaan TanahJalan Tol SoloMantingan di wilayah Kabupaten Sragen;Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka diketahui bahwa yangseharusnya ditarik sebagai pihak Termohon Keberatan sebagaimana di maksudPerma Nomor 3 Tahun 2016 adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragenselaku yang secara nyata menjadi Ketua Pelaksana Pengadaan TanahdanKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JenderalBina Marga Direktorar

Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi JalanDaerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah sebagai Instansiyang memerlukan tanahkarena mendapat penugasan khusus pemerintahdalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum;Menimbang, bahwa oleh karena dalam keberatan ini hanya menarikBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen sebagai Termohon Keberatandan tidak menarik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina Marga Direktorar Jalan Bebas Hambatan

., Jabatan Staf Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Sekretariat Direktorar Jenderal Bina Marga,Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;10. DENNI WIHASTAMA, SH., M.Si., Jabatan Staf Bagian Hukumdan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorar Jenderal BinaMarga Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat;11.

., Jabatan Staf Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Sekretariat Direktorar Jenderal Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;Kesemuanya memilih domisili hukum di Kantor KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jl. Patimura No 20,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,12110 5Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;PT. BYAN CAHAYA PERKASA, berkedudukan di JI. Tenaga No. 30 Dumai,berdasarkan Akta Pendirian No. 114 tanggal 24 Juni 2010 dihadapannotaris H.

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6(enam) bulan lamanya;Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnyakepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkanserta diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, dan isterisaya membayar uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh riburupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, makajatuhlah talak saya satu kepadanya ;Kepada Pengadilan Agama tersebut saya kuasakan untukmenerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkankepada Direktorar Jenderal

Pertanahan NasionalKabupaten Sragen bertindak sebagai Panitia Pengadaan Tanah dalamProyek Pengadaan Tanah Jalan Tol SoloMantingan di wilayah KabupatenSragen;Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka diketahui bahwayang seharusnya ditarik sebagai pihak Termohon Keberatan sebagaimanadi maksud Perma Nomor 3 Tahun 2016 adalah Kantor PertanahanKabupaten Sragen selaku yang secara nyata menjadi ketua pelaksanapengadaan tanah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorar

Fasilitasi Jalan Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah JalanHalaman 22 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G.Kbt/2017/PN SgnTol Wilayah I sebagai Instansi yang memerlukan tanah yang mendapatpenugasan khusus pemerintah dalam rangka penyediaan infrastrukturuntuk kepentingan umum;Menimbang, bahwa oleh karena dalam keberatan ini hanyamenarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen sebagai TermohonKeberatan dan tidak menarik Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorar

Menurut bukti TVIl bahwa yang bertindakselaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorar Jalan BebasHambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satuan Kerja PengadaanTanah Jalan Tol Wilayah ;Menimbang, bahwa menurut Saksi RMT Ir.

Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan,Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satuan Kerja Pengadaan TanahJalan Tol Wilayah sebagai Instansi yang memerlukan tanah yangmendapat penugasan khusus pemerintah dalam rangka penyediaaninfrastruktur untuk kepentingan umum;Menimbang, bahwa oleh karena dalam keberatan ini hanya menarikBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen sebagai Termohon Keberatandan tidak menarik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina Marga Direktorar

strong>dikembalikan kepada PT Mandiri Finance Indonesia melalui Saksi M .Jaya Wildan

• 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over (4x2) A/T tahun 2010;
• 1 (Satu) lembar STNK No. 0184376/KS an Erma Yuliani;

dikembalikan kepada BCA Finance melalui saksi Idil Akbar

• 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner 2,7 G A/T Lux Bensin tahun 2013 warna super white DA 9558 YY beserta kunci;
• 1 (satu) lembar SKKB baru dari Direktorar

/KS;> 1 (Satu) lembar STNK No. 0105328/KS;> 1 (Satu) lembar STNK No. 0105330/KS;> 1 (Satu) lembar STNK No. 0105331/KSdikembalikan kepada PT Mandiri Finance Indonesia melalui SaksiM .Jaya Wildan 1 (satu) unit mobil Suzuki XOver (4x2) A/T tahun 2010; 1 (Satu) lembar STNK No. 0184376/KS an Erma Yuliani;dikembalikan kepada BCA Finance melalui saksi Idil Akbar 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner 2,7 G A/T Lux Bensin tahun2013 warna super white DA 9558 YY beserta kunci; 1 (satu) lembar SKKB baru dari Direktorar

dalam rangka pelaksanaan eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia sekarang atau nanti pada wakatunyadebitor memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada kreditoruntuk mengambil barang atau barang jaminan dari tangan ataukekuasaan siapapun barang atau barang jaminan beradatermasuk dari keksuasaan debitor sendiri; 1 (Satu) buah mobil Toyota Fortuner 2,7 G A/T Lux Bensin tahun 2013warna super white DA 9558 YY beserta kunci; 1 (satu) lembar SKKB baru dari Direktorar

0105330/KS;> 1 (Satu) lembar STNK No. 0105331/KSdikembalikan kepada PT Mandiri Finance Indonesia melalui Saksi M.Jaya Wildan 1 (satu) unit mobil Suzuki XOver (4x2) A/T tahun 2010; 1 (Satu) lembar STNK No. 0184376/KS an Erma Yuliani;Halaman 55 dari 57 HalamanPutusan Nomor : 94/PID.SUS/2014/PT.BJIM56dikembalikan kepada BCA Finance melalui saksi Idil Akbar= 1 (Satu) buah mobil Toyota Fortuner 2,7 G A/T Lux Bensin tahun 2013warna super white DA 9558 YY beserta kunci; 1 (Satu) lembar SKKB baru dari Direktorar

1 (Satu) lembar STNK No. 0105330/KS; 1 (Satu) lembar STNK No. 0105331/KS dikembalikan kepada PT Mandiri Finance Indonesia melalui Saksi M .Jaya Wildan 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over (4x2) A/T tahun 2010; 1 (Satu) lembar STNK No. 0184376/KS an Erma Yuliani;dikembalikan kepada BCA Finance melalui saksi Idil Akbar 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner 2,7 G A/T Lux Bensin tahun 2013 warna super white DA 9558 YY beserta kunci; 1 (satu) lembar SKKB baru dari Direktorar

dalam rangka pelaksanaan eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia sekarang atau nanti pada wakatunyadebitor memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada kreditoruntuk mengambil barang atau barang jaminan dari tangan ataukekuasaan siapapun barang atau barang jaminan beradatermasuk dari keksuasaan debitor sendiri:e 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner 2,7 G A/T Lux Bensin tahun 2013 warnasuper white DA 9558 YY beserta kunci;e 1 (satu) lembar SKKB baru dari Direktorar

beserta kunci;47. 1 (Satu) lembar STNK No. 0105324/KS;48. 1 (Satu) lembar STNK No. 0105328/KS;49. 1 (Satu) lembar STNK No. 0105330/KS;50. 1 (Satu) lembar STNK No. 0105331/KS;51. 1 (satu) unit mobil Suzuki XOver (4x2) A/T tahun 2010;;52. 1 (Satu) lembar STNK No. 0184376/KS an Erma Yuliani;53. 1 (satu) unit Toyota Hilux warna hitam No.RangkaMROFREEG628074;54. 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner 2,7 G A/T Lux Bensin tahun2013 warna super white DA 9558 YY beserta kunci;55. 1 (satu) lembar SKKB baru dari Direktorar

Barang bukti berupa : 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner 2,7 G A/T Lux Bensin tahun 2013 warnasuper white DA 9558 YY beserta kunci; 1 (satu) lembar SKKB baru dari Direktorar Lalu Lintas tanggal 31 Desember2013;dikembalikan BIl Finance melalui H.M.Sarifuddin ;. Barang bukti berupa :e (lima) unit Hino FM 260 JD Dump Truck Tahun 2013;dikembalikan Clippan Finance melalui Rendra Jaya.

lembar STNK No. 0105331/KS1 (1 (1 (1 (1 (1 (satu) unit Truck DA 1410 KC warna merah beserta kunci;1 (1 (1 (1 (1 (dikembalikan kepada PT Mandiri Finance Indonesia melalui Saksi M .JayaWildane 1 (satu) unit mobil Suzuki XOver (4x2) A/T tahun 2010;e 1 (Satu) lembar STNK No. 0184376/KS an Erma Yuliani;dikembalikan kepada BCA Finance melalui saksi Idil Akbare 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner 2,7 G A/T Lux Bensintahun 2013 warna super white DA 9558 YY beserta kunci;e 1 (satu) lembar SKKB baru dari Direktorar

Steven yang telah berangkat ke Luwuk.Terdakwa FADLY RAIS SH ALIAS FADLY menjelaskan bahwa tidakmempunyai ijin dan hak untuk membeli, menjual, menyerahkan, menerima,memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu.2222Terdakwa FADLY RAIS, SH ALIAS FADLY mengetahui kalau perbuatannyamelanggar hukum.Terdakwa FADLY RAIS, SH ALIAS FADLY menjelaskan bahwa sebelumpenangkapan terhadap dirinya tanggal 1 Juni 2015, Terdakwa FADLY RAIS,SH ALIAS FADLY mengakui sebelumnya pernah ditangkap petugasKepolisian Direktorar

Direktorar Jenderal Kekayaan Negara cq. Kepala WilayahIX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta selaku (instansi)atas Tergugat Ill, karena Kantor Pelayanan. Kekayaan Negara danLelang Surakarta bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapiHal. 14 dari 23 hal. Put.

Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusianDokumen kepabeanan dan cukai.10)Bahwa berdasarkan Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 huruf ePeraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.01/2012 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorar Jenderal Bea danCukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tidakmempunyai wewnang untuk melaksanakan penelitian atas keberatanterhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai seperti halnyakewenangan yang dimiliki oleh Kepala Kantor

Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusianDokumen kepabeanan dan cukai.Bahwa berdasarkan Pasal 114, Pasal 115 dan PAsal 116 huruf ePeraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.01/2012 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorar Jenderal Bea danCukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tidakmempunyai wewnang untuk melaksanakan penelitian atas keberatanterhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai seperti halnyaHalaman 17 dari 26 halaman.

audit dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerahwewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan;Pasal 49:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,Kantor Utama menyelenggarakan fungsi:Huruff. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadappenetapan dibidang kepabeanan dan cukai dan penyiapanadministrasi urusan banding;Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 huruf fPeraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorar

Bahwa, status hukum Tanjakan Kelong yang merupakanwilayah Perairan adalah dikuasai penuh oleh negara dan dimanaotoritas pengaturan penguasaan dan penggunaannya telah diaturmelalui peraturan perundangundangan sehingga merupakankewenangan mutlak dari Direktorar Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan dan Kantor Kesyahbandaran sesuaidengan UndangUndang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,sehingga Camat ataupun Dinas Perikanan tidak memilikikewenangan dalam menerbitkan hak didaerah perairan,

Bahwa, Status hukum Tanjakan Kelong yang merupakanwilayah Perairan adalah dikuasai penuh oleh negara dan dimanaotoritas pengaturan penguasaan dan penggunaannya telah di aturmelalui peraturan perundangundangan sehingga merupakankewenangan mutlak dari Direktorar Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan dan Kantor Kesyahbandaran sesuaidengan UndangUndang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,sehingga Camat ataupun Dinas Perikanan tidak memilikikewenangan dalam menerbitkan hak di daerah perairan

BUKTI PP 5: Berita Acara Penyitaan oleh T.Theresia Luma pangkat KOMPOL NRP 63110165 selakupenyidik pada subdit II Direktorar Tindak Pidana SiberBareskrim Polri dan Hariman, S.T., S.H. Pangkat AKP NRP84031716 selaku penyidik pada Subdit II Direktorat TindakPidana Siber Bareskrim Polri, pada tanggal 01 Oktober2020.155. BUKTIPP6 : Berita Acara Penyitaanoleh T.

Theresia Luma pangkat Kompol NRP 63110165selaku penyidik pada subdit II Direktorar Tindak PidanaSiber Bareskrim Polri dan Weldy Agnus BalalembangPangkat BRIPTU NRP. 95020938 selaku penyidikpembantu pada Subdit Il Direktorat Tindak Pidana SiberBareskrim Polri pada tanggal 26 November 2020.157. BUKTIPP8 : Berita Acara Penyitaanoleh T. Theresia Luma pangkat Kompol NRP 63110165selaku penyidik pada subdit II Direktorar Tindak PidanaSiber Bareskrim Polri dan Hariman, S.T., S.H.

BUKTIPP9: Berita Acara Penyitaan oleh T.Theresia Luma pangkat Kompol NRP 63110165 selakupenyidik pada subdit II Direktorar Tindak Pidana SiberBareskrim Polri dan Hariman, S.T., S.H. Pangkat AKP NRP84031716 selaku penyidik pada Subdit II Direktorat TindakPidana Siber Bareskrim Polri, pada tanggal 30 Desember2020.159.

BUKTI PP10 : Berita Acara Penyitaan oleh T.Theresia Luma pangkat Kompol NRP 63110165 selakupenyidik pada subdit II Direktorar Tindak Pidana SiberBareskrim Polri dan Hariman, S.T., S.H. Pangkat AKP NRP84031716 selaku penyidik pada Subdit II Direktorat TindakPidana Siber Bareskrim Polri, pada tanggal 28 Desember2020.160.

BUKTI PP12: Berita Acara Penyitaan oleh T.Theresia Luma pangkat Kompol NRP 63110165 selakupenyidik pada subdit II Direktorar Tindak Pidana SiberBareskrim Polri dan Hariman, S.T., S.H. Pangkat AKP NRP84031716 selaku penyidik pada Subdit II Direktorat TindakPidana Siber Bareskrim Polri, pada tanggal 26 Januari2021.162.

. : LP/190/I/2012/PMJ/Dit.Reskrimun, tanggal19 Januari 2012, atas nama pelapor IMANSYAH SYAMSSOEDDIN ;Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, Direktorat Reskrimum Polda Metro Jayamelimpahkan perkara tersebut kepada Kepolisian Resor Jakarta Selatan (PolresJaksel) dengan alasan bobot perkara dan mengoptimalkan peran penyidik diKepolisian Resor Jakarta Selatan sebagaimana surat Direktorar Reskrimum PoldaMetro Jaya B/675/1/2012/Dit.Reskrimum tanggal 24 Januari 2012 ;Bahwa berdasarkan Surat Nomor: S.Tap/74

Mahkota BumiModern, beserta lampirannya;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan TerdaftarNomor: PEM157/WPJ.20/KP.1303/2007, tanggal 14September 2007, dari Departemen Keuangan RepublikIndonesia, Direktorar Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJPJakarta Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama JakartaJatinegara dan Lampiran NPWP Nomor 02.655.533.4002.000, atas nama PT.

Bumi SumberRejeki, beserta lampirannya;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan TerdaftarNomor: PEM69/WPJ.20/KP.0503/2007, tanggal 23Nopember 2007, dari Departemen Keuangan RepublikIndonesia, Direktorar Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJPJakarta Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama JakartaJatinegara dan Lampiran NPWP Nomor 02.182.740.7006.000, atas nama PT.

dilaksanakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bogormerupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara.Maka sesuai dengan sesuai dengan undangundang ada tidaknyakerugian atas keputusan lelang yang dilakukan oleh KPKNL KotaBogor atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5516/Tugu Utaramerupakan Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa jika Penggugat mengalami kerugian atas lelang tersebutsudah sepatutnya Penggugat mengajukan pembatalan atas lelang.Sebagaimana KPKNL pelaksana tugas Direktorar

Jabatan Kepala Subdit kelembagaan sekolah pada direktorar pembinaansekola menengah kejuruan dengan Terdakwa II/ Pemohon Kasasi SofyaniAbas, M.Pd., jabatan Ketua Pendiri USBSMKN Popayato berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 177 tahun 2008 padaPasal 3 dan Pasal 6 serta Pasal 7 telah dilaksanakan oleh Terdakwa II/Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam laporan pertanggungjawaban USB SMK Negeri 1 Popayato tahun 2008.

barang, maka pelaku usaha yang mengimpor barang untukdiperdagangkan di dalam negeri harus mencantumkan label dalam bahasa Indonesia difisik barang.Bahwa Ahli berpendapat bahwa barang berupa timbangan portabel tersebut tidaksesuai dengan kondisi, jaminan sebagaimana dalam label sebagaimana dalam UUNo.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Bahwa merk Timbangan tersebut adalah Chang An dan Ahli tidak ada melihattampilan timbangan di layar monitor.Bahwa Manual book menurut ahli diterbitkan oleh Direktorar