recovery atas biaya yangtelah dikeluarkan Faskes dalam pemberian layanan kesehatanHalaman 39 dari 81 halaman.

Faskes sebagai mitra penyelenggaraan JKNoleh BPJS tidak seharusnya mengalami kerugian atas pelayananyang diberikan kepada Peserta JKN. Sebagai entitas usaha,. Bahwa memperhatikan situasi pandemic covid19 yangmenjadikan Faskes sebagai garda terdepan dalam mengatasi danmencegah penyebaran virus corona, urgensi pembayarantunggakan klaim menjadi semakin nyata untuk segera ditanganiPemerintah melalui BPJS.

Dengan pembayaranpembayaran tersebut, akan berdampak pada kemampuanBPJS membayar tunggakan pembayaran klaim faskessehingga kelanjutan layanan BPJS oleh faskes mitra BPJSdapat terjaga.c. Bahwa penanganan tunggakan faskes sebagai titik strategispenyelenggaran JKN merupakan bagian dari proses perbaikanmenyelurun JKN sesuai amanat Putusan Nomor7 P/HUM/2020.

Bahkan dalam implementasinyaPerpres 64/2020 telah menyelesaikan permasalahan penting yangdihadapi faskes akibat tunggakan yang belum terbayar.Apabila Perpres 64/2020 ini dibatalkan oleh Mahkamah makapermasalahan faskes akan semakin berat sehinggaHalaman 41 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020keberlangsungan JKN berpotensi terancam khususnya di saatpandemic covid19 yang sangat mengandalkan tenaga kesehatandan fasilitas Kesehatan.

Putusan Nomor 41 P/HUM/2020b) Intensifikasi kKepatuhan faskes terhadap regulasi danPKS;c) Implementasi registrasi pelayanan (antrian) online diFKTP; dand) Implementasi sistem interpersonal dokter pasienrelationship di FKTP.2) FKRTLa) Implementasi kre/rekredensialing elektronik;b) Intensifikasi kepatuhan faskes terhadap regulasi danPKS; danc) Implementasi sistem antrian rujukan online dari FKTP keFKRTL.b.

SAKSI DEDI:Bahwa saksi kenal dengan Klinik DK, dan saksi juga tahu denganTergugat dan Tergugat Il ;Bahwa saksi sudah terdaftar selama 5 (lima) tahun sebagai peserta BPJSdi klinik DK di Kayuringin sebagai Faskes tingkat pertama ;Bahwa saksi terdaftar sebagai peserta BPJS pada Klinik DK sekitar 5tahun dan atas pilinan saksi sendiri, Karena sebagai peserta BPJS, saksiharus memilih Faskes yang terdekat dari tempat tinggal saksi, sehinggaakhirnya saksi memilih klinik DK ;Bahwa saksi memilih Klinik DK

sebagai Faskes tingkat pertama karenapelayanannya cukup baik, tempatnya nyaman, dokternya baik, perawatnyaramah dan istri saksi juga pekerja sebagai perawat disana ;Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui kalau Faskes pengobatansaksi di Klinik DK dipindahkan oleh BPUJS ke klinik lain, karena tidakpernah diinfokan kepada saksi dan saksi juga tidak pernah menanyakanke pihak BPJS, saksi baru mengetahui pada tahun 2017 ketika saksimembawa anak saksi berobat ke klinik DK, admin dari Klinik DKmemberitahukan

saksi kalau saksi tidak terdaftar lagi disini dansudah dipindahkan semua ke klinik Wamiya karena sudah sistemnya ;Bahwa sebelumnya, pihak BPJS tidak pernah menginfokan kepada saksisebagai peserta BPUS yang terdaftar di klinik DK kalau ternyata saksi dankeluarga sudah dipindahkan dari klinik DK tersebut kepada klinik Wamiya ;Bahwa saksi pernah melihattulisan spanduk di klinik DK yang menyatakanbahwa klinik DK tidak ada kerjasama lagi dengan pihak BPJS;Bahwa saksi tidak memilih klinik Wamiya sebagai Faskes

ketika masyarakat mendaftar menjadi peserta BPUS, ia diberikanhak untuk menentukan FKTP mana yang diinginkan, ini diatur dalamPerpres No. 19 / 2016 yang telah diubah dengan Perpres No. 82 / 2018yang sudah diturunkan dalam Peraturan BPJS No. 6/2018 khususnyapasal 6 ayat 3, peserta berhak menentukan FKTP atau FasilitasKesehatan Tingkat Pertama, seperti puskesmas, klinik atau dokterkeluarga;Hal 92 dari 125 hal Putusan Nomor 536/Pdt.G/2018/PN Bksberapa lamanya waktu yang cukup untuk diberikan kepada faskes

tersebutBahwa sebelum BPJS memutuskan hubungan kerja sama denganFaskes, seharusnya pihak BPJS terlebin dahulu mengundang pihak IDI,dil, untuk menyelesaikan dulu permasalahannya secara mesyawarah,kalau dalam musyawarah tidak tercapai perdamaian, maka oleh pihakBPJS harus melibatkan Dinas Kesehatan , Assosiasi Faskes dan IDI ;Bahwa dengan dilanjutkannya lagi perjanjian keriasama yang baru antaraKlinik DK dengan BPJS Kesehatan Bekasi, maka masalah pengembalianlagi peserta yang dulu dipindahkan dari

Kegiatan administrasi;Pengelolaan portofolio risiko;Investasi/Pengembangan DJS;Pembayaran klaim (dari BPJS ke Faskes); danPemasaran (Promosi)/sosialisasi;oA es5. Akad antara BPJS Kesehatan dengan pihak lain dalam rangkapengembangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah akadmuawadhat, baik dalam bentuk jualbeli, ijarah, maupun akadyang berbasis bagi hasil;6.

Akad antara BPJS Kesehatan dengan Faskes adalah akad ijarah.Keempat : Ketentuan terkait luran dan Layanan1. BPJS Kesehatan harus memberikan kemudahan bagi semua pesertaBPJS di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan pelayananyang baik sesuai dengan hak mereka;2.

BPJS Kesehatan sebagai wakil PesertaKolektif wajibbertanggungjawab untuk mengupayakan agar besaran pembayaran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia . 98 Pedoman Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Syariah 11 imbalan dan membayarnya kepada fasilitas layanan kesehatan(Faskes) melalui sistem yang adil dan transparan;4. BPJS Kesehatan wajib menunaikan kewajibannya dengan baikkepada Faskes sesuai perjanjian;5.

Faskes wajib memberikan layanan kesehatan kepada PesertaIndividu sesuai prinsipprinsip syariah serta peraturan perundangundangan yang berlaku; wajib menolong pasien dan dilarangmenolak dan/atau mengabaikannya;6.

Faskes/Rumah Sakit wajib memberikan imbal jasa yang berasaldari BPJS Kesehatan kepada para dokter dan paramedik sertasemua unsur di dalam Faskes sesuai dengan prinsip keadilan danprinsipprinsip syariah serta peraturan perundangundangan yangberlaku.Kelima : Ketentuan terkait Dana Jaminan Sosial Bernilai Negatif1. Pemerintah wajib menghibahkan dana untuk menutupi negatifDJS;2.

Bahwa pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan Nomor 0000098056303, yangdikeluarkan oleh FASKES Tingkat Nisam Antara, atas nama ZUBAIDAH H.TAIB, Tempat / Tanggal Lahir : Cot mee, 14081970, Jenis Kelamin Perempuan,Agama Islam,Dusun SP Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, KecamatanNisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;5. Bahwa pada Surat Keterangan Jamaah Umrah dengan Nomor420/SPP/AMT/2020 yang dikeluarkan oleh PT. AMEERA MEKKAH UMROH &HAJI PLUS, Tertanggal 21 Februari 2020, atas nama ZUBAIDAH H.

penulisan Tanggal Lahir Pemohon, makaPemohon ingin merubah Data Pemohon Pada Paspor atas nama ZUBAIDAH H.TAIB dengan Nomor B 873137 disesuaikan dengan dengan data pada KartuTanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 1108275408700001, dan Kartu Keluarga(KK) dengan Nomor 1108270809160003, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor :1108LT040220190040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kartu Indonesia Sehat (KIS)dengan Nomor 0000098056303, yang dikeluarkan oleh FASKES

TAIB,Tempat / Tanggal Lahir : Cot mee, 14081970, Jenis Kelamin Perempuan, AgamaHalaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.33/Pdt.P/2020/PN.LskIslam,Dusun SP Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan NisamAntara, Kabupaten Aceh Utara; Bahwa pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan Nomor 0000098056303, yangdikeluarkan oleh FASKES Tingkat Nisam Antara, atas nama ZUBAIDAH H.TAIB, Tempat / Tanggal Lahir : Cot mee, 14081970, Jenis Kelamin Perempuan,Agama Islam,Dusun SP Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua,

Pengecekan klaim dari FASKES (Fasilitas Kesehatan) yangmemberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmasserta faskes/tenaga kesehatan swasta yang memberikanpelayanan Jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya.c. Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekankesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan.d.

Klaim pelayanan persalinan dari faskes/tenaga kesehatanswasta.Disimpan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai dokumenpertanggung jawaban yang akan diaudit kemudian oleh AparatPengawas Fungsional (APF).c) Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota membuat danmengirimkan Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Danapelayanan Jamkesmas dan Jampersal yang telah dibayarkan kepuskesmas dan FASKES/Tenaga Kesehatan swasta (FormatTerlampir dalam Formulir 5).Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 053

Faskes lanjutan membuatpertanggungjawaban dana pelayanan kesehatan dengan menggunakanINACBGs, (2). selanjutnya pertanggungjawaban tersebut akandiverifikasi oleh Verifikator Independen dengan menggunakan softwareverifikasi klaim Jamkesmas, (3). Setelah verifikasi dinyatakan layak olehverfifikator independen, selanjutnya pertanggungjawaban tersebutditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit/ Kepala Balai KesehatanMasyarakat dan verifikator Independen, (4).

Dengan telah ditandatanganipertanggungjawaban dana oleh Direktur Faskes lanjutan/ Kepala Balaidan Verifikator Independen, maka Faskes lanjutan sudah dapatmencairkan dana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairansejumlah dana yang di pertanggungjawabkan, (2).

Petanggungjawaban danaJamkesmas di faskes lanjutan menjadi sah setelan mendapatpersetujuan dan ditandatangani direktur/ kepala PPK lanjutan danverifikator Independen;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 903/MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan programJaminan Kesehatan Masyarakat, pada BAB IV (Tata laksanapendanaan, huruf E, pengelolaan dana (penerimaan, pencairan/pembayaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban, angka 3 Rumahsakit huruf b) menyatakan (1).

Adanya tunggakan BPJSkepada Fasilitas Kesehatan (faskes) atas pembayaran pelayanankesehatan yang telah dinikmati masyarakat sebagai Peserta JKNyang tidak segera ditangani akan mengakibatkan Faskes tidak dapatlagi memberikan layanan kepada masyarakat karena tidak adanyarecovery atas biaya yang telah dikeluarkan Faskes dalam pemberianlayanan kesehatan kepada Peserta JKN.

Dengan pembayaranpembayarantersebut, akan berdampak pada kemampuan BPJS membayartunggakan pembayaran klaim faskes sehingga kelanjutan layananBPUJS oleh faskes mitra BPJS dapat terjaga;p. Bahwa penanganan tunggakan faskes sebagai titik strategispenyelenggaran JKN merupakan bagian dari proses perbaikanmenyeluruh JKN sesuai amanat Putusan Nomor 7P/HUM/2020.Selain itu, dalam jangka waktu pendek yaitu paling lambat DesemberHalaman 113 dari 178 halaman.

Bahkan dalam implementasinyaPeraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 telah menyelesaikanpermasalahan penting yang dihadapi faskes akibat tunggakan yangbelum terbayar;6. Apabila Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 ini dibatalkan olehMahkamah maka permasalahan faskes akan semakin berat sehinggakeberlangsungan JKN berpotensi terancam khususnya di saat pandemiccovia19 yang sangat mengandalkan tenaga kesehatan dan fasilitaskesehatan.

Fitur ini) memungkinkan pasien yang sedang menjalani pelayananHemodialisa rutin dapat langsung mengakses faskes saranahemodialisa tanpa perlu meminta surat rujukan kembali dari FKTPsetelah habis masa berlaku 90 hari;c.

Sebagaimana telah Termohon uraikan, urgensi penerbitan Perpres64/2020 adalah untuk penanganan tunggakan klaim faskes (RS).Dalam kondisi pandemic covid saat ini, faskes merupakan gardaterdepan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan. Dengandemikian, pembayaran atas tunggakan klaim menjadi hal yang urgendan prioritas untuk segera dibayarkan. Terbitnya Peraturan PresidenNomor 64 Tahun 2020 di bulan April 2020 telah memberikan dasarHalaman 148 dari 178 halaman.

pada tanggal 13 Mei 2014, anak kedua perempuan daripasangan suami istri RIPAAT dan HERNI, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Juni2014, diberi tanda P3;Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2020/PN SbsFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/13/XI/2010, atas nama pasanganRIPAAT dan HERNI, yang telah menikah pada tanggal 27 November 2010, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad, diberi tanda P4;Fotokopi Kartu Kunjungan ke Faskes

kesusilaan dan normaketertioan yang berlaku di dalam masyarakat;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakahsubstansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak,dengan pertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P2 berupa Kartu Keluarga danbukti surat P3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, nama anakPemohon yang tertulis adalah ABY AZURA, sedangkan pada bukti surat P5 berupaKartu Kunjungan ke Faskes

Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, sekira pada hariSabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wita Saksi1 datang keKlinik Lanud Gusti Ngurah Rai Untuk menyerahkan kartu BPJSyang akan dipergunakan untuk keperluan perpindahan Faskes(Fasilitas Kesehatan) ke Klinik Lanud Gusti Ngurah Rai kemudianTerdakwa mengajak Saksi1 masuk keruangan Apotek Klinik Lanud Gusti Ngurah Rai, didalam ruangan tersebut Terdakwa memelukHal. 4 dari 35 hal.

Putu Ria Monica Sari(Saksi1) pada saat Saksi1 datang ke Klinik Lanud GustiNgurah Rai untuk menyerahkan BPJS kepada Terdakwaguna pengurusan perpindahan Faskes (Fasilitas Kesehatan)di Klinik Lanud Gusti Ngurah Rai Bali.Bahwa setelah berkenalan dengan Saksi1, Saksi tidakmelihat perbuatan apapun yang dilakukan oleh Terdakwadengan Saksi1 di dalam Klinik dan di ruang obat klinikkarena pada saat itu Saksi sedang berada di ruangan lainyaitu ruang perawatan Klinik Lanud Gusti Ngurah Rai Bali.Bahwa pada hari

hanya sebatas teman biasasampai Terdakwa diterima menjadi anggota Prajurit TNI AU.Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 saat Terdakwaakan berangkat melaksanakan tugas DP di rumah SakitIsnawan Antariksa Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta,Terdakwa dan Saksi1 resmi menjalin hubungan pacaranhingga sekarang.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 10.00Wita, Saksi1 datang ke Klinik Kesehatan Lanud Ngurah RaiBali dengan menyerahkan kartu BPJS kepada Terdakwa untukpengurusan perpindahan Faskes

dan Terdakwa mengatakan telah selesaimelaksanakan pendidikan pertama Tamtama TNI AU,selanjutnya dari pertemuan tersebut antara Terdakwa dan Saksi1 kembali berkomunikasi yang sebelumnya sempat terputus,selanjutnya sejak hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018Terdakwa dan Saksi1 menjalin hubungan pacaran.Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul10.00 Wita, Saksi1 datang ke Klinik Kesehatan Lanud NgurahRai Bali dengan menyerahkan kartu BPJS kepada Terdakwauntuk pengurusan perpindahan Faskes

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul10.00 Wita, Saksi1 datang ke Klinik Kesehatan Lanud NgurahRai Bali dengan menyerahkan kartu BPJS kepada Terdakwauntuk pengurusan perpindahan Faskes (Fasilitas Kesehatan) keklinik kesehatan Lanud Gusti Ngurah Rai Bali dan bertemudengan Terdakwa di meja pendaftaran pasien.2.

Rowobungkul( Faskes ) jumlahkelahiran lupa.b. Jaminan persalinan Bidan Praktek mandiri (Jampersal BPM) diajukan melalui Dinas kesehatan kab.Blora jumlahnya 20Kelahiran.Bahwa banyaknya klaim pencairan dana jampersal BPM yang di ajukansaksi dari 20 Kelahiran tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut:a. Bulan September 2013 sejumlah Rp 5.100.000,00b. Bulan Oktober 2013 sejumlah Rp 4.160.000,00c.

Blora dan saya mempunyai suratperjanjian kerja sama dimaksud; Bahwa banyaknya klaim pencairan dana jampersal BPM yang diajukanditahun 2013 sebanyak 25 angka kelahiran sedangkan selebihnyamelalui jampersal faskes. Adapun jumlahnya adalah Rp. 18.400.000. ,dengan perincian :a. Bulan Agustus sejumlah Rp. 2.550.000,00b. Bulan Nopember sejumlah Rp. 8.180.000,00c.

Blora serta mempunyai suratperjanjian kerja sama dimaksud;Bahwa jumlah kelahiran bayi yang di tangani saksi selama tahun 2013sebanyak 41 kelahiran dan pertolongan persalinan yang dilakukantersebut, diajukan klaim pencairan dana sebagai pengganti biayapersalinan dari masyarakat melalui jempersal / faskes dan jampersalBidan Praktek mandiri (Jampersal BPM).

Blora; Bahwa jumlah kelahiran bayi yang ditangani saksi selama tahun 2013sebanyak kurang lebih 93. kelahiran, dan pertolongan persalinan yangdilakukan tersebut, di ajukan klaim pencairan dana sebagai penggantibiaya persalinan dari masyarakat melalui jempersal / faskes danjampersal Bidan Praktek mandiri (Jampersal BPM).

Bahwa perbedaan Jamperal Faskes dan jampersal BPM adalah :a. Jampersal Faskes : Tahapan anggaran pembiayaannya melalui Rencanakegiatan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) melalui APBD Kab.Blora. Mekanisme pencairannya melalui perencanaananggaran Puskesmas atau Planing of action (POA)Puskesmas sedangkan realisasinya sesuai targetPOA.

Adanya tunggakan BPJSkepada Fasilitas Kesehatan (faskes) atas pembayaran pelayanankesehatan yang telah dinikmati masyarakat sebagai Peserta BPJSyang tidak segera ditangani akan mengakibatkan Faskes tidakdapat lagi memberikan layanan kepada masyarakat karena tidakadanya recovery atas biaya yang telah dikeluarkan Faskes dalampemberian layanan kesehatan kepada Peserta BPJS.

Sebagai entitas usaha, Faskes harusmempertanggungjawabkan pengelolaan dan menjagakeberlangsungan operasionalnya;Bahwa memperhatikan situasi pandemic. covid19 yangmenjadikan Faskes sebagai garda terdepan dalam mengatasi danmencegah penyebaran virus corona, urgensi pembayarantunggakan klaim menjadi semakin nyata untuk segera ditanganiPemerintah melalui BPJS.

Dengan pembayaranpembayaran tersebut, akan berdampak pada kemampuanBPJS membayar tunggakan pembayaran klaim faskessehingga kelanjutan layanan BPJS oleh faskes mitra BPJSdapat terjaga;o. Bahwa penanganan tunggakan faskes sebagai titik strategispenyelenggaran JKN merupakan bagian dari prosesperbaikan menyeluruh JKN sesuai amanat Putusan Nomor 7P/HUM/2020.

Peningkatan mutu layanan dan ketersediaan fasilitas kesehatan.1) FKTPa) Implementasi kre/rekredensialing elektronik;b) Intensifikasi kepatuhan faskes terhadap regulasi dan PKS:c) Implementasi registrasi pelayanan (antrian) online diFKTP; dand) Implementasi sistem interpersonal dokter pasienrelationship di FKTP.Halaman 62 dari 93 halaman.

Putusan Nomor 36 P/HUM/20202) FKRTLa) Implementasi kre/rekredensialing elektronik;b) Intensifikasi kepatuhan faskes terhadap regulasi dan PKS;danc) Implementasi sistem antrian rujukan online dari FKTP keFKRTL.b.

Pencairan dan Pemanfaatan 1) Dengan telah ditanda tangani pertanggungjawaban dana oleh Direktur FaskesLanjutan / Kepala Balai dan Verifikator Independen maka Faskes lanjutan sudah dapatmencairkan dana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairan sejumlah danayang dipertanggung jawabkan .16e Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; Bab V.Tata Laksana Pendanaan ; E.

Pencairan dan Pemanfaatan 1) Dengan telah ditanda tangani pertanggungjawaban dana oleh Direktur FaskesLanjutan / Kepalam Balai dan Verifikator Independen maka Faskes lanjutan sudahdapat mencairkan dana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairan sejumlahdana yang dipertanggung jawabkan .Bahwa pada tahun 2012 terdakwa selaku Pengurus Ketua Umum Yayasan Jamaah HajiAl Arafah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Lampiran PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes

Pencairan dan Pemanfaatan 1) Dengan telah ditanda tangani pertanggungjawaban dana oleh Direktur FaskesLanjutan / Kepala Balai dan Verifikator Independen maka Faskes lanjutan sudah dapatmencairkan dana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairan sejumlah danayang dipertanggung jawabkan .27e Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; Bab V.Tata Laksana Pendanaan ; E.

Pencairan dan Pemanfaatan1) Dengan telah ditandatanganinya pertanggungjawaban dana olehDirektur FASKES Lanjutan/Kepala Balai dan VerifikatorIndependen, maka FASKES Lanjutan sudah dapat mencairkandana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairansejumlah dana yang dipertanggungjawabkan.e Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;Bab V. Tata Laksana Pendanaan;E.

Pencairan dan Pemanfaatan1) Dengan telah ditandatanganinya pertanggungjawaban dana olehDirektur FASKES Lanjutan/Kepala Balai dan VerifikatorIndependen, maka FASKES Lanjutan sudah dapat mencairkandana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairansejumlah dana yang dipertanggungjawabkan.e Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metodesebagai berikut:91Menghitung jumlah SP2D atas dana Jamkesmas yang diterima oleh RSI Al ArafahKota Kediri periode sejak tanggal 30 Juni

rumah orangtua PenggugatPerum Graha Mulawarman, Blok D, Rt. 59, No. 10, KelurahanManggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, ProvinsiKalimantan Timur, dan sehingga sejak saat itu antara Penggugatdengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangansuami istri yang sah sampai sekarang;Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini mohon dibebaskan daribiaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Penggugat telahmelampirkan bukti berupa Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor:0000903162699, Faskes

Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini mohon dibebaskan daribiaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan para Pemohontelah melampirkan bukti berupa kartu Indonesia Sehat (KIS), denganNomor kartu: 0000902222785, Faskes Tingkat I: Manggar;Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagaiberikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.

Saya mengajak istri periksa kehamilandi Puskemas Tanjung Priok karena faskes dan bpjs istri berfaskes tingkat1 di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok,kenapa saya tidak diperiksakan di Puskesmas terdekat karena berbeda faskes.5. Istri meminta kepada saya untuk bisa bekerja karena dia bosan dirumah.Saya mencoba meminta dan mencarikan lowongan untuk dia. Dansetelah mencari cari, istri mendapat panggilan di SDSMP ASSYUHADAHal 11 dari 29 hal Put. No 846/Pdt.G/2019/PA.PwdPondok Ungu Kec.Bekasi.

Poin ke4 sesuai lampiran tersebut tidak sesuai, karena BPJS yangterdaftar adalah faskes tingkat 3 (Tiga) dan selama sepuluh bulan tidakpernah dibayarkan tanpa adanya konfirmasi dengan saya sehinggamenunggak sebanyak Rp 510.000, (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).Hal ini saya ketahuai ketika pada Kamis, 16 Mei 2019 hendak mendaftarBPJS di Purwodadi, ternyata sudah terdaftar yang pernah didaftarkan olehSaudara Veda Mukti Nugroho.

Proskit, yang menerangkan bahwa Terdakwa atasnama Sudaryono, Kis Keu NRP.106975 telah dikonsulkan ke RSAL dr.Ramelan pada Poli Jiwa tanggal 17 September 2013 dengan hasil PsikosaBoderline Personality Stakes Jiwa II/P; dan pada Poli Hati tanggal 23 Juli2013 dengan keterangan yang bersangkutan (Terdakwa) menderitapenyakit hati kronis / Hepatitis B Stakes III/P, dengan saran agar yangbersangkutan masih tetap bekerja biasa tetapi memperoleh keringanan(KR) atau pembatasan kerja sambil berobat jalan ke faskes

Ramelan pada Poli Jiwatanggal 17 September 2013 dengan hasil Psikosa Boderline PersonalityStakes Jiwa II/P; dan pada Poli Hati tanggal 23 Juli 2013 denganketerangan yang bersangkutan (Terdakwa) menderita penyakit hati kronis /Hepatitis B Stakes III/P, dengan saran agar yang bersangkutan masihtetap bekerja biasa tetapi memperoleh keringanan (KR) atau pembatasankerja sambil berobat jalan ke faskes TNI AL.

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalah orang yang tidak mampuatau. miskin, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan tidakHal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2016/PA.KdgTanggal 15 Nopember 2016mampu/miskin yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, Faskes tingkat Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,Nomor : 0000892926281 atas nama Parmin, oleh karenanya mohondibebaskan dari biaya perkara;9.

Didi di Jalan Manunggal, RT.21, KelurahanDamai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara antaraPenggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempattinggal bersama lagi layaknya pasangan suami Istri yang sah sampalsekarang;8 Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini mohon dibebaskan daribiaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Penggugat telahmelampirkan bukti berupa Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor:0001547509443, Faskes

Perkara yang dilaporkan oleh Nandang adalah perkarapenggelapan tentang uang penggantian dari BPJS untuk pembelian obatdiluar RSUD Dr.SoekardjoTasikmalaya; Bahwa saksi menerangkan Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017saksi Nandang mengalami keselakaan lalu lintas dan dilakukan rawat inapdi rumah sakit Umum Dr.Soekardjo Kota Tasikmalaya di rawat diruangmelati NO.3A; Bahwa saksi menerangkan di rawat menggunakan pasilitas BPJSsebagaimana bukti BPJS atas nama Nandang Ruhityatno.0001445698697 faskes

Bahwa benar saksi menerangkan saksi di rawat menggunakan pasilitasBPJS sebagaimana bukti BPJS atas nama Nandang Ruhityatno.0001445698697 faskes tingkat 1; Bahwa saksi menerangkan saksi yang membiayai adalah kakaknyadalam hal ini yang mengurusinya adalah saksi GINA MEGA GAMIARSI binHalaman 12 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN TsmISMANTO segala pembiayaan obatoabatan diluar RSUD Dr.Soekardjoadalah saksi GINA MEGA GAMIARSI bin ISMANTO; Bahwa saksi menerangkan Saksi melaporkan kejadian tersebut

Tawang Kota Tasikmalaya.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa bermula dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksiNANDANG RUHIAT bin NANA pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017dan menggunakan fasilitas BPJS, sebagaimana Bukti BPJS atas namaNandang Ruhiat No.0001445698697 faskes tingkat 1.

tangannyabukan karena kejahatan adalah barang yang dikuasai si pelaku bertentangandengan hak orang lain tersebut berada dalam kekuasannnya bukan berasaldari kejahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi, keteranganTerdakwa dan barnag bukti didapat faktafakta: Bahwa bermula dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksiNANDANG RUHIAT bin NANA pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017dan menggunakan fasilitas BPJS, sebagaimana Bukti BPJS atas namaNandang Ruhiat No.0001445698697 faskes

tidak pernah berkumpul lagilayaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinanbersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalahini ke Pengadilan Agama Balikpapan;Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini mohon dibebaskan daribiaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Penggugat telahmelampirkan bukti berupa Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor:0000902733456, Faskes